Metro Jabodetabek

CIBINONG – Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Kahuripan merupakan salah satu BUMD milik Kabupaten Bogor yang terus melakukan banyak inovasi positif dalam menopang optimalisasi pelayanan kepada para pelanggannya.

Perusahaan Plat Merah milik Pemkab Bogor tersebut saat ini masuk kategori BUMD Besar dan telah mempunyai rencana bisnis yang terukur untuk lima tahun kedepan.

Perumda Air Minum Tirta Kahuripan ini tercatat sebagai BUMD yang telah memberikan kontribusi deviden atau Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar kepada Pemkab Bogor dan pada tahun 2022 mendapatkan penghargaan sebagai BUMD Air Minum penyumbang fiskal kepada pemerintah daerah terbesar di Indonesia dari Kementerian Dalam Negeri.

Direktur Utama Perumda Air minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor, Tedi Kurniawan membenarkan kalau BUMD yang dinahkodainya telah mempunyai rencana bisnis untuk lima tahun kedepan.

Tedi menambahkan, pihaknya tetap meminta saran dan masukan yang konstruktif dari stakholder dan semua pihak agar perencanaan kegiatan yang telah jadi program Perumda Air Minum Tirta Kahuripan bisa berjalan dengan on the track di berbagai aspek.

“Perumda Air Minum Tirta Kahuripan telah mempersiapkan perencanaan jangka menengah dari tahun 2023 sampai dengan 2027 melalui berbagai program menyangkut aspek teknis dan non teknis,” ujar Tedi Kurniawan, Kamis (4/1/24).

Tedi mengatakan, pada tahun 2024 ini, Perumda Air Minum Tirta Kahuripan mentargetkan penambahan SR Baru sebanyak 12.158. Pada bulan Desember tahun 2023 (Un Audit) tercatanan penambahan SR Baru sebanyak 12.383.

Target untuk menekan angka kehilangan air pada tahun 2024 sebesar 26,70 persen dan lebih kecil dari tahun sebelumnya dengan angka 27,41 persen dengan target di penghujung tahun 2027 di bawah angka 25 persen.

Sementara itu, untuk target jumlah sambungan (SR) terdaftar pada tahun 2024 sebanyak 235. 320 dan mengalami peningkatan dari tahun 2023 per desember yang baru mencapai 223.162 (Un Audit).

Untuk target cakupan pelayanan teknis pada tahun 2024 dicanangkan bisa mencapai angka 29,91 persen dan lebih tinggi dari target tahun 2023 yang berkisar 28,81 persen (Un Audit).

Sedangkan cakupan administrasi pada tahun 2024 ini ditargetkan bisa mencapai 14,06 persen dan lebih besar jumlahnya ketimbang tahun 2023 yang hanya 13,54 persen.

Perumda Air Minum Tirta Kahuripan, kata Tedi Kurniawann, punya beberapa program penting lainnya seperti Optimalisasi, Rehabilitasi dan Pengembangan SPAM yang ditujukan kepada fungsi pemanfaatan sarana baik kualitas, kuantitas dan kontinuitas.

“Program lainnya yang akan kami lakukan adalah pengembangan penambahan kapasitas, menambah pemanfataan sarana dan prasarana selain yang telah ada maupun belum ada dengan tujuan meningkatkan cakupan pelayanan air besih yang lebih luas kepada masyarakat, termasuk percepatan pengembangan SPAM baru dengan optimalisasi sektor alternatif pembiayaan di beberapa wilayah kecamatan,” paparnya.

Hal lain yang terus dilakukan Perumda Air Minum Tirta Kahuripan ini adalah meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM yang saat ini jumlahnya sekitar ±650 karyawan yang tersebar pada semua cabang.

“Pelayanan berbasis digitalisasi dan teknologi informasi juga telah menjadi bagian dalam pengembangan pelayanan prima yang dilakukan Perumda Air Minum Tirta Kahuripan,” tandasnya.(*/Angg)

CIBINONG – Meskipun pada tahun 2023 lalu Pemkab Bogor gagal membeli lahan untuk SMPN 5 Cibinong, namun masyarakat setempat berharap rencana pembelian lahan tersebut bisa dilakukan pada tahun 2024 ini

Bahkan, sejak awal Rencana Pemkab Bogor membangun dan mendirikan SMPN 5 Cibinong mendapat respon positif dari semua elemen masyarakat dan juga Forkopimcam setempat.

Keberadaan SMPN 5 Cibinong nantinya akan menjadi solusi yang tepat bagi masyarakat yang akan menyekolahkan para anaknya yang terbentur zonasi tidak masuk ke SMPN 1, SMPN 2 atau SMPN 3 Cibinong.

Camat Cibinong, Acep Sajidin menegaskan , pembangunan SMPN 5 jadi Solusi Ideal yang sangat diharapkan masyarakat yang tinggal di kelurahan Pabuaran , Kelurahan Pabuaran Mekar ataupun Harapan Jaya.

” Masyarakat Cibinong sangat senang dengan rencana pembangunan SMPN 5 Cibinong ,” tegas Acep Sajidin, Rabu, 3 Januari 2024.

Acep menambahkan, lokasi yang akan dijadikan SMPN 5 Cibinong idelanya di Kelurahan Pabuaran yang luasnya mencapai kurang lebih 1 Hektar.

” Mudah mudahan pada tahun 2024 ini Pemkab Bogor bisa melakukan pembelian atau pembebasan tanah untuk lokasi SMPN 5 Cibinong,” ujarnya

Acep menambahkan, dengan adanya SMPN 5 Cibinong ini diharapkan bisa memberikan dampak positif kepada
masyarakat yang ada di kelurahan Pabuaran dan sekitarnya.

” Yang tadinya lewat jalur zonasi tidak bisa nasuk ke SMPN 1 dapat tertampung di SMPN 5 Cibinong,” pungkasnya. ( Asep Syahmid)

CIBINONG – Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menargetkan layanan bus Buy The Service (BTS) dengan rute Cibinong, Kabupaten Bogor, ke Ciparigi, Kota Bogor dapat beroperasi pada Februari 2024.

“Februari insya Allah (beroperasi), kira-kira satu koridor selesai,” kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala BPTJ Suharto usai menandatangani nota kesepahaman bersama Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, di Cibinong, Bogor, (3/1/2023).

Ia memperkirakan dengan target penyediaan layanan BTS setiap 10 menit di rute Cibinong-Ciparigi, maka pihaknya memperkirakan koridor tersebut membutuhkan sekitar 15 unit bus. Menurut dia, melalui layanan BTS di koridor tersebut maka penyediaan angkutan umum di Kota Bogor dan Kabupaten Bogor kini terintegrasi.

“Nanti tugas kita mengintegrasikan dari sini (Cibinong) sampai sana (Sentul) tapi tahap awal kita dari Cibinong ke Ciparigi yang langsung Kota Bogor, insha Allah ke depan sampai ke Cisarua,” beber Suharto.

Sementara, Anggota Tim Percepatan Pembangunan Kegiatan Pembangunan Strategis (TP2S) Kabupaten Bogor, Yayat Supriatna menyebutkan, ada dua koridor yang sedang disiapkan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk mengintegrasikan angkutan massal perkotaan di Kawasan Cibinong Raya dengan layanan BisKita yang selama ini beroperasi di Kota Bogor.

Koridor pertama, yaitu Simpang Sirkuit Sentul-Jalan Tegar Beriman-Jalan Bojonggede. Sedangkan koridor kedua, dari Ciparigi hingga ke Cibinong melalui Jalan Raya Bogor-Jakarta.
“Ini menyinergikan pelayanan di dua kawasan besar yaitu perkotaan Cibinong Raya dengan Kota Bogor,”paparnya.(*/Jun)

CIBINONG – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor Agus Salim mengatakan, untuk persoalan penggunaan anggaran stunting oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), secara fungsi mempunyai fungsi tanggung jawab sebagai pengawas.

Sedangkan dinas harus melaporkan pengunaanya ke masyarakat luas. Sesuai Laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ), mulai dari penetapan, pelaksanan dan tanggung jawabnya.

“Kalau secara fungsi di Pemkab Bogor ini juga ada Inspektorat dan kejaksaan yang juga harus bertindak,” singkatnya saat dihubungi Wartawan melalui (Wa) WhatsApp Messenger pribadinya belum lama ini.

Sebelumnya, puluhan Mahasiswa dari Pemuda peduli stunting kembali melakukan Unjuk rasa (Unras) terkait dugaan tidak trasparan dan rentan dana penyelewengan stunting yang bersumber dari Provinsi Jawa Barat (Jabar) sebesar Rp 37,622,812,000 di depan kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Pemkab Bogor belum lama ini .

Ketua Aksi Jalil Shidiq mengatakan, demo yang dilakukan terhenti kali ini, memang sengaja dilakukan di depan kantor Kejari, guna mendesak Aparat penegak hukum (Aph). Segera mengambil tindakan atas kejanggalan pengunaan dana stunting yang berjumlah miliaran, oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Bogor.

“Kami meminta Kejaksaan bertindak cepat dengan adanya permasalahan di atas, jangan sampai terkesan lambat. Karena mereka digaji oleh uang rakyat,” tegasnya saat dihubungi wartawan Jumat (29/12/23).

Koordinator Center for Budget Analysis (CBA) Jajang Nurjaman, terkait adanya aksi yang dilakukan oleh puluhan Mahasiswa atas dugaan penyelewengan dan tidak trasparan dana penangan stunting yang bersumber dari Provinsi Jawa Barat (Jabar) ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Bogor sebesar Rp 37.622.812.000.

Harusnya dinas diatas terbuka kepada masyarakat, mulai dari penggunaan, output yang trasparan. Apabila tidak juga mau terbuka, baik itu Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kejaksaan wajib memangil guna evaluasi DP3AP2KB atas dugaan itu.

“Aparat Penegak Hukum (APH) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor sampai Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kajati Jabar),” ungkapnya.(Rul)

CIBINONG – Usai memantau langsung situasi di Kecamatan Parung Panjang pada Senin (1/1), Penjabat (Pj) Bupati Bogor, Asmawa Tosepu melakukan rapat koordinasi dengan Forkopimda, anggota DPRD Kabupaten Bogor Dapil Lima, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar), dan pihak terkait lainnya demi menyelaraskan langkah percepatan penuntasan permasalahan Parung Panjang, di Ruang Rapat Bupati Bogor, Cibinong, Selasa, 2 Januari 2024.

Hadir pada pertemuan tersebut, Kapolres Bogor, Dandim 0621 Kabupaten Bogor, perwakilan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Perum Perhutani, Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat, Dinas PUPR Provinsi Jawa barat, Sekretaris Daerah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, para kepala perangkat daerah, Camat Parung Panjang, Camat Rumpin, Camat Cigudeg, Camat Tenjo, dan jajaran Kepala Desa di wilayah Parung Panjang.

Asmawa mengungkapkan terima kasih atas perhatian semua pihak yang hari ini memberikan atensinya untuk menuntaskan permasalahan di Parung Panjang.

“Kehadiran Forkopimda, Pemprov Jabar, Perhutani, unsur terkait, juga anggota DPRD Kabupaten Bogor khususnya wilayah Dapil Lima pada forum ini menjadi penting bagi kami untuk memastikan bahwa kebijakan yang akan kita ambil bukan hanya sepihak dari pihak eksekutif, tapi juga bersama unsur legislatif, dan seluruh stakeholder terkait,” ungkap Asmawa.

Menurut Asmawa, permasalahan di Parung Panjang harus segera dicarikan jalan keluarnya, kapanpun dan siapapun pemimpinnya di Kabupaten Bogor masalah ini harus segera dituntaskan.

“Sebelumnya, saya coba melakukan pemetaan permasalahan secara cepat, saya sudah berkunjung dan melihat langsung dari dekat, sehingga saya bisa mengetahui apa masalah utama yang ada di sana,” tandasnya.

Asmawa Tosepu menjelaskan, yang pertama, sebagai solusi jangka pendek harus percepat mempersiapkan kantong parkir untuk ribuan truk yang ada di sana. Asmawa ingin paling lambat minggu ketiga bulan Januari sudah bisa dipergunakan.

Kedua, lanjut Asmawa, adalah bagaimana kita menegakan aturan, karena secara sepintas saya melihat terjadi pelanggaran-pelanggaran di sana.

Diantaranya soal perizinan pertambangan, kemudian pelanggaran kapasitas muatan truk, kemudian soal kelayakan kendaraan dan pengemudinya, dan pelanggaran lainnya termasuk penertiban pertambangan tanpa izin.

“Ketiga, adalah soal kewajiban perusahaan dalam bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) untuk masyarakat. Ini perlu kita dorong, yang penting dilakukan sesuai dengan ketentuan dan bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.

Asmawa menambahkan, Kempat adalah solusi jangka panjangnya yakni pembangunan jalan khusus tambang.

Selain itu, harus mulai melakukan percepatan pembangunan jalan tambang ini. Sehingga tidak mengganggu aktivitas penduduk di Parung Panjang,”

“Saya juga sudah berkomunikasi dengan Pj. Bupati Tangerang kita akan rencanakan bertemu untuk duduk bersama membahas permasalahan di Parung Panjang secara bersama-sama,” terang Pj. Bupati Bogor, Asmawa Tosepu.

Anggota DPRD Kabupaten Bogor Dapil Lima, Aan Triana, menuturkan, dirinya mengapresiasi Pj. Bupati Bogor yang hari ketiga bekerja sudah tancap gas untuk memecahkan persoalan yang terjadi di Parung Panjang khususnya, dan di Kabupaten Bogor pada umumnya.

“Kantong parkir adalah solusi terbaik dan terdekat karena belasan tahun masyarakat kita di sana terganggu keamanannya, kenyamanannya, belum lagi dari sisi kesehatan banyak yang terkena penyakit pernafasan,” tutur Aan.

Ia menambahkan, apa yang kita lakukan hari ini adalah titik awal, walaupun sebelumnya sudah ada langkah-langkah, kita sebagai pemerintah dapat memberikan solusi yang baik untuk masyarakat.

“Hari ini juga Pemerintah Provinsi Jawa Barat hadir untuk memberikan atensinya sesuai dengan kewenangannya. Ego sektoral harus kita kesampingkan, dan kepentingan masyarakat harus menjadi yang utama,” ujar Aan Triana.(Asep Syahmid)

JAKARTA – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mengevaluasi perayaan malam tahun baru. Ini imbas dari tanaman rusak di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat.

“Harus ada evaluasi, kalau menghadirkan banyak orang itu dengan risiko pasti tanaman terinjak,” kata Khoirudin kepada wartawan di Jakarta,(2/1/2024).

Khoirudin menjelaskan, seharusnya perayaan di lokasi besar seperti itu sudah diantisipasi jauh hari oleh Pemprov DKI beserta dinas terkait. Terlebih, dikhawatirkan sejumlah tanaman yang rusak bisa menghabiskan banyak biaya untuk diperbaiki dan diganti menjadi baru kembali.

“Itu harus diantisipasi oleh Pemda, kan jadi keluar biaya lagi untuk perbaikan taman dan sebagainya,” katanya.

Maka dari itu, menurut dia, perlu adanya tindakan tegas dari Pemprov DKI bagi pengunjung yang ketahuan merusak tanaman di tempat umum.

Dia berharap Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI bisa segera memperbaiki dan mengganti tanaman rusak agar bisa mengembalikan pemandangan semestinya. Ia barharap kejadian ini tak terulang kembali dan menjadi bahan evaluasi bagi Pemprov DKI.

Selain itu, perlu juga ada kesadaran warga untuk menjaga kebersihan maupun estetika fasilitas umum demi menciptakan kenyamanan bersama. “Ini tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat,” tegasnya.

Sebelumnya, dilaporkan sejumlah tanaman di Bundaran HI rusak akibat terinjak-injak saat masyarakat ramai merayakan Tahun Baru 2024 pada Sabtu (31/12) malam hingga Ahad (1/1) dini hari.

Sementara, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI Jakarta menyebut tanaman yang rusak akibat pesta malam tahun baru hanya seluas total 208 meter persegi berupa bakung lele, aralia, dan bougenville yang berada pada lokasi terpisah di jalur hijau.

“Semua kami ganti, butuh waktu dua hari,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi Distamhut DKI Jakarta Ivan Obi.(*/Nu)

CIBINONG – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto mendukung langkah Penjabat (Pj) Bupati Bogor Asmawa Tosepu menuntaskan polemik truk khusus angkutan tambang di Parungpanjang dan wilayah sekitarnya.

Rudy mengatakan, apapun kebijakan yang dicetuskan Pj Bupati Bogor untuk menyelsaikan masalah tersebut, dirinya dan DPRD secara kelembagaan akan memberi dukungan.”Apapun langkah PJ Bupati, kami DPRD siap mendukung apapun itu,” kata Rudy Susmanto, (2/1/2024).

Rudy mengingatkan, penyelesaian masalah tersebut, harus mengakomodir kepentingan semua pihak, terutama kepentingan masyarakat yang kerap menjadi korban akibat lintasan truk tersebut, baik dari aspek lingkungan maupun keamanan berlalu lintas.

“Prinsipnya rasa keadilan harus dikedepankan,” kata dia.

Rudy mengapresiasi itikad Pj Bupati Bogor membangun komunikasi lintas sektoral dalam memetakan persoalan tersebut. Menurut dia, peran aktif Pemerintah Pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat dibutuhkan untuk mengeksekusi kebijakan yang menjadi solusi jangka panjang atas persoalan tersebut.

“Intervensi Pusat maupun Pemprov dibutuhkan baik dari sisi regulasi dan juga dukungan anggaran. Misalnya, untuk merealisasikan pembangunan jalan baru, apakah itu jalan tol atau jalan biasa,” katanya lagi.

Seperti diketahui, Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu yang baru dilantik, menjadikan persoalan Parungpanjang sebagai prioritas untuk diselesaikan di era transisi kepemerintahannya.

Asmawa bahkan telah meninjau kondisi jalan Parungpanjang dan pembangunan kantung parkir di perbatasan Parungpanjang-Tenjo, tepatnya di Desa Ciomas, Kecamatan Tenjo.

“Arahan pak Pj Gubernur juga adalah bagaimana mengatasi persoalan-persoalan yang saat ini ada di Parung lpanjang, jalan yang kemudian yang terkait dengan pengangkutan material galian c,” kata Asmawa.

Asmawa mengatakan akan langsung berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR, kemudian dengan provinsi Jawa Barat sesuai arahan Pj Gubernur.

“OPD mana yang harus segera dikoordinasikan, Kemudian dengan pemerintah Provinsi Banten termasuk dengan kabupaten tetangga yang terkait. Karena ini sifatnya lintas provinsi, sehingga menjadi kewenangan pemerintah pusat,” pungkasnya.(*/Wan)

CIBINONG – Hari pertama masuk kerja di Lingkungan Pemkab Bogor usai libur tahun baru Pj Bupati Bogor, Asmawa Tosepu langsung memimpin apel perdananya bersama aparatur sipil negara (ASN) Kabupaten Bogor di Lapangan Tegar Beriman, Cibinong, Selasa, 2 Januari 2024

Asmawa mengultimatum para ASN untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik pada Pemilu 2024 yang dilaksanakan 14 Februari mendatang. Terutama camat dan termasuk kepala desa.

“Saya sampaikan terkait posisi ASN dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pesta demokrasi yang kurang lebih 43 hari lagi, pemilihan presiden dan pemilu legislatif, peran ASN sangat penting, terutama dalam rangka memastikan terlaksananya penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut,” kata dia.

Untuk camat dan kepala desa, Asmawa menyebut keduanya merupakan pimpinan di wilayah yang kebijakannya bisa mempengaruhi masyarakat. Tak menutup kemungkinan juga bisa menimbulkan polemik sosial.

“Khususnya kepada para kepala desa dan camat untuk berperan serta dalam rangka membantu penyelenggara untuk mensosialisasikan pentingnya pemilu ini. Maka harus bersama sama untuk hadir dalam pemungutan suara, kemudian mensukseskan pelaksanaan pesta demokrasi tersebut. Tapi saya sampaikan bagiamana posisi mereka pada pemilu ini,” tegasnya.

Sementara, netralitas ASN pada Pemilu juga telah diwanti-wanti oleh Bawaslu Kabupaten Bogor. Bahkan tidak hanya secara langsung, pengawasan terhadap aparatur negara tersebut dilakukan hingga pada media sosial (medsos).

“Pertama terkait contoh misalnya netralitas ASN, kedua terkait dengan pada posisinya kampanye yang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh KPU,” kata Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor, Ridwan Arifin.

Sementara untuk pengawasan di media sosial, pihaknya akan bekerja sama dengan instansi terkait untuk mengawasi pelanggaran Pemilu. Hal ini pun berlaku bagi peserta pemilu.

“Di medsos ini kita akan bekerja sama dengan pemerintah daerah terutama diskominfo serta kepolisian. Karena kita belum ada untuk menonaktifkan akunnya itu belum ada jadi harus bekerja sama,” tandasnya. ( Asep Syahmid)

CIBINONG – Pj Bupati Bogor, Asmawa Tosepu menegaskan bakal melibatkan kementrian PUPR dalam mengatasi persoalan Parung Panjang.

Usai memantau malam pergantian malam tahun baru esok harinya, Asmawa Tosepu langsung meninjau lokasi pembangunan Kantong Parkir Tambang yang ada di Kecamatan Parung Panjang, Senin, 1 Januari 2024 lalu.

Kunjungan Asmawa Tosepu ke Parung Panjang kali ini didampingi langsung oleh Kadishub Kabupaten Bogor, Agus Ridho dan Kabid Lalin Disbub, Dadang Kosasih serta Kadiskominfo, Bayu Ramawanto.

Rencananya pembangunan Lokasi kantong Parkir Tambang tersebut seluas 10, 2 hektar yang berada di Kecamatan Parung Panjang dan Kecamatan Tenjo.

Kunjungan Asmawa Tosepu ke Parung Panjang ini tak lepas dari ” PR” yang diberikan Pj Gubernur Jabar, Bey Machmudin dalam mengatasi persoalan di Parung Panjang

” Kegiatan ke Parung Panjang kali ini untuk menindaklanjuti arahan Pak Pj Gubernur Jabar untuk memprioritaskan permasalahan di Kecamatan Parung Panjang,” tegas Asmawa Tosepu, Senin, 1 Januari 2023.

Lebih lanjut, kata Asmawa, ia akan segera melakukan koordinasi dengan Kementrian PUPR, Pemprov Jabar dan juga akan komunikasi dengan Pemprov Jabar.

” Ini persoalan lintas sektoral makanya kami akan koordinasi dan komunikasi dengan banyak pihak. Penanganan Parung Panjang harus sinergi dan kolaborasi semua pihak,” tegasnya.

Asmawa menambahkan, perencanaan pembangunan Infrastrukrur di Parung Panjang harus ada keterlibatan semua stakholder dan juga pihak swasta

” Semua harus duduk bareng baik stakholder dan pengusaha dalam membenahi persoalan yang ada,” pungkasnya.

Sementara itu, Dadang Kosasih selaku Kabid Lalin Dishub Kabupaten Bogor mengatakan pembuatan kantong parkir untuk truk tambang di Parung Panjang akan menjadi salah satu solusi yang tepat

” Persoalan di Parung Panjang ini sudah masuk ranah nasional atau Pemerintahan Pusat. Pemkab Bogor tidak bisa mengatasi persoalan Parung Panjang dengan sendiri,” papar Dadang

Dadang optimis Pj Bupati Bogor akan bisa meloby pihak Kementrian PUPR serta stakholder lainnya untuk sama sama mencari solusi atau formula yang tepat dalam mengatasi persoalan Parung Panjang. ( Asep Syahmid)

BEKASI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi mengalokasikan anggaran senilai Rp 30 miliar yang bersumber dari APBD 2024 untuk memperbaiki longsor area Jembatan Cipamingkis di Jalan Cibarusah-Loji, Kecamatan Cibarusah.

“Penanganan longsor di area tersebut sangat mendesak dan ini menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah tahun depan,” kata Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, (31/12/2023).

Dia mengatakan, semula kegiatan penanganan bencana longsor di area tersebut belum mampu diwujudkan awal tahun depan. Hal itu mengingat kemampuan keuangan daerah serta nominal pembiayaan yang relatif besar.

Kemudian pemerintah daerah beberapa hari lalu mendapatkan penambahan dana bagi hasil sektor pajak dari pemerintah provinsi berdasarkan hasil evaluasi pj gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan APBD 2024. Alhasil, Pemkab Bekasi pun segera memperbaiki jembatan tersebut.

“Hasil evaluasi Pak Gubernur ada penambahan dana bagi hasil senilai Rp 79 miliar sehingga kita bisa menambahkan beberapa kegiatan, salah satunya penanganan longsor di bantaran sungai dekat Jembatan Cipamingkis sebesar R p30 miliar,” kata Dani.

Dia mengaku, telah menginstruksikan perangkat daerah terkait untuk segera merealisasikan kegiatan dimaksud. Caranya melalui skema percepatan pembangunan dalam setiap tahapan sebelum pelaksanaan.

Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi, Henri Lincoln mengatakan, penanganan longsor akan dilakukan dengan membangun ambang tanah (ground sill) terlebih dulu. Hal itu berfungsi untuk menahan deras arus sungai sekaligus tebing agar tidak longsor.

“Kita akan bangun semacam turap karena kalau dibiarkan, saat hujan lebat dan debit arus sungai tinggi, bantaran ini akan terus tergerus dan jembatan juga bisa terdampak. Sekarang pun kondisi jalan pendekat di sisi timur jembatan sudah ambrol sehingga yang seharusnya dua ruas hanya satu ruas saja yang bisa digunakan,” kata Henri.

Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, BN Holiq Qodratullah menambahkan, penanganan longsor di Bantaran Sungai Cipamingkis merupakan salah satu usulan prioritas Pemkab Bekasi dan dewan. “Kenapa? Karena kalau sampai jembatan ini putus, anggaran perbaikan akan jauh lebih besar sehingga ini lebih efektif dan harus menjadi prioritas,” paparnya.(*/El)