Metro Jabodetabek

JAKARTA – Polda Metro Jaya melarang penggunaan knalpot brong atau knalpot tidak sesuai standar, baik di kendaraan roda dua maupun roda empat. Sanksi tilang akan diterapkan kepada mereka yang nekad menggunakan knalpot yang membisingkan telinga tersebut.

“Tentu (disanksi), akan ada sanski, sanski tilang,” tegas Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (16/1/2024).

Karena itu, Latif menyampaikan, pihaknya akan memberikan imbauan kepada masyarakat terkait knalpot brong tersebut. Dia menyebut penggunaan knalpot brong di semua jenis kendaraan bermotor dapat menimbulkan kebisingan dan berpotensi mengganggu ketertiban umum. Sehingga pihaknya bakal menertibkan kendaraan yang tetap menggunakan knalpot brong.

“Kita lakukan imbauan kepada masyarakat bahwa itu sangat mengganggu ketertiban masyarakat. Terutama kebisingan dan mengganggu ketertiban umum. Dan ini tentunya sesuai dengan undang-undang yang ada maka akan kita tertibkan. Enggak boleh untuk knalpot brong itu,” terang Latif.

Sebelumnya, Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Aan Suhanan mengimbau para pemilik kendaraan bermotor dengan knalpot brong atau tidak sesuai standar untuk segera diganti. Pihaknya juga telah melakukan langkah-langkah untuk mengatasi knalpot brong dengan memulai tindakan soft power memberikan edukasi sosialisasi kepada masyarakat hingga tindakan hard power melakukan penegakan hukum.

“Data di Kepolisian kita sudah menindak sekitar 430 ribu lebih di seluruh Indonesia, kita melakukan penindakan di tahun 2021, kemudian di Bandung sendiri ada 52 ribu lebih dari periode 1 Januari sampai tanggal 7 Januari atau satu minggu,” terang Aan.

Menurut Aan, suara knalpot brong yang bising bisa menggangu masyarakat yang lain. Selain itu juga melanggar peraturan lalu lintas juga ini menggangu ketertiban umum. Sebab penggunaan knalpot indentik dengan kebut-kebutan. Maka dengan adanya penindakan terhadap pengguna knalpot brong, edukasi dan sosialisasi juga akan terus dilakukan, agar mengurangi penggunaan knalpot brong.

“Kita berharap seluruh masyarakat juga ikut bersama-sama mencegah, mengingatkan, mulai dari rumah, untuk mengganti tidak menggunakan knalpot brong,” harapnya.(*/And)

BEKASI – Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat memastikan ruas Jalan Kalimalang sesi Tegal Danas akan segera beroperasi dua arah. Jalan akan beroperasi setelah menuntaskan pekerjaan pelebaran dan menunggu penertiban utilitas yang mengganggu kelancaran pengguna kendaraan.

“Secara konstruksi kita sudah capai target, sudah selesai semua beton tuntas, sesuai dengan kontrak. Sekarang tinggal menunggu untuk bisa digunakan secara dua arah,” kata Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan saat meninjau jalan itu, Senin (15/1/2024).

Dia mengatakan penertiban utilitas yang berdiri di atas badan jalan seperti tiang listrik dan telepon, baliho, bangunan liar, hingga aktivitas parkir liar menjadi faktor penunda operasional dua arah pada ruas tersebut.

Pemerintah daerah telah meminta otoritas maupun instansi terkait untuk segera menertibkan maupun memindahkan utilitas yang ada di badan jalan agar rencana operasional dua arah pada ruas tersebut dapat segera dilakukan.

Dani menargetkan penertiban seluruh utilitas itu mampu dituntaskan dalam waktu satu minggu ke depan sehingga memudahkan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kabupaten Bekasi menyelesaikan sambungan ruas pada jalan Kalimalang.

“Kita akan rapikan dulu di persimpangan Pasar Tegal Danas ini karena masih ada billboard, masih ada tiang-tiang listrik dan telepon yang berada di tengah jalan. Makanya saya kumpulkan sehingga kita bagi tugas dan sepakati dalam waktu satu minggu selesai,” ucapnya.

Pemerintah Kabupaten Bekasi di awal tahun ini akan melanjutkan proyek pelebaran Jalan Kalimalang sepanjang kurang lebih 200 meter pada sesi Cipayung-Pasir Tanjung, Kecamatan Cikarang Pusat. Jalan tersebut berbatasan dengan Kabupaten Karawang.

Pemerintah daerah setempat juga akan menuntaskan pekerjaan perbaikan ketinggian Ruas Jalan Kalimalang yang berlokasi di depan Pasar Tegal Danas sehingga memiliki tinggi yang sejajar dengan jalan baru tersebut.

“Tahun ini kita akan lanjutkan sampai batas Jalan Cipayung-Pasir Tanjung sehingga nanti dari sana kita ada akses ke jalan negara menuju Kabupaten Karawang,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Penjabat Bupati Bekasi beserta jajaran menyempatkan diri meninjau Pasar Tegal Danas untuk berbincang bersama pedagang guna mengetahui kondisi pasar setelah dilakukan penertiban.

“Sengaja saya bawa seluruh jajaran dinas terkait mulai dari Bina Marga, Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan, Badan Pendapatan Daerah, Satpol PP, Camat Cikarang Pusat, serta PLN dan Telkom agar dapat bersinergi menuntaskan persoalan di ruas jalan ini,”ujarnya.(*/Eln)

CIBINONG – Kepala Sat Reskrim Polres Bogor AKP Teguh Komara mengatakan berkas perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan tersangka Kades Cidokom Tatang sedang diteliti Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor.

“Berkas perkara tersangka Kades Cidokom Tatang sudah dilimpahkan dan saat ini masih dalam penelitian JPU Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor,” kata Teguh kepada wartawan, Senin 15 Januari 2024.

Dia menuturkan, semenjak status Kades Cidokom Tatang menjadi tersangka dalam penyelewengan dana desa tahap 3 tahun anggaran 2021, anggaran bantuan keuangan insfrastruktur desa atau satu miliar satu desa (Sami Sade) tahun anggaran 2021 dan dana desa tahap 1 Tahun 2022, semenjak itulah ia menahan tersangka.

Baca Juga : Kades Cidokom Tatang Ditangkap Kepolisian, Kades Keempat di Kabupaten Bogor yang Masuk Bui

“Kades Tatang kami tahan di ruang tahanan Mako Polres Bogor sejak Senin, 19 Desember 2023, hingga saat ini,” tutur pria yang sebelumnya bertugas di Polda Sumatera Utara tersebut.

Ia menjelaskan dugaan kerugian akibat ulah Kades Tatang setidaknya mencapai Rp598.128.977.

“Tersangka Tatang kami kenakan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 8 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor dengan ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara,” ungkapnya. (Rez)

JAKARTA – Sejak masa kampanye diberlakukan hingga satu bulan menjelang pemungutan suara Pemilu 2024, pemandangan Kota Jakarta jadi kumuh akibat ramai atribut kampanye. Sebagian alat peraga kampanye (APK) itu bahkan dipasang di tempat yang bukan semestinya seperti di pohon, trotoar hingga rusun.

Baru-baru ini Komisi Pemilihan Umum atau KPU DKI Jakarta merilis laporan dana awal kampanye (LADK) seluruh partai politik yang ikut dalam Pemilu 2024. Tempo merangkum beberapa partai politik yang menggelontorkan dana kampanye, baik berbentuk uang dan barang, untuk kebutuhan atribut kampanye.

1. Partai Kebangkitan Bangsa

Partai ini mengeluarkan Rp 9 juta untuk pembuatan bahan atau desain dan atau alat peraga kampanye.

2. Partai Gerindra

Partai ini memang tidak memiliki pengeluaran dana kampanye dalam bentuk uang. Namun, dalam bentuk barang, Partai Gerindra tercatat cukup banyak mengeluarkan dana kampanyenya untuk kebutuhan atribut kampanye. Dalam LADK-nya, Partai Gerindra mengeluarkan Rp 54 juta untuk penyebaran bahan kampanye kepada umum dan Rp 84.800.000 untuk pemasangan alat peraga kampanye.

3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP

Sama seperti Partai Gerindra, PDI Perjuangan hanya mengeluarkan dana kampanye berbentuk barang, yang keseluruhannya dipakai untuk penyebaran bahan kampanye kepada umum. Total pengeluaran PDIP untuk atribut kampanye mencapai Rp 494.400.000.

4. Partai Golkar

Partai Golkar mengeluarkan dana kampanye yang berkenaan dengan atribut, baik berupa uang dan barang. Dalam bentuk uang, sebanyak Rp 541.548.250 mereka keluarkan untuk pembuatan bahan atau desain dan atau alat peraga kampanye. Sementara dalam bentuk barang, sebanyak Rp 260.033.250 mereka keluarkan untuk penyebaran bahan kampanye kepada umum.

5. Partai Gelora

Partai Gelora menggelontorkan dana kampanye berupa uang sebesar Rp 90 juta untuk pemasangan alat peraga kampanye partai politik. Selain itu, partai ini juga menghabiskan Rp 196.427.000 dana kampanye berupa barang untuk pemasangan alat peraga kampanye.

6. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS

PKS jadi partai dengan catatan pengeluaran dana kampanye untuk kebutuhan atribut kampanye terbesar di Jakarta, baik dalam bentuk uang dan barang. Dalam bentuk uang, PKS menghabiskan Rp 682.750.000 untuk pembuatan bahan atau desain alat peraga kampanye, serta sebanyak Rp 67.250.000 dikeluarkan untuk penyebaran bahan kampanye partai politik kepada umum. Sementara dalam bentuk barang, PKS menggelontorkan Rp 682.750.000 untuk penyebaran bahan kampanye kepada umum.

7. Partai Bulan Bintang atau PBB

Partai ini melaporkan telah mengeluarkan dana kampanyenya berupa barang untuk aktivitas penyebaran bahan kampanye partai politik kepada umum. Dana kampanye yang dikeluarkan PBB untuk atribut kampanye mencapai Rp 68 juta.

8. Partai Demokrat

Untuk pembuatan bahan atau desain alat peraga kampanye, Partai Demokrat mengeluarkan Rp 245 juta. Parpol ini juga menggunakan Rp 50 juta untuk produksi iklan di media massa cetak hingga elektronik.

9. Partai Ummat

Partai Ummat menerima sumbangan pihak lain perseorangan dalam bentuk uang untuk dana kampanyenya. Total dana yang diterima mencapai Rp 127 juta. Dalam bentuk barang, partai ini juga menerima barang hasil pembuatan bahan dan alat peraga kampanye, yang jika dinominalkan mencapai Rp 123.125.000. Dari penerimaan itu, sebanyak Rp 123.125.000 digunakan untuk pembuatan bahan dan alat peraga kampanye, serta sebanyak Rp 68.125.000 dipakai untuk pemasangan alat peraga kampanye partai politik.(*/Ag)

CIBINONG – Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Daerah Pemilihan Jawa Barat V Kabupaten Bogor, Hj Elly Rachmat Yasin, bersama masyarakat Kecamatan Cibungbulang, antusias melaksanakan Senam Gembira bersama Hj Elly Rachmat Yasin, di Perumahan Citos, Cibungbulang, Minggu (14/1/2024).

Kegiatan Senam Gembira Bersama Hj Elly Rachmat Yasin tersebut, turut dihadiri calon anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, H Muhammad Romli, serta beberapa calon anggota DPRD Kabupaten Bogor dari dapil 4 Kabupaten Bogor.

Dalam sambutannya, Wanita yang juga Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kabupaten Bogor, ini mengaku senang dengan tingginya antusias dari Masyarakat yang hadir dalam pelaksanaan Senam Gembira bersama Hj Elly Rachmat Yasin.

Selain itu, Hj Elly Racmat Yasin juga mengajak masyarakat untuk memenangkan PPP pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, yang akan dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024 mendatang.

Apalagi kata Hj Elly Rachmat Yasin, sudah banyak program yang dilakukan partai berlambang Ka’bah kepada Masyarakat. Baik itu melalui anggota DPR-RI, anggota DPRD Jawa Barat, maupun anggota DPRD Kabupaten Bogor.

“Kehadiran saya bersama Pak Rachmat Yasin serta para calon anggota DPRD Jabar, maupun DPRD Kabupaten Bogor, sudah rindu dengan kehangatan masyarakat yang ada di Kecamatan Cibungbulang. Jadi melalui senam bersama ini, kita ingin bisa lebih solid lagi untuk bisa memenangkan PPP pada Pemilu 2024 nanti,” kata Hj Elly Rachmat Yasin.

Bukan itu saja, kata Hj Elly Rachmat Yasin, keberadaan PPP di Kabupaten Bogor, sudah banyak program-program yang telah dilakukan.

Bahkan sambung Hj Elly Rachmat Yasin, banyak juga program yang telah dirasakan masyarakat. Baik itu program pembangunan, hingga pemberian honor kepada RT/RW, guru ngaji, bantuan terhadap pondok pesantren, serta program lainnya.

“Program itu semua tidak terlepas dari proses yang dilakukan oleh PPP, yang tentunya didukung oleh para anggota dewan yang juga dari PPP. Jadi saya berharap, program ini bisa terus berlanjut dan pastinya harus terus didorong oleh para anggota dewan dari PPP kedepannya,” kata Hj Elly Rachmat Yasin. ( Asep Syahmid )

CIBINONG – Terdakwa Nur Hakim akan menjalani sidang pamungkas di Pengadilan Tipikor Bandung pada Rabu dua pekan mendatang, agendanya pembacaan vonis oleh majelis hakim.

Nur Hakim Kepala Desa (Kades) Tonjong, Tajur Halang sebelumnya dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan hukuman penjara 5 tahun 6 bulan, lalu denda uang pengganti Rp500 juta atau kurungan penjara 2 tahun 8 bulan, hingga kuasa hukum terdakwa Irwansyah melakukan pledoi atau pembelaan.

“Terdakwa Nur Hakim Kades Tonjong non aktif akan segera divonis, sidangnya pada Rabu 24 Januari mendatang,” kata Kasi Penuntutan Seksi Pidsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Arif Rianto kepada wartawan, Minggu 14 Januari 2024.

Arif Rianto menuturkan bahwa Nur Hakim didakwa melakukan Tipikor dana bantuan keuangan insfrastruktur desa atau satu milyar satu desa (Sami Sade) Tahun 2022, dimana dari total anggaran sebesar Rp839 juta, Rp500an juta tidak bisa dipertanggungjawabkan.

“Total dugaan kerugian negara yang diakibatkan oleh ulah terdakwa Nur Hakim ialah Rp501 juta,” tutur Arif Rianto.

Irawansyah menjelaskan bahwa tuntutan JPU Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor terlalu berat bagi terdakwa Nur Hakim, apalagi uang yang diduga korupsi dipergunakan untuk kehidupam sehari-hari dan bukan untuk bermewah-mewahan.

“Uang anggaran Dana Desa atau Sami Sade yang disalahgunakan bukan untuk bermewah-mewahan tetapi untuk kebutuhan hidup dirinya selaku Kades, misal untuk memberikan amplop kondangan warganya yang nikahan, khitanan atau memberikan uang duka cita ke keluarha ketika ada warganya yang meninggal dunia,” jelas Irawansyah.

Ia menuturkan bahwa selama menjabat sebagai Kades Tonjong, kehidupan Nur Hakim buka semakin kaya, dam malah menjadi tidak punya apa-apa.

“Potensi di Desa Tonjong tidak seperti di desa lain, hanya perkampungan dan perumahan. Selama ia menjabat sebagai Kades Tonjong, jangankan semakin kaya, rumah warisan orang tuanya aja terjual” ungkap Irawansyah. (Rez)

CIBINONG – Tragedi masa lalu saat Peremilu 2019 yang banyak memakan korban petugas KPPS menjadin sorotan Ketua DPRD Kabupaten Bogor . Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto, meminta Pemerintah Kabupaten Bogor untuk memberikan dukungan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam memastikan kesehatan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang akan bertugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 14 Februari 2024 mendatang Pemilihan serentak dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Rudy Susmanto berharap adanya bantuan suplemen kesehatan untuk mendukung kesehatan fisik para petugas KPPS. Tujuannya adalah untuk mencegah potensi banyaknya petugas yang mengalami sakit atau bahkan meninggal dunia, seperti yang terjadi pada pemilu 2019.

“Dengan adanya dukungan ini, kami berharap potensi risiko kesehatan petugas dapat diminimalkan, dan keberlanjutan pelayanan kesehatan oleh Dinas Kesehatan dapat dimulai sejak dini,” papar Rudy Susmanto,(12/1/2024)

Menurut Politisi asal partai Gerindra ini, kesehatan para petugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) juga akan memberikan dampak positif terhadap terciptanya pemilu yang berkualitas. Para penyelenggara pemilu di TPS, kata dia, harus dapat berkonsentrasi penuh agar pemilu bisa berjalan secara jujul, adil, bebas, dan rahasia.

“Kita ingin agar pemilu berjalan dengan baik, karena itu persiapan harus dilakukan dengan baik, termasuk memperhatikan apa yang dibutuhkan penyelenggara,” katanya. Seperti diketahui, menghadapi Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor membutuhkan sebanyak 106.596 anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Sementara itu Ketua KPU Kabupaten Bogor, Adi Kurnia, menjelaskan bahwa rekrutmen KPPS dilakukan dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum, serta Keputusan KPU Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Jadwal Pendaftaran KPPS Pemilu 2024.

“Proses pendaftaran KPPS berlangsung mulai 11 hingga 20 Desember 2023. KPU Kabupaten Bogor telah memberikan petunjuk kepada rekan-rekan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk melakukan penelitian administrasi persyaratan,” ungkap Adi Kurnia.

Dalam proses seleksi, PPS tidak hanya melakukan penelitian administrasi, tetapi juga memeriksa status calon KPPS di Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) untuk memastikan netralitas dan integritas. Calon KPPS yang terdaftar di SIPOL akan dicoret atau dinyatakan “Tidak Memenuhi Syarat.”

“Calon PPS yang memenuhi syarat akan diumumkan pada 24 Januari 2024 dan dilantik pada 25 Januari 2024,” singkatnya.(*/Dad)

BOGOR – Wali Kota Bogor Bima Arya membuka akses menuju Pasar Jambu Dua, Kota Bogor, Jawa Barat. Diketahui, sejak Desember 2023 akses tersebut ditutup manajemen Plaza Jambu Dua yang lokasinya bersebelahan dengan pasar.

“Harusnya tidak lama, satu atau dua hari sudah bisa (kembali dibuka),” kata Bima Arya usai menemui manajemen Plaza Jambu Dua, Bogor,(12/1/2024).

Pemerintah Kota Bogor bersama PT Grahaagung Wibawa selaku pengelola Plaza Jambu Dua telah mencapai kesepakatan untuk kembali membuka jalan tembusan dari Pajajaran dan Ciremei Ujung menuju Pasar Jambu Dua tersebut.

Kesepakatan itu terlaksana setelah Bima Arya melakukan komunikasi secara intensif dengan manajemen plaza. Diketahui, Bima Arya telah tiga kali mengunjungi Plaza Jambu Dua setelah penutupan jalan dilakukan akhir tahun 2023. Karena, jalan tersebut status lahannya milik pengelola Plaza Jambu Dua.

Bima Arya mengungkapkan, saat ini Pemerintah Kota Bogor juga sedang melakukan pembebasan lahan sebagai akses pengganti menuju Pasar Jambu Dua.

“Ini akan kita sepakati akses baru menuju Pasar Jambu Dua bisa digunakan. Sekarang ada proses pembebasan lahan di sebelah Plaza Jambu Dua ini, maksimal bulan April akses baru itu digunakan,” ungkapnya.

Menurut dia, ketika akses baru tersebut telah terbangun, jalan menuju Pasar Jambu Dua yang saat ini menjadi polemik bisa benar-benar ditutup dan digunakan untuk pengembangan Plaza Jambu Dua.

Bima Arya menekankan mengenai pentingnya sinkronisasi antara pengembangan Pasar Jambu Dua dan Plaza Jambu Dua. Karena, kedua pusat perbelanjaan tersebut dinilai memiliki dampak perekonomian bagi masyarakat Kota Bogor.(*/Ju)

CIBINONG – Di awal tahun 2024, sedikitnya telah ada 47 bencana yang melanda 17 Kecamatan di Kabupaten Bogor, mengingat cuaca ekstrem yang diperkirakan masih berlanjut, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto imbau masyarakat untuk waspada.

“Maka dari itu saya mengimbau masyarakat untuk waspada. Terutama yang tinggal dekat dengan aliran sungai. Upaya mitigasi ditingkatkan untuk menghindari jatuhnya korban,” kata Rudy Susmanto, (12/1/2024).

Rudy pun meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor untuk selalu siaga membantu masyarakat terdampak bencana.

Karena, kata Rudy, dalam beberapa hari terakhir, bencana alam tanah longsor, angin kencang hingga banjir kerap terjadi di beberapa wilayah Kabupaten Bogor. Sementara itu, Kabid Ratik pada BPBD Kabupaten Bogor, M Adam Hamdani mengatakan, 47 bencana tersebut terjadi dalam kurun waktu 6 hingga 9 Januari 2024.

“Di periode 6 hingga 9 Januari, tercatat ada 47 kejadian, 45 sudah terassesment, dua lagi belum,” kata Adam dalam keterangannya, Rabu 10 Januari 2024.Dalam 47 kejadian bencana tersebut, kata Adam, sedikitnya ada 56 rumah rusak dengan rincian 5 rumah rusak berat, 29 rusak sedang dan 22 rumah rusak ringan.

“Selain merusak 56 rumah, bencana alam yang terjadi ini pun berdampak pada 40 rumah dan mengancam 30 rumah lainnya,” ucap Adam.Menurut Adam puluhan kejadian bencana terjadi di 69 kampung yang tersebar di 17 Kecamatan di Kabupaten Bogor.

Yang mana, dari 69 kampung yang terdampak bencana, 1 kampung diantaranya terisolir karena akses jalan yang terdampak longsor.

“155 Kartu Keluarga (KK) di kampung Cibalung Pasir Eurih, RT.1, 2/ RW 3, Desa Cibalung, Kecamatan Cijeruk terisolir lantaran jalan lingkungan terdampak longsor,” sambung Adam.

Terpisah, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Citeko bahkan memperkirakan, cuaca ekstrem di Bogor masih akan terjadi hingga sepekan ke depan.

Menurut dia, masyarakat dapat berkoordinasi dan berkomunikasi dengan aparatur terkait kebencaan lewat kelurahan, desa maupun kecamatan. Sehingga upaya mitigasi dapat dilakukan sedini mungkin.

“Masyarakat bisa teredukasi agar siap menghadapi cuaca ekstrem dan terselamatkan dengan adanya evakuasi yang cepat,” kata Rudy.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Citeko di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor memprediksi dalam sepekan ke depan wilayah Bogor dan sekitarnya akan terus diguyur hujan dengan intensitas tinggi.

Hal itu dilihat dari dinamika atmosfer yang dipantau melalui alat yang dimiliki Stasiun Metereologi Citeko maupun Stasiun Klimatologi Jawa Barat.

“Jadi untuk sepekan ke depan perlu diwaspadai potensi hujan intensitas ringan hingga lebat,” kata Kepala Stasiun Metereologi BMKG Citeko, Fatuhri Syabani.

Menurutnya, akibat curah hujan yang tinggi tersebut tidak menutup kemungkinan dapat memicu beberapa bencana alam seperti longsor dan banjir, terutama di daerah yang memiliki topografi perbukitan.(*/Wan)

BOGOR – Puluhan warga di Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor diduga keracunan makanan. Mereka sudah mendapatkan perawatan di Puskesmas dan rumah sakit.

Kasie Trantib Satpol PP Kecamatan Ciomas Marimbun Tua Gultom mengatakan, peristiwa itu terjadi sekira pukul 13.00 WIB. Berawal ketika warga menggelar makan bersama secara prasmanan.

“Mereka punya program makan bersama hari Jumat dan yang memasak anggota DKM setiap hari Jumat, kebetulan hari ini menunya tongkol basah oleh yang masak dipesmol ceritanya begitu,” kata Gultom kepada wartawan, (12/1/2024).

Setelah makan, terdapat sekitar 20 orang mengalami gejala mual dan panas. Mereka langsung dibawa ke Puskesmas untuk mendapatkan perawatan.

“Setelah dilakukan perawatan di Puskesmas 16 orang udah boleh pulang ke rumah karena sudah dinyatakan normal, yang 4 orang lagi dirujuk ke RS Ummi sama RSUD Kota Bogor 3 orang,” ujarnya.

Terpisah, Kapolsek Ciomas Kompol Iwan Wahyudi membernarkan adanya kejadian tersebut. Belum diketahui secara pasti dari peristiwa ini, tetapi diduga mereka keracunan dari olahan ikan tongkol.

“Kalau penyebab pasti kita belum bisa, karena nanti ahlinya. Dugaan sementara karena ikan tongkol, sampel makanan sudah dibawa oleh Puskesmas untuk dilakukan uji laboratorium,” ucap Iwan.

Untuk saat ini, 19 warga yang diduga mengalami keracunan itu sudah kembali pulang ke rumah dan tersisa 1 orang di RSUD Kota Bogor. Polisi tengah mengumpulkan keterangan saksi-saksi termasuk yang memasak olahan ikan tongkol tersebut.

“Tidak semua yang makan (diduga) keracunan. Yang buat makanan itu lagi kami mintai keterangan, dia sudah tiga tahun masak tetapi baru kali ini seperti ini. Untuk warga tinggal 1 orang di RSUD Kota Bogor, yang lainnya sudah pulang ke rumah,”tandasnya.(*/Dang)