Metro Jabodetabek

CIBINONG – Satlantas Polres Bogor akan menerapkan sistem ganjil genap menuju kawasan Puncak, Kabupaten Bogor mulai 8-12 Mei 2024. Hal itu menyusul libur panjang Kenaikan Isa Almasih.

“Untuk libur panjang nanti tanggal 9 Mei sampai dengan tanggal dengan nanti hari Minggu, Satlantas Polres Bogor sudah menyiapkan rekayasa pertama adalah ganjil genap yang akan kita berlakukan mulai dari hari Rabu sampai dengan Minggu (menuju Puncak),” kata Kasat Lantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama kepada wartawan, Senin (6/5/2024).

Selain itu, pihaknya juga akan menyiapkan rekayasa lalu lintas lainnya seperti sisten satu arah atau oneway. Sistem tersebut diberlakukan secara situasional dengan melihat volume kendaraan.

“Rekayasa lain kita melihat situasi, ada kemungkinan pelaksanaan oneway baik ke atas arah Puncak maupun dari arah Puncak menuju Jakarta. Oneway kita lihat dari jumlah kendaraan yang masuk ke sini apakah memang dari arah Jakarata apabila Puncak ramai akan dilaksanakan oneway ke arah atas ataupun sebaliknya,” ungkapnya.

Diimbau, masyarakat atau wisatawan yang akan melintasi Jalur Puncak untuk selalu memastikan kondisi kendaraan prima dan patuhi aturan berlalu lintas. Termasuk menjaga kesehatan dan tidak memaksakan berkendara dalam kondisi mengantuk.

“Untuk wisatawan baik roda empat, atau roda dua cek kondisi kendaraan baik pengereman, lampu, spek kendaraannya, tetap jaga diri jaga kesehatan tetap fokus bilamana memang ingin istirahat silahkan menepi untuk beristirahat,” tandasnya.(*/Ju)

CIBINONG – Pendidikan begitu penting untuk meningkatka SDM dan mencerdaskan anak bangsa namun tidak sedikit erkendala oleh berbagai sebab yang terjadi baik tempat dan angggaran yang disediakan oleh Pemerintah daerah hal ini perlu sentuhan dari berbagai kalangan .

Ketua DPRD Bogor Rudy Susmanto mengungkapkan masih banyak pekerjaan rumah dalam membenahi sektor pendidikan. Hal ini disampaikannya bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada hari ini.

Rudy menuturkan pemerataan akses pendidikan masih menjadi permasalahan dalam menciptakan pendidikan yang bersifat inklusif. Dirinya berharap akses terhadap pendidikan di Kabupaten Bogor dapat lebih merata hingga ke wilayah pelosok.

“Di Hari Pendidikan ini, saya berharap pendidikan di Indonesia bisa diakses seluruh masyarakat. Semoga pendidikan inklusif bisa tercipta,” kata Rudy.(2/5/2024).

“Salah satu tantangan dunia pendidikan adalah menggapai wilayah pelosok atau terpencil. Maka tugas kita bersama untuk menciptakan pendidikan yang merata,” tambahnya.

Rudy berharap warga Kabupaten Bogor tidak lagi kesulitan mengakses pendidikan. Baik karena kendala biaya maupun jarak tempuh yang jauh.

“Pendidikan penting bagi berkembangnya suatu wilayah. Jangan sampai ada warga Kabupaten Bogor yang kesulitan mengakses pendidikan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Rudy menyebutkan pemenuhan kesejahteraan dan ketersediaan tenaga pendidik juga menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan. Khususnya para tenaga pendidik yang berada di wilayah pelosok Kabupaten Bogor.

“Terutama yang berada di wilayah pelosok. Maka sudah menjadi tugas pemerintah untuk mensejahterakan tenaga pendidik, agar pendidikan semakin baik,” sebutnya.

Sebagai penutup, Rudy berpesan kepada masyarakat untuk menjadikan Hari Pendidikan Nasional sebagai seremonial saja. Melainkan sebagai bentuk refleksi tentang pendidikan yang perlu diperbaiki.(*/Rul)

BOGOR – Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor, Jawa Barat, Hery Antasari pada awal pekan ini menemui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), membahas mengenai transportasi massal Biskita Transpakuan.

Hery di Kota Bogor, Jumat, pertemuan tersebut fokus membicarakan soal Biskita Transpakuan yang menggunakan mekanisme subsidi buy the service (BTS) dari BPTJ Kemenhub.

“Jadi dibahas bahwa kita berkomunikasi, evaluasi, review mengenai BTS yang empat koridor selama ini sudah disubsidi Pemerintah pusat melalui BPTJ,” kata Hery.

Ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih ke BPTJ. Termasuk merencanakan kelanjutan Biskita Transpakuan ke depan. “Apakah BTS ini akan diperbaiki, disempurnakan, dilanjutkan, dan sebagainya. Saya kira pembahasan seputar itu,” ucapnya.

Hery menyebut, dalam pertemuan itu juga ditinjau ulang terkait dua koridor Biskita Transpakuan yang belum terealisasi yakni koridor 3 dan 4. “Itu bagian yang kita cermati, kita kaji. Kita sedang mencermati, mengkaji kapasitas fiskal kita. APBD kita, kekuatan keuangan kita seperti apa,” ucapnya.

Ia berharap, penambahan dua koridor inj bisa masuk ke pengajuan tahun depan. Namun hal itu masih dikaji dalam rencana kerja perangkat Daerah (RKPD) 2025 yang masih disusun.

Menurut Hery, program BTS ini bisa dilihat dari sisi manfaatnya, meski nantinya subsidi dari Pemerintah Pusat tidak dilanjutkan. Sebab, load factor atau bangkitan penumpang dari empat koridor Biskita Transpakuan ini disebut terbaik di Indonesia.

“Jadi, percontohan oleh kementerian selalu ‘dijual’ bahwa ini sudah berhasil, BTS Kota Bogor paling maju, manfaatnya kelihatan load factor paling tinggi,” jelasnya.

Di samping itu, Hery menekankan, transportasi di Kota Bogor merupakan hal yang dititip Wali Kota Bogor periode 2014-2024 Bima Arya Sugiarto kepadanya.

“Beliau menitipkan beberapa isu krusial yang masih harus dilakukan. Soal angkutan umum, soal BTS kalau dilanjutkan dibicarakan dengan pemerintah pusat, banyak hal lain berkaitan dengan transportasi yang harus kita lakukan,” jelasnya.(*/Jun)

CIBINONG – Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto menilai Burhanudin, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang mengakhiri masa jabatannya pada 1 Mei 2024 sebagai sosok yang inspiratif dan panutan.

Rudy di Cibinong, Kamis, mengungkapkan Burhanudin mampu mengakhiri statusnya sebagai aparatur sipil negara (ASN) dengan baik karena bekerja sepenuh hati dalam melaksanakan tugas dan jabatan sepanjang kariernya.

“Pertama saya selaku pribadi dan Ketua DPRD mengucapkan terima kasih atas dedikasi beliau, atas pengabdian beliau untuk Kabupaten Bogor. Dan kami ucapkan selamat karena beliau mengakhiri masa jabatannya dengan selamat,” kata Rudy.

Menurut Rudy, Burhanudin sebagai birokrat senior bisa menjadi contoh bagi ASN dalam meniti karir dari bawah dan tetap berperilaku sederhana saat mencapai posisi tertinggi sebagai sekda.

Burhanudin, kata dia, juga sangat mengayomi junior-juniornya dan selalu mengedepankan kepentingan daerah dari pada kepentingan pribadi atau golongan.

“Semoga kebaikan-kebaikan yang beliau lakukan terus dilanjutkan. Dan saya berharap, beliau tetap melakukan yang terbaik untuk Kabupaten Bogor selepas purna tugas sebagai ASN,” ujarnya.

Burhanudin memasuki masa pensiun pada 30 April 2024, setelah 38 tahun berkarir sebagai ASN. Burhanudin memulai karir ASN sebagai Kasubag Pemerintahan Kotib Depok pada 1995 dan lalu menjadi Sekretaris Camat Citeureup pada 1996. Dia juga pernah menjabat Camat Cariu, Klapanunggal sebelum ditarik ke ke Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor menjadi Kepala Bagian Pemerintahan Umum.

Burhanudin juga pernah mengemban jabatan Kepala Dinas Tata Ruang dan Pertanahan dan Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Bogor. Dia dilantik menjadi Sekda Kabupaten Bogor pada 2019 oleh Bupati Bogor Ade Yasin saat itu.

Sebelum mengakhiri karir ASN-nya, Burhanudin berpesan kepada generasi ASN di bawahnya untuk bekerja sepenuh hati apapun jabatan yang sedang diemban.

“Kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja keras dan kerja tuntas,” ungkapnya.(*/Wan)

JAKARTA – Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi meminta Pemprov DKI Jakarta agar memastikan tidak ada masyarakat yang dirugikan akibat program penonaktifan 92.493 Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP DKI.

Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta pada Jumat (3/5/2024) di Balai Kota DKI Jakarta di Jakarta Pusat.

“Terkait dengan rencana penonaktifan terhadap 92.493 ΚΤΡ DKI Jakarta, DPRD Provinsi DKI Jakarta, merekomendasikan pelaksanaannya didasarkan kepada data yang valid dan terverifikasi dan menyediakan pusat pengaduan khusus bagi penduduk yang terdampak sehingga setiap permasalahan yang ditimbulkan terkait penonaktifan tersebut dapat diselesaikan dengan cepat dan tuntas,” ujar Prasetio Edi.

Dengan berubahnya status Provinsi DKI Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta, Edi melihat diperlukan pencetakan e-KTP baru bagi seluruh warga Jakarta.

Oleh sebab itu pihaknya meminta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dapat mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka menjamin tercukupinya suplai blanko E-KTP dan perangkat cetak lainnya.

“DPRD Provinsi DKI Jakarta, merekomendasikan agar penonaktifan KTP tidak berdampak merugikan, khususnya bagi warga yang melakukan perawatan kesehatan rutin seperti cuci darah, warga yang telah terdaftar ibadah haji. Selain itu, agar dipastikan penonaktifan NIK tidak mengganggu layanan perbankan warga,” ungkap Prasetio Edi.

Ia berharap dengan sinkronisasi DTKS akibat kebijakan penonaktifan NIK sehingga penerima manfaat dari program KJP, KJMU, dan bantuan sosial lainnya tidak menghambat bagi warga yang betul-betul sangat membutuhkan.

“Dalam rangka tertib administrasi kependudukan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus mampu menjangkau hunian vertikal/apartemen sehingga semua warga yang tinggal di Jakarta memiliki Administrasi Kependudukan yang baik,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta mencatat sebanyak lebih dari 92 ribu nomor induk kependudukan (NIK) bakal dinonaktifkan mulai akhir April 2024.

Dari total 92 ribu data NIK tersebut, 81 ribu adalah data warga yang meninggal dunia dan 11 ribu data warga yang sudah tidak berdomisili di Jakarta.(*/Bi)

CIBINONG – Tempat Pengelolaan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Lulut-Nambo yang berada di Kecamatan Citeureup dan Klapanunggal, Kabupaten Bogor belum bisa beroperasi secara penuh atau 100 persen.

Dari rencana dua tahap, TPPAS Lulut Nambo, Pemprov Jawa Barat baru menyelesaikannya untuk tahap pertama. Hingga belum bisa beroperasi secara maksimal.

Hal itu dikatakan Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin Triadi kepada wartawan di Situ Kemang, Kabupaten Bogor Kamis pagi, 2 Mei 2024.

“TPPAS Lulut Nambo baru bisa mengelola dan memproses 100 ton perhari, dimana sampah yang bisa ‘dibuang’ ke sana dari Kota Tanggerang Selatan, Kota dan Kabupaten Bogor,” katanya.

Bey Machmudin Triadi menuturkan bahwa jika sudah beroperasi secara penuh, maka TPPAS Lulut-Nambo bisa menampung 2.400 ton sampah perharinya.

“Dua hingga tiga tahun lagi, pasca tahap dua selesai maka TPPAS Lulut-Nambo yang merupakan TPPAS tingkat regional bisa menampung 2.400 ton sampah perharinya,” tutur Bey Machmudin Triadi.

Ia menerangkan di Kabupaten Bogor saja sampah yang dibuang perhari sekitar 2.700-2.800 ton perhari, hingga kebutuhan akan TPPAS sangatlah penting.

Untuk itu, penanganan sampah yang dilakukan oleh 27 pemerintah daerah dan masyarakat Jawa Barat haruslah dari wilayah hulu dan bukan hanya bertumpu di wilayah hilir.

“Kami ajak Pemkab dan Pemkot seJawa Barat untuk menangani sampah dari hulu (hingga jumlah sampah yang dibuang akan berkurang) dan bukan hanya dilakukan di hilir seperti di TPPAS Cirebon, TPPAS Lulut-Nambo, TPPAS Legok Nangka dan lainnya,” terang Bey Machmudin Triadi.(Rez)

CIBINONG – Dengan berakhirnya Burhanudin purna tugas sebagai Sekretaris Daerah maka disegerakan penggantian agar kesinambungan di Kabupaten Bogor menjadi lebih lancar dan tidak ada hambatan dalam dalam pemerintah Daerah .Penjabat (Pj) Bupati Bogor Asmawa Tosepu melantik Suryanto Putra menjadi Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor menggantikan Burhanudin yang purna tugas sebagai Sekda Kabupaten Bogor per 1 Mei 2024 kemarin. Pelantikan Pj Sekda Kabupaten Bogor dilaksanakan langsung di Lapangan Bola Pasir Madang Kecamatan Sukajaya,(2/5/24).

Asmawa Tosepu meminta kepada Pj Sekda Kabupaten Bogor Suryanto Putra untuk bekerja menjalankan tugas dengan amanah dan penuh tanggung jawab membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan, pengkoordinasian, dan pelayanan administratif perangkat daerah, membina pegawai, pengendalian program dan lainnya, sampai adanya pengakatan Sekda Kabupaten Bogor definitif sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 91 tahun 2019 tentang penunjukan Pj Sekda.

“Saya harap dibawah kepemimpinan Pj Sekda dimasa transisi ini, tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada perangkat daerah dan masyarakat Kabupaten Bogor serta fungsional koordinasi internal-eksternal dapat tetap berjalan lancar dan efektif,” ungkap Asmawa Tosepu.

Asmawa Tosepu menyampaikan, bahwa pelantikan Pj Sekda Kabupaten Bogor berdasarkan adanya surat dari Gubernur Jawa Barat terkait penunjukan penjabat Sekda Kabupaten Bogor pasca purna tugas Burhanudin sebagai Sekda Kabupaten Bogor.

“Oleh karena itu, hari ini kami melantik Suryanto Putra sebagai Pj Bupati Bogor. Makna pelantikan penjabat Sekda Kabupaten Bogor di Sukajaya juga dalam rangka mengingatkan bahwa tugas kita ke depan ini semakin berat,” tutur Pj Asmawa.

Menurutnya, dengan luas wilayah dan jumlah penduduk Kabupaten Bogor terbanyak di Indonesia, maka tentu tantangan ke depannya semakin berat. Pertama, pemerintah daerah hari ini harus menyiapkan dokumen perencanaan untuk 20 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, dan 1 tahun ke depan.

“Posisi Sekda sangat strategis dan sentral, walaupun penjabat, tetapi kewenangannya sama dengan pejabat definitif,” katanya.

Asmawa Tosepu menuturkan, dilantiknya Pj Sekda Kabupaten Bogor di hadapan peserta upacara Hardiknas tahun 2024, maka diharapkan semua punya komitmen untuk menjalankan amanah dengan optimal.

“Kita sebagai aparatur negara harus siap di mana saja di tempatkan. Tidak ada pilihan bagi ASN untuk memilih atau menolak penempatan atau penugasan,”sambungnya. (*/Ru)

JAKARTA – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mulai melakukan sosialisasi terkait Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ) yang telah diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya, Jakarta selangkah lagi tidak menyandang status ibu kota negara yang pindah ke Nusantara di Kalimantan Timur.

“Saya ingin menyampaikan kondisi Jakarta terkini. Ibu-ibu selaku pendamping dari para pejabat tentunya harus memahami ini. UU DKJ telah disahkan,” kata Heru melalui siaran pers di Jakarta, (30/4/2024).

Pernyataan itu disampaikan Heru dalam kegiatan halal bihalal dengan 600 anggota Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Dharma Wanita Persatuan (DWP), dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi DKI Jakarta di Ancol, Jakarta Utara. Kendati UU DKJ telah disahkan, perpindahan ibu kota tak akan langsung dilakukan.

Menurut Heru, perpindahan ibu kota baru resmi dilakukan ketika Presiden Jokowi menerbitkan peraturan presiden (perpres). Karena itu, ia mengajak semua pihak menyambut perpindahan ibu kota negara ke Nusantara.

Salah satunya adalah dengan melakukan pengembangan untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota global. Sebab, ia menilai, Jakarta tetap akan menjadi magnet bagi perekonomian nasional.

“Saya rasa, 15 tahun ke depan, Kota Jakarta masih menjadi center dari kota-kota lain. Ibu kota negara (Nusantara) sedang bertumbuh, Jakarta terus melaju,” kata Heru.

Kepala sekretariat presiden (kasetpres) itu juga meminta jajarannya untuk melakukan sosialisasi UU DKJ kepada Tim Penggerak PKK dan DWP. Dengan begitu, isi UU DKJ dapat dipahami secara lebih detail, sehingga bermanfaat dalam melakukan pembinaan PKK dan kerajinan daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Heru juga berharap, Tim Penggerak PKK dan DWP dapat diberikan penjelasan detail isi dari UU DKJ. Pasalnya, dalam UU DKJ terdapat aturan tentang hak-hak dan kewenangan Pemprov DKI, terkait hak sumber daya manusia, hak kepegawaian dan seterusnya.

“Ini perlu diketahui karena nanti dibutuhkan ibu-ibu dalam perjalanan membina PKK dan Dekranasda yang tentunya bersentuhan dengan masyarakat,”tukasnya.(*/Ad)

CIBINONG – DPRD Kabupaten Bogor menyampaikan 28 rekomendasi kepada Penjabat (PJ) Bupati Bogor terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati tahun anggaran 2023.

&80 x 90 Image
Rekomendasi ini disampaikan oleh legislator melalui rapat Paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Selasa (30/4/24) kemarin.

Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto mengatakan, ada sebanyak 28 rekomendasi yang disampaikan legislator dalam menanggapi LKPj Bupati Bogor tahun 2023.

Menurut Rudy, beberapa rekomendasi yang disampaikan di antaranya, mengenai penetapan Pajak Asli Daerah (PAD) yang harus dilakukan dengan lebih cermat dan akurat sesuai potensi yang ada.

“Kemudian, temuan hasil BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI tahun anggaran 2022 sebesar Rp8,2 miliar belum diselesaikan harus segera diselesaikan dan disetor ke kas daerah,” ungkap Rudy, Rabu (1/5/24).

Di lokasi yang sama, Penjabat Bupati Bogor Asmawa Tosepu mengaku akan segera menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan.

Yang mana diketahui, LKPj Bupati Bogor tahun 2023 yang saat itu dijabat Iwan Setiawan.

“LKPJ yang disampaikan di masa pemerintahan beliau (Iwan Setiawan) tentu kami apresiasi dan terima kasih atas kontribusi kemajuan bumi tegar beriman,” kata Asmawa.

Menurut dia, rekomendasi yang disampaikan DPRD Kabupaten Bogor merupakan bentuk kritik dalam rangka memperbaiki tata kelola pemerintahan mulai dari aspek kesehatan hingga infrastruktur daerah.

“Ini wajib ditindaklanjuti, melalui penyesuaian RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahun 2025 yang tentu mengakomodir yang menjadi saran,” tandasnya.(*/Wan)

CIBINONG – Peringatan Hari Buruh 2024 atau yang lebih dikenal dengan May Day diperingati setiap tanggal 1 Mei. Di momentum ini Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto menyampaikan selamat hari buruh kepada seluruh buruh atau pekerja yang ada di Indonesia, terkhusus yang ada di Kabupaten Bogor.

&80 x 90 Image
“Atas nama lembaga DPRD Kabupaten Bogor, saya ucapkan selamat Hari Buruh Internasional. Buruh adalah para pahlawan keluarga,” ucap Rudy Susmanto, (1/5/24).

Rudy Susmanto menyampaikan, peringatan Hari Buruh merupakan bentuk penghargaan kepada buruh dan pekerja, juga sebagai momentum evaluasi hubungan antara perusahaan dan pekerja.

“Peringatan Hari Buruh menjadi momentum bersama untuk melakukan evaluasi terhadap hubungan yang terjadi antara perusahaan dan pekerja demi perbaikan ke depan agar buruh dapat maju dan hidup sejahtera,” ujar Rudy Susmanto.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Gerindra ini juga berharap hari Buruh dijadikan momentum untuk bisa bersinergi dan berinovasi membangun perekonomian di Kabupaten Bogor.

“Baik pemerintah, Pengusaha dan Buruh merupakan sebuah ekosistem yang harus dijaga hubungannya, karena kita akui betapa peran buruh sangat vital dalam menggerakkan roda perekonomian di Indonesia begitu juga di Kabupaten Bogor,” bebernya.

Untuk itu, Rudy Susmanto mengajak semua pihak khususnya para pengusaha dan pemerintah bersama mensejahterakan buruh.

“Sejahterakan buruh untuk pembangunan nasional yang membangun seluruh masyarakat,” pungkasnya.

Di akhir, Rudy Susmanto menyampaikan apresiasi dan terimakasihnya kepada para pekerja. “Saya apresiasi dan berterimakasih kepada para pekerja atau buruh yang telah berdedikasi dan bersama-sama membangun Kabupaten Bogor,” pungkasnya.(*/Wan)