Metro Jabodetabek

CIBINONG – Demi mencegah kecelakaan akibat bus yang tidak laik jalan terulang kembali, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto, meminta petugas rutin mengecek kelaikan bus di wilayahnya.

“Saya meminta petugas, terutama Dinas Perhubungan (Dishub), rutin melakukan hal tersebut. Kita ingin warga bisa menggunakan transportasi umum dengan nyaman,” kata Rudy Susmanto kepada Wartawan,(21/5/24).

Terutama, kata Rudy Susmanto, bus-bus pariwisata yang mengangkut banyak penumpang. Dia ingin petugas agar memastikan bus-bus yang memiliki PO di Kabupaten Bogor semuanya laik jalan.

“Jangan sampai ada bus tak laik jalan melintas di wilayah Kabupaten Bogor. Tentunya perlu kerja sama para pihak untuk memastikan bus selalu dalam kondisi aman,” tuturnya.

Rudy Susmanto juga meminta apabila ada bus yang tak laik jalan ditemukan, agar ditindak sesuai aturan yang berlaku. Jangan sampai bus tersebut membahayakan warga.

“Kalau perlu, lakukan tindakan tegas demi keselamatan warga. Sebab, keselamatan warga adalah yang utama,” ucapnya.

Dia juga meminta para pengelola PO bus agar rutin melakukan pengecekan. Jangan sampai demi memangkas biaya operasional, nyawa manusia taruhannya.

“Pengecekan harus rutin dilakukan. Apabila ditemukan ada ketidaklaikan, segera dilakukan perbaikan dan jangan digunakan dahulu,”tandasnya.(*/Wa)

CIBINONG – Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto memiliki tujuan membawa Kabupaten Bogor ke arah yang lebih baik dan menyejahterakan masyarakat.

Untuk itu, Rudy Susmanto memastikan akan terus bekerja untuk masyarakat dan rutin melakukan reses demi mendengarkan aspirasi masyarakat secara langsung.

“Saya ingin menjadikan masa reses ini menampung setiap isi pikiran masyarakat demi Kabupaten Bogor yang semakin maju,” katanya kepada Wartawan, (21/5/24).

Menurutnya, hal ini sudah menjadi kewajiban dia sebagai ketua DPRD Kabupaten Bogor yang harus selalu mengedepankan kepentingan masyarakat.

“Silakan selama masa reses sampaikan segala sesuatu yang ingin disampaikan,” ujarnya.

Rudy Susmanto sendiri merupakan anggota DPRD daerah pemilihan (dapil) 1 yang meliputi Kecamatan Cibinong, Citeureup, Sukaraja, Babakan Madang, dan Klapanunggal.

Saat reses dia selalu bertatapan langsung dengan masyarakat, dan melakukan kunjungan ke beberapa tempat.

Terutama yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat seperti UMKM dan beberapa tempat yang dapat di ekspor.

“Apabila nantinya ditemukan ada yang kurang atau perlu diperbaiki, maka saya akan langsung mengupayakannya secepat mungkin,” jelasnya.

Lebih jauh, Rudy Susmanto menjelaskan Infrastruktur dan perbaikan sarana pelayanan masyarakat masih menjadi fokus utama yang harus di perbaiki.

Hal ini agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. “Mari kita jaga sama-sama Kabupaten Bogor ini agar selalu menjadi tempat yang nyaman dan aman untuk disinggahi maupun ditinggali,”jelasnya.(*/Ru)

CIBINONG – Calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Irwan Purnawan tunggu kebijakan pimpinan dalam pemilihan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bogor.

“Insyallah saya tetap ikhtiar dan doa terbaik untuk pimpinan memilih Sekda Kabupaten Bogor. Alhamdullilah saya sudah masuk tiga besar proses open bidding,” tegas Irwan Purnawan.

Pria yang akrab disapa Qiweng itu mengatakan, isu yang berkembang atas dirinya memundurkan diri dari tiga besar open bidding Sekda tidak benar.

“Saya tidak mengundurkan diri. Saya tidak ingin mengecewakan masyarakat Kabupaten Bogor yang telah mendoakan selama proses open bidding,” kata Qiweng.

Lebih lanjut putra daerah Kabupaten Bogor itu memaparkan, keputusan tertinggi untuk penentuan Sekda Kabupaten Bogor ada pada pimpinan yakni Pj Bupati Bogor.

“Nantinya biar Pak Pj Bupati yang memilih dari tiga terbaik hasil open bidding. Insyallah pak Pj Bupati memilih yang terbaik untuk Pemkab Bogor lebih baik demi kemaslahatan masyarakat Kabupaten Bogor ,” tandas Qiweng yang biasa dipanggil.(Ndo)

JAKARTA – Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta berencana melakukan penertiban terkait pungutan parkir liar di minimarket. Mengingat, adanya pungutan parkir kepada konsumen minimarket dianggap sudah meresahkan.

Kepala Dishub Provinsi DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, halaman parkir minimarket pada dasarnya merupakan fasilitas yang disediakan pengelola terhadap pelanggan atau konsumen. Artinya, fasilitas itu semestinya gratis.

“Oleh sebab itu, siapapun yang kemudian memanfaatkan itu dan menimbulkan keresahan masyarakat, itu harus dilakukan tindakan tegas dan ini yang akan kami lakukan,” kata dia, Rabu (8/5/2024).

Ia mengatakan, ada sejumlah minimarket yang menggunakan jasa parkir berbayar. Namun, pengelolaannya dilakukan oleh juru pake resmi dari Dishub.

Menurut Syafrin, minimarket yang menggunakan jasa parkir berbayar adalah yang berada di satu lokasi dengan kegiatan lainnya, seperti di ruko. Ia menilai, lokasi itu memang sudah dipungut parkir.

“Jadi ada pembayaran parkir karena memang sudah satu lokal dengan ruko-ruko di sana, yang sudah dilakukan berlakukan parkir normal,” kata Syafrin.

Namun, saat ini justru lebih banyak pengelolaan parkir di minimarket dikelola secara liar. Tarif parkir yang diterapkan juga tidak sesuai aturan yang ada.

Karena itu, masyarakat yang merasa keberatan atau diserahkan atas adanya pungutan parkir liar diharapkan dapat melapor. Masyarakat disebut dapat melaporkan aktivitas parkir liar melalui aplikasi JAKI atau CRM.

“Masyarakat bisa melapor ke (aplikasi) JAKI tentunya. Bisa CRM. Ini nantinya tim akan melakukan inventarisasi titik pengaturan oleh juru parkir liar, yang kemudian akan kami tindak secara tegas,”tegasnya.(*/Ad)

CIBINONG – Satlantas Polres Bogor akan menerapkan sistem ganjil genap menuju kawasan Puncak, Kabupaten Bogor mulai 8-12 Mei 2024. Hal itu menyusul libur panjang Kenaikan Isa Almasih.

“Untuk libur panjang nanti tanggal 9 Mei sampai dengan tanggal dengan nanti hari Minggu, Satlantas Polres Bogor sudah menyiapkan rekayasa pertama adalah ganjil genap yang akan kita berlakukan mulai dari hari Rabu sampai dengan Minggu (menuju Puncak),” kata Kasat Lantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama kepada wartawan, Senin (6/5/2024).

Selain itu, pihaknya juga akan menyiapkan rekayasa lalu lintas lainnya seperti sisten satu arah atau oneway. Sistem tersebut diberlakukan secara situasional dengan melihat volume kendaraan.

“Rekayasa lain kita melihat situasi, ada kemungkinan pelaksanaan oneway baik ke atas arah Puncak maupun dari arah Puncak menuju Jakarta. Oneway kita lihat dari jumlah kendaraan yang masuk ke sini apakah memang dari arah Jakarata apabila Puncak ramai akan dilaksanakan oneway ke arah atas ataupun sebaliknya,” ungkapnya.

Diimbau, masyarakat atau wisatawan yang akan melintasi Jalur Puncak untuk selalu memastikan kondisi kendaraan prima dan patuhi aturan berlalu lintas. Termasuk menjaga kesehatan dan tidak memaksakan berkendara dalam kondisi mengantuk.

“Untuk wisatawan baik roda empat, atau roda dua cek kondisi kendaraan baik pengereman, lampu, spek kendaraannya, tetap jaga diri jaga kesehatan tetap fokus bilamana memang ingin istirahat silahkan menepi untuk beristirahat,” tandasnya.(*/Ju)

CIBINONG – Pendidikan begitu penting untuk meningkatka SDM dan mencerdaskan anak bangsa namun tidak sedikit erkendala oleh berbagai sebab yang terjadi baik tempat dan angggaran yang disediakan oleh Pemerintah daerah hal ini perlu sentuhan dari berbagai kalangan .

Ketua DPRD Bogor Rudy Susmanto mengungkapkan masih banyak pekerjaan rumah dalam membenahi sektor pendidikan. Hal ini disampaikannya bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada hari ini.

Rudy menuturkan pemerataan akses pendidikan masih menjadi permasalahan dalam menciptakan pendidikan yang bersifat inklusif. Dirinya berharap akses terhadap pendidikan di Kabupaten Bogor dapat lebih merata hingga ke wilayah pelosok.

“Di Hari Pendidikan ini, saya berharap pendidikan di Indonesia bisa diakses seluruh masyarakat. Semoga pendidikan inklusif bisa tercipta,” kata Rudy.(2/5/2024).

“Salah satu tantangan dunia pendidikan adalah menggapai wilayah pelosok atau terpencil. Maka tugas kita bersama untuk menciptakan pendidikan yang merata,” tambahnya.

Rudy berharap warga Kabupaten Bogor tidak lagi kesulitan mengakses pendidikan. Baik karena kendala biaya maupun jarak tempuh yang jauh.

“Pendidikan penting bagi berkembangnya suatu wilayah. Jangan sampai ada warga Kabupaten Bogor yang kesulitan mengakses pendidikan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Rudy menyebutkan pemenuhan kesejahteraan dan ketersediaan tenaga pendidik juga menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan. Khususnya para tenaga pendidik yang berada di wilayah pelosok Kabupaten Bogor.

“Terutama yang berada di wilayah pelosok. Maka sudah menjadi tugas pemerintah untuk mensejahterakan tenaga pendidik, agar pendidikan semakin baik,” sebutnya.

Sebagai penutup, Rudy berpesan kepada masyarakat untuk menjadikan Hari Pendidikan Nasional sebagai seremonial saja. Melainkan sebagai bentuk refleksi tentang pendidikan yang perlu diperbaiki.(*/Rul)

BOGOR – Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor, Jawa Barat, Hery Antasari pada awal pekan ini menemui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), membahas mengenai transportasi massal Biskita Transpakuan.

Hery di Kota Bogor, Jumat, pertemuan tersebut fokus membicarakan soal Biskita Transpakuan yang menggunakan mekanisme subsidi buy the service (BTS) dari BPTJ Kemenhub.

“Jadi dibahas bahwa kita berkomunikasi, evaluasi, review mengenai BTS yang empat koridor selama ini sudah disubsidi Pemerintah pusat melalui BPTJ,” kata Hery.

Ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih ke BPTJ. Termasuk merencanakan kelanjutan Biskita Transpakuan ke depan. “Apakah BTS ini akan diperbaiki, disempurnakan, dilanjutkan, dan sebagainya. Saya kira pembahasan seputar itu,” ucapnya.

Hery menyebut, dalam pertemuan itu juga ditinjau ulang terkait dua koridor Biskita Transpakuan yang belum terealisasi yakni koridor 3 dan 4. “Itu bagian yang kita cermati, kita kaji. Kita sedang mencermati, mengkaji kapasitas fiskal kita. APBD kita, kekuatan keuangan kita seperti apa,” ucapnya.

Ia berharap, penambahan dua koridor inj bisa masuk ke pengajuan tahun depan. Namun hal itu masih dikaji dalam rencana kerja perangkat Daerah (RKPD) 2025 yang masih disusun.

Menurut Hery, program BTS ini bisa dilihat dari sisi manfaatnya, meski nantinya subsidi dari Pemerintah Pusat tidak dilanjutkan. Sebab, load factor atau bangkitan penumpang dari empat koridor Biskita Transpakuan ini disebut terbaik di Indonesia.

“Jadi, percontohan oleh kementerian selalu ‘dijual’ bahwa ini sudah berhasil, BTS Kota Bogor paling maju, manfaatnya kelihatan load factor paling tinggi,” jelasnya.

Di samping itu, Hery menekankan, transportasi di Kota Bogor merupakan hal yang dititip Wali Kota Bogor periode 2014-2024 Bima Arya Sugiarto kepadanya.

“Beliau menitipkan beberapa isu krusial yang masih harus dilakukan. Soal angkutan umum, soal BTS kalau dilanjutkan dibicarakan dengan pemerintah pusat, banyak hal lain berkaitan dengan transportasi yang harus kita lakukan,” jelasnya.(*/Jun)

CIBINONG – Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto menilai Burhanudin, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang mengakhiri masa jabatannya pada 1 Mei 2024 sebagai sosok yang inspiratif dan panutan.

Rudy di Cibinong, Kamis, mengungkapkan Burhanudin mampu mengakhiri statusnya sebagai aparatur sipil negara (ASN) dengan baik karena bekerja sepenuh hati dalam melaksanakan tugas dan jabatan sepanjang kariernya.

“Pertama saya selaku pribadi dan Ketua DPRD mengucapkan terima kasih atas dedikasi beliau, atas pengabdian beliau untuk Kabupaten Bogor. Dan kami ucapkan selamat karena beliau mengakhiri masa jabatannya dengan selamat,” kata Rudy.

Menurut Rudy, Burhanudin sebagai birokrat senior bisa menjadi contoh bagi ASN dalam meniti karir dari bawah dan tetap berperilaku sederhana saat mencapai posisi tertinggi sebagai sekda.

Burhanudin, kata dia, juga sangat mengayomi junior-juniornya dan selalu mengedepankan kepentingan daerah dari pada kepentingan pribadi atau golongan.

“Semoga kebaikan-kebaikan yang beliau lakukan terus dilanjutkan. Dan saya berharap, beliau tetap melakukan yang terbaik untuk Kabupaten Bogor selepas purna tugas sebagai ASN,” ujarnya.

Burhanudin memasuki masa pensiun pada 30 April 2024, setelah 38 tahun berkarir sebagai ASN. Burhanudin memulai karir ASN sebagai Kasubag Pemerintahan Kotib Depok pada 1995 dan lalu menjadi Sekretaris Camat Citeureup pada 1996. Dia juga pernah menjabat Camat Cariu, Klapanunggal sebelum ditarik ke ke Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor menjadi Kepala Bagian Pemerintahan Umum.

Burhanudin juga pernah mengemban jabatan Kepala Dinas Tata Ruang dan Pertanahan dan Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Bogor. Dia dilantik menjadi Sekda Kabupaten Bogor pada 2019 oleh Bupati Bogor Ade Yasin saat itu.

Sebelum mengakhiri karir ASN-nya, Burhanudin berpesan kepada generasi ASN di bawahnya untuk bekerja sepenuh hati apapun jabatan yang sedang diemban.

“Kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja keras dan kerja tuntas,” ungkapnya.(*/Wan)

JAKARTA – Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi meminta Pemprov DKI Jakarta agar memastikan tidak ada masyarakat yang dirugikan akibat program penonaktifan 92.493 Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP DKI.

Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta pada Jumat (3/5/2024) di Balai Kota DKI Jakarta di Jakarta Pusat.

“Terkait dengan rencana penonaktifan terhadap 92.493 ΚΤΡ DKI Jakarta, DPRD Provinsi DKI Jakarta, merekomendasikan pelaksanaannya didasarkan kepada data yang valid dan terverifikasi dan menyediakan pusat pengaduan khusus bagi penduduk yang terdampak sehingga setiap permasalahan yang ditimbulkan terkait penonaktifan tersebut dapat diselesaikan dengan cepat dan tuntas,” ujar Prasetio Edi.

Dengan berubahnya status Provinsi DKI Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta, Edi melihat diperlukan pencetakan e-KTP baru bagi seluruh warga Jakarta.

Oleh sebab itu pihaknya meminta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dapat mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka menjamin tercukupinya suplai blanko E-KTP dan perangkat cetak lainnya.

“DPRD Provinsi DKI Jakarta, merekomendasikan agar penonaktifan KTP tidak berdampak merugikan, khususnya bagi warga yang melakukan perawatan kesehatan rutin seperti cuci darah, warga yang telah terdaftar ibadah haji. Selain itu, agar dipastikan penonaktifan NIK tidak mengganggu layanan perbankan warga,” ungkap Prasetio Edi.

Ia berharap dengan sinkronisasi DTKS akibat kebijakan penonaktifan NIK sehingga penerima manfaat dari program KJP, KJMU, dan bantuan sosial lainnya tidak menghambat bagi warga yang betul-betul sangat membutuhkan.

“Dalam rangka tertib administrasi kependudukan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus mampu menjangkau hunian vertikal/apartemen sehingga semua warga yang tinggal di Jakarta memiliki Administrasi Kependudukan yang baik,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta mencatat sebanyak lebih dari 92 ribu nomor induk kependudukan (NIK) bakal dinonaktifkan mulai akhir April 2024.

Dari total 92 ribu data NIK tersebut, 81 ribu adalah data warga yang meninggal dunia dan 11 ribu data warga yang sudah tidak berdomisili di Jakarta.(*/Bi)

CIBINONG – Tempat Pengelolaan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Lulut-Nambo yang berada di Kecamatan Citeureup dan Klapanunggal, Kabupaten Bogor belum bisa beroperasi secara penuh atau 100 persen.

Dari rencana dua tahap, TPPAS Lulut Nambo, Pemprov Jawa Barat baru menyelesaikannya untuk tahap pertama. Hingga belum bisa beroperasi secara maksimal.

Hal itu dikatakan Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin Triadi kepada wartawan di Situ Kemang, Kabupaten Bogor Kamis pagi, 2 Mei 2024.

“TPPAS Lulut Nambo baru bisa mengelola dan memproses 100 ton perhari, dimana sampah yang bisa ‘dibuang’ ke sana dari Kota Tanggerang Selatan, Kota dan Kabupaten Bogor,” katanya.

Bey Machmudin Triadi menuturkan bahwa jika sudah beroperasi secara penuh, maka TPPAS Lulut-Nambo bisa menampung 2.400 ton sampah perharinya.

“Dua hingga tiga tahun lagi, pasca tahap dua selesai maka TPPAS Lulut-Nambo yang merupakan TPPAS tingkat regional bisa menampung 2.400 ton sampah perharinya,” tutur Bey Machmudin Triadi.

Ia menerangkan di Kabupaten Bogor saja sampah yang dibuang perhari sekitar 2.700-2.800 ton perhari, hingga kebutuhan akan TPPAS sangatlah penting.

Untuk itu, penanganan sampah yang dilakukan oleh 27 pemerintah daerah dan masyarakat Jawa Barat haruslah dari wilayah hulu dan bukan hanya bertumpu di wilayah hilir.

“Kami ajak Pemkab dan Pemkot seJawa Barat untuk menangani sampah dari hulu (hingga jumlah sampah yang dibuang akan berkurang) dan bukan hanya dilakukan di hilir seperti di TPPAS Cirebon, TPPAS Lulut-Nambo, TPPAS Legok Nangka dan lainnya,” terang Bey Machmudin Triadi.(Rez)