Metro Jabodetabek

BOGOR – Kebebasan wartawan dan fotografer saat ini sangat terancan oleh para oknum sepeti yang terjadi di Bogor saat test covid-19 .Fotografer salah satu media lokal di Bogor, Sofyansyah mendapat intimidasi saat memotret kegiatan swab test Covid-19 bagi karyawan supermarket bahan bangunan Mitra 10, Jalan Soleh Iskandar, Tanah Sareal, Kota Bogor, Kamis (18/6).

Sofyan menceritakan, peristiwa itu berawal saat dia masuk ke Mitra 10 berbarengan dengan rombongan Dinas Kesehatan Kota Bogor, sekitar pukul 08.00 WIB.

“Memang sengaja datang pagi biar bisa masuk. Pas ada mobil dari Dinkes pada masuk, saya ikut masuk juga pakai motor. Sempat ditanya satpam, saya bilang dari media akhir diizinkan masuk. Karena belum mulai saya nunggu di parkiran motor dulu,” kata Sofyan.

Selang 30 menit kemudian, swab test akhirnya dimulai dengan menyasar para pegawai Mitra 10. Sofyan pun mulai mengambil foto proses pengambilan sampel spesimen menggunakan ponsel miliknya.

“Baru juga tiga frame, mereka curiga kayaknya. Terus ada empat atau lima orang datang nyamperin terus nanya dari mana. Saya jawab dari media ikut rombongan dinkes tadi. Terus mereka minta tanda pengenal saya,” kata dia.

Selain itu, beberapa orang yang menghampirinya itu melakukan intimidasi agar Sofyan menghapus foto dari ponselnya sambil membentak. Sofyan pun merelakan gambar di ponselnya dihapus.

“Saya kasih ke mereka akhirnya dihapus. Terus ada orang juga kayanya atasannya, nyuruh periksa WhatsApp saya. Terus minta KTP sama kartu pers terus difoto. Sambil bentak juga dia bilang ini internal karyawan. Tapi kalau (kontak) fisik sih enggak ada,” kata fotografer senior itu.

Setelah menghapus foto dan memeriksa semua identitasnya, Sofyan lalu pergi meninggalkan lokasi swab test.

Sementara Manajer Operasional Mitra 10, Rully Diantino mengakui bahwa pihaknya sedang melakukan swab test kepada 74 karyawannya setelah adanya tiga karyawan dinyatakan positif terpapar Covid-19.

Namun Rully mengelak perlakuan intimidasi terhadap Sofyan. “Enggak ngerti, tidak ada orang yang ini. Orang sekarang ini tidak ada orang yang boleh masuk, orang kita tutup. Enggak mungkin masuk, cuma ada Dinkes,” kata dia.

Sebelumnya, Wali Kota Bogor Bima Arya meminta toko material bangunan Mitra 10 di Jalan Sholeh Iskandar, Kelurahan Tanah Sareal, Kota Bogor, berhenti beroperasi sementara usai adanya tiga karyawan positif terpapar Covid-19.

Bima menjelaskan, dampak dari tiga orang positif itu, 74 karyawan lainnya terdaftar sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP). Sehingga Bima meminta pengelola toko menutup operasional selama 14 hari ke depan.

“Besok kita lakukan uji swab di sini. Supaya tidak ada penularan lagi, kami minta agar toko ditutup dulu sementara selama 14 hari ke depan,” tukasnya. (17/6). (*/Iw)

BOGOR – Pandemi corona belum juga landai malah yang terjadi ada tren kenaikan di seputaran rumah sakit dan pertokoan sepeti yang terkjadi di toko mitra 10 Bogor .

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor meminta pengelola ritel alat bangunan dan perlengkapan rumah,Mitra 10, yang berlokasi di Jalan Sholeh Iskandar, Tanah Sareal, untuk menutup sementara operasionalnya selama 14 hari, terhitung hari ini Rabu (17/6/2020).

Rekomendasi tersebut dikeluarkan Pemkot melalui Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Bogor

“Selain meminta manajemen menutup toko selama 14 hari yang kemudian dapat dibuka kembali setelah mendapat persetujuan Gugus Tugas, juga diminta melakukan uji PCR/Swab mandiri ke manajemen staf/karyawan/keluarga atau berkoordinasi dengan dinas kesehatan,” kata Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim dalam keterangan tertulisnya, Rabu (17/6/2020).

Manajemen Mitra 10 juga diminta segera melakukan sterilisasi lingkungan kerja/disinfektanisasi di area toko Mitra 10 yang diawasi tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Bogor.

“Pengelola atau manajemen juga diminta intesif koordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Bogor dalam melakukan pelacakan (tracking) dan penelusuran (tracing), kontak erat karyawan yang terinfeksi untuk dilakukan upaya penyelenggaraan kesehatan selanjutnya,”ungkapnya.(*/Iw)

JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada hari Ahad (21/6) ini akan kembali menggelar kegiatan hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) atau car free day (CFD) di ruas jalan Sudirman-Thamrin. Ini merupakan car free day pertama setelah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diterapkan sejak Maret.

“Untuk hari Minggu sudah ada HBKB,” kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (18/6).

Syafrin mengatakan kegiatan HBKB pertama yang digelar pasca-PSBB ini akan menjadi uji coba dan evaluasi sebelum digelarnya kegiatan serupa di masa yang akan datang. “Jadi HBKB akan diaktivasi hari Minggu besok, tentu ini jadi uji coba di masa transisi dan kita akan lakukan evaluasi,” ujarnya.

Dia juga mengimbau kepada masyarakat yang dalam kondisi kurang fit atau kurang sehat untuk tidak memaksakan diri beraktivitas di HBKB demi mencegah potensi penyebaran Covid-19.

“Kami menghimbau kepada warga tidak sehat, merasa demam, merasa flu, untuk tidak keluar dan melaksanakan aktivitas olah raga di HBKB sehingga semuanya bisa terus menjaga tidak terjadi penyebaran Covid-19,” ujarnya.

Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengemukakan antusiasme masyarakat terhadap pembukaan kembali Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) tinggi sekali.

“Antusiasmenya tinggi sekali. Volumenya banyak,” kata Anies saat meninjau HBKB di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (14/6).

Anies menjanjikan mulai pekan depan seluruh lajur sepeda di kawasan Bundaran HI akan seluruhnya dibuka untuk masyarakat.

“Minggu depan sepenuhnya untuk sepeda, jalan kaki dan pelari, yang berolahraga jalur ini full,” tukasnya.(*/Tya)

DEPOK – Aparat Satpol PP Kota Depok dikerahkan untuk menjaga Alun-Alun Kota Depok yang masih ditutup untuk umum.

Pasalnya, selain karena pandemi Covid-19, fasilitas publik tersebut sedang dilakukan pemeliharaan oleh pihak ketiga atau kontraktor pelaksana pembangunan.

“Alun-alun ditutup untuk umum sejak 15 Maret 2020 karena adanya pandemi Covid-19. Saat ini, juga ada kegiatan pemeliharaan yang dikerjakan, termasuk rencana pembangunan pagar pembatas sebagai upaya pengamanan aset Pemerintah Kota (Pemkot) Depok,” ujar Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Taman Hutan Raya (Tahura) Kota Depok, Purnomo Sujudi di Balai Kota Depok, Kamis (18/6/2020).

Selain rencana pembangunan pagar pembatas, lanjut Purnomo, ada beberapa perbaikan lainnya. Seperti, penggantian pohon yang mati, perbaikan lapangan basket, serta perbaikan utilitas lainnya.

“Kami di sini hanya bagian inventarisasi kerusakan. Selanjutnya untuk perbaikan masih menjadi tanggung jawab kontraktor pelaksana pembangunan, di bawah naungan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disrumkim) Kota Depok,” jelasnya.

Purnomo mengutarakan, upaya menghalau pengunjung yang datang ke Alun-Alun Depok, dilakukan dengan menerjunkan lima petugas Satpol PP Depok setiap hari berjaga.

“Selain menempatkan petugas keamanan di beberapa titik, kami juga memasang imbauan melalui videotron, terkait belum bisa dipergunakannya seluruh fasilitas di alun-alun. Kendati demikian, masih ada saja warga yang berdatangan. Kami juga menempatkan beberapa petugas dinas perhubungan (dishub) yang membantu menutup pintu masuk kawasan alun-alun,” jelas Purnomo.

Purnomo menambahkan, meskipun Pemerintah Kota (Pemkot) Depok telah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Proporsional dan beberapa fasilitas umum telah dibuka, namun untuk Alun-Alun Depok belum boleh dibuka untuk umum.

Untuk pembukaan kembali Alun-alun, kata Purnomo, diprediksi paling cepat pada Desember 2020. “Namun, kami masih menunggu hasil evaluasi lebih lanjut. Kami mohon maaf atas kebijakan tersebut dan diharapkan masyarakat bisa memahami, mengingat situasi yang belum kondusif serta untuk kebaikan bersama,”tandasnya.(*/Ind)

JAKARTA – Walaupun masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi sudah berjalan hampir dua pekan, namun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan saat ini belum bisa dilakukan evaluasi PSBB transisi.

Anies menegaskan evaluasi PSBB transisi akan dilakukan pada akhir Juni nanti.

“Selama seminggu terakhir, kita sudah melakukan pemantauan. Yang dikhawatirkan adalah sesudah terjadi transisi lalu muncul lonjakan kasus,” ungkap Anies usai meresmikan empat Stasiun Terpadu, Rabu (17/6).

Menurut Anies, walaupun beberapa hari kemarin sempat terjadi perlonjakan kasus Covid-19 di Jakarta, namun data tersebut belum bisa menjadi acuan.

Alasannya, data hari ini adalah hasil peristiwa dari 10 hari hingga dua pekan lalu. Karena itu, ia menilai pemantauan harus selama kira-kira 10 hari sampai 2 minggu ke depan.

“Karena kita tahu bahwa data yang keluar hari ini sesungguhnya mencerminkan peristiwa 10 hari – 2 minggu yang lalu. Karena itu kalau kita mau melihat efek dari yang sekarang, harus menunggu sampai 10 hari – 2 minggu yang akan datang,” ungkapnya.(*/Tub)

BOGOR – Pemkab Bogor bekerjasama dengan BIN menjalankan rapid test di pasar Cibinong . Sebanyak 501 pedagang, pengelola maupun pengunjung Pasar Cibinong ditest rapid covid 19 oleh Badan Intelejen Negara (BIN).

Hasilnya 12 orang diantaranya dinyatakan reaktif covid 19.

“Jumlah hasil reaktif covid 19 hasil rapid test diatas, pada hari ini juga diswab test namun hasilnya baru bisa diumumkan besok karena kita membutuhkan waktu selama 5 hingga 6 jam setelah diambil sample lendir orang yang dinyatakan reaktif covid 19,” kata Staf Khusus Kepala BIN Mayjen TNI (Purn) Neno Hamriono kepada wartawan, Rabu (17/6/2020).

Ia menambahkan dari segi jumlah orang yang ditest rapid pada hari ini sudah memenuhi target awal karena jumlahnya melebihi 500 orang pedagang, pengelola dam pengunjung Pasar Cibinong.

“Target awal kami 500 orang diperiksa rapid test, 501 orang yang terdiri dari pedagang, pengelola dan pengunjung yang hari ini hasilnya reaktif maka langsung kita swab test,” jelasnya.

Berdasarkan informarsi yang dihimpun , untuk pelaksanaan rapid maupun swab test pada esok hari di Pasar Cibinong kemungkinan besar ditiadakan sambil menunggu hasil swab test covid 19. (*/T Abd)

BOGOR – Menuju new normal pelayanan paspor kantor Imigrasi Bogor kembali dibuka. Pihak Imigrasi menerapkan protokol kesehatan dengan melakukan pembatasan pengajuan.

“Untuk sekarang kuota dibatasi hanya 70 pengakuan setiap harinya,” jelas Kasi Teknologi Informasi Imigrasi Kelas I Non-TPI Bogor, Ryawantri Nur Fatimah.

Adapun protokol kesehatan yang diberlakukan demi pencegahan penularan covid-19 diantaranya adalah pemohon di cek suhu badannya.

Kemudian pemohon wajib menggunakan masker, disediakannya sabun dan fasilitas cuci tangan, penerapan physical distancing di bangku pelayanan baik pemohon maupun petugas.

“Petugas juga dilengkapi dengan sarung tangan, masker, face shield dan berpakaian lengan panjang. Serta setiap meja pelayanan dilengkapi dengan pembatas transparan,” jelas Ryawantri.

Selain menerapkan protokol kesehatan, lebih lanjut Ryawantri menerangkan kalau proses pengantrean secara online melalui WhatsApp kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Bogor.

“Jadi guna mengurai kepadatan antrean, warga bisa mengambil nomor antrean via WhatsApp,”ungkapnya.(*/Iw)

BOGOR – Menuju new normal bukan makin menurun pandemi corona di Bogor malah ada tren makin meningkat .

Seorang pegawai negeri sipil (PNS) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bogor, Jawa Barat kembali dilaporkan positif virus corona atau Covid-19.

“Iya betul PNS bertambah satu orang (terkonfirmasi positif),” kata Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kota Bogor, Dedie A. Rachim, dikonfirmasi, Selasa (16/6/2020).

PNS itu diduga terpapar dari pasien positif sebelumnya yang mengikuti sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) beberapa waktu lalu. “Iya salah satu PNS di BKPSDM sempat kontak dengan staff setwan yang positif karena mengikuti kegiatan PBJ. Jadi, ini turunan dari PBJ,” jelasnya.

Dengan adanya penambahan tersebut, total PNS di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor yang sempat dinyatakan positif Covid-19 mencapai 17 orang, salah satu di antaranya meninggal dunia.

“Kalau total PNS (yang positif Covid-19) dari Dinas Kesehatan 9 orang, Staff Sekretariat Dewan (Setwan) 3 orang dan BKPSDM 5 orang,” tutup Dedie.

Untuk diketahui, penyebaran Covid-19 di lingkungan Pemkot Bogor berawal dari kegiatan sertifikasi PBJ untuk 33 PNS pada Maret 2020. Dalam kegiatan itu, ada peserta yang positif dan menyebar ke lainnya.(*/Iw)

BEKASI – Nahas betul nasib yang dialami oleh salah seorang siswi di salah satu SMP di Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Siswi yang diketahui bernama D (14) itu tewas seketika ketika salah satu kabel dekat rumahnya tak sengaja dipegang ketika D hendak meraih HP yang terjatuh saat membuat konten video untuk media sosial (medsos).

Pelajar SMP ini meninggal di tempat karena tersetrum kabel listrik yang terletak di atas rumah 2 lantai saat membuat konten video bersama 3 orang temannya.

Kapolsek Cikarang Barat AKP Akta Wijaya menyebutkan, peristiwa itu terjadi di Perumahan Regensi 2 Cibitung, Kabupaten Bekasi, pada Senin 15 Juni 2020 sore.

“Korban ketika itu tengah bermain di lantai tiga rumahnya. Iya, HP tersangkut di kabel listrik yang ada dekat rumahnya,” jelas Akta ketika dihubungi, Selasa (16/6/2020).

Berdasarkan hasil pemerIksaan sejumlah saksi, kata Akta, korban ketika itu tengah bermain aplikasi video bersama teman-temannya. Ketika tengah bermain, ponselnya tiba-tiba terjatuh dan tersangkut di kabel yang melintang di depan rumah lantai tiganya itu.

“Mengenai HP bisa tersangkut ini belum jelas. Keterangan saksi sementara ini (korban) tengah bermain salah satu aplikasi di HP miliknya,” ungkap dia.

Adapun korban telah dievakuasi ke RSUD Kabupten Bekasi karena mengalami luka bakar di bagian tubuhnya. Polisi masih mendalami peristiwa nahas tersebut, khususnya terkait penyebab awal korban bisa tersetrum.

“Kita ambil keterangan sementara, supaya lebih pasti kejadian runutnya seperti apa. Siapa-siapa saja yang sekiranya tahu, kita akan tindaklanjuti dan dalami lagi,” ujar dia.

Atas peristiwa itu, Akta menghimbau agar masyarakat berhati-hati dan menghindari kegiatan yang berpotensi menimbulkan bahaya.

“Kita nanti sambil selidiki, kita edukasi warga sekitar, dan potensi-potensi kerawanan yang timbul akibat hal-hal serupa,” ungkapnya.

Diketahui, foto dan video atas peristiwa itu pun beredar di dunia maya. Banyak video dan foto memperlihatkan korban meninggal berada di lantai atas sebuah rumah. Ada pula video yang memperlihatkan tangan korban masih memegang kabel listrik dan tubuh korban mengeluarkan asap.(*/Eln)

Belum selesai polemilk Elemen Masyarakat Ciampea yang baru-baru ini diberitakan, dengan tegas akan menolak penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) karena dianggap tidak sesuai dengan pedoman umum program sembako tahun 2020 dan diduga sarat Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN).

Kini perluasan penyaluran BPNT di Kabupaten Bogor, Minggu (14/06/20) lagi-lagi masih ditemukan pelanggaran pada E-Warung sehingga menimbulkan kekisruhan saat proses penyaluran bantuan berlangsung yang berlokasi di RT 001/003 Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong.

E-Warung atau agen tunggal yang ditunjuk menjadi penyalur bantuan diduga melanggar Peraturan Menteri Sosial Republik indonesia (Permensos RI) Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran BPNT dan terkesan mengabaikan protokol kesehatan.

Dengan terlihatnya Penerima Keluarga Manfaat (PKM) yang membludak sehingga di protes warga setempat, akhirnya kerumunan PKM di bubarkan Babinsa Kelurahan Pabuaran dan memindahkan lokasi penyaluran ke Gor Kelurahan Pabuaran.

Lurah Pabuaran Suradi saat dikonfirmasi awak media menjelaskan, bahwa E-Warung yang ada menjadi satu-satunya E-warung penyalur bantuan untuk masyarakat yang menjadi PKM di Kelurahan Pabuaran.

“Terjadi kisruh penyaluran BPNT di RT 001/003 Kelurahan Pabuaran pada minggu malam itu disebabkan kesalahan dari vendor tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu dengan mengirim barang sekaligus perdua bulan, ditambah dengan kondisi E-Warung yang tidak memadai untuk menampung kafasitas PKM sehingga membludak PKM sempat diprotes warga setempat,” jelasnya.

Suradi berjanji akan memanggil pemilik E-Warung dan Vendor, “Saya akan segera berkomunikasi dengan pemilik E-Warung, Vendor dan berkoordinasi dengan tim TKSK untuk menjadi bahan evaluasi kedepannya,” janjinya.

Menyoroti kekisruhan yang terjadi Ketua Umum Lembaga Perlindungan Konsumen Masyarakat (LPKSM) Bhayangkara Utama, Haidy Arsyad pun angkat bicara tentang carut-marut penyaluran bantuan sosial itu, semoga ini juga menjadi bahan evaluasi oleh pemangku kebijakan baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah.

“Seyogyanya mekanisme penunjukan toko atau warung yang ditunjuk untuk menjadi E-Warung harus melewati verifikasi dari Bank Penyalur dan Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten Bogor, diantaranya agar memastikan kecukupan jumlah dan sebaran E-Warung untuk menghindari antrian dan permainan harga bahan pangan diatas harga wajar. Nah ini yang terjadi malah kebalikannya, terjadi antrian panjang.

Kan itu sama saja mengabaikan protokol kesehatan yang sampai saat ini masih diterapkan oleh pemerintah PSBB Proporsional dalam proses transisi new normal,” ucapnya.

Haidy menjelaskan, dalam aturannya jelas, E-Warung yang di tunjuk harus memiliki komitmen dalam menyediakan layanan bagi KPM lanjut usia dan KPM penyandang disabilitas.

“Bangku buat duduk aja tidak di sediakan bagi KPM lanjut usia, apalagi KPM penyandang disabilitas,” tegasnya.

Setiap E-Warung, lanjut Haidy, seharusnya mencetak dan memasang penanda E-Warung minimal berukuran 50cm × 50cm, ini tidak ada, kenapa bisa Bank penyalur bersama pemerintah Kabupaten meloloskan identifikasi E-Warung tersebut, ada apa ini Bapak Kadinsos Kabupaten Bogor?.

“Semestinya agen penyalur yang ditunjuk itu membuat banner untuk menandakan bahwa tokonya adalah E-Warung.

Kalau seperti ini kira-kira sudah beberapa banyak yang di langgar, ya kalau tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, ya dicabut aja izin penyaluran BPNT pada E-Warung tersebut dari pada menjadi polemik terus setiap penyaluran bantuan, kan kasihan masyarakat yang menjadi penerima bantuan,” tutupnya.

Di tempat terpisah salah satu Humas Kemensos RI, Ida ketika dikonfirmasi wartawan melalui pesan WhatsApp nya, Selasa (16/06/20) Ida menyampaikan, akan meneruskan ke Direktorat Fakir Miskin.

“Jika masyarakat ada yang menemukan masalah seperti salah sasaran, penyelewengan, pungli, dan sebagainya agar menghubungi Layanan Pengaduan Bansos Kemensos melalui e-mail bansoscovid19@kemensos.(Wid)