Metro Jabodetabek

JAKARTA – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik meminta Pemprov DKI mengevaluasi penerapan protokol kesehatan pencegahan virus corona di pasar tradisional selama pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Taufik menuturkan, sejauh ini masih terjadi banyak pelanggaran pembatasan sosial dan beberapa protokol kesehatan serta pencegahan virus corona di pasar, sehingga menambah risiko penularan di tengah masyarakat.

“Pasar kan tidak boleh tutup, ada juga pakai online, tapi orang kadang kala mungkin kebiasaan belanja secara langsung sulit dihindari, maka perlu diawasi. Orang lebih suka belanja dengan langsung melihat, itu tidak bisa dihindari tapi harus diawasi secara ketat,” kata Taufik dalam keterangan tertulisnya , Kamis (23/4/2020).

Taufik meminta Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Jaya memastikan bahwa tidak ada kerumunan massa atau pembeli. Termasuk, memastikan penegakan kedisiplinan pada pedagang dan pembeli di wilayah pasar tradisional.

“Saya kira supaya berkerumun orang, (harus) sesuai dengan protokol kesehatan berkaitan dengan corona. Tinggal harus diawasi, masker wajib hukumnya dipakai, jadi harus diawasi secara ketat,” tuturnya.

Sementara, Ketua Komisi A DPRD DKI Mujiyono mengatakan pengabaian protokol kesehatan pencegahan virus corona di lingkungan pasar tradisional juga seyogyanya menjadi salah satu hal yang perlu dievaluasi dalam masa PSBB.

“Menurut saya pasar-pasar ini masih ramai, tidak terapkan Social distancing, memang masih bergerombol tapi tidak separah waktu normal karena tidak mungkin dihindari dengan jarak dua meter. Kalau tidak berkerumun, berdesakan boleh, kalau jaga jarak ketentuan PSBB dua meter tidak mungkin. Makanya ini juga yang harus juga jadi evaluasi Pemprov DKI di PSBB sekarang ini,” jelasnya.

Jika masa PSBB diperpanjang, Mujiyono berharap Pemprov DKI bisa mengevaluasi kebijakan tersebut bersama DPRD untuk menguatkan kebijakan beserta saran-saran dari pengamatan lapangan.

“Kalau mau diperpanjang (PSBB), perpanjang harusnya dievaluasi dulu. Kalau Pemprov (DKI) mau, DPRD juga bisa diajak bicara supaya PSBB bisa berjalan lebih efektif, kita siap kok buat bekerja sama untuk pengawasan PSBB kalau akhirnya mau dilanjutkan,” tuntasnya.(*/Tub)

BOGOR – Pemerintah Kabupaten Bogor, mengonfirmasi 31 kasus positif baru Virus Corona (Covid-19), Rabu (22/4) malam. Dari jumlah tersebut, 28 pasien baru tersebut, tercatat bekerja dan dirawat di Jakarta.

Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Percepatan Covid-19, Syarifah Sofiah menjelaskan, tiga orang lainnya merupakan satu keluarga terdiri dari ibu dan dua anaknya yang semuanya dirawat di Jakarta.

“Melihat perkembangan terjadinya transmisi lokal satu keluarga positif, perlu sosialisasi lebih massif tentang pentingnya protokol kesehatan jika habis bepergian dan masuk rumah,” kata Syarifah.

Selama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), lonjakan pada daftar Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) juga terus terjadi.

Kata Syarifah, ODP saat ini tercatat 389 orang dari hari sebelumnya 376. Kemudian PDP, dari 298 orang naik menjadi 318 orang.

Sementara kasus positif, secara keseluruhan naik dari 63 orang menjadi 94 orang. “Positif aktif dari 51 menjadi 82 orang. Meninggal lima orang dan sembuh tujuh orang,” ungkapnya.(*/T Abd)

BEKASI – Belasan dokter di Kota Bekasi positif Covid-19, mereka disebut terpapar oleh pasien yang tidak jujur ketika berobat. Belasan dokter tersebut bekerja di beberapa rumah sakit dan Puskesmas di Kota Bekasi.

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Bekasi mencatat ada 11 dokter yang diketahui positif Covid-19. Dari 11 dokter tersebut, enam diantaranya tengah melakukan isolasi mandiri, empat dokter sempat dirawat dan sudah kembali pulang.

Satu dokter lainnya masih di rawat di salah satu rumah sakit swasta di Kota Bekasi. “Kontak dengan pasien yang tidak jujur. Jadi harapan kami pasien jujur ketika berobat,” ungkap Ketua IDI Kota Bekasi, Kamaruddin Askar kepada wartawan, Rabu (22/4/2020).

Hingga detik ini, Kamaruddin bersyukur belum ada dokter yang gugur. Adapun salah satu dokter yang sebelumnya diberitakan meninggal dunia bukan disebabkan oleh Covid-19, melainkan penyakit yang sebelumnya diderita yakni diabetes.

Kamaruddin mengingatkan agar seluruh dokter di Kota Bekasi untuk menjaga kesehatan dan imun tubuh supaya tetap bisa menjalankan tugas dengan baik. Sebab, dokter atau petugas medis merupakan garda terdepan dalam melawan Covid-19 di Indonesia.

Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Kota Bekasi, Eko S Nugroho mengungkapkan, ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) dewasa ini cukup. Hanya saja, kondisi darurat sempat dialami juga oleh rumah sakit dalam kurun waktu Februari dan Maret lalu.

“Kalau waktu awal-awal itu chaos banget, Februari Maret itu kita chaos. Bisa dibilang bukan terbatas, enggak ada. Kita pakai senjata yang harusnya APD yang standar, teman-teman yang di klinik bukan cuma di rumah sakit pakai jas hujan,” ungkapnya.

Saat ini, data yang diterima oleh ARSSI, ketersediaan APD di wilayah Jabodetabek dipastikan cukup. Disebutkan juga ada beberapa tenaga kesehatan (Nakes) yang terpapar oleh pasien di sejumlah rumah sakit.”Banyak tenaga kesehatan yang terpapar Corona,” ujarnya.

Meski demikian, dia tidak bisa menyalahkan pasien yang tidak jujur terhadap gejala yang dialami. Ada dua kemungkinan yang terjadi, pertama pasien tidak jujur dengan kondisi kesehatannya, atau ketidaktahuan pasien terhadap gejala yang dialami berkenaan dengan Covid-19.

Sementara berdasarkan laman Data Covid-19 Bekasi Kota hingga Selasa 21 April 2020. Warga yang terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 202 orang dan 52 orang dinyatakan sembuh. Kemudian 170 orang masih menjalani perawatan dan isolasi.

Sedangkan Orang Dalam Pemantauan (ODP) sebanyak 1,710 orang dengan rincian sedang dalam pemantauan sebanyak 980 orang, selesai pemantauan 678 orang. Kemudian, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) terkonfirmasi 552 orang.(*/Eln)

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan mengatakan, pihaknya memperpanjang status pembatasan sosial berskala besar (PSBB) hingga 22 Mei mendatang.

“Memperpanjang PSBB 28 hari, sampai 22 Mei,” kata Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2020).

Sebelumnya, Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 DKI Jakarta, Catur Laswanto menjelaskan, alasan pihaknya memutuskan untuk melanjutkan PSBB karena tren penderita Covid-19 di Jakarta cenderung mengalami kenaikkan.

Saat hari pertama diberlakukan PSBB jumlah pengidap virus corona 1.719 jiwa, kini sudah mencapai 3.399 orang.
Namun sayangnya, Catur tak membeberkan lebih rinci ihwal rencana perpanjangan waktu PSBB tersebut.

“Kasus covid masih terus naik,” ujarnya kepada wartawan, hari ini.

Seperti diketahui, Pemprov DKI menerapkan status PSBB sejak 10 April hingga 23 April 2020. Dampak dari adanya status PSBB sejumlah fasilitas umum ditutup, anak sekolah harus belajar dari rumah serta jam operasional transportasi umum dibatasi hanya dari pukul 06.00-18.00 WIB. (*/Tub)

BOGOR – Pandemi covid-19 yang masih berlangsung di semua wilayah Indonesia dan sebagian sudah menerapkan PSBB termasuk Kota Bogor . Namun ada indikasi 51 tenaga medis trindikasi corona di RSUD Kota Bogor .

RSUD Kota Bogor menutup sebagian layanan kesehatan non Virus Corona (Covid-19) usai 51 tenaga medis RSUD itu terindikasi positif Corona hasil rapid test.

Direktur RSUD Kota Bogor, Ilham Chaidir mengatakan melakukan pembatasan secara maksimal untuk pasien rawat jalan non Covid-19.

“Pelayanan yang masih berjalan yaitu hemodialisa, pasien kanker, dan penyakit kronis yang pengobatannya tidak boleh putus. Sesuai dengan aturan Kemenkes,” ujarnya kepada wartawan saat dikonfirmasi lewat via telepon, Rabu (22/04/2020).

Selain itu, pasien kedaruratan juga masih akan terus ditangani oleh pihak RSUD Kota Bogor meski sebagian layanan ditutup.

RSUD Kota Bogor juga mengklarifikasi soal 51 tenaga kesehatan yang terindikasi positiv Covid -19.

Menurut Direktur RSUD Kota Bogor, Ilham Chaidir yang benar adalah, hasil pemeriksaan rapid test yang reaktif adalah 51 orang tenaga medis.

“Reaktif rapid belum tentu positif Covid, dan masih harus diperiksa swab PCR. Karena hasil swab-lah yang menentukan diagnosa positif atau negatif,” jelasnya kepada wartawan, Rabu (22/04/2020).

Namun, lanjut Ilham ke 51 tenaga medis ini, hari ini telah dilakukan pemeriksaan swab tes, dan masih menunggu hasilnya.

“Hasil swab untuk ke 51 tenaga medis RSUD Kota Bogor akan diketahui 2-3 hari lagi,” ucapnya.

Ilham menambahkan, nanti hasil swab ini akan dikirim ke pengujian diagnostik coronavirus disease (Covid-19) Laboratorium Collaborative Research Center Institute pertanian Bogor (IPB) Bogor

Sementara Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim memutuskan menutup sementara sebagian operasional dan pelayanan RSUD Kota Bogor.

Dedie Rachim mengatakan operasional RSUD Kota Bogor yang ditutup adalah layanan kesehatan non COVID-19.

Sementara itu, untuk layanan kesehatan penanganan pasien COVID-19 tetap beroperasi dengan normal.

“Terkait dengan upaya kita di rumah sakit umum daerah, saya coba koordinasikan dengan kepala dinas kesehatan untuk menutup sementara layanan non-COVID-19,” ujar Dedie, di rumah dinasnya, Rabu (22/4).

“Karena situasinya tidak memungkinkan lagi untuk rawat jalan non-COVID-19, karena berisiko. Sangat berisiko,” lanjut Dedie.

Lebih lanjut Dedie mengatakan 51 tenaga medis RSUD Kota Bogor yang positif Corona versi rapid test itu kini diisolasi di salah satu hotel di Kota Bogor.
Mereka hari ini juga akan menjalani test swab untuk mengecek kepastian terpapar corona.(*/Iw)

JAKARTA – Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 DKI Jakarta Catur Laswanto menyatakan pihaknya akan memperpanjang waktu penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di wilayah Ibu Kota.

Diketahui, PSBB sudah diterapkan sejak 10 April dan akan berakhir besok, 23 April 2020.

“DKI (Jakarta) akan melanjutkan pemberlakuan PSBB,” kata Catur kepada wartawan, Rabu (22/4/2020).

Ia menjelaskan, alasan pihaknya memutuskan melanjutkan PSBB karena tren penderita Covid-19 di Jakarta cenderung naik. Saat hari pertama diberlakukan PSBB jumlah pengidap virus corona 1.719 jiwa, kini sudah mencapai 3.399 orang.

Namun sayangnya, Catur tak membeberkan lebih rinci ihwal rencana perpanjangan waktu PSBB tersebut.

“Kasus Covid masih terus naik,” ujarnya.

PSBB Hari ke-12, Jalan Jenderal Sudirman Ramai

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik meminta Gubernur Anie Baswedan segera mengajukan perpanjangan PSBB ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Sebab, bila tak diperpanjang, dikhawatirkan penularan virus itu meluas.

“Harus diperpanjang PSBB. Pak Anies segera ajukan ke Kemenkes untuk perpanjangan,” kata Taufik kepada wartawan, hari ini.

Politikus Partai Gerindra itu menilai perpanjangan harus sampai batas waktu yang tidak ditentukan. “Sampai angka virus corona menurun,” ungkapnya.(*/Tub)

BOGOR – Bupati Ade Yasin menegaskan pihaknya akan memberikan sanksi tegas jika masih banyak masyarakat melanggar aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Bogor Jawa Barat.

“Ini akan menghambat kerja kami, tolong masa sih saya harus keras kepada pelanggar? Kalau memang perlu sanksi kami akan sanksi,” katanya , Selasa kemarin (21/4/2020).

Menurutnya, pelanggaran kerap ditemukan oleh petugas yang mengawasi di pos-pos PSBB. Beberapa pelanggaran oleh warga itu, seperti tidak mengenakan masker serta posisi duduk di mobil yang tidak sesuai protokol pencegahan penyebaran virus corona jenis baru atau Covid-19.

Sementara itu, Kapolres Bogor AKBP Roland Ronaldy menyebutkan bahwa ada 1.020 personel gabungan dari TNI-Polri dan Pemerintah Kabupaten Bogor terlibat dalam pengawasan PSBB di wilayah itu.

“Gabungan dari Polres Bogor, Kodim 0621/Kabupaten Bogor, dan Pemkab Bogor, itu total 1.020 orang,” ujar mantan penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.

Menurutnya, setiap personel disebar ke 55 titik pengawasan PSBB di berbagai sudut jalan raya Kabupaten Bogor selama 24 jam, dibagi menjadi tiga shift. Masing-masing shift diisi oleh empat personel.

Roland mengatakan, konsep pemberlakuan PSBB di Kabupaten Bogor serupa dengan DKI Jakarta dan daerah lain di Jawa Barat yang turut menerapkan serentak, salah satunya yaitu penumpang angkutan hanya boleh 50 persen dari kapasitas angkutan.(*/Iw)

BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan menyiapkan wisma bagi tenaga medis di Kota Bogor. Pemkot Bogor akan memanfaatkan Hotel Salak, Bogor Tengah, sebagi tempat istirahat bagi para tenaga medis.

“Persiapan wisma tenaga medis, kemungkinan besar di Hotel Salak,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat saat ditemui di Posko Criris Center Covid-19 di Kota Bogor, Selasa (21/4/2020).

Ade menuturkan, tenaga medis menang dianjurkan untuk tidak pulang ke rumah usai bertugas dalam menagani virus corona atau Covid-19. Untuk itu, mereka membutuhkan tempat peristirahatan.

“Nilainya tidak mahal tetapi nyaman untuk tenaga medis sehingga bisa pulih, imun-nya termasuk kebutuhan makannya,” tutur dia.
Ade menjelaskan, telah meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor mengusulkan anggaran untuk kebutuhan tersebut. Demikian, Hotel Salak dapat secepatnya dipergunakan untuk para tenaga medis.

Ade menyatakan, wisma tenga medis dapat dimasukkan dalam pos anggaran penaganan Covid-19 sebesar Rp 238 miliar yang meliputi, peningkatan sarana prasarana RSUD Kota Bogor dan pengadaan alat kesehatan (Alkes). Bahkan, selama Covid-19, pihaknya juga dapat mempergunakan pos anggaran belanja tidak terduga (BTT) Rp 115 miliar.

“Saya minta diusulkan, berapa yang bisa dihimpun dan dialihkan. Karena ini menggeser-geser angka saja,” kata Ade yang juga Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bogor itu.(*/Iw)

TANGSEL – Jumlah pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) masih cukup tinggi, meski angkanya berangsur menurun dibandingkan hari pertama pemberlakuannya.

Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany yang juga menjabat Ketua Gugus Tugas Covid-19 Kota Tangsel pun geram. Dia pun tengah mengevaluasi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopinda) mengenai kemungkinan diterapkannya sanksi bagi pelanggar.

Airin mendapat laporan, di antara pelanggaran terbanyak yang ditemui di posko check point adalah pengendara tak bermasker, tanpa bersarung tangan, hingga berboncengan dengan penumpang bukan dari satu tempat tinggal.

Lantas Airin meminta kepada wartawan, agar bila mendapati pengendara yang tak menaati ketentuan dalam PSBB untuk difoto. Setelah itu diunggah ke media sosial untuk menjadi perhatian dan pembelajaran bersama ke depan.

“Bantuin temen-temen. Kalau ada yang melanggar fotoin,” katanya di Kantor Kelurahan Sawah, Ciputat, Selasa (21/4/2020).
Penerapan PSBB Hari Pertama di Kota Tangerang Selatan

Menurut Airin, harusnya kesadaran mematuhi ketentuan PSBB itu muncul bagi siapapun yang ingin segera memutus penyebaran Covid-19. Apalagi, pemberlakuan PSBB telah memasuki hari keempat, per Selasa (21/4/2020).

“Nah soal kejelekan dalam tanda kutip, mereka yang nakal-nakal, enggak mau saja padahal udah 3 hari, sekarang hari keempat. Ya teman-teman bantuin saja. Kasih tahu saja enggak apa-apa, sampaikan, kalau ini melanggar. Biar ada budaya malu,” ucapnya.

Ia mengungkapkan, kunci keberhasilan dalam menegakkan suatu kebijakan adalah saling kebersamaan dan mengingatkan. Namun begitu, dia meminta agar mengunggah foto para pelanggar itu disesuaikan agar tak melanggar Undang-Undang (UU) ITE.

“Enggak salah teman-teman menyampaikan, misalnya ada yang kamu enggak pakai masker terus di-upload gitu kan, ya enggak apa-apa, enggak masalah. Tapi enggak tahu ya secara UU Elektronik melanggar enggak? Coba dipelajarin,” tuturnya.

Berdasarkan data Satlantas Polres Tangsel, jumlah pelanggaran hari pertama pelaksanaan PSBB mencapai 488 kasus. Pada hari kedua Minggu 19 April 2020, jumlahnya menurun separuh menjadi 244 pelanggaran.

Para pelanggar kebanyakan adalah pengendara sepeda motor. Umumnya mereka tak menggunakan masker 131 kasus, tanpa sarung tangan 76 kasus, berboncengan tanpa status satu tempat tinggal 52 kasus, suhu tubuh di atas normal sebanyak 10 kasus, hingga ojek online berpenumpang 2 kasus.

Begitupun bagi pengendara mobil pribadi. Pada hari pertama PSBB pelanggaran didominasi 47 kasus tanpa masker, 46 kasus melebihi kapasitas penumpang 50 persen, dan suhu tubuh sebanyak 4 kasus.

Sementara angkutan umum, pelanggarannya tanpa masker 64 kasus, jumlah penumpang 31 kasus, dan jarak antar penumpang 25 kasus.
Berikutnya pelanggaran pada hari kedua PSBB sepeda motor, yaitu tanpa masker 65 kasus, tanpa sarung tangan 60 kasus, berboncengan bukan dalam 1 tempat tinggal 29 kasus, suhu tubuh 1 kasus, dan Ojol berpenumpang 2 kasus.

Lalu pengendara mobil tanpa masker sebanyak 27 kasus, melebihi jumlah penumpang 20 kasus, suhu tubuh 17 kasus. Kemudian untuk angkutan umum, pelanggaran terbanyak melebihi jumlah penumpang 15 kasus, tanpa masker 14 kasus, dan jarak penumpang 8 kasus. Total pelanggaran hari kedua mencapai 244 kasus.

Kemudian PSBB hari ketiga, Senin 20 April 2020, jumlah pelanggaran kembali turun. Angkanya mencapai 214 kasus, dengan dominasi di antaranya pengendara motor tanpa masker, tanpa sarung tangan, berboncengan bukan satu tempat tinggal.(*/Idr)

BOGOR – Bupati Bogor Ade Yasin menyebutkan beberapa kendala dalam menghadapi pandemi virus corona (Covid-19) di Kabupaten Bogor. Salah satunya adalah minimnya tenaga medis.

“Di Kabupaten Bogor jumlah dokter hanya 2.238 yang terdiri atas 823 dokter umum, 345 dokter spesialis dan 139 dokter gigi. Sementara dokter paru tentu jauh lebih sedikit lagi,” ujarnya Senin kemarin(20/4/2020).

Menurut dia, jika jumlah dokter tersebut diasumsikan dengan jumlah masyarakat Kabupaten Bogor yang mencapai 5,9 juta jiwa, maka satu dokter harus menangani sekitar 2.500 orang.

“Masalah semakin pelik karena persebaran dokter, perawat, Puskesmas dan tempat tidur di rumah sakit juga tidak merata. Peralatan mereka juga terbatas sehingga amat rentan terserang virus mematikan itu,” kata perempuan yang juga merupakan Ketua DPW PPP Jawa Barat itu.

Namun, dia mengaku terus memperjuangkan pergerakan masyarakat saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) demi menekan angka penyebaran Covid-19. Terlebih pergerakan masyarakat dari DKI Jakarta maupun sebaliknya.

“Jakarta adalah episentrum wabah virus corona di Indonesia. Sekitar separuh kasus dan jumlah kematian disumbang oleh Jakarta. Jika pusat episentrum diperluas dengan memasukkan kota/kabupaten di sekitar Jakarta atau Jabodetabek, porsinya mencapai sekitar 70 persen,” tuturnya.

Ade Yasin bersikeras meminta kereta rel listrik (KRL) berhenti operasional sementara, dengan mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengkaji ulang aturan yang diterbitkan Jumat (17/4). “Saya berharap KRL Jabodetabek setop untuk sementara dan Kemenhub mengkaji ulang keputusan ini,” harapnya.(*/T Abd)