Metro Jabodetabek

CIBINONG – Salah satu upaya meningkatkan upaya tata kelola pemerintahan yang baik dan berintegritas di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, mewakili Pj Bupati Bogor, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Burhanudin ajak pengelola keuangan Perangkat Daerah lingkup Pemkab Bogor sosialisasi Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Republik Indonesia, yang berlangsung di Darmawan Park, pada Kamis (18/1/24).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia untuk menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Republik Indonesia, dalam menyusun perencanaan, penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan.

Sekda Kabupaten Bogor, Burhanudin mengungkapkan, sejalan dengan peraturan tersebut, Pemkab Bogor telah menerapkan SIPD-RI pada tahun 2023 untuk perencanaan dan penganggaran tahun 2024.

Untuk tahap penatausahaan dan akuntansi pelaporan, SIPD akan mulai diimplementasikan di penganggaran tahun 2024.

“Untuk itu, perlu sosialisasi implementasi SIPD kepada aparatur terkait untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas dalam pengelolaan keuangan daerah,” terang Sekda.

Menurutnya, SIPD saat ini merupakan satu-satunya aplikasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang digunakan oleh seluruh pemerintah baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

“Saya minta kepada seluruh aparatur pengelola keuangan Perangkat Daerah lingkup Pemkab Bogor untuk mengikuti sosialisasi ini dengan seksama, agar dapat memahami dan menggunakan aplikasi SIPD secara optimal demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berintegritas,”pungkasnya.(*/Wan)

CIBINONG – Meskipun pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bogor ( Pilkada) 2024 baru akan digelar pada bulan November mendatang, namun saat ini dukungan kepada Jaro Ade alias Ade Ruhandi untuk nenjadi Bupati Bogor mendatang mulai berdatangan dari berbagai elemen yang ada di Kabupaten Bogor.

Sosok Jaro Ade adalah figur yang sangat familiar dan sudah mendapatkan dukungan dari beberapa Partai Politik.

Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Bogor sepakat mendukung Ade Ruhandi alias Jaro Ade sebagai calon bupati pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Dukungan ini tertuang dengan ditandatanganinya surat kesepakatan antara Partai Golkar dan PAN Kabupaten Bogor pada Kamis, 18 Januari 2024 di kediaman Jaro Ade.

Dalam surat kesepakatan yang ditandatangani oleh Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor Wawan Haikal, Ketua DPD PAN Kabupaten Bogor Arif Abdi dan sekretaris dari kedua partai.

Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor Wawan Haikal mengatakan, kesepakatan dua partai politik (parpol) ini merupakan persiapan Pilkada 2024, mengingat pesta demokrasi itu berdekatan dengan pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) 2024.

Wanhai, sapaan Wawan Haikal, juga menegaskan jika DPD Partai Golkar Kabupaten fatsun dengan rekomendasi dan komitmen DPP yang telah merekomendasikan Jaro Ade sebagai calon Bupati (cabup) Bogor.

“Taman-teman partai dari tingkat desa sampai kecamatan juga fatsun dan siap memenangkan Jaro Ade sebagai Bupati Bogor pada Pilkada 2024,” kata Wanhai kepada awak media.

Meski telah dilakukan penandatanganan kesepakatan untuk mendukung Jaro Ade di Pilkada Bogor, Partai Golkar maupun PAN tidak melupakan tugasnya masing-masing, yakni memenangkan pilpres di Pemilu 2024.

Senada, Ketua DPD PAN Arif Abdi mengatakan, partainya sejak awal memang sudah merekomendasikan Jaro Ade sebagai calon Bupati Bogor.
Rekomendasi ini, kata Arif Abdi, keluar dalam rapat kerja daerah (rakerda) DPD PAN Kabupaten Bogor, beberapa waktu lalu.

“Hasil rakerda itu kita tindak lanjuti dengan penandatanganan kesepakatan dengan Partai Golkar,” ujar Arif Abdi.

Arif Abdi juga menyampaikan jika pihaknya akan melakukan komunikasi dari hasil penandatanganan dukungan ini kepada DPP PAN.

Sementara itu, Jaro Ade menyampaikan terimakasihnya atas kepercayaan DPP Partai Golkar dan DPP PAN Kabupaten Bogor yang memberikan dukungan kepada dirinya maju dalam Pilkada 2024.

Namun, kata Jaro Ade, kesepakatan ini tidak melupakan tugas masing-masing partai untuk mengawal dan memenangkan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka satu putaran di Pilpres 2024.

“Kesepakatan ini tidak akan selesai di sini, masih akan panjang dan tahap-tahapan yang akan dilakukan,” ujar Jaro Ade.

Menurut Jaro Ade, pihaknya akan terus berkonsolidasi dengan partai lainnya, termasuk partai politik di luar koalisi Indonesia Maju, seperti PPP maupun PDIP.
“Karena koalisi partai di pilpres tidak akan berpengaruh besar di daerah (untuk pilkada), artinya di daerah bisa berbeda,” imbuh Jaro Ade. ( Asep Syahmid)

CIBINONG – Dengan selesainya tempat kantung parkir truk tambang dan sudah mulai beroperasi akan mempermudah lalulintas kendaraan di Parung panjang .

Kabid Lalu Lintas (Lalin) Dishub Kabupaten Bogor, Dadang Kosasih alias Dadang Hengky merasa kagum dengan gebrakan Penjabat (Pj) Bupati Bogor, Asmawa Tosepu yang telah berhasil mengoperasikan kantung parkir truk angkutan tambang di lawasan Parung Panjang.

Dadang mengatakan Pj Bupati Bogor benar-benar sangat fokus pada semua persoalan di Kabupaten Bogor termasuk kantung parkir truk tambang.

“Alhamdulilah sekarang kantung parkir truk tambang tahap pertama sudah beroperasi. Hal ini tak lepas dari gebrakan serius dari Pak Pj Bupati Bogor,” tegas Dadang Hengky, Kamis (18/1/24).

Lebih lanjut, kata mantan Kasie Trantib Kecamatan Parung Panjang ini menegaskan pengoperasian kantung parkir tahap awal ini bisa memuat 50 truk tambang.

“Pengoperasian lantung parkir truk tambang ini sebagai wujud dari Komitmen Pak Pj Bupati Bogor dan Pemkab Bogor dalam mengatasi persoalan jalur tambang di wilayah Parung Panjang,” ujar Dadang Hengky yang juga sebagai salah satu inisiator kantung parkir truk tambang di Parung Panjang.

Lebih lanjut, tambah Dadang, kantung parkir truk tambang tahap awal ini dibangun diatas lahan 2,2 hektar

“Luar biasa Pak Pj Bupati Bogor terus monitor perkembangan kantung parkir dengan beberapa kali terjun langsung ke lokasi,”ungkapnya.(*/As)

CIBINONG – Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto beri tanggapan positif terkait wacana pembangunan jalan khusus angkutan tambang dengan panjang 11,5 kilometer yang ditargetkan rampung tahun ini.

Kendati memberi dukungan penuh, Rudy pun mengingatkan pentingnya memperhatikan aspek regulasi dan dampak sosial lingkungan atas pembangunan tersebut.

“Saya memberikan dukungan sepenuhnya terhadap target ini, namun penting untuk memastikan bahwa aspek-aspek regulasi dan sosial lingkungan juga diperhatikan dengan seksama. Pembangunan jalan khusus ini diharapkan dapat menyelesaikan polemik truk tambang di Parungpanjang dan sekitarnya,” katanya, (16/1/2024).

Rudy berharap, pembangunan jalan khusus angkutan tambang dapat membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar.

Karena itu, lanjut Rudy, perencanaan jalan khusus angkutan tambang yang telah lama diharapkan, perlu mempertimbangkan hal kemanfaatan ekonomi bagi masyarakat.

“Pentingnya dampak ikutan dari setiap pembangunan. Jalan khusus tambang ini, harus dapat mendorong peningkatan ekonomi bagi warga sekitar dan untuk kemajuan Kabupaten Bogor secara keseluruhan,” kata dia.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Burhanudin, mengatakan pembangunan jalan khusus angkutan tambang akan dirampungkan tahun ini. Pemkab Bogor akan menggandeng investasi pihak swasta untuk membangun jalan tol tersebut. Karena itu, jalan tol khusus angkutan tambang akan berbayar.

“Selain memberikan kelancaran transportasi, langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan pencatatan tonase barang hasil tambang, serta mengurangi potensi kebocoran pajak,” kata Sekda.

Burhanudin menambahkan, dampak ekonomi masyarakat juga telah dipikirkan. Rencananya, di dalam area jalan tol tersebut, nantinya akan dibangun rest area yang dapat dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Sekda mengakui pembangunan jalan tersebut masih mengalami beberapa kendala, seperti perizinan dan pembebasan lahan. Namun meski begitu, Pemkab Bogor optimis dapat menyelesaikan pembangunan ini tahun ini dengan menyinkronkan perencanaan dengan jalan berstatus provinsi dan memfasilitasi kelengkapan data pengurusan izin pembangunan.
Target Pemerintah Kabupaten Bogor adalah memastikan bahwa jalan khusus tambang ini berkontribusi pada kemudahan dan efisiensi transportasi barang hasil tambang di wilayah Kabupaten Bogor. Selain itu, polemik lalu lintas di Parungpanjang akan terselesaikan. (*/Wan)

JAKARTA – Kecelakaan terjadi di kawasan Flyover Mampang, Jakarta Selatan pada Rabu (17/1/2024) ini membuat pasangan suami istri lanjut usia terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Kecelakan itu terjadi karena banyaknya bendera partai yang membahayakan pengguna jalan.

Kapolsek Mampang, Kompol David Kanitero mengatakan, pasangan suami istri yang terlibat kecelakaan itu bernama M Salim dan Oon warga Petamburan, Jakarta Barat. Kedua korban pun saat ini tengah menjalani perawatan medis atas lukanya itu di rumah sakit.

“Anggota Polsek sudah cek TKP dan cek korban di RSUD Mampang Prapatan, yang mana kedua korban mengalami luka, keduanya boncengan suami istri,” ujarnya pada wartawan, Rabu (17/1/2024).

Menurutnya, kedua korban mengalami luka lantaran terlibat kecelakan yang diakibatkan bendera partai politik itu. Persoalan kecelakaan lalu lintas yang dialami pasangan suami istri tersebut saat ini ditangani oleh Subdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya.

Dia menambahkan, berdasarkan hasil pengecekan polisi di lokasi kejadian, terdapat belasan APK yang membahayakan pengguna jalanan. Maka itu, polisi berkoordinasi dengan Panwas Kecamatan Mampang dan Bawaslu Jakarta Selatan untuk bisa menertibkan bendera tersebut.

“Anggota Polsek Mampang yang di TKP melaporkan memang ada 12 bendera yang posisi tiangnya roboh dan membahayakan pengguna jalan,” tuturnya.

Berdasarkan pantauan di lokasi, belasan bendera partai yang dipasang di sepanjang jalanan Flyover Mampang itu bertuliskan PKB, Demokrat, hingga Gerindra. Bendera tersebut dipasang menggunakan kayu, selain ada tiang kayu yang roboh, bendera itu juga menghalangi pandangan pengendara hingga membahayakan pengendara jalanan.(*/Ad)

CIBINONG – Dengan selesainya tempat kantong parkir dan sudah mulai beroperasi akan meminimalisir keruwetan lalu lintas truk tambang di Parungpanjang .

Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto berikan apresiasi terhadap upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dalam penanganan polemik lalu lintas angkutan khusus material tambang di Parungpanjang.

Rudy Susmanto menyebut, Pembangunan kantong parkir yang telah dioperasikan diharapkan dapat secara bertahap mengurai permasalahan tersebut.

Kendati begitu, Rudy meminta Pemkab untuk membagi beban penanganan persoalan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, terutama dalam hal perbaikan dan perawatan jalan Parungpanjang-Bunar yang merupakan bagian dari infrastruktur provinsi.

“Dalam mengatasi persoalan ini, koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat diperlukan, terutama terkait perawatan jalan yang menjadi tanggung jawab provinsi,” kata Rudy,(17/1/2024).

sambung Rudy juga menekankan pentingnya intensifikasi koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Hal ini disebabkan karena lintasan truk tambang melibatkan wilayah tersebut.

“Koordinasi yang intensif dengan pemerintah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten menjadi kunci penting, mengingat truk tambang juga melintasi daerah tersebut. Upaya bersama lintas daerah dapat menjadi solusi holistik untuk mengatasi dampak dari aktivitas angkutan tambang,” tambah Rudy.

Sementara itu, Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu menyampaikan bahwa kantong parkir khusus angkutan truk tambang di Parungpanjang sudah mulai beroperasi per hari ini, Rabu 17 Januari 2024.

Pembukaan kantong parkir khusus truk angkutan tambang itu sudah bisa dipakai sementara untuk 50 kendaraan tambang. Asmawa mengaku, kantong parkir khusus truk tambang itu rencananya akan dibangun untuk parkir 1.000 truk tambang di atas tanah seluas 4,2 hektar.

“Untuk tahap awal progres pembangunan sudah di atas 50 persen atau 2,2 hektar dengan kapasitas menampung 750 kendaraan sudah hampir rampung diselesaikan,” kata Asmawa saat meninjau progres pembangunan kantung parkir.

“Berdasarkan hasil peninjauan kantong parkir sudah bisa digunakan untuk menampung sedikitnya 50 kendaraan truk angkutan tambang,” lanjut dia.

Asmawa mengaku, percepatan itu dilakukan sebagai pembuktian janji Pemerintah Kabupaten Bogor kepada masyarakat.

“Ini merupakan solusi sementara dari persoalan angkutan tambang yang ada di Kabupaten Bogor. Tentu hal ini harus segera direalisasikan karena ini menjadi kebutuhan terutama para pelaku aktivis pertambangan. Ini juga dalam rangka memulai meminimalisir kejadian-kejadian yang selama ini terjadi terkait angkutan tambang,” pungkasnya. (*/Wan)

JAKARTA – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menyatakan kesiapannya bersama jajaran membahas kembali kenaikan pajak hiburan yang ditetapkan sebesar 40 hingga 75 persen dengan DPRD DKI Jakarta.

“Nanti kita bahas lagi soal pajak hiburan yang naik 40 persen,” kata Heru di Balai Kota DKI, Jakarta, Rabu (17/1/2024).

Heru menyebut pihaknya segera membahas kenaikan pajak hiburan tersebut bersama DPRD DKI Jakarta. Namun, belum membeberkan kapan pembahasan tersebut akan berlangsung.

Sebelumnya, DPRD DKI meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta bisa mengkoreksi kenaikan pajak hiburan yang mencapai 40-75 persen agar jangan sampai memberatkan pelaku usaha.

“Makanya itu kan bisa dikoreksi,” kata Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi (Pras), kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu.

Pras menuturkan pihaknya akan melaksanakan rapat pimpinan bersama Bapenda DKI terkait kenaikan pajak hiburan tersebut. Dia menilai tentunya sejumlah tempat hiburan yang terkena imbas bisa saja bangkrut sehingga perlu ada evaluasi kembali.

Pajak hiburan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Dalam aturan tersebut, disebutkan bahwa pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) untuk jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40 persen dan paling tinggi 75 persen.

Sementara itu, Dinas Kebudayaan (Disbud) DKI Jakarta menyebutkan kenaikan tarif sewa gedung pertunjukan, kesenian, ataupun museum di Jakarta merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Penyesuaian tarif retribusi terhadap gedung-gedung kesenian dan museum yang dikelola, dimaksudkan untuk meningkatkan layanan yang berkualitas kepada masyarakat,” kata Kepala Disbud DKI Jakarta, Iwan Henry Wardhana di Jakarta, Rabu.

Iwan menyebut pada umumnya gedung kesenian dan museum merupakan bangunan cagar budaya yang memiliki nilai sejarah terhadap perkembangan Kota Jakarta dan sebagai bukti kemegahan peradaban bangsa Indonesia di masa lalu, sehingga keberadaannya harus dimuliakan.(*/Bi)

BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mulai pusing dengan kondisi Terminal Bubulak di Kecamatan Bogor Barat. Kondisinya menghawatirkan tetapi upaya revitalisasi terbentur dalam hal anggaran. Bahkan untuk perbaikan jalan, pemkot kali melalui Dinas Pekerjaan Umun dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor sampai ‘ngemis’ bongkaran aspal ke pengelola jalan tol.

Kepala Dinas PUPR Kota Bogor, Rena Da Frina mengatakan, bongkaran aspal itu diminta untuk menambal jalan terlebih dahulu di Terminal Bubulak. Menurut Rena, kondisi jalan di terminal Bubulak sangat meghawatirkan, bahkan mirip kolam ikan lele.

“Saya bilang, saya coba cari sisa bongkaran aspal yang dari kami maupun jalan tol. Saya coba mintakan AMP (pengelola jalan tol) sisa-sisa kerjaan mereka. Lalu, kami akan tutup sementara jalan disana (terminal Bubulak). Kami masukan alat berat, kami ratakan,” ungkap Rena kepada wartawan di Jembatan Pancasan, Kecamatan Bogor Barat pada Rabu 17 Januari 2024 siang.

Rena melanjutkan, Pemkot Bogor sampai meminta aspal itu, karena saat ini tidak ada solusi perbaikan sama sekali di terminal Bubulak. Khususnya perbaikan jalannya itu sendiri.

“Kemarin itu sudah dihitung dengan luasan terminal seperti itu, harus anggarannya Rp10 miliar. Kalaupun mau tahan lama itu harus di cor. Biayanya lebih besar lagi,” terang Rena.

“Saya coba konfirmasi ke Dishub Kota Bogor juga tahun ini, disana (terminal) dipastikan tidak ada intervensi anggarannya,” tambah Rena.

Rena menilai, secara kerusakannya sendiri, jalan di Terminal Bubulak ini sudah sangat parah. Aspal yang harusnya tebalnya 5 centimeter (cm) sudah habis terkikis, bahkan hampir rata dan pondasinya sudah terlihat.

“Kalau pake hotmix atau aspal, aspalnya itu gabisa 5 cm. Ya paling 15 cm atau dicor. Kenapa?, karena tonase kendaraan yang lewat kesana itu berat. Bukan kendaraan ringan,” tutur Rena.

Rena memastikan, PUPR akan terus mengumpulkan aspalnya terlebih dahulu. Sampai bulan Maret 2023, aspal yang dicari itu akan terkumpul dan PUPR langsung melalukan penambalan.

“Kalau kami nunggu anggaran, bertahun tahun ini tidak diintervensi. Jadi, mungkin salah satu solusi yang bisa PUPR bantu, kami akan cari bongkaran aspal nanti dihancurkan lagi dan padatkan,”tandasnya.(*/Jun)

CIBINONG – Penjabat Bupati Bogor Asmawa Tosepu menegaskan kantong parkir angkutan tambang mulai hari ini mulai dioperasionalkan dan digunakan sedikitnya untuk parkir 50 truk tambang, sebagai wujud komitmen pemerintah dalam menangani persoalan angkutan tambang di wilayah Parung Panjang.

Hal itu ditegaskan Asmawa Tosepu saat meninjau langsung progress pembangunan kantong parkir di wilayah Parung Panjang, Rabu (17/1/24).

Perlu diketahui, pembangunan kantong parkir yang direncanakan seluas 4,2 hektar dapat menampung kendaraan lebih dari 1.000 truk tambang.

Untuk tahap awal progres pembangunan sudah di atas 50 persen atau 2,2 hektar dengan kapasitas menampung 750 kendaraan sudah hampir rampung diselesaikan.

Berdasarkan hasil peninjauan kantong parkir sudah bisa digunakan untuk menampung sedikitnya 50 kendaraan truk angkutan tambang.

Asmawa Tosepu mengungkapkan, sebagaimana janji Pemerintah Kabupaten Bogor berdasarkan penugasan Pj. Gubernur Provinsi Jabar kepada Pj. Bupati Bogor, dari target akhir Januari sudah harus beroperasi. Berkat kerjasama tidak hanya pemerintah juga masyarakat termasuk pengusaha yang ada di Kabupaten Bogor termasuk pemerhati mulai hari ini kantong parkir sudah bisa mulai dimanfaatkan.

“Ini merupakan solusi sementara dari persoalan angkutan tambang yang ada di Kabupaten Bogor. Tentu hal ini harus segera direalisasikan karena ini menjadi kebutuhan terutama para pelaku aktivis pertambangan. Ini juga dalam rangka memulai meminimalisir kejadian-kejadian yang selama ini terjadi terkait angkutan tambang,” terang Asmawa Tosepu

Mantan Pj Walikota Kendari ini mengatakan, untuk tahap awal sudah bisa digunakan atau sekitar 2,2 hektar ini dengan kapasitas mencapai 750 kendaraan truk tambang.

“Hasil peninjauan hari ini, kantong parkir bisa kita pergunakan minimal 50 kendaraan truk tambang sudah bisa memanfaatkan ruang yang sudah tersedia ini. Alhamdulilah progresnya sudah di atas 50 persen. Mudah-mudahan akhir bulan sudah clear semua tapi hari ini berapapun yang bisa kita gunakan maka akan kita gunakan sebagai solusi sementara,” tegasnya.

Menurutnya langkah selanjutnya selain menyelesaikan percepatan pembangunan kantong parkir untuk tahap awal ini. Tahap selanjutnya akan segera mulai melakukan penegakan hukum. Penegakan hukum ini tentu ditempuh melalui berkoordinasi dengan aparat yang ada di wilayah termasuk stakeholder terkait baik pada tingkat Provinsi Jawa Barat maupun kabupaten tetangga seperti Tangerang dan Banten.

“Penegakan hukum ini menjadi penting karena sumber permasalahan selama ini adalah masalah penegakan hukum. Misalnya izin operasional tambangnya, kemudian kelayakan kendaraan, usia supir yang selama ini kadang-kadang menjadi penyebab termasuk di dalamnya kapasitas atau termasuk muatan kendaraan,” terang Asmawa Tosepu.

Ia menyatakan, akan menegakan hukum secara bersama-sama terlebih saat ini Pemkab Bogor telah memiliki Peraturan Bupati. Setelah kantong parkir telah rampung selesai maka penegakan hukum bisa segera dilakukan.

“Kita akan tegakan setelah kita siapkan kantong parkir ini, harapannya sebagai solusi sementara tetapi kemudian paralel, solusi permanen bisa kita lakukan terutama pembangunan jalan tambang. Ini komitmen bersama antara Pemprov Jabar dan Kabupaten Bogor,” katanya.

Ia juga menyampaikan terimakasih kepada semua pihak juga kepala desa di dua desa, kemudian Camat Parung Panjang dan Camat Tenjo, unsur Forkompimcam termasuk pihak-pihak pengusaha yang punya kepedulian membantu pemerintah dalam rangka percepatan pemberian penyediaan solusi sementara ini. ( Asep Syahmid)

CIBINONG – Lebih dari 4.000 personel gabungan disiapkan untuk hari pencoblosan Pemilu pada 14 Februari 2024 di Kabupaten Bogor. Personel itu akan disebar umtuk mengamankan proses pencoblosan setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Hari H jumlah semuanya yang terlibat dari Polri sendiri 1.200, dari Brimob kami minta 1.000 perkuatan, dari Kodim sendiri 500, dari Batalyon 500. Sehingga totalnya kurang lebih ada hampir 4.000-an personel, belum Satpol PP, Linmas dan yang lainnya,” kata Kapolres Bogor, AKBP Rio Wahyi Anggoro kepada wartawan usai meninjau gudang logistik Pemilu bersama jajaran Forkompimda di wilayah Klapanunggal, Kabupaten Bogor, (15/1/2024).

Nantinya, pihaknya masih akan menggelar rapat lanjutan untuk menentukan jumlah personel setiap TPS. Sehingga, jumlah personel yang akan disebar menyesuaikan dengan kondisi TPS berada.

“Nanti kami akan rapat kembali untuk menentukan jumlah dari TPS yang tadi saya jelaskan, faktor demografi, Kamtibnas dan terorisme,” jelasnya.

Rio menambahkan, pihaknya menilai semua TPS di wilayah Kabupaten Bogor rawan. Sehingga, personel dapat melaksanakan tugas dengan maksimal untuk mengamankan pesta demkorasi tersebut.

“Semua kami katakan rawan, kami tidak mau underestimate sehingga kami bisa melaksanakan tugas untuk menghindari dari situasi ancaman dan gangguan apapun sekecil apapun. Saya minta Kabupaten Bogor zero dari insiden apapun,” tegasnya.
Masyarakat pun diimbau untuk turut membantu menjaga kondusifitas. Sehingga, dapat tercipta penyelenggaraan Pemilu yang aman dan damai.

“Saya berpesan pada masyarakat mari kita ciptakan Pemilu yang damai. Sehingga kita sama-sama menjaga situasi ini bukan hanya tugas keamanan saya bersama TNI dan Bupati namun seluruh lapisan masyarakat kami minta peran sertanya untuk menciptakan situasi ini jadi kondusif,”tandasnya.(*/Ju)