Metro Jabodetabek

CIBINONG – Destinasi wisata di Kabupaten Bogor yang begitu luas dan sangat menarik namun dikotori oleh banyaknya pungli di sekitar tempat wisata dan ini membuat para pengunjung trauma dan tidak akan datang lagi .

Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto, memberikan dukungannya terhadap langkah Pemkab Bogor dalam memerangi pungutan liar di kawasan wisata yang ada di wilayah tersebut.

Rudy menyatakan bahwa sebagai tujuan wisata, Kabupaten Bogor harus menjadi tuan rumah yang ramah dan memberikan pengalaman positif kepada pengunjung.

Ia berharap upaya pemberantasan pungli dilakukan dengan cara persuasif, sambil memberikan peluang usaha kepada masyarakat sekitar kawasan wisata.

“Kita harus menjaga keramahan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitar untuk mendapatkan manfaat dari keberadaan objek wisata di wilayahnya,” ujar Rudy, (23/1/2024).

Selain itu, kata Rudy, pemerintah juga harus membangun infrastruktur jalur wisata.

Kondisi infrastruktur yang layak dilalui, akan juga mendorong pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di jalur wisata yang dilalui.

“Intinya, kami mendukung upaya pembenahan sektor wisata kita. Infrastrukturnya harus kita perbaiki, dan kesadaran masyarakat untuk menjadi tuan rumah yang ramah harus terus dibangun,” kata dia.

Diketahui, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Bogor mengagakan, akan membentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di seluruh kawasan wisata di Kabupaten Bogor.

Kepala Disbudpar, Yudi Santosa, menyatakan bahwa pembentukan Pokdarwis bertujuan menghilangkan praktik pungutan liar yang marak terjadi.

“Pokdarwis akan dioptimalkan, saat ini tidak semua tempat ada Pokdarwisnya,” kata Yudi, menekankan pentingnya keberadaan Pokdarwis dalam optimalisasi pengelolaan pariwisata.
Yudi menjelaskan bahwa dengan adanya Pokdarwis, pengelolaan pariwisata akan menjadi lebih teratur dan memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar.

Disbudpar berkomitmen untuk memberantas pungli melalui pembentukan Pokdarwis, sehingga keberadaan objek wisata dapat memberikan dampak positif bagi seluruh komunitas di Kabupaten Bogor.(*/Rul)

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana akan membuat rumah susun (rusun) baru di kawasan Tanjung Priok untuk warga Kampung Bayam. Pembangunan rusun itu kemungkinan akan dilakukan pada awal 2025.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, saat ini pihaknya telah memberikan alternatif untuk warga Kampung Bayam untuk tinggal. Alternatif itu adalah Rusun Nagrak dan Rusun Tanah Pasir.

“Sekarang saya tambahkan lagi (Rusun) Pasar Rumput. Silakan pilih kan yang terbaik,” kata dia, (24/1/2024).

Ihwal masih ada warga Kampung Bayam yang menghuni Kampung Susun Bayam (KSB), Heru menyarankan mereka untuk menghuni rusun yang sudah tersedia. Apalagi, saat ini sudah ada puluhan keluarga dari Kampung Bayam yang tinggal di Rusun Nagrak.

Sebelumnya, Heru mengatakan pembangunan rusun untuk warga Kampung Bayam akan dimulai pada awal 2025. Kemungkinan, pembangunan rusun baru itu akan rampung pada akhir 2025.
“Nah, kalau ditanya waktunya masih satu tahun? Iya. Mohon sabar, kita bangun yang terbaik,” kata dia.

Ia menjelaskan, rusun itu akan sangat baik apabila dihuni oleh warga. Pasalnya, rusun itu nantinya akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas, mulai dari posyandu, tempat bermain, kontrol kesehatannya, sekolah, listrik, internet, dan lainnya.(*/Sar)

CIBINONG – Sebentar lagi akan diadakan pesta demokrasi di Indonesia , Pimpinan DPRD Kabupaten Bogor meminta agar masyarakat mensukseskan Pemilu 2024 untuk menentukan kepemimpinan baik nasional hingga daerah dalam lima tahun ke depan.

Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Bogor untuk aktif menggunakan hak pilih mereka pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, yang akan digelar pada 14 Februari mendatang.

Rudy menegaskan bahwa partisipasi aktif dari masyarakat merupakan elemen kunci dalam menentukan arah kepemimpinan lima tahun ke depan, termasuk dalam pemilihan Presiden dan wakil rakyat di parlemen.

“Partisipasi masyarakat adalah kunci utama dalam menentukan masa depan kita. Pemilu 2024 nanti tidak hanya menentukan pemimpin negara, tapi juga wakil rakyat yang akan mewakili suara dan aspirasi kita di parlemen,” ujar Rudy dalam pernyataannya, (23/1/2024).

Ia menekankan bahwa hak pilih adalah hak demokratis yang harus dimanfaatkan dengan bijak oleh setiap warga Kabupaten Bogor.

Melalui hak pilihnya, masyarakat memiliki peran aktif dalam membentuk pemerintahan yang responsif dan mewakili kebutuhan rakyat.

“Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera daftar sebagai pemilih dan berikan suara pada pemilu. Suara setiap individu memiliki dampak besar untuk membentuk masa depan yang lebih baik bagi kita semua,” tambah Rudy.

Dengan ajakan ini, DPRD Kabupaten Bogor berharap tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu meningkat, sehingga proses demokrasi dapat berjalan dengan lebih baik dan hasilnya mewakili kehendak sebagian besar masyarakat.

Seperti diketahui, Pemilu 2024 akan digelar pada 14 Februari 2024. Untuk di Kabupaten Bogor, KPU telah menyediakan 15.228 Tempat Pemungutan Suara tersebar di 40 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor.

Jumlah Pemilih di Kabupaten Bogor merupakan yang terbanyak level Kabupaten se-Indonesia.

Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dirilis KPU jumlah pemilih di Kabupaten Bogor untuk Pemilu 2024 sebanyak 3.881.441 pemilih.

Adapun daftar pemilih tambahan (DPTb) yang dicatat KPU per 19 Januari 2024 sebanyak 18.468 pemilih.

KPU Kabupaten Bogor menargetkan partisipasi pemilih sebesar 83 persen, meningkat dibanding Pemilu 2019 yang menyentuh angka partisipasi sebesar 82 persen. (*/Wan)

JAKARTA – PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) mengalokasikan ruangan di sejumlah halte hingga 30 persen untuk gerai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini dilakukan sebagai upaya mendukung perkembangan perekonomian DKI Jakarta.

“UMKM di (beberapa) halte TransJakarta itu sekitar 20-30 persen, ada khusus UMKM dan non UMKM. Semua itu sebagai bagian mendukung perekonomian lewat UMKM,” kata Direktur Pelayanan dan Bisnis TransJakarta, Fadly Hasan kepada pers di Jakarta, Senin (22/1/2024).

Fadly menjelaskan, TransJakarta juga bekerja sama dengan berbagai lembaga terkait yang melibatkan UMKM di beberapa halte TransJakarta. Selain itu, pihaknya juga melayani pelaku UMKM yang tertarik untuk membuka usahanya di halte TransJakarta.

“Kami juga terbuka di Divisi Komersial TransJakarta, kami akan layani kalau ada ketertarikan untuk mengisi halte. Sehingga masyarakat bisa menikmati fasilitas apa yang ada di halte-halte TransJakarta,” ujar Fadly.

TransJakarta selalu berupa memberikan pelayanan yang terbaik kepala pelanggannya. Salah satu upaya yang ditekankan oleh TransJakarta, kata Fadly, terkait bisnis dan pengoptimalan aset-aset yang ada di TransJakarta dengan berbagai aktivitas. Hal tersebut menyangkut optimalisasi tata ruang publik untuk pemberdayaan masyarakat seperti “sharing economy” (berbagi ekonomi), lifestyle (gaya hidup), dan tourism (pariwisata).

Fadly mencontohkan Halte CSW, di Bundaran HI, lalu Halte Dukuh Atas memiliki banyak ritel yang dapat dinikmati sambil menunggu TransJakarta ataupun untuk bertemu dengan seseorang. Ritel tersebut dari skala nasional hingga internasional, mulai dari minimarket, “coffee shop” (kedai kopi), UMKM hingga bisnis.

Fadly menegaskan, TransJakarta ingin memanfaatkan segala aset yang ada sebagai ekosistem ataupun kehidupan baru yang bisa terkoneksi langsung dengan masyarakat di Jakarta. “Contoh kita bisa konser kecil di halte kayak Raisa, fashion show batik lokal, launching produk, artis-artis konser di halte kita hingga komunitas.

Pihaknya juga dilibatkan penyambutan tahun baru bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI di Bundaran HI. “Bisa sambil ngopi, menikmati pemandangan tidak kalah seperti di luar negeri,” kata Fadly.

Fadly berharap pada 2024 TransJakarta bisa terus memperbaiki pelayanan ataupun fasilitas di setiap halte TransJakarta sehingga bisa memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pelanggan setia TransJakarta. “Pendapatan nontiket atau NFB TransJakarta sebesar Rp120 miliar atau naik dua kali lipat dibandingkan 2022 yaitu Rp 61,3 miliar. Lalu skor indeks kepuasan pelanggan 2023 adalah 4,42 dari skala 5,00,” kata Fadly.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) Welfizon Yuza menyebutkan jumlah pelanggan TransJakarta selama 2023 yang mencapai 280 juta orang menjadi penyemangat Pemprov DKI Jakarta dalam memberikan target pelanggan ke TransJakarta pada 2024 menjadi 340 juta pelanggan. Target tersebut merupakan target terbesar yang diterima PT TransJakarta. Adapun kunci untuk mencapai target tersebut, yakni meningkatkan kualitas integrasi TransJakarta. Selain itu memperbaiki integrasi ataupun operator integrasi antaroperator berbasis jalan maupun integrasi antarmoda seperti dengan MRT, LRT dan lain sebagainya.(*/Sar)

CIBINONG – Anggota Komisi V DPR Mulyadi sudah menandatangani surat rekomendasi usulan pembangun Fly Over Jalan Bomang (Bojonggede-Kemang) ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Mulyadi menegaskan, dengan rekomendasi tersebut diharapkan usulan pembangunan Fly Over Jalan Bomang dari Pemkab Bogor itu disetujui Kementerian Perhubungan dan segera dilaksanakan pembangunannya.

“Sebagai salah satu syarat, saya sudah menandatangani usulan pembangun Fly Over Jalan Bomang. Semoga proyek pembangunannya bisa segera disetujui dan dilaksanakan,” kata Mulyadi kepada wartawan, Senin 22 Januari 2024.

Politisi Partai Gerindra itu optimistia, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyetujui usulan pembangunan Fly Over Jalan Bomang yang nilai anggarannya sekitar Rp700 miliar hingga Rp 1 triliun.

Selain Fly Over, Pemkab Bogor pun berharap Kemenhub membangun underpass di lintasan sebidang Kereta Rel Listrik (KRL) Lapangan Siaga, Bojonggede.

Pada 2023 lalu, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor pun membuat Detail Engineering Design (DED) akan proyek prestisius tersebut.

Kepala Dishub Kabupaten Bogor Agus Ridho menerangkan, usulan pembangunan Fly Over Jalan Bomang itu sangat dibutuhkan karena lintasan sebidang KRL dititik tersebut sangat membahayakan pengendara.

“Bayangkan empat jalur kendaraan roda dua, empat atau lebih, di tengah sibuknya perlintasan KRL. Sangat berbahaya, hingga kami lebih membutuhkan fly over untuk keselamatan masyarakat,” terang Agus Ridho. (Rez)

JAKARTA – Polisi mengusut peristiwa robohnya tembok stasiun pengisian bahan bakar (SPBU) di Jalan Dr Soepomo, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu(21/1/2024) pukul 13.00 WIB. Tembok setinggi kurang lebih enam meter itu menimpa satu bangunan warung kecil. Akibat insiden itu sebanyak tiga orang tewas tertimpa dan satu anak mengalami luka berat.

“Untuk ketahui penyebab, kami akan dalami terus, koordinasi dengan Puslabfor Polri. Saat ini lakukan penyelidikan dan pendalaman terkait penyebab rubuhnya,” ujar Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Henrikus Yossi di Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (21/1/2024).

Namun dugaan sementara itu, tembok tersebut sudah mengalami retak ditambah pada saat kejadian terhadi angin kencang. Sehingga tembok tidak kuat menahan terpaan angin kencang dan roboh mengenai warung kecil. Menurut Yossi, korban yang tertimpa tembok itu adalah penjual makanan.

Ketiga korban meninggal dunia bernama Samedi Iriyanto (80 tahun), Ny. Thio Tjnnio (74 tahun), dan Ami Kusuma Dewi (35 tahun). Sedangkan korban luka berat bernama Muhammad Febian (8 tahun).

“Di luar ada korban yang sedang jualan makanan, sehingga robohan timpa. Ada empat korban, tiga meninggal dunia, satu alami luka-luka sekarang dirawat di rumah sakit terdekat,” terang Yossi.

Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Isnawa Adji mengatakan, tiga orang meninggal dunia dibawa ke rumah sakit Dr Cipto Mangunkusumo untuk diautopsi. Rencananya ketiga korban akan dimakamkan tempat pemakaman umum (TPU) Menteng.

“Untuk korban meninggal dunia dibawa ke RSCM untuk dilakukan otopsi, dimandikan dan akan dikuburkan di TPU Menteng,” ungkapnya.(*/Sar)

BOGOR – Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim membeberkan hasil pertemuan dirinya dengan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Menutur Dedie agenda pertemuan tersebut membahas rencana percepatan implementasi trem di Kota Bogor.

“Saya melakukan pembicaraan dengan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan yang berlangsung di Kantor Kementerian Perhubungan Jakarta pada Jumat, 19 Januari 2024 sore. Nah, dibicarakan pula opsi Trem Otonom atau Autonomous-rail Rapid Transit (ART) yang baru saja ditinjau oleh Menteri Perhubungan beberapa waktu lalu,” ungkap Dedie kepada wartawan pada Minggu 21 Januari 2024.

Dedie melanjutkan, pihaknya menyambut baik rencana tersebut dan berharap dapat berkolaborasi lebih lanjut dengan Kementerian Perhubungan mendetailkan opsi tersebut.

“Tentunya kami menyambut baik terkait opsi moda transportasi Trem Otonom ini. Semoga saja opsi tersebut bisa terlaksana dan didukung oleh pemerintah pusat untuk Kota Bogor,” tuturnya.

Dedie menjelaskan, seperti diketahui, Pemerintah Kota Bogor saat ini tengah membahas kembali proyek moda transportasi masal Trem yang akan terintegrasi dengan LRT Jabodebek.

“Peraturan Wali Kota (Perwali) sedang disiapkan dengan menugaskan Perumda Trans Pakuan untuk membangun proyek tersebut,” jelasnya.

Sementara itu, dalam keterangan tertulis, Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan RI, Risal Wasal mengatakan, bahwa ART direncanakan akan menjadi salah satu moda transportasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Bali.

Tak hanya IKN dan Bali, Risal pun menuturkan bahwa moda transportasi Trem Otonom sangat memungkinkan bila diterapkan di Kota Bogor.

“Tentang keunggulan ART yang secara teknis bisa juga menjadi alternatif pengembangan trem di Kota Bogor,” ungkapnya.(*/Jun)

CIBINONG- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) dikabarkan mempunyai opsi pembangunan Jalan Tol Puncak.

Jika sebelumnya, mereka akan membangun Jalan Tol Puncak atau Caringin-Cianjur sepanjang 50,09 km, kini mereka sedang melakukan feasibility study Jalan Tol Summarecon-Cianjur.

Kabar adanya opsi pembangunan Jalan Tol Puncak yang akan dibangun Kementerian PUPR itu dikatakan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Mulyadi.

“Ada opsi dari Kementerian PUPR, jika untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Kawasan Puncak akan membangun Jalan Tol Puncak atau Caringin Cianjur, kini mereka sedang feasibility study Summarecon-Cianjur,” kata Mulyadi kepada wartawan, Minggu 21 Januari 2024.

Anggota Komisi V DPR itu menjelaskan, panjang Jalan Tol Puncak (Summarecon-Cianjur) lebih pendek, dan biayapun lebih murah jika dibandingkan Caringin-Cianjur.

“Jika Pembangunan Tol Puncak Caringin-Cianjur butuh anggaran Rp20 triliun, maka anggaran yang dibutuhkan untuk Summarecon-Cianjur lebih murah yaitu sekitar Rp17 triliun,” jelas Mulyadi.

Politisi Partai Gerindra ini menerangkan anggaran sebesar Rp17 triliun itu untuk biaya pembebasan lahan dan pembangunan Jalan Tol Puncak.
“Nanti, untuk tahap awal, pembebasan lahannya melewati rumah mantan Bupati Bogor Iwan Setiawan hingga tembus Gunung Mas,” terang Mulyadi.

Selain pembangunan Jalan Tol Puncak, untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di Kawasan Puncak, jelasnya Kemenpupr melakukan pelebaran Jalan Raya Puncak, melabarkan jalan alternatif utara selatan, pembangunan fly over atau underpass.

“Namun dilihat dari sisi ekonomi dan lainnya, tidak mudah melakukan pelebaran Jalan Raya Puncak dan melabarkan jalan alternatif utara serta selatan,” lanjutnya.

Informasi yang dihimpun , proyek pembangunan Jalan Tol Puncak atau terbagi dalam V seksi, seksi I hingga Megamendung, seksi II Megamendung-Cisarua, seksi III Cisarua-Puncak 2, seksi IV Puncak 2-Sukaresmi dan seksi V Sukaresmi-Cianjur.

Rencana pemerintah pusat, pembangunan Jalan Tol Puncak atau Caringin-Cianjur bakal berlangsung dua tahap, tahap pertama untuk seksi I dan II, serta tahap kedua untuk seksi III, IV dan V.

Selain terkoneksi dengan Jalan Tol Bocimi Jalan Tol Puncak juga akan terkoneksi dengan Jalan Poros Tengah Timur atau Puncak 2 yang sebelumnya diusulkan oleh Pemkab Bogor dan Pemkab Cianjur. (Rez)

JAKARTA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyebut tidak ada titik banjir di wilayahnya meskipun hujan mengguyur ibu kota sejak pagi hari.

“Sejauh ini (banjir) masih nihil dari pemantauan kami,” kata Kepala Kesatuan Pelaksana Pengelolaan Data dan Informasi BPBD DKI Jakarta Michael Sitanggang saat dihubungi di Jakarta,(19/1/2024).

Selain itu, Michael menyebut sejumlah pintu air saat ini juga terpantau masih aman. Ketinggian air di semua pintu air masih normal.

Meski terpantau tidak ada banjir, Michael memastikan sejumlah petugas BPBD DKI Jakarta sudah disiagakan di titik-titik rawan banjir di Ibu Kota.

“Masih normal semua, bisa dipantau berkala di https://bpbd.jakarta.go.id/waterlevel,” ujar Michael.

Sebelumnya, Michael mengatakan BPBD DKI Jakarta menyiagakan 267 petugas yang telah dibekali keahlian untuk mengevakuasi warga dalam keadaan darurat dan terdampak banjir di wilayah DKI Jakarta.

“Petugas juga telah dibekali keahlian evakuasi warga dalam keadaan darurat,” kata dia sebelumnya.

Dia menyebutkan total ada 267 personel petugas penanggulangan bencana atau Tim Reaksi Cepat (TRC) yang bertugas di seluruh wilayah rawan banjir.

Tim itu bertugas menangani bencana termasuk banjir, melakukan edukasi dan mengevakuasi warga jika terjadi banjir di wilayah Jakarta serta melakukan penanganan dan pemantauan setelah bencana terjadi.(*/Dit)

CIBINONG – Kepala Kejaksaan Negeri ( Kajari ) Kabupaten Bogor, Sri Kuncoro terus mengingatkan kepada seluruh pengurus Pelti Kabupaten Bogor untuk melakukan tranparansi anggaran cabor dalam pembinaan kepada para atlet tenis lapangan di Kabupaten Bogor.

Hal tersebut disampaikanya dalam acara Pelantikan Pengurus Pelti Kabupaten Bogor periode 2023-2028 di Hotel Arimbi, Megamendung, Jumat, 19 Januari 2024

” Saya minta semua pengurus Pelti harus transparan dalam penggunaan anggaran pembinaan cabor Pelti. Jangan macam macam soal anggaran cabor. Nanti urusannnya bisa lain,” tegas Sri Kuncoro yang juga sebagai Penasehat Pelti Kabupaten Bogor.

Ia menambahkan, kepengurusan cabor tenis lapangan harus memberikan laporan aktif minimal 3 bulan sekali terkait pengeluaran dan penggunaan anggaran cabor.

Apalagi saat ini, kata Sri Kuncoro, ada beberapa perusahaan besar di Kabupaten Bogor yang akan bermitra dan menjadi ” orang tua angkat” para atlet dengan memberikan bantuan dana CSR nya bagi pembinaan para atlet tenis lapangan Kabupaten Bogor.

Intinya, tambah Sri Kuncoro, keuangan cabor harus ada laporannya secara terperinci dan transparan.

Ia juga tak mau jika pengurus Pelti ada yang mencari keuntungan pribadi dalam organisasi Pelti itu sendiri.

Dalam hal yang sama, Sri Kuncoro juga minta semua pengurus Pelti harus bisa merumuskan program pembinaan jangka penek dan jangka panjang yang harus dirumuskan secepatnya.

” Saya minta Pelti Kabupaten Bogor pumya program pembinaan yang jelas dalam melahirkan para atlet masa depan,” pungkasnya.(As)