Metro Jabodetabek

JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta kembali menyiapkan 50 bus gratis guna mencegah kepadatan penumpang, saat memasuki awal pekan di Stasiun Bogor, Jawa Barat, Senin 15 Juni 2020.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan, penyediaan layanan 50 bus gratis itu diharapkan mampu mengurai kepadatan penumpang di awal pekan yang kerap berlangsung di Stasiun Bogor.

“Sesuai arahan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, kami Dishub DKI Jakarta memberikan bantuan sebanyak 50 bus gratis bagi penumpang KRL agar tidak terjadi kepadatan penumpang di stasiun-stasiun KRL di Jakarta dan Bogor,” kata Syafrin dalam keterangannya, Minggu (14/6/2020).

Syafrin mengatakan, layanan 50 bus gratis tersebut akan mengantar para penumpang dari Stasiun Bogor menuju lima stasiun yang ada di Ibu Kota.

Adapun jadwal keberangkatan 50 bus gratis untuk cegah penumpukan penumpang di Stasiun Bogor yakni mulai pukul 05.15 WIB sampai dengan 07.30 WIB.

“Dengan tujuan Stasiun Juanda, Stasiun Tanah Abang, Stasiun Sudirman, Stasiun Manggarai, Stasiun Tebet,” jelasnya.(*/Iw)

BEKASI – Kantor Imigrasi Non TPI Kelas II Bekasi, Jawa Barat mulai membuka kembali pelayanan keimigrasian bagi masyarakat umum pada Senin, 15 Juni 2020.
Sebelumnya Kantor Imigrasi terpaksa ditutup akibat pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19).

“Mulai Senin (15/6) kami sudah mulai melayani masyarakat kembali,” kata Kepala Kantor Imigrasi Non TPI Kelas II Bekasi Petrus Teguh Aprianto di Bekasi, Sabtu (13/6).

Dia mengatakan pelayanan yang dibuka terkait izin tinggal bagi orang asing seperti Izin Tinggal Kunjungan (ITK), Izin Tinggal Terbatas (ITAS), dan Izin Tinggal Tetap (ITAP).

Selain itu pembuatan paspor juga sudah bisa dilayani hanya saja pemohon harus mendaftar antrean terlebih dahulu melalui sistem daring.

“Pelayanan sudah dibuka untuk paspor. Termasuk untuk mengurus ijin tinggal orang asing. Antrean online-nya sudah bisa dibuka untuk masyarakat melalui akses imigrasi.go.id,” kata Petrus.

Pihaknya mengaku akan melakukan kebijakan pembatasan jumlah pemohon yang hendak mengurus dokumen keimigrasian di kantornya untuk menghindari antrean pengunjung.

“Kantor wilayah di Bekasi sesuai arahan pimpinan pusat, antrean ketika di kantor nanti hanya melayani 50 persen dari jumlah pemohon saja,” ucapnya.

Selain itu protokol kesehatan COVID-19 juga akan diterapkan bagi seluruh pegawai dan pengunjung yang datang untuk menghindari potensi penyebaran virus corona.

“Itu (protokol kesehatan) wajib dipenuhi atau pemohon diminta kembali lagi lain waktu jika tidak mengikuti aturan ini. Mereka harus memakai masker, mencuci tangan sebelum dan setelah masuk kantor, serta melewati proses skrining suhu tubuh oleh petugas kami,” jelasnya.(*/Eln)

BOGOR – Kondisi arus lalu lintas di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pagi ini terpantau ramai lancar. Tidak ada kepadatan kendaraam dari arah Jakarta menuju Puncak maupun arah sebaliknya.

“Lalin saat ini (di Jalur Puncak) masih lancar ya,” kata KBO Satlantas Polres Bogor Iptu Ketut Agoeng Ramadhani, dikonfirmasi, Sabtu (13/6/2020).

Oleh karena itu, lanjut Ketut, pihaknya masih memberlakukan sistem dua arah dari Jakarta menuju Puncak maupun sebaliknya. Namun demikian, hal ini berlaku situasional tergantung kondisi di lapangan.

“Belum ada oneway karena dari Gadog sampai atas masih lancar,” tambahnya.

Kemudian, untuk pemeriksaan kendaraan melalui check point Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sudah ditiadakan. Petugas di lapangan hanya melakukan pengaturan lalu lintas seperti biasanya.

“Pengecekan PSBB sudah tidak diberlakukan. Hanya pengecekan situasi arus,” jelasnya.(*/Iw)

BOGOR – Kantor Imigrasi Kelas I di kawasan Puncak, Cisarua, Jumat (12/6/2020) malam, berhasil menangkap belasan warga negara China.

Dikabarkan ada 15 WNA asal Negeri Tirai Bambu yang menginap di salah satu vila di Ciburial, Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor.

“Mohon info WN china di villa rehan ciburial, 15 orang dengan ditemukannya puluhan laptop dan ratusan hp. Sekarang sedang berlangsung,” begitu pesannya.

Dikonfirmasi, Camat Cisarua, Deni Humaedi membenarkan hal tersebut. “iya, (WNA China) dicek dulu,” katanya.

Sementara itu, dikonfirmasi Kasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Bogor,Ryawantri Nurfatimah belum bisa memberikan keterangan.

“Iya, saya sudah hubungi intel, cuma belum diangkat-angkat. Di-whatsApp juga belum dibalas, jadi belum bisa memberikan keterangan,” tuturnya.

Hingga berita ini diturunkan wartawan masih mencoba mengkonfirmasi Imigrasi kelas I Non TPI Bogor.(*/Iw)

BOGOR – Semua mata publik tertuju dengan ambruknya gedung KONI Kabupaten Bogor belum lama dibangun namun sudah ambruk beruntung tak memakan korban jiwa . Sebab itu terkait gedung Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bogor yang ambruk, Lembaga Pemerhati Kebijakan Pemerintah (LPKP) turut angkat bicara.

Rahmatullah, Direktur LPKP meminta penegak hukum segera turun tangan cek ke lokasi apa penyebab ambruknya gedung KONI tersebut.

“Kami minta agar penegak hukum turun langsung dan mengecek ambruknya gedung KONI itu. Karena kami menyaksikan sendiri pembangunannya belum lama ini. Tapi sekarang sudah ambruk,” ujar Along sapaan akrabnya kepada awak media, Jumat (12/6/20) malam.

Menurut Along, ambruknya bangunan gedung KONI itu diduga akibat adanya anggaran yang dipotong. “Jadi kami mengira anggaran pembangunan untuk kualitas bangunan tersebut banyak di sunat sehingga mengakibatkan ambruknya gedung itu,” tegas Along.

“Hal ini menurut kami tidak wajar. Karena ambruknya bukan karena tekanan alam atau yang lainnya. Kecuali memang ada tekanan alam yang secara terus menerus terjadi pada gedung tersebut. Disini kami sangat meragukan kualitas bangunanya. Untuk itu kami dari LPKP ingin agar hal ini ditangani langsung oleh penegak hukum supaya menjadi terang benderang,” pungkasnya.

Sebelumnya, Gedung Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bogor, ambruk. Hingga saat ini belum diketahui penyebab ambruknya, apakah dikarenakan bangunan yang tidak kokoh atau karena penyebab lain. Dari informasi yang diterima gedung KONI tersebut ambruk, Pada Kamis (11/6/20) malam.

Terkait masalah ini, ketua KONI Kabupaten Bogor, Junaidi Samsudin ketika dikonfirmasi mengatakan soal bangunan bukan wewenangya. “Karena bangunan KONI masih tanggungjawab Dispora, silahkan tanyakan ke Dispora aja ya,” katanya dengan singkat melalui pesan WhatsApp, Jumat (12/6/20).

Terpisah, kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bogor, Bambang Setiawan mengatakan saat pembangunan kantor gedung KONI dirinya belum menjabat kepala Dinas.

“Saat gedung itu dibangun sampai terima kunci bukan saya kepala dinasnya, saya baru satu tahun menjabat,” tegasnya.

Sekedar diketahui, gedung KONI Kabupaten Bogor selesai dibangun pada tahun 2018 lalu. (*/T Abd)

BEKASI – Gugus Tugas Percepatan Penangan Covid-19 Kabupaten Bekasi mencatat hari ini terdapat penambahan 18 kasus positif terpapar virus Corona. Angka ini melonjak setelah beberapa hari ini tidak ada penambahan kasus.

Juru Bicara Pusat Koordinasi dan Informasi Covid-19 Kabupaten Bekasi, Alamsyah mengatakan, lonjakan warga yang terpapar Covid-19 tersebut berasal dari lima kecamatan dari 19 wilayah yang sebelumnya dinyatakan bebas Corona dan masuk zona hijau.
Sebab beberapa hari sudah tidak ada lagi warga yang terpapar.

“Tercatat ada penambahan 18 kasus positif dalam sehari, setelah melandai selama 4 hari berturut-turut,” ujarnya, Jumat (12/6/2020).

Meski ada peningkatan kasus baru, pasien positif Covid-19 yang dinyatakan sembuh juga ikut bertambah sejak dua hari terakhir. Terdapat penambahan 10 pasien sembuh, sehingga total menjadi 162 orang.

Berdasarkan laman pikokabsi.bekasikab.go.id per tanggal 12 Juni 2020, total kasus positif berjumlah 214 kasus, dari sebelumnya 207 pada 11 Juni 2020. Selain di Kecamatan Cibitung dan Tambun Utara, sebaran kasus baru juga terjadi di lima kecamatan yang sebelumnya terbebas dari Covid-19.

Kelima kecamatan yakni, Cikarang Barat, Cikarang Pusat, Cikarang Utara, Pebayuran, dan Tarumajaya. Sedangkan pasien meninggal dunia bertambah menjadi 18 orang, 20 pasien masih dalam perawatan di rumah sakit, dan 14 orang menjalani isolasi mandiri.

Sedangkan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang tercatat hingga hari ini mencapai 1.105 orang. Namun hanya 55 orang masih dalam pengawasan dari 1.050 yang sudah selesai pengawasan. Total Orang Dalam Pemantauan (ODP) tercatat sebanyak 3.528, dengan 3.452 selesai dipantau,.

Kemudian 76 orang masih dalam pemantauan. Sementara Orang Tanpa Gejala (OTG) sampai saat ini berjumlah 1.262 orang, dengan rincian 1.164 selesai dipantau, dan tersisa 98 yang masih dalam pemantauan. Untuk itu, masyarakat diminta untuk taat mengedepankan protokol kesehatan.(*/Eln)

DEPOK – Sebanyak 2.000 warga di 11 kecamatan di Kota Depok, Jawa Barat, mendatangi dan mengajukan surat protes terkait terjadinya lonjakan pembayaran tagihan listrik bulanan ke Kantor PLN, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok. Warga protes lonjakan tagihan tarif listrik hingga tiga kali lipat pada tagihan pemakaian listrik Mei 2020.

“Tercatat, ada sebanyak 2.000 pelanggan yang mengirimkan surat protes keberatan terkait lonjakan tagihan listrik bulanan. Rata-rata setiap hari mencapai 300 hingga 400 surat protes warga yang diterima Kantor PLN Depok,” ujar Manajer PLN UP3 Kota Depok Putu Eka Astawa, di Kantor PLN Depok, Jalan Sentosa Raya, Depok II Tengah, Sukmajaya, Kota Depok, Jumat (12/6/2020).

Putu menambahkan, selain melalui surat, mendatangi Kantor PLN Depok, protes warga juga disampaikan melalui pesan WhatsApp (WA). “Warga protes tagihan listrik yang cukup besar pada Mei 2020,” jelas dia.

Menurut Putu, lonjakan tagihan tarif listrik di masyarakat sudah dijelaskan dan diinformasikan akibat petugas pencatat meteran PLN yang tidak dapat mendatangi rumah pelanggan dikarenakan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran Covid-19.

“Akibat tidak datangnya petugas pencatat meteran listrik ke rumah pelanggan, membuat lonjakan tarif cukup dirasakan masyarakat, terlebih sebagian besar masyarakat aktivitasnya rata-rata hanya di rumah. Sehingga tagihan selama tiga bulan tersebut dibebankan pada Mei 2020 yang cukup tinggi dengan kenaikan sekitar 20 hingga 50 persen dari tarif biasanya,” terang Putu.

Putu menjelaskan, untuk mengetahui besaran kenaikan tarif listrik selama beberapa bulan tersebut, pihaknya terpaksa melakukan pengecekan satu per satu surat tagihan listrik pelanggan. “Tagihan berbeda-beda. Warga yang mengirimkan surat protes, langsung diterima petugas dan untuk protes melalui telepon dilayani sekitar 40 petugas secara bergantian.”

Putu menambahkan, walaupun ada aksi protes warga, namun pihaknya telah menuntaskan sekitar 80 persen keluhan warga bahkan setelah diinformasikan serta dijelaskan perihal tagihan yang melonjak dan harus dibayar, sebagian besar pelanggan menerima dan siap membayar tagihan tersebut.

“Memang ada pelanggan yang meminta pembayaran tagihan dicicil, tapi setelah dijelaskan bahwa nantinya beban tunggakan akan semakin berat dan menumpuk di bulan-bulan selanjutnya, akhirnya mereka setuju membayar. Tapi, kami juga memberikan kesempatan untuk warga yang ingin mencicil di bulan berikutnya. Itu juga nggak masalah,” jelas Putu.

Seorang warga Beji, Kota Depok, Bambang mengatakan, semestinya pemerintah tidak menghitung lonjakan pemakaian listrik selama pandemi Covid-19. “Warga disuruh di rumah saja oleh pemerintah, nah lonjakan pemakaian listrik mestinya tidak perlu dihitung karena sangat memberatkan.
Inikan situasinya bukan keinginan warga tapi karena situasi bencana,” tukasnya.(*/Idr)

BOGOR – Grafik bukan menunjukkan penurunan namun meningkat naik itu yang terjadi di Kabupaten Bogor . Penambahan pasien positif Covid-19 di Kabupaten Bogor bertambah 27 orang dalam tiga hari

Dalam waktu yang sama, pasien sembuh tidak lebih dari tiga orang.

Sementara Kecamatan Cileungsi menjadi wilayah terbanyak yang memiliki pasien positif dengan 64 orang.

Berdasarkan data Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Bogor, Kamis (11/6) malam terdapat penambahan 11 kasus baru. Pada Rabu (10/6) tercatat 8 kasus baru dan Selasa (9/6) dilaporkan 8 kasus baru. Artinya dalam tiga terakhir tercatat 27 kasus di Kabupaten Bogor.

Sedangkan untuk kasus pasien positif sembuh, data terkini Kamis, sebanyak satu orang dan dua hari sebelumnya terlaporkan 4 pasien sembuh. Sehingga tiga hari terakhir, tercatat 5 orang sembuh.

“Kasus baru 11 orang, untuk jumlah meninggal tiga hari terakhir bertambah satu orang jadi 16 orang. Untuk pasien sembuh bertambah satu perempuan asal Babakanmadang,” kata Juru Bicara Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor, Syarifah Sofiah, Jumat (12/6)

Menurutnya, dari 11 pasien baru itu, dua orang berasal dari Cileungsi, 2 orang asal Bojonggede, dan 7 lainnya terdata dari Gunungputri, Tamansari, Cigombong, Leuwisadeng, Cibinong, Tajurhalang, dan Leuwiliang.

Dengan penambahan dua kasus baru asal Cileungsi, maka Kecamatan Cileungsi menjadi daerah terbanyak dengan kasus pasien terinfeksi positif sebanyak 64 orang dan dari tiga hari kasus sembuh belum ada warga Cileungsi.

“Sebagian besar kasus positif di Cileungsi dikarenakan sebagian besar terpapar dari luar Bogor. Wilayah yang berbatasan dan akses terdekat dengan Jakarta, Depok dan Bekasi sehingga sulit mengawasi lalu lintas manusia,” lanjutnya.(*/ T Abd)

BOGOR – Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor masih tetap melakukan perjalanan kedinasan ke luar kota ditengah-tengah pandemi Covid-19.

Sementara di Kabupaten Bogor masih ada lima kecamatan yang zona merah penularannya covid -19 masih terbilang tinggi dan juga daerah bencana yang sangat perlu untuk mengawasan dari anggota DPRD itu sendiri.

Ditengah-tengah masih adanya penularan Covid-19 pada sejumlah masyarakat Bumi Tegar Beriman, para wakil rakyat Kabupaten Bogor melangsungkan perjalanan dinas ke luar daerah walau itu berhubungan dengan dinas kerja dilindungi oleh Undang undang namun tak selayaknya para wakil rakyat seperti tak ada empati pada masyarakat Bogor yang masih dirundung musibah .

Perjalanan dinas sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bogor ke luar daerah menjadi sorotan kalangan aktivis di wilayah Bumi Tegar Beriman.

Kabid Hikmah Politik dan Kebijakan Publik pada PC Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Bogor, Iksan Awaludin menegaskan, adanya dinas luar daerah dengan situasi saat ini tidak tepat.

“Amat sangat menyangkan ditengah kondisi covid-19 DPRD Kabupaten Bogor masih melaksanakan kunjungan kerja keluar daerah, ini mencontohkan tidak baik walaupun dalam konteks pekerjaan,” tegas Iksan kepada Jurnal Metro.com,(11/6/2020).

Ia mengatakan, ada hal lebih penting yang mesti dilakukan para wakil rakyat itu ketimbang melangsungkan dinas ke luar daerah.

“Ada yang jauh lebih penting dari kunker yaitu terkait polemik bantuan untuk masyarakat yang tidak kunjung usai sampai saat ini.

Saya meminta kepada Ketua DPRD untuk di pertimbangkan kembali terkait kunker di tengah pandemi ini,” ujarnya.

Lebih lanjut ia menerangkan, masih adanya penyebaran dan penularan wabah virus mematikan tersebut tidak menutup kemungkinan akan berdampak negatif terhadap para wakil rakyat yang dinas ke luar daerah.

“Virus Covid-19 ini belum kunjung usai, jangan sampai dalam niat baik kunjungan kerja keluar daerah akan membawa malapetaka bagi dirinya sendiri dan masyarakat Kabupaten Bogor ketika kembali ke wilayah asal,” katanya.

Terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto enggan berkomentar banyak terkait adanya dinas luar daerah anggotanya. “Coba kontak Sekwan,” singkatnya.

Sementara itu, Sekretaris DPRD (Sekwan) Kabupaten Bogor, Ronny Sukmana tidak mau dikonfirmasi ketika dihubungi melalui sambungan teleponnya.

Informasi yang dihimpun Jurnal Metro.com kunjungan anggota DPRD dilakukan ke luar daerah diantaranya ke Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.(T Abd)

BOGOR – Anggaran proyek rehabilitasi atau pembangunan Pasar Cisarua tahap II mengalami recofusing atau pergeseran karena sebagai anggarannya digunakan untuk penangganan wabah virus corona.

Awalnya, Pemprov Jawa Barat memberikan bantuan keuangan provinsi sebesar Rp20 miliar namun karena pergeseran di APBD Jawa Barat, besaran anggaran untuk pembangunan salah satu pasar juara di Tanah Pasundan ini hanya Rp6 miliar.

“Karena pergeseran APBD Provinsi Jawa Barat ada pergeseran untuk biaya penangganan wabah Covid-19, maka nilai proyek pembangunan Pasar Cisarua tahap ke dua hanya Rp6 miliar saja,” kata Direktur Utama PD Pasar Tohaga Haris Setiawan kepada wartawan, Kamis (11/6/2020).

Dia menerangkan, dengan dana Rp20 miliar maka pembangunan Pasar Cisarua tahap kedua meliputi 3 blok. Namun, karena anggarannya hanya tersisa Rp6 miliar maka yang bisa terbangun hanya 1 blok saja.

“Terpaksa kita hanya bangun satu blok saja yaitu blok C karena anggaran pembangunan Pasar Cisarua tahap kedua hanya Rp6 miliar saja. Saat ini proyek multiyears sedang memasuki pembuatan Detail Engineering Design (DED),” terangnya.

Agar pembangunan Pasar Cisarua tahap kedua tidak lagi telat target pekerjaannya, Haris pun meminta Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor bisa segera melakukan lelang proyek insfrastruktur ini.

“Kami tentunya tidak mau proyek pembangunan Pasar Cisarua tahap 2 molor lagi pekerjaannya seperti di tahap 1, hingga kami meminta lelang dipercepat dam menyarankan agar bisa dilelang pada Bulan Juni atau Juli mendatang,” pinta Haris.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Barat Asep Wahyuwijaya mengakui ada pergeseran anggaran bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat hingga dana tersisa untuk membangun Pasar Cisarua tahap II tersisa Rp6 miliar saja.

“APBD Provinsi Jawa Barat ini sudah tahap ke IV digesernya, Pasar Cisarua agak beruntung masih dapat ploting dana untuk pembangunan Pasar Cisarua tahap ke II kalau alokasi untuk lainnya malah ada yang benar-benar tidak mendapatkan bantuan keuangan. Saya mohon masyarakat Kecamatan Cisarua memakluminya dan Pasar Cisarua ini masih tetap menjadi salah satu prioritas hingga walaupun dalam keadaan sulit masih mendapatkan perhatian dari Pemprov Jawa Barat,” kata Asep.

Dia melanjutkan, pembangunan Pasar Cisarua akan dilanjutkan atau dituntaskan hingga seluruh bangunan Pasar Cisarua merupakan gedung baru hingga layak disebut pasar juara dimana tidak hanya berfungsi sebagai pasar tradisional tetapi juga menjadi salah satu objek wisata.

“Di tahun 2021 hingga selanjutnya kami akan tetap perjuangkan ketersediaan anggaran pembangunan Pasar Cisarua hingga di angka Rp35 miliar, sedangkan untuk tahun 2019 dan tahun 2020 bantuan keuangan yang turun itu baru Rp10 dan 6 miliar,” lanjut Asep. (*/T Abd)