Metro Jabodetabek

BOGOR – Rapid tes yang sudah dilakukan di Kabupaten Bogor sudah banyak dilakukan . Dibandingkan Stasiun Bojonggede dan Cilebut, Pasar Cileungsi masih menjadi klaster terbesar dalam penyebaran wabah Covid-19 di Kabupaten Bogor.

“Itu karena Pasar Cileungsi masih menjadi klaster terbesar dengan adanya 53 orang yang terpapar.

Oleh karena itu kami terus melakukan rapid dan swab test di Pasar Cibinong, Parungpanjang, Parung, Ciawi, Cisarua hingga Fresh Market di Kota Wisata, Kecamatan Gunung Putri,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Mike Kartalina Suwardi kepada wartawan, Selasa (7/7/2020).

Dia menerangkan, dikarenakan banyaknya sasaran masyarakat yang dirapid dan swab test di pasar tradisional dan fresh market maka Tim Gugus Tugas Penangganan Covid 19 Kabupaten Bogor mendapatkan bantuan dari Badan Intelejen Negara (BIN) dan Tim Gugus Tugas Percepatan Penangganan Covid-19 Provinsi Jawa Barat.

Untuk hasil swab test di Pasar Parung, Pasar Ciawi dan Pasar Cisarua, Mike menuturkan masih menunggu pengumumuman hasil pemeriksaan PCR di Laboratarium Kesehatan (Labkes) Jawa Barat dan Labkes BIN.

“Hasil PCR swab test di Pasar Ciawi, Pasar Cisarua dan Pasar Parung belum diumumkan BIN dan Tim Gugus Tugas Percepatan Penangganan Covid 19 Provinsi Jawa Barat, nanti kalau sudah ada kita akan umumkan,” tutur Mike.

Dia menjelaskan, dari 53 orang yang terpapar dari klaster Pasar Cileungsi itu 13 orang di antaranya sudah sembuh, 2 orang meninggal dunia, dan 38 orang lainnya masih menjalani perawatan baik di rumah sakit atau menjalani isolasi mandiri.(*/T Abd)

TANGERANG – Salah satu cara untuk mencegah penularan covid-19 di Tangerang diperlukan penerapana protokol kesehatan .

Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah menegaskan seluruh pusat perbelanjaan yang diizinkan beroperasi pada masa PSBB tahap kelima harus mengikuti aturan yakni pengunjung hanya dibatasi 50 persen dari kapasitas untuk mencegah penyebaran Covid-19.

“Aturan ini berlaku untuk seluruh pusat perbelanjaan. Selain itu harus ada juga Tim Gugus Tugas Covid-19 yang akan terus mengawasi dan mengingatkan pengunjung untuk tidak berkerumun dan selalu memakai masker,” ujarnya, Senin (6/7/2020).

Terkait pembatasan jumlah pengunjung, Pemkot Tangerang juga telah meluncurkan fitur Aman Bersama yang tersedia di Aplikasi Tangerang LIVE. Dalam fitur Aman Bersama, masyarakat hanya tinggal check in dengan cara pindai kode QR yang tersedia di pusat perbelanjaan.

“Ini sudah dipakai. Kita berikan, mereka tinggal terapkan. Jadi tahu berapa banyak kapasitas pengunjung yang ada di dalam,” jelasnya.

Adapun tata cara pengunjung untuk berbelanja di toko maupun mall pada masa PSBB, pertama pengunjung diminta untuk masuk ke aplikasi atau website Tangerang LIVE kemudian klik fitur Aman Bersama.

Setelah itu, lakukan pindai kode QR serta melengkapi data diri seperti nama, nomor telepon, alamat email, dan seterusnya. Sedangkan untuk pengguna ponsel berbasis iOS bisa mengakses ke situs https://amanbersama.tangerangkota.go.id/, lalu masukkan kode toko/mall serta melengkapi data diri.

Setelah proses check in berhasil, pengunjung dapat memasuki area pintu masuk mall dengan tetap mengikuti protokol kesehatan dan keselamatan yang ditetapkan. Terakhir, saat pulang nanti, pelanggan juga diminta untuk menunjukan kode QR dan melakukan proses check out.

Sementara itu dalam pantauan yang dilakukannya pada akhir pekan di beberapa pusat perbelanjaan, protokol kesehatan telah diterapkan oleh pengelola.

“Dari mulai antri parkir sampai di dalam sudah dibatasi pengunjungnya. Sarana protokol kesehatannya juga sudah lengkap,” katanya dari hasil pemantauan di Mall Alam Sutera dan Ikea.(*/Idr)

BOGOR – Kabupaten Bogor dengan jumlah penduduk yang hampir 6 juta memerlukan perhatian dari Pemerintah pusat dan daerah dalam hal bantuan sosial .

Didepan pengungsi bencana alam banjir bandang dan tanah longsor di Desa Kiara Pandak, Kecamatan Sukajaya, Bupati Bogor Ade Yasin tak malu  meminta tambahan kuota bantuan sosial (Bansos) baik itu program Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun non DTKS.

Hal itu dikatakan Ketua DPW PPP Provinsi Jawa Barat ini, karena masih banyak calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum mendapatkan ‘perhatian’ dari pemerintah pusat maupun daerah.

“Ada 54 ribuan kepala keluarga calon KPM yang membutuhkan Bansos melalui program DTKS, sementara melalui program non DTKS ada 117 ribuan lagi KPM yang membutuhkan bansos hingga saya hari ini meminta langsung tambahan kuota penerima Bansos ke Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara,” kata Ade kepada wartawan, Senin (6/7/2020).

Wanita berusia 52 tahun ini menambahkan banyaknya calon KPM yang membutuhkan perhatian pemerintah ini karena dampak dari penyebaran atau pandemi virus corona (covid 19).

“Saat ini KPM program DTKS ada 8.600an dan 200 ribuan KPM mendapatkan Bansos dari program non DTKS, mungkin ini terlihat banyak atau besar namun jika dibandingkan jumlah penduduk sebesar 5,8 juta jiwa, masih banyak masyarakat kami yang membutuhkan Bansos dari pemerintah pusat maupun daerah,” tambahnya.

Juliari P Batubara yang ‘ditembak’ oleh Bupati Bogor Ade Yasin untuk diminta tambahan kuota Bansos mengaku akan memperbesar kuota Bansos tersebut pada tahun 2021 mendatang.

“Apabila anggarannya memungkinkan Kementerian Sosial (Kemensos) akan menambah kuota Bansos untuk program DTKS seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT), Program Keluarga Harapan (PKH) dan lainnya pada tahun depan,” ujar Juliari.

Politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan alasan dikabulkannya permintaan Bupati Bogor Ade Yasin karena jumlah penduduk Bumi Tegar Beriman yang hampir 6 juta jiwa.

“Saya kira wajar apabila Bupati Bogor atau Pemkab Bogor membutuhkan tambahan kuota penerima Bansos karena jumlah penduduknya jauh lebih besar dari Kabupaten dan kota lainnya yang jumlah rata – rata penduduknya hanya 1 hingga 2 juta jiwa,” paparnya.(*/T Abd)

BOGOR – Lengkap sudah Kota Bogor jadi tujuan wisatawan dan semua serba ada .

Pemkot Bogor akan membangun pusat kuliner di kawasan Lapangan Sempur, Kecamatan Bogor Tengah. Pembangunan itu, akan memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR).

“Kita sedang matangkan konsepnya karena ini bukan sepenuhnya anggaran dari pemkot, ada CSR juga,” kata Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto melalui keterangan resmi yang diterima, Sabtu (4/7).

Sebelum itu, Bima mengatakan, akan menata ratusan pedagang kaki lima (PKL) di sekitar lokasi. Saat ini, pihaknya sedang menghitung jumlah kios, termasuk jumlah pedagang yang terdaftar. Bima mengaku, tak menginginkan bila jumlah PKL dengan kios yang dibangun tak sesusai jumlahnya.

Bima menjelaskan, panataan kawasan tersebut telah direncanakan dua tahun lalu dengan konsep pusat kuliner yang sehat dan bersih. Karena itu, Bima menyatakan, praktik penataan harus dijalankan dengan tertib, termasuk tempat parkirnya.

“Ini masih terus berjalan, kita susun ulang lagi anggarannya karena ada beberapa penyesuaian. Pembangunan di sini berasal dari CSR BJB (Bank Jawa Barat dan Banten) untuk penataan pusat kulinernya,” ungkapnya.

Lurah Sempur Marissa mengatakan, jumlah PKL di kawasan Sempur terus mengalami perubahan. Awalnya hanya ada 20 PKL yang terdata. Namun, pada proses pendataan terakhir ada sekitar 120 pedagang.

Dari jumlah itu, Marissa merinci, 81 pedagang berasal dari Kota Bogor, 10 lebih beralamat di Kabupaten Bogor. Sementara, sisanya berasal dari luar daerah.

Marissa menambahkan, pihaknya akan terus melaporkan perkembangan yang ada. Demikian, keputusan dapat diambil berdasarkan hasil musyawarah.

“Apakah semua pedagang akan diakomodir semua, tentunya nanti kebijakan dari beberapa instansi dan nanti akan dirembukkan konsepnya. Kita juga akan meminta arahan pimpinan,” ungkapnya.(*/Iw)

BOGOR – Menggeliatnya Ormas Islam MA yang di bawah kepimpinan Abdul Azis Zarnata dan Pengurus Daerah (PD) Mathlaul Anwar Kabupaten Bogor mulai memperkuat kaderisasi, dahwah dan bergerak di sosial .

Abdul Azis dilantik sebagai Ketua PD Mathlaul Anwar periode 2016-2021 menggantikan KH Muhammad Sarnata, di Gedung Tegar Beriman, Cibinong, Kamis (03/03/2016). Mulai saat ini menempati Sekretariat PD MA di daerah Kecamatan Cibungbulang Kabupaten bogor .

Abdul Azis dilantik bersama pengurus PD Mathlaul Anwar saat ini gencar – gencarnya untuk mengembangkan dan membumikan Mathlaul Anwar di Kabupaten Bogor dan membina umat agar bisa lebih memacu pendidikan yang agamis .

Abdul Azis menyebutkan, Mathlaul Anwar baru di 17 kecamatan. Ia menargetkan pembentukan di 40 kecamatan agar bisa mengembangkan Pendidikan , Da’wah dan Sosial .

Saat ditemui Abdul Azis mengatakan ,” saat ini PD MA sedang fokus untuk membina umat dan mengembangkan PD MA keseluruh Kabupaten Bogor sebab Ormas PD MA bukan ormas kemarin sore tapi sejak jaman penjajahan sudah ada (5/7/2020),”tukasnya.

Sambungnya,” kami berharap agar PD MA kedepan bisa lebih baik dari sekarang karena saat ini masih pengembangan di setiap kecamatan di Kabupaten Bogor dan juga PD MA dari dari dahulu biasa mandiri dalam pengembangannya termasuk yang lain ,” ungkapnya.(Dung)

BOGOR – Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menyatakan kajian Bogor Raya tetap dilanjutkan di tengah pandemi Covid-19. Bersama Institut Pertanian Bogor (IPB) University melalui Pusat Pengkajian Perencanaan Pengembangan Wilayah (P4W) IPB University, kajian itu akan lebih dipertajam.

“Harusnya lanjut ya, karena kemarin baru awal. Nanti saya cek lagi ke Pak Rektor (IPB),” kata Bima saat ditemui di Kota Bogor, Sabtu (4/7).

Berdasarkan hasil kajian pertama, Bima menjelaskan, memiliki arah tujuan untuk memperkuat koordinasi Kota Bogor dengan wilayah lainnya Bodetabek, termasuk DKI Jakarta. Sebab, sebagai wilayah penyangga, Bogor tak dapat dilepaskan dengan DKI Jakarta.

“Jadi, dari konsep awal sudah bisa dibaca ya, bahwa Bogor tidak bisa terlepas dari Jakarta, semua harus dikoordinasikan dengan Jakarta,” ucap Bima.

Bahkan, Bima menyebut, penelitian tahap awal telah disampaikan ke pemerintah pusat. Hasilnya, Bima mengklaim, pemerintah pusat meminta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy untuk mengkoordinasikan penanganan persoalan wilayah Jabodetabek, termasuk banjir.

“Jadi ini nyambung-lah, menurut saya hasil penelitian kita ini sudah paralel dengan langkah-langkah pemerintah pusat yang masih mengintegrasikan lagi Jabodetabek,” ucap Bima.

Pada awal Januari 2020, telah dilakukan ekspose hasil kajian pertama. Kajian itu, memperlihatkan tren pertumbuhan dan kepadatan penduduk yang cukup besar di Kota Bogor dan daerah perbatasan. Karena itu, pertumbuhan tersebut memerlukan penanganan bersama. Sebab, dikhawatir akan muncul permasalahan baru yang berdampak buruk bagi Kota Bogor.

“Nggak bisa semuanya lari ke kota karena lebih dekat misalnya sebagai contoh RSUD Kota Bogor di Jalan Semeru itu, 60 persen dari Kabupaten (Bogor),” kata Bima kala itu.

Bima menyebut, kajian itu dapat menggali potensi sekaligus peluang kawasan Bogor Raya secara keseluruhan, baik aspek politis maupun aspek administrasinya. Menurut Bima, wacana pemekaran ataupun provinsi baru sebagai bagian dari upaya untuk menghadapi perkembangan dan kepadatan penduduk di masa depan.

“Terkait pembentukan Provinsi Bogor Raya akan dilanjutkan dengan penelitian selanjutnya. Tapi, saya kira memang harus ada pengaturan yang berbeda di wilayah Bogor ini, apakah ada pemekaran, atau tidak, ya nanti direkomendasikan pada penelitian lanjutan,” ungkapnya.(*/Iw)

JAKARTA – Pada saat pandemi corona Kepala daerah yang bisa menjabarkan kepentingan masyarakat juga apa yang bisa dilakukan penanggulangan dan pencegahan penyebaran covid-19.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dinilai sebagai kepala daerah paling responsif dalam menangani pandemi virus corona (Covid-19).

Hal itu terungkap dalam survei terbaru Indonesia Public Opinion (IPO).

Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah mengatakan Anies Baswedan menjadi kepala daerah yang dianggap paling responsif menurut publik.

Penilaiannya mencapai 62,6 persen.

“Kemudian di posisi kedua ada Pak Ganjar Pranowo dengan 60,1 persen. Menariknya di posisi ketiga yang biasanya adalah Ridwan Kamil ternyata tidak, di posisi ketiga kepala daerah yang paling responsif adalah Sri Sultan Hamengkubuwono dengan perolehan persepsi 54,3 persen, baru disusul oleh Pak Ridwan Kamil 53,0 persen,” jelasnya dalam diskusi daring, Sabtu (3/7).

Untuk diketahui survei dilakukan pada 8-25 Juni 2020. Survei tersebut melibatkan 1350 responden dan digelar di 30 provinsi. Adapun metode yang dilakukan yaitu Wellbeing Purposive Sampling (WPS), yaitu model penentuan responden untuk mengukur indeks persepsi publik.(*/Tya)

BOGOR – Kasus positif covid-19 di Kota Bogor belum menunjukkan arah yang menurun malah yang terjadi kasus klaster mitra 10 yang masih meyebabkan adanya kasus baru .

Dinas Kesehatan Kota Bogor menyatakan kasus positif Covid-19 di kota itu pada Sabtu (4/7) kembali meningkat. Ini ditandai dengan ditemukannya enam kasus baru positif Covid-19. Padahal dalam sepekan terakhir kecenderungannya sudah landai.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor di Sri Nowo Retno saat dihubungi menjelaskan dari enam kasus baru positif itu, tiga di antaranya ditemukan dari penelusuran pada penyebaran Covid-19 di klaster Toko Mitra 10 Kota Bogor.

“Dari penelurusan lebih lanjut di klaster Toko Mitra 10, sebenarnya ditemukan lima kasus baru, yakni tiga kasus warga Kota Bogor dan dua kasus warga Kabupaten Bogor,” katanya.

Menurut dia untuk dua kasus positif warga Kabupaten Bogor notifikasinya sudah diserahkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, untuk ditindaklanjuti.

Kelima kasus baru positif Covid-19 itu seluruhnya adalah karyawan Toko Mitra 10.

Retno menambahkan tiga kasus positif lainnya yang terdata di Kota Bogor adalah kasus positif yang dialihkan dari Jakarta ke Kota Bogor.

Dengan adanya tambahan enam kasus baru positif Covid-19 di Kota Bogor, maka persentase tingkat kesembuhan kasus positif di Kota Bogor menurun lagi.

Dinas Kesehatan mencatat, ada satu kasus positif yang sembuh pada Sabtu ini. Sehingga seluruhnya menjadi 120 kasus positif yang sembuh, dari 188 kasus positif di Kota Bogor.

Itu artinya, kata dia, persentase kesembuhan sampai saat ini adalah 63,82 persen. Padahal, pada Jumat (3/7) tingkat kesembuhan kasus positif sudah mencapai 65,38 persen.

Selain kasus positif, pasien dalam pengawasan (PDP) di Kota Bogor pada Sabtu ini bertambah satu pasien sehingga jumlahnya menjadi 44 pasien. Kemudian, warga Kota Bogor berstatus orang dalam pemantauan (ODP) jumlahnya berkurang empat, menjadi 46 orang.
Warga Kota Bogor berstatus orang tanpa gejala (OTG) jumlahnya bertambah tiga, menjadi 109 orang, demikianSri Nowo Retno.(*/Iw)

TANGSEL – Imbas dari pandemi covid-19 bukan hanya nyasar pada warga yang tidak mampu saja namun pekerja di perusahaan yang meng-phk kan pekerjanya .

Sebanyak 2.754 pekerja di Tangerang Selatan (Tangsel) kini berstatus pengangguran akibat dampak dari pandemi virus corona atau Covid-19.

Mereka harus kehilangan pekerjaan sebab tak sedikit perusahaan terpaksa gulung tikar.

Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Endang Wahyuningsih mencatat sejak Maret 2020 tidak sedikit perusahaan yang terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan.

“Ribuan pekerja berasal dari sektor industri, kepariwisataan, dan hiburan seperti hotel dan restoran, serta usaha mikro kecil menengah (UMKM),” kata Endang dalam keterangan yang diterima pada Minggu (5/7/2020).

Ia pun merinci ada sekitar 1.626 pekerja yang terkena PHK dari 43 perusahaan. Kemudian 882 pekerja dirumahkan dari 80 perusahaan dan 246 orang dari sektor UMKM.

Namun dari ribuan pekerja tersebut tak hanya dari Tangsel tetapi berasal dari sejumlah daerah.

“Mereka tinggalnya ada di Depok, Serang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang. Itu semua yang kerja di Tangsel. Untuk warga Tangsel sendiri, terdapat 851 orang,” katanya.

Saat ini, Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangsel masih berupaya untuk mendata seluruh pekerja yang terkena PHK, khususnya warga Tangsel. Para pekerja tersebut diimbau untuk segera membuat kartu prakerja.

Pemkot Tangsel akan berupaya memfasilitasi seluruh korban PHK tersebut dengan menyediakan pelatihan. “Pada tahun 2021, karena menggunakan anggaran 2021. Itu untuk yang warga Tangsel,” ungkapnya.(*/Idr)

BOGOR – Kabupaten Bogor saat ini sedang PSBB Teransisi selama 14 hari untuk menuju kenormalan baru .

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor yang diketuai oleh Bupati Bogor Ade Yasin mendapatkan apresiasi dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil lantaran dianggap berhasil menekan angka penularan Covid-19.

“Saya berterima kasih kepada seluruh jajaran Gugus Tugas Kabupaten Bogor, ini adalah hasil kerja keras kita semua elemen yang terlibat mulai dari tingkat RT RW, lurah, kepala desa, camat, relawan, dan jajaran TNI-Polri.

Khususnya saya juga berterima kasih kepada seluruh tenaga kesehatan yang berjuang melawan Covid-19,” kata Ade Yasin,dikutip dari antara  Sabtu (4/7/2020).

Kabupaten Bogor sukses meraih empat dari enam kategori penilaian apresiasi kinerja, yakni kategori pencegahan, deteksi, operasi lapangan dan penegakan aturan, serta tata kelola kelembagaan. Menurutnya, khusus pada kategori tata kelola dan kelembagaan Kabupaten Bogor berhasil menempati posisi pertama, disusul Kota Banding dan Kota Bekasi.

“Dalam kategori ini, Kabupaten Bogor berhasil menginput semua variabel dan sesuai evidence, serta unggul dalam variabel jumlah keterlibatan relawan,” ujar Ade Yasin.

Sementara, pada kategori operasi lapangan dan penegakan aturan, Kabupaten menempati posisi dua, kalah dari Kota Bandung yang menempati posisi pertama, dan unggul dari Kota Tasikmalaya yang hanya di peringkat ketiga.

Seperti diketahui, angka rata-rata penularan (Rt) Covid-19 di Kabupaten Bogor berhasil mengalami penurunan dari 1,8 menjadi 0,66.

Pasalnya, dua hari terakhir pada 2 dan 3 Juli 2020, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor mencatat nihil kasus penularan.

Di samping itu, hingga hari Sabtu (4/6/2020) siang, Pemerintah Kabupaten Bogor mencatat jumlah positif terinfeksi virus corona Covid-19 di Kabupaten Bogor sebanyak 377 pasien.

“Total ada 377 kasus positif Covid-19, 113 orang di antaranya sudah sembuh, dan 18 orang meninggal dunia,” tutur Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor itu.

Kemudian, Pemkab Bogor juga mencatat ada sebanyak 1.704 orang dalam pemantauan (ODP), 1.460 orang di antaranya sudah selesai dipantau, dan 2.041 pasien dalam pengawasan (PDP), 1.479 di antaranya sudah selesai diawasi.(*/Iw)