Metro Jabodetabek

JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membagikan masker kain secara gratis untuk seluruh warga Jakarta. Hal itu disampaikan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan saat meninjau proses pengemasan masker kain di gudang PD Pasar Jaya, Jakarta Industrial Estate (JIEP) Pulogadung, Jakarta Timur, pada Rabu (29/4/2020).

Anies menjelaskan masker kain tersebut diproduksi langsung oleh penjahit di kampung-kampung dan akan didistribusikan secara bertahap kepada seluruh warga Jakarta. “20 juta masker kain ini akan dibagikan kepada seluruh warga di Jakarta,” kata Anies, Rabu (29/4).

Pembagiannya, lanjut dia, nanti akan melalui Kelurahan, kemudian ke RW/RT, lalu nanti akan dibagikan ke setiap Kepala Keluarga yang ada di Jakarta. Setiap orang akan menerima satu paket plastik begini yang berisi dua masker.

“Jadi seluruh penduduk Jakarta akan mendapatkan dua masker kain yang wajib digunakan kalau meninggalkan rumah,” ujar Anies.

Dia mengungkapkan saat ini sudah diproduksi 1,5 juta masker kain di gudang PD Pasar Jaya yang mulai dilakukan pengemasan dan siap didistribusikan sesegera mungkin. Gubernur juga berharap proses produksi, hingga distribusi segera tuntas sehingga seluruh masyarakat dapat memanfaatkan masker kain tersebut dengan baik.

Diakui dia penyediaan masker kain gratis Ini bagian dari komitmen Pemprov DKI Jakarta, menyediakan masker bagi semua warga DKI. Setelah pembagian ini, maka semua warga Jakarta akan diwajibkan menggunakan masker kalau sedang keluar rumah.

Selain itu proses produksinya juga melibatkan para pelaku UMKM dan IKM, demi memberdayakan ekonomi. Sebelumnya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta mengarahkan produksi masker sebanyak dua juta masker untuk didistribusikan ke masyarakat secara gratis.

Produksi jutaan masker ini melibatkan sebanyak 1.526 industri kecil menengah (IKM) dan usaha kecil menengah (UKM) binaan yang bergerak di komoditi fashion.(*/Tub)

BOGOR – Hari terakhir masa penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Pemkab Bogor baru memastikan waktu penyaluran bantuan sosial berupa beras sebanyak 30 Kg ke keluarga penerima manfaat non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSK).

“Hari ini kami cek ketersediaan beras di Gudang Bulog di Kecamatan Dramaga dan besok baru mulai disalurkan ke 200 ribu keluarga penerima manfaat yang masuk kategori non DTKS,” ucap Ade Yasin Bupati Bogor kepada wartawan, Rabu, (29/4/2020).

Wanita yang juga menjabat sebagai Ketua Gugus Tugas Penangganan Covid 19 Kabupaten Bogor ini menerangkan bahwa kualitas beras yang diberikan kepada masyarakat sangat terdampak penyebaran wabah corona ini termasuk kategori baik atau standar.

“Beras yang kami berikan kepada 200.000 keluarga penerima manfaat non DTSK ini yang biasa kita makan yaitu Rp 10.543 perkilogramnya, mereka nantinya akan mendapatkan beras seberat 30 Kg perbulannya,” terangnya.

Ade menuturkan bahwa bantuan beras ini dipastikan akan diberikan Pemkab Bogor selama 3 bulan yaitu bulan Mei, Juni dan Juli kedepan.

“Penyaluran beras 18.000 ton ini akan disalurkan oleh TNI dan Polisi, kami mohon maaf baru bisa menyalurkan bantuan sosial padahal kami awalnya berjanji akan memberikan bantuan beras ini sebelum awal bulan Suci Ramadhan kemarin,” tutur Ade.

Wanita berusia 51 tahun ini menjelaskan bahwa ada kendala birokrasi, ketersediaan beras di Gudang Bulog Dramaga dan lainnya hingga baru bisa disalurkan mulai besok.

“Ada keterbatasan birokrasi, stok beras dan petugas sehingga penyaluran bantuan beras ke keluarga penerima manfaat ini menjadi telat. Saya tadi minta agar beras sebanyak 6.000 ton ini sudah disalurkan bertahap mulai besok karena luas wilayah dan jumlah penduduk yang banyak. Saya juga meminta agar berasnya jangan ada penurunan kualitas,” jelasnya.

Ade melanjutkan truk TNI dan Polisi akan menyalurkan bantuan beras ini sampai kantor desa, lalu setelah itu akan disalurkan langsung oleh aparatur desa, personil bhabinsa dan bhabinkamtibmas.

“Mengenai data keluarga penerima manfaat non DTKS yang ternyata salah sasaran itu masih bisa direvisi atau dikoreksi, karena dalam penyaluran ini kami melibatkan aparatur desa, personil TNI, Polisi, RW dan RT,”paparnya. (T Abd)

BOGOR – Para kepala desa menggeruduk kantor Bupati Bogor, Selasa (28/4/2020). Mereka melakukan protes atas kekacauan data bantuan sosial Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ataupun non DTKS.

Para Kades yang juga pengurus Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bogor ini menyatakan agar para pimpinan diatas tidak hanya menebar janji – janji manis tetapi bisa merealisasikannya.

Hal ini mereka ungkapkan karena antara janji – janji manis dengan realiasi tidak sesuai, misalkan ada beberapa desa yang hanya mendapatkan 1 paket bantuan sosial dari pemerintah pusat padahal pemerintah desa banyak mengusulkan nama calon keluarga penerima manfaat.

“Antara janji – janji dengan realisasi penyaluran bantuan sosial dilapangan bagaikan panggang jauh dari api hingga hari ini kepada kepala daerah maupun Presiden kami minta untuk tidak lagi memberikan janji – janji yang berakibat membuat resah masyarakat,” jelas Lukmanul Hakim Kades Bantarsari, Kecamatan Ranca Bungur kepada wartawan, Selasa (28/4/2020).

Kepala Desa Babakan Madang Deni Nugroho menambahkan akibat janji – janji kepala daerah maupun Presiden, Kades, RT dan RW menjadi korban bullyan masyarakat karena hingga hari ini bantuan sosial yang sudah turun itu minim.

“Bantuan sosial yang sudah tersalurkan itu minim padahal tenggat waktu penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap 1 mau berakhir hingga diperpanjang selama 14 hari berikutnya, akibat belum tersalurkannya bantuan sosial tersebut kami Kades, aparatur desa, Ketua RT dan RW tidak hanya menerima protes tetapi juga bullyan dari masyarakat,” tambah Deni.

Ismail Sekjend Apdesi Kabupaten Bogor menuturkan bahwa organisasinya juga keberatan akan data keluarga penerima manfaat yang sudah turun mulai kemarin, pasalnya banyak yang salah sasaran karena bantuan sosial dari pemerintah pusat tersebut ‘jatuh’ kepada warga yang terbilang mampu.

“Hari ini kami juga menolak data keluarga penerima manfaat yang mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah pusat senilai Rp 600 ribu karena banyak masyarakat yang lebih membutuhkan, data yang salah sasaran ini kami minta diperbaiki oleh Dinas Sosial,” tutur Ismail.

Ditemui terpisah, Kepala Dinas Sosial Rustandi menjelaskan data bantuan sosial yang salah sasaran bisa direvisi, pelaksanaan revisi data tersebut bisa dibicarakan baik oleh jajarannya, pemerintah desa, Bhabinsa dan Bhabinkamtibmas.

“Masyarakat saya pinta jangan panik karena apabila ada data kekuarga penerima manfaat bantuan sosial yang salah sasaran, itu bisa direvisi atau dikoreksi hingga bantuan sosial tersebut diterima oleh masyarakat yang benar – benar berhak,”katanya. (*/T Abd)

BEKASI – Polres Metro Bekasi mencatat, selama tiga hari pelaksanaan aturan larangan mudik, terdapat sebanyak 320 kendaraan yang akan keluar wilayah Jadetabek dan diputar balik arah.

Ratusan kendaraan itu mencoba keluar melalui jalan arteri Kabupaten Bekasi.

“Jumlah kendaraan yang diputarbalikan di jalan arteri Kabupaten Bekasi dari tanggal 24 April 2020 sampai dengan 26 April 2020 sebanyak 320 kendaraan,” kata Kasat Lantas Polres Metro Bekasi AKBP Rachmat Sumekar dalam keterangan tertulisnya, Senin kemarin(26/4/2020).

Rachmat menuturkan, dari jumlah tersebut, jenis kendaraan yang paling banyak diputar balik arah adalah bus dengan jumlah 213. Selain itu, sambung dia, travel sebanyak 69, kendaraan pribadi 30, dan delapan unit sepeda motor.

Adapun di wilayah Kabupaten Bekasi diketahui terdapat empat pos pantau atau check point sebagai bentuk penyekatan bagi para warga yang masih nekat mudik di tengah pandemi virus corona. Empat pos pantau itu berada di Cibarusa, Kedung Waringin perbatasan Karawang, Bojong Mangu, dan Kebayoran.

Tidak hanya itu, jelas Rachmat, pihaknya juga melakukan penyekatan di jalur-jalur tikus yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi, untuk mengawasi aktivitas masyarakat yang hendak mudik.

“Semua kita awasi (termasuk jalur tikus),” ungkap Rachmat.

Sebelumnya, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mencatat ada 4.041 kendaraan yang diputarbalikkan selama tiga hari pelaksanaan kebijakan larangan mudik. Jumlah tersebut terjadi di Pintu Tol Bitung arah Merak dan Pintu Tol Cikarang Barat arah Jawa Barat.

Presiden Joko Widodo melarang masyarakat untuk mudik guna mencegah penularan Covid-19. Keputusan itu disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, melalui konferensi video, Selasa (21/4). Kebijakan larangan mudik itu pun mulai berlaku sejak tanggal 24 April 2020 hingga 31 Mei 2020.(*/Eln)

BOGOR – Satu keluarga asal Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kembali dilaporkan positif virus corona (Covid-19). Satu keluarga yang terdiri atas ibu dan dua anaknya itu tertular dari kepala keluarga berinisial S yang meninggal dunia dan dinyatakan positif Covid-19.

“Kasus satu keluarga positif Covid-19 di Kecamatan Cileungsi dikarenakan kontak langsung dengan kasus positif yang merupakan suami/ayah (S) dari kasus tersebut.

Ayahnya dinyatakan positif pada tanggal 9 April 2020 oleh laboratorium BBTKL PP Jakarta,” kata Bupati Bogor, Ade Yasin, Selasa (28/4/2020).

Pasien S diketahui bekerja di salah satu perusahaan swasta di Kota Depok. Ia pun dirawat di salah satu rumah sakit swasta di Cileungsi pada 2 April 2020. Sehari kemudian, S meninggal dunia dengan keluhan batuk dan sesak kemudian dinyatakan sebagai kasus pasien dalam pengawasan (PDP).

“Jenazah diperlakukan sebagai kasus Covid-19 sempat diambil swab oleh rumah tersebut dengan hasil positif pada 9 April 2020,” ucapnya.

Dengan keluarnya hasil positif, tim Puskesmas melakukan tracing dan pengambilan sampel swab pada keluarganya, yaitu istrinya dan dua anaknya, serta satu asisten rumah tangga pada 13 April 2020.

“Satu anaknya tidak sempat diambil sampel. Sampel dikirim ke lab BBTKL PP Jakarta,” tuturnya.

Hasil pemeriksaan swab PCR menunjukkan semua sampel yang diambil positif yaitu istri, dua oanak, dan satu asisten rumah tangga. Mereka pun akan menjalani pengambilan sampel kedua dan anaknya yang belum sempat menjalani tes swab.

“Kemudian juga akan dilakukan tracing pada kontak erat 4 kasus positif tersebut dan akan dilakukan pengambilan sampel swab juga,” tandasnya.(*/Iw)

BEKASI – Lima kepala daerah wilayah mitra DKI Jakarta sepakat memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga 22 Mei 2020. Usulan perpanjangan PSBB itu setelah kepala daerah di Bekasi, Bogor, dan Depok melakukan rapat evaluasi di Kabupaten Bogor, Minggu (26/4/2020).

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, batas waktu pelaksanaan PSBB berakhir Senin (27/4/2020) pukul 00.00 WIB. Untuk itu, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kota Bogor sepakat untuk melanjutkan PSBB. “Kami minta diperpanjang hingga 22 Mei mendatang,” ujarnya, Senin (27/4/2020).

Lima wilayah tersebut akan meminta pemerintah pusat melalui Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan dukungan, bantuan dan support terkait poin-poin peraturan maupun pengetatan PSBB. “Hasil pertemuan ini kami laporkan ke Gubernur untuk diteruskan ke Kemenkes,” ucapnya.

Menurut Rahmat, dalam penerapan PSBB di semua wilayah masih menyisakan permasalahan yang sama yakni belum maksimal dalam pengetatan di perbatasan wilayah masing-masing. Namun, yang di batasi adalah pergerakan orangnya bukan hanya di tempat umum seperti terminal saja tapi harus juga diberlakukan di pasar tradisional.

“Ekonomi masih bisa tumbuh lagi, sedangkan nyawa tidak dapat kita bangkitkan lagi. Jadi peran kita sebagai kepala daerah adalah menyelamatkan warga di daerah masing – masing,” ungkapnya.

Diketahui, rapat evaluasi PSBB wilayah Bodebek yang digelar di Pendopo Bupati Bogor dihadiri Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Bupati Bogor Ade Yasin, Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim, dan Bupati Bekasi yang diwakili Asisten Pemerintahan Kabupaten Bekasi Juhandi.

Ade Yasin mengatakan, penerapan PSBB untuk penegakan hukum esensinya tidak jelas. Misalnya, pengetatan jam operasional ritel dan sejenisnya masih banyak perdebatan. “Selain antisipasi pengetatan PSBB, perpanjangan PSBB juga mengurangi kejahatan yang selama ini semakin marak di Bogor,” ujarnya.

Dedie A Rachim menambahkan terkait analisis 9 sektor yang dikecualikan, dimana tempat ibadah sudah ditutup, namun pabrik masih berjalan. Seharusnya sebagai daerah diberi kewenangan untuk menutup pabrik di luar yang dikecualikan. “Harus ada perpanjangan PSBB dengan pengetatan,” paparnya.(*/Eln)

JAKARTA – Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana mengimbau para pemilik supermarket maupun minimarket agar tidak membuka toko selama 24 jam. Nana menyebut, hal ini merupakan buntut dari meningkatnya aksi kejahatan yang menyasar minimarket selama pandemi virus corona terjadi.

“Kami mengharapkan untuk sudah saatnya tidak membuka minimarket 1×24 jam ya, cukup sampai pukul 20.00 WIB. Jadi tidak sampai pagi, ini kami mengimbau,” kata Nana kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Senin (27/4/2020).

Selain itu, Nana juga meminta agar pemilik supermarket maupun minimarket lebih memerhatikan kondisi keamanan di masing-masing toko. Salah satunya dengan memasang CCTV dan menempatkan petugas keamanan, seperti sekuriti.

Nana menuturkan, pemilik supermarket maupun minimarket juga dapat melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian untuk mencegah aksi kejahatan. “Kemudian yang kedua juga diperhatikan masalah keamanan harus ada juga CCTV, dan di situ ada satuan pengamanan satpam yang ditunjuk, di samping itu juga untuk selalu berkoordinasi dengan pihak kepolisian yang terdekat di mana di situ ada polsek atau polres,” papar Nana.

Dia mengungkapkan, Polda Metro Jaya mencatat terjadi peningkatan aksi kejahatan sebesar 10 persen selama satu bulan terakhir. Terutama saat aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) mulai diterapkan di Jadetabek. Nana menyebut peningkatan aksi kejahatan itu terdiri atas kasus pencurian dengan kekerasan, pencurian kendaraan bermotor hingga kasus penyalagunaan narkoba.

Meski demikian, Nana tidak merinci jumlah peningkatan tersebut. “Hasil analisa evaluasi ada kurang lebih sekitar 10 persen peningkatan kasus kriminalitas yang terjadi kalau kita bandingkan antara satu bulan ke belakang dari bulan Maret sampai dengan bulan April,” ungkap dia.

“Dari awal kami prediksi dari berjalannya PSBB kita pun akan memasuki bulan suci Ramadan kemudian kita juga akan melaksanakan hari raya Idul Fitri, memang dari tahun ke tahun, masalah kejadian terkait dengan bulan puasa kemudian juga hari raya Idul Fitri biasanya ada peningkatan (kasus kejahatan),” sambungnya.

Nana menuturkan, salah satunya adalah aksi pencurian minimarket di wilayah Jadetabek selama satu bulan terakhir sudah terjadi sebanyak 17 kali. Pihak kepolisian pun telah mengungkap 13 kasus di antaranya.

Menurut Nana, para pelaku pencurian di minimarket melakukan aksinya karena berbagai faktor. Namun, kata dia, mayoritas aksi kejahatan itu dilakukan karena faktor ekonomi.

Lebih lanjut dia menjelaskan, para pelaku pencurian minimarket itu sebagian besar merupakan residivis dalam berbagai kasus tindak pidana, termasuk kasus pencurian. Hanya sedikit pelaku yang baru terlibat dalam aksi kejahatan ini. “Sekitar 70 hingga80 persen itu residivis,” jelas Nana.

Dalam kesempatan yang sama, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, dari 13 kasus pencurian minimarket yang terungkap, pihaknya telah menangkap 20 tersangka. Dua tersangka meninggal ditembak polisi karena berusaha melawan dengan senjata tajam saat akan ditangkap. “Jadi 18 orang masih dalam proses (hukum),” kata Yusri.

Meski demikian, polisi memastikan secara umum kondisi keamanan di wilayah hukum Polda Metro Jaya masih dalam keadaan kondusif. Untuk mendukung hal itu, jajaran Polda Metro Jaya pun telah membentuk tim satuan tugas (satgas) antibegal dan preman.
Nantinya tim satgas itu bertugas untuk melakukan patroli di berbagai wilayah yang dianggap rawan aksi kejahatan.(*/Tub)

BOGOR – Carut marut penerima bantuan sosial membuat warga menjadi resah dan berdampak pada pengurus RT dan RW karena banyak warga yang belum mengerti dan paham bagaimana prosedur yang sebenarnya .

Dan ini terjadi dekat dengan Kantor Pemerintah daerah Kabupaten Bogor warga menyegel Kantor Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Bogor, sekaligus menuntut kejelasan pendataan penerima bantuan terdampak Virus Corona (Covid-19).

Salah satu warga, yang juga Ketua RT05/03 Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Hendra menjelaskan, pendataan sudah dilakukan dan diserahkan ke kelurahan.

“Beberapa beberapa hari lalu, di RW03 saja, dari 600 KK yang diajukan, yang mendapat sembako cuma 35 KK diantar pakai Pos Indonesia,” kata Hendra, Senin (27/4/2020).

Hendra pun mengaku bingung menjawab ketika dia ditanyakan warga, perihal kepastian bantuan sembako. Terlebih, mereka yang telah menerima bantuan, notabene tidak masuk kategori miskin.

“Kita mau tahu, verifikasinya seperti apa. Pendataan yang terbuka. Jangan ditutup-tutupi. Kalau memang ada bantuan, mana bantuannya. Kalau nggak ada ya nggak usah,” cetusnya.

Sementara Lurah Sukahati, Haerudin pun tidak bisa berbicara banyak, saat kantornya disegel warga dan diminta untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Parahnya, Dinas Sosial Kabupaten Bogor hanya memberi waktu, alih-alih memberi kejelasan.

“Sekarang masih diverifikasi. Saya sudah ke dinas sosial, tapi kita hanya dikasih waktu. Intinya lagi diverifikasi sedang finalisasi,” terangnya.(T Abd)

BOGOR – Bupati Bogor ditengah pandemi covid -19 melantik empat orang pejabat , Senin (27/4) pagi yaitu Dedi A Bachtiar sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Azhahir sebagai Kepala Inspektorat, Herdi sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Oetje Soebagdja sebagai Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan.

Sebelum memjabat sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Dedi A Bachtiar menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Azhahir sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, lalu Herdi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Satpol PP dan Oetje Soebagdja digantikan posisinya oleh Herdi hingga dirinya hari ini dirotasi menjadi Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan.

“Kalau Dedi A Bachtiar, Oetje Soebagdja dan Azhahir sebelumnya mengikuti open bidding karena jabatan yang mereka isi sebelumnya kosong dan dijabat oleh seorang Plt,” kata Ade Yasin kepada wartawan, Senin (27/4).

Sedangkan untuk Herdi, mantan Advokat ini menerangkan bahwa Oetje Soebagdja sudah tujuh tahun menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil hingga sudah sangat layak untuk dirotasi.

“Oetje sudah tujuh tahun menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, untuk posisi Kepala Bappenda, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kepala Dinas Koperasi dan UKM yang saat ini kosong juga akan di ‘open bidding’ dalam waktu dekat,” terangnya.

Ade berharap di posisi atau jabatan barunya, para pejabat yang baru bisa meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan di lingkup dinas masing – masing.

“Pengangkatan seseorang pada suatu jabatan pada hakekatnya merupakan dalam rangka pemantapan dan peningkatan kapasitas kelembagaan dalam rangka meningkatkan kinerja hingga itulah yang saya harapkan,” sambungnya.

Wanita berkaca mata ini menjelaskan
bahwa kepercayaan dan pengakuan itu merupakan suatu kehormatan dan mengandung kerja tim, setiap kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas harus dilakukan secara bijak, tanpa harus saling menyalahkan, sehingga kendala – kendala yang muncul dapat diatasi dengan baik.

“Selain itu ASN saya minta juga harus responsif terhadap tantangan dan permasalahan baru yang muncul baik di luar ataupun di dalam organisasi,”tukasnya.(T Abd)

BOGOR – Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila Kabupaten Bogor menggelar aksi membagikan 1.000 masker untuk mengurangi dampak COVID-19. Minggu (26/04/2020).

Acara ini diadakan dalam rangka membantu pemerintah dan tim medis untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Namun demikian, Wakil Ketua SAPMA PP Kabupaten Bogor, Vitrah Ade Herdian menyayangkan kegiatan tersebut belum mendapatkan respon dari DPD KNPI Kabupaten Bogor.

“Padahal DPD KNPI Kabupaten Bogor sudah mengeluarkan anggaran untuk COVID-19 ini. Walaupun begitu kami tetap menjalankan program pembagian 1.000 masker” Katanya saat ditemui wartawan di Posko Cek Point Bojong Gede.

“Kami tentunya prihatin dengan kondisi saat ini, harusnya anggaran pemerintah yang dititipkan kepada KNPI dapat
tersalurkan kepada masyarakat tetapi tidak ada kordinasi antara DPD KNPI Kabuapten Bogor dengan OKP-OKP”terangnya

.

Sehingga Pemuda bisa lebih berperan aktif dalam mencegah pandemi covid-19 ini dan DPD KNPI Kabuapten Bogor lebih transparan terkait penggunaan anggaran negara yang telah ada di DPD KNPI untuk menggerakkan OKP dalam memerangi covid-19.(Irv)