CIBINONG – Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menyiapkan opsi relokasi bagi masyarakat yang menjadi korban bencana alam gempa bumi di Desa Purwabakti, Pamijahan, Bogor.
Bupati Bogor Iwan Setiawan di Cibinong, Bogor, Senin, menjelaskan, upaya relokasi diwacanakan mengingat mayoritas warga terdampak bencana tinggal di tanah berstatus Hak Guna Usaha (HGU) PT Perkebunan Nusantara (PTPN).
“Kalau mau (relokasi) nanti kita siapkan. Karena kita juga masih punya berapa hektare tanah di wilayah Cigudeg, kalau mau direlokasi mereka sudah pasti nyaman tidak akan ada pengusiran maupun pengosongan,” kata Iwan.
Untuk penanganan jangka pendek, Pemerintah Kabupaten Bogor telah memberikan bantuan berupa bahan pokok kepada warga terdampak.
“Bantuannya berupa bahan pokok seperti telur, beras dan minyak goreng, serta velbed untuk tempat tidur sementara,” ujarnya.
Selain memberikan bantuan bahan pokok, selimut dan velbed, Pemerintah Kabupaten Bogor juga memberikan bantuan sarana prasarana seperti kamar mandi dan toilet untuk masyarakat setempat.
“Untuk anak-anak tadi juga kami berikan makanan bergizi dan lain sebagainya, insha Allah kita bisa fasilitasi semua warga yang terdampak bencana ini,” ujar Iwan.
Menurut dia, meski dalam peristiwa bencana gempa bumi tersebut tidak menyebabkan korban jiwa, tapi Pemerintah Kabupaten Bogor segera menetapkan status darurat bencana untuk mengoptimalkan penanganan melalui anggaran Belanja Tak Terduga (BTT).
Peristiwa bencana gempa bumi yang terjadi pada Jumat (8/12) dini hari itu mengakibatkan 77 KK/260 jiwa terdampak, serta 52 rumah rusak ringan, 18 rumah rusak sedang, dan 7 rumah rusak berat (Ant)
JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Stasiun Pompa Ancol Sentiong, Jakarta Utara, Senin (11/12/2023). Jokowi menyampaikan, stasiun pompa air tersebut digunakan untuk mengurangi banjir di wilayah DKI Jakarta.
“Ini kita harapkan banjir di Jakarta bisa berkurang kurang lebih 62 persen,” ucap Jokowi.
Jokowi mengatakan, sejumlah langkah berkesinambungan telah dilakukan pemerintah dari hulu hingga hilir untuk mengurangi banjir di wilayah Jakarta. Di antaranya pembangunan Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi, Sodetan Ciliwung, hingga normalisasi Sungai Ciliwung.
“Di hulu telah kita selesaikan dua bendungan, Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi, ini sangat mengurangi banjir yang ada di Jakarta. Kemudian turun Sodetan Ciliwung ini juga akan mengalirkan air dari Ciliwung ke Banjir Kanal Timur, dan juga meneruskan lagi normalisasi Sungai Ciiliwung yang tinggal kurang lebih 17 kilometer,” jelasnya.
Jokowi menyebut, pembangunan Stasiun Pompa Ancol Sentiong menghabiskan anggaran sebesar Rp 481 miliar dan menjadi stasiun pompa air terbesar di Indonesia.
“Kita harapkan ini akan, stasiun pompa ini akan mengurangi banjir yang ada di tujuh kecamatan di DKI Jakarta,” kata dia.
Dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Bob Arthur Lombogia menuturkan bahwa Stasiun Pompa Ancol Sentiong memiliki 5 pompa yang akan beroperasi dengan kapasitas setiap pompanya yakni 10 meter kubik per detik dan akan melayani tujuh kecamatan.
“Mulai dari Kecamatan Pademangan, kemudian Kecamatan Kemayoran, Kecamatan Johar Baru, Kecamatan Senen, Kecamatan Matraman, Kecamatan Tanjung Priok, dan Kecamatan Cempaka Putih,” jelasnya.
Bob juga menjelaskan, luas wilayah yang akan direduksi banjirnya melalui sistem pompa air tersebut yakni 879 hektare dari total layanan seluas 2.500 hektare.
Tampak hadir dalam acara tersebut yakni Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto, Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara, dan Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.(*/Nu)
CIBINONG – Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LKPM) Pandawa Indonesia Saefullah Al-Utsmani mengomentari seleksi calon Dirut Perumda Air Minum Tirta Kahuripan periode 2021-2026.
“Memang tidak ada aturan yang melarang, namun secara etika organisasi harusnya Direktur Operasional Tedi Kurniawan tidak mengikuti seleksi calon Dirut Perumda Air Minum Tirta Kahuripan sisa masa jabatan hingga tahun 2026 mendatang karena Dirut sebelumnya meninggal dunia,” kata Saefullah Al-Utsmani kepada wartawan, Senin 11 Desember 2023.
Saefullah Al-Utsmani melihat, Bupati Bogor Iwan Setiawan diduga memaksakan dan melakukan pengkondisian, hingga lulus seleksi administrasi bersama empat orang calon Dirut Perumda Air Minum Tirta Kahuripan lainnya.
“Saya melihat dan menduga, Bupati Bogor (Iwan Setiawan) memaksakan dan melakukan pengkondisian seleksi calon Dirut Perumda Air Minum Tirta Kahuripan. Ini ada apa?,” tegasnya.
Saefulllah memaparkan, apabila Tedi Kurniawan terpilih sebagai Dirut Perumda Air Minum Tirta Kahuripan maka otomatis ada kekosongan jabatan Direktur Operasional.
“Kalau kekhawatiran saya terjadi yaitu Tedi Kurniawan terpilih menjadi Dirut Dirut Perumda Air Minum Tirta Kahuripan, maka bakal terjadi pemborosan karena selanjutnya akan dilakukan seleksi Calon Dirops. Emang tidak ada orqng lain yang layak menjadi Dirut Perumda Air Minum Tirta Kahuripan?,” paparnya.
Ia menjelaskan, ada kabar seleksi Calon Dirut Perumda Air Minum Tirta Kahuripan bakal diumumkan di tengah pekan ini. Hingga ada kesan Pemkab Bogor terburu-buru mengambil langkah yang harusnya dipikir secara matang.
“Kita harus memilih terbaik dari yang terbaik untuk posisi Dirut Dirut Perumda Air Minum Tirta Kahuripan. Saat ini, kesan saya ada yang buru-buru ingin mengisi jabatan prestisius tersebut,” jelas Saefullah Al-Utsmani.(Rez)
CIBINONG – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor membantah isu mengumpulkan ratusan Kepala Desa (Kades) dan 19 Lurah untuk mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) di Ibis Bandung Trans Studio Hotel, Kota Bandung pada 11 sampai 14 Desember 2023 mendatang..
Kasi Intel Kejari Kabupaten Bogor Marjuki dengan tegas menampik tudingan tersebut. Ia menyebutkan, Bintek tersebut merupakan kegiatan Pemerintah Kabupaten Bogor.
“Yang jelas kami Kejaksaan tidak pernah mengundang kades se-Kabupaten Bogor dan Kepala Kejaksaan (Kajari) Kabupaten Bogor tidak pernah mengadakan kegiatan tersebut,” kata Kasi Intel Kejari Kabupaten Bogor, Marjuki dalam keterangannya Sabtu, (9/12/2023).
“Acara tersebut diinisiasi oleh Pemkab Bogor. Kenapa, karena mungkin Pemkab Bogor melihat banyaknya aduan masyarakat terkait dengan kepala desa,” tambah dia.
Dia mengaku, CEO atau pemilik Meraki sudah menghubungi pihak Kejari Kabupaten Bogor. Namun hanya dijadikan sebagai salah satu narasumber dalam kegiatan yang bertema “Penyuluhan Hukum dan Pengelolaan Keuangan Desa Se-Kabupaten Bogor Tahun 2023” itu.
“Dan kami memang rencananya sudah dihubungi oleh CEO-nya Meraki itu hanya sebagai salahsatu narasumber di kegiatan tersebut. Karena saya juga baru kenal, dan tidak kenal sebelumnya dengan CEO meraki,” ujarnya.
Dia juga menegaskan bahwa isu yang berdedar terkait Kejari Kabupaten Bogor mengumpulkan kades itu tidak benar. Apalagi untuk kepentinggan Pilpres dan Pemilu 2024 mendatang.
“Makannya silahkan di cek ke desa apakah kejaksaan yang mengundang atau mengadakan kegiatan tersebut. Makannya saya sering sosialisasi terkait dengan Jaga Desa, dan itu memang diantusias oleh Kades, jadi tidak benar apabila kejaksaan mengadakan kegiatan tersebut apalagi mengumpulkan seluruh kades untuk tujuan tertentu apalagi Pilpres dan Pemilu, itu tidak ada,” tegasnya.
Marjuki juga selalu menghimbau kepada para kades, jika ada sosialisasi atau Bimtek yang tidak jelas keuangannya agar tidak diikuti.
“Makannya saya, dalam sosialisasi juga saya mengatakan apabila ada Bimtek yang tidak bisa di pertanggungjawabkan keuangannya jangan dipaksakan,” tukasnya.(Rez)
CIBINONG – Bencana gempa bumi 4 skala richter di wilayah Bogor Raya pada Jumat 8 Desember 2023 dini hari berdampak kepada pemukiman di Desa Purwabakti, Pamijahan, Kabupaten Bogor.
Laporan sementara, sebanyak 14 unit rumah di Kampung Garehong RT 002 RW 008 dan Kampung Pada Jaya RT 002 RW 009 Desa Purwabakti mengalami kerusakan akibat gempa yang mengguncang Bogor.
“Dampak bencana gempa bumi pada Jumat dini hari, 14 unit rumah di Desa Purwabakti, Pamijahan Kabupaten Bogor mengalami kerusakan dan beberapa diantaranya roboh di sebagain rumahnya,” kata anggota Koramil Cibungbulang Serma David kepada wartawan, Jumat 8 Desember 2023.
Serma David menerangkan, kejadian gempa bumi yang merusak belasan rumah warga tersebut terjadi pada Jumat, pukul 03.00 WIB.
Beruntung, dampak dari peristiwa naas tersebut tidak ada korban jiwa dan warga hanya mengalami kerugian materil.
“Alhamdulillah tidak ada korban jiwa atas bencana alam gempa bumi, sementara besar kerugian materil sedang dihitung oleh Babinsa Desa Purwabakti Koptu M Noeh,” terangnya.(Rez)
CIBINONG – Pengelolaan sarana dan prasaran area olahraga yang ada di Pakansari Sport Center , Cibinong, Kabupaten Bogor ternyata saat ini menjadi daya tarik dari berbagai daerah untuk kunjungan ke Pakansari.
Area sarana dan prasaran olahraga di Pakansari seperti Stadion Pakansari, Laga Tangkas, Laga Satria, Lapangan Atletik, Lapangan Panahan, Lapangan Petanque dan Wall Climbing Pakansari dikelola langsung oleh UPT Sarana dan Prasarana Dispora Kabupaten Bogor.
Tata kelola Sarana dan Prasarana olahraga di Pakansari oleh UPT Sarpras Dispora Kabupaten Bogor ternyata menjadi perhatian Pemkab Purwakarta melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan ( Disporaparbud) untuk berkunjung dan mempelajari tata kelolanya.
Rombongan Disporaparbud Pemkab Purwakarta diterima langsung oleh Kasubag UPT Sarpras Dispora Kabupaten Bogor, Yadi Supriadi dan Kabid PO Dispora Kabupaten Bogor, Elwi Sulistianto
” Iya kami kedatagan Disporaparbud Pemkab Purwakarta yang ingin mengetahui lebih jauh soal tata kelola sarana dan prasarana olahraga yang ada si Pakansari,” ujar Kasubag UPT Sarpras Dispora, Yadi Supriadi, Jumat, 8 Desember 2023.
Yadi menambahkan, ada sekitar 10 perwakilan Disporaparbud Pemkab Purwakarta yang melakukan Kunker ke Pakansari.
” Mereka menanyakan banyak hal terkait tata kelola area sarpras olahraga milik Pemkab Bogor yang ada di Pakansari. Kami merasa senang kalau tata kelola sapras yang kami lakukan jadi bahan studi banding atau Kunker daerah lain,” ujar Yadi Supriadi yang akrab disapa Uwak.
Sebelumnya, kata Yadi, beberapa daerah lain dari luar Pulau Jawa juga banyak yang datang ke Pakansari dan menanyakan soal tata kelola area sarana prasarana olahraga yang dilakukan UPT Sarpras Dispora Pakansari. ( Asep Syahmid)
JAKARTA – Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menjelaskan pihaknya akan menyiapkan rekayasa lalu lintas apabila terjadi kemacetan parah saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Hal tersebut ia sampaikan kepada awak media usai menghadiri peringatan Hari Disabilitas Internasional di Dufan, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara pada Kamis (7/12/2023).
“Ya untuk antisipasi angkutan natal dan tahun baru tentu kami bersama kemenhub sudah melakukan perencanaan operasional dan sudah ditetapkan,” ujar Syafrin.
Ia menyebutkan ada proyeksi dua puncak lonjakan lalu lintas pada libur Natal dan Tahun Baru, di antaranya puncak arus balik dan puncak arus mudik.
“Biasanya yang menjadi sentral tujuan dari masyarakat yang berlibur natal dan tahun baru, baik itu di ancol, TMII, biasanya monas, kota tua, ragunan,” paparnya.
Selain itu pihaknya juga melakukan antisipasi terhadap lokasi-lokasi wisata, sebagaimana biasa tahun-tahun sebelumnya juga di beberapa titik yang menjadi lokasi wisata.
“Jadi kami melakukan manajemen rekayasa lalu lintas bersama-sama dengan rekan-rekan kepolisian,”sambungnya.(*/Bi)
CIBINONG – Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bogor melalui Subkoord Ortrad, Rekreasi dan Layanan Khusus masih mencantumkan pelatihan senam dan pelatihan ortrad sebagai program unggulan pada tahun 2024 mendatang.
Selama ini, Dispora Kabupaten Bogor sudah beberapa angkatan pelatihan Ortrad dan Senam kepada para guru olahraga ( SD) dan kepada para pegiat senam yang ada di Kabupaten Bogor.
Dedi Supriadi selaku Subkoor Ortrad, Rekreasi dan Layanan Khusus Dispora Kabupaten Bogor menegaskan, untuk tahun 2024 program pelatihan Ortrad dan Pelatihan Senam masih tetap menjadi agenda yang akan dilakukan.
DS panggilan akrab Dedi Supriadi menambahkan, kegiatan lain yang akan dilakukannya pada tahun 2024 mendatang adalah Porpemkab dan Porpemda Jabar.
” Insya Allah pada tahun 2024 mendatang Porpemkab akan kami.gelar lagi sebelum menuju Porpemda Jabar,” ujar DS, KamisN 7 Desember 2023.
Jadi, tambah DS, ajang Porpemkab Bogor 2024 akan menjadi seleksi para atlet Kabupaten Bogor yang akan diberangkatkan ke Porpemda Jabar 2024 ( Asep Syahmid)
CIBINONG – Reses Anggota DPRD Kabupaten Bogor Masa Sidang 1 (Satu) Tahun 2023-2024 Daerah Pemilihan V (Lima) yang dilakukan oleh Nurodin digelar di Aula Wisata Kolam Renang Laras Desa Mekarjaya, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor pada Rabu, 06 Desember 2023.
Nurodin yang akrab disapa Jaro Peloy, melaksanakan kegiatan reses dimasyarakat guna mendengar secara langsung setiap aspirasi ataupun usulan.
Sebagai salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor Dapil 5 (Lima), dirinya bahkan ingin mendengar secara langsung kritikan dari akar rumput. Mengingat agenda reses kali ini bukan dengan para elit.
“Iya karena saya ingin langsung mendengar kritikan yang pedas, sepedas apapun dalam kerangka reses dua arah langsung dengan masyarakat akar rumput. Beda halnya dengan kritikan atau usulan dari para elit saja,” terang Nurodin kepada awak media pada Rabu (06/12).
Diketahui bahwa pada reses kali ini dihadiri oleh Sekertaris Kecamatan (Sekcam) dan jajaranya beserta tokoh masyarakat setiap Desa di Kecamatan Cigudeg.
Beragam aspirasi hingga keluh-kesah masyarakat pun muncul yang hadir saat sesi tanya jawab dalam rangkaian kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Bogor.
Seperti yang dilotarkan oleh Supratman selaku Sekcam Cigudeg. Dirinya berharap agar pembangunan infrastruktur GOM Cigudeg dapat segera terealisasi, yang hingga kini tak kunjung mendapatkan respon dari Pemkab Bogor.
“Sampai saat ini, permintaan pemuda Kecamatan Cigudeg yang tak kunjung teralisasikan terbangunnya GOM yang dicita-citakan para pemuda Kecamatan Cigudeg,” tegasnya.
Sehingga ia meminta kepada Nurodin untuk dapat didorong aspirasi tersebut selaku anggota DPRD Kabupaten Bogor Dapil V (Lima).
Aspirasi kedua oleh masyarakat asal Desa Rengasjajar yakni Bayu yang mengeluhkan jalan milik desa menghubungkan Kampung Kadaung dengan Kampung Lebakwangi Kecamatan Cigudeg, yang telah rusak dan terkesan tidak terawat selama puluhan tahun.
“Seperti kita ketahui di wilayah tersebut banyak perusahaan pertambangan, apakah bisa perusahaan bertanggung jawab atas nominal untuk pembangunan jalan (yang telah rusak) tersebut?” ucap Bayu selaku anggota Program Penguatan Pemerintah dan Pembangunan Desa (P3PD) Desa Rengasjajar.
Dirinya juga kritiki soal pembangunan jalan oleh Dinas PUPR Kabupaten Bogor yang berlokasi diruas jalan Rengasjajar-Batujajar, dengan sisa waktu hanya beberapa pekan lagi menuju selesai kontraknya dan diduga bakal mangkrak.
Proyek tersebut dimenangkan oleh penyedia jasa CV. AMIRAH PUTRI FIRMANSYAH dengan konsultan pengawas PT. ANGELIA OERIP MANDIRI yang memiliki nilai kontrak sebesar Rp. 1.398.706.700.00.
Pembangunan yang memiliki nomer SPK : 603/B.002-12-5221/PEM-JBTN/PPJJ.2/SPMK/DPUPR itu dimulai pada tanggal 03 Agustus 2023, dengan waktu 135 hari kalender.
Aspirasi ketiga disampaikan oleh salah satu masyarakat Desa Cigudeg, Doni selaku Ketua Forum Usaha Mikro Kecil Menengah Industri Kecil Menengah (UMKM-IKM) Kecamatan Cigudeg.
Dirinya meminta kepada anggota DPRD Kabupaten Bogor Dapil 5 (Lima) untuk mendesak soal pengembangan wisata yang ada di Kecamatan Cigudeg yang memiliki ragam potensi.
Seperti Goa Gudawang, pegiat Budaya seperti Angklung Gubrak di Cipining Desa Argapura, telapak kaki sejarah disalah satu Bukit Gunung Tenjo Leat Kampung Cilame Desa Sukamaju dan di tempat-tempat wisata yang lainnya juga memiliki potensi di wilayah Kecamatan Cigudeg.
Ia meminta kepada para dinas-dinas terkait untuk dapat bekerja sama dengan BUMDes setempat.”Ada berkerjasama dengan Komunitas Desa Wisata Kabupaten Bogor tentang pengembangan potensi alam, karena di Kecamatan Cigudeg memiliki potensi wisata alam yang harus dikembangkan,” tandasnya.(*/Rul)
CIBINONG – Reses anggota DPRD Kabupaten Bogor masa sidang I (satu) tahun 2023-2024 Daerah Pemilihan (Dapil) II (Dua), yang digelar di Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, dibanjiri aspirasi masyarakat mengenai infrastruktur jalan yang molor, dan gedung sekolah yang masih kurang. Rabu (6/12/23)
Reses yang dilakukan berkelompok ini dihadiri oleh para anggota DPRD Kabupaten Bogor dari masing-masing Fraksi. Beben Suhendar Fraksi Gerindra, Anshori Fraksi Gerindra, Hanafi Fraksi Demokrat, Juhanta Fraksi PPP, Achmad Fathoni Fraksi PKS, dan Amin Sugandi Fraksi Golkar.
Menurut Amin Sugandi Anggota DPRD Kabupaten Bogor Fraksi Golkar, reses anggota dewan Dapil 2, di Kecamatan Klapanunggal baru pertama kali, karena Kecamatan klapanunggal tadinya masuk Dapil satu, sekarang sudah menjadi Dapil dua. Dan banyak aspirasi masyarakat yang diutarakan pada reses hari ini.
“Saya kira cukup banyak masyarakat yang mengutarakan aspirasi nya, cukup antusias terkait dengan reses hari ini, mungkin hal yang baik kalau menurut saya, memang awalnya saya yang menggagas ada reses disini walaupun memang belum ada pemilu, karena sekarang Kecamatan klapanunggal sudah masuk Dapil dua,” ucap Amin sugandi .
“Karena hasil reses ini juga nanti akan dibawa di RAPBD 2024-2025. Ini momennya yang sangat tepat saya kira, keluhan dan usulan usulan tadi oleh masyarakat cukup banyak dan itu sangat penting. Kenapa tadi saya harus Investalisir masukan-masukan masyarakat, biar datanya kita pegang, kebetulan saya juga dibadan anggaran nanti kita lihat, mana yang sudah dikerjakan, mana yang belum dikerjakan,” sambungnya.
Amin juga mengatakan, infrastruktur di Kecamatan klapanunggal ini apa saja yang belum dibangun, mana yang harus dikerjakan mana yang masih menunggu dikerjakan harus dilaporkan segera.
“Yang secara prioritas yang segera dianggarkan ini jadi penting bagi saya, maka alhamdulillah kita juga jadi tahu kondisi di Kecamatan klapanunggal secara keseluruhan dari 9 Desa tersebut,” paparnya.
Mengenai pendidikan yang masih kurang di wilayah Kecamatan Klapanunggal, Amin Sugandi akan berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, maupun Provinsi Jawa Barat.
“Ya, saya juga paham, mengenai gedung sekolah Negeri, SMP maupun SMA yang masih minim di Kecamatan Klapanunggal, semua ini menjadi salah satu persolaan yang serius. Saya akan bahas nanti dengan para Dewan dan kita komunikasikan kepada dinas terkait,” cetusnya.
Dengan adanya jalan kabupaten yang pekerjaannya molor, Amin Sugandi murka, sebenarnya yang jadi kewenangan PPK ini kenapa kontraktor sudah mendapatkan SPK pengusaha itu tidak menyelesaikan, bukan tidak dikerjakan tapi belum diselesaikan.
“Memang masih ada waktu, kemarin juga sudah saya bilang kepada UPT, kalau jadi silpa ini nilainya besar lebih dari dua milyar, artinya anggaran itu tidak terserap.Ini sebuah persoalan, saya sudah sampaikan kalau ini tidak dikerjakan nama PT yang diberikan SPK tersebut ini saya backlist, saya tidak mau lagi dengan PT itu untuk kedepan jangan dikasih ruang,” ungkapnya.(*/Wan)
© 2015. All Rights Reserved. Jurnal Metro.com | Analisa Jadi Fakta
Koran Jurnal Metro