Metro Jabodetabek

CIBINONG – Bupati Bogor, Ade Yasin melantik 6 pejabat anyar yang mendapat promosi jabatan, usai memenangkan lelang jabatan terbuka (open bidding), Senin (27/7).

Para pejabat anyar yang dilantik yakni, Arman Jaya sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan Kesra, Arif Rahman sebagai Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda), R Irawan Purnawan sebagai Kepala Diskominfo, Asep Mulyana sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Asnan sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Asep Agus Ridhallah sebagai Kepala Satpol PP.

Ade Yasin menekankan agar para pejabat yang baru dilantik mampu bekerjsa secara cepat, maksimal dan efisien. Terutama untuk mengembalikan perekonomian Bumi Tegar Beriman usai diterpa bencana alam dan Pandemi Covid-19.

“Saya harapkan mereka bisa bekerja dengan cepat, maksimal, dan juga bisa mengembalikan ekonomi kembali stabil,” kata Ade.

Menurutnya, pelantikan itu dilaksanakan dengan cepat karena ke enam jabatan yang sebelumnya kosong, harus secepatnya diharuskan untuk diisi, agar roda kepemerintaha kembali berjalan dengan baik.

“Surat itu keluar pada Jumat pekan lalu. Makanya kita langsung melakukan pelantikan secepatnya,”tukasnya.(*/T Abd)

BOGOR – Pandemi corona belum juga bisa landai satu keluarga di Kota Bogor kembali dinyatakan positif Virus Corona (Covid 19). Ini bukan dari cluster Pasir Mulya. Namun dari imported case dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP).

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Sri Nowo Retno kepada wartawan saat ditemui di gedung DPRD Kota Bogor, Senin (27/07/2020).

“Untuk yang Pasir Mulya belum ada penambahan. Terakhir 8 positif hasil dari swab ke 97 orang jadi sisanya 57 orang lagi belum keluar,” ujar Retno kepada pojokbogor.

Retno mengungkapkan terus melakukan tracing terhadap orang yang melakukan kontak erat dengan pasien positif.

“Kita sedang menunggu dari tim lacak karena belum laporan semua, nanti kalau udah semua kita sampaikan,” ucapnya.

Sementara itu untuk jumlah positif di Kota Bogor telah mencapai 256 tambah 5 kasus untuk hari ini. Sedangkan untuk sembuh juga ada kenaikan yaitu 11 orang.

Sedangkan dalam perawatan berjumlah 50 orang berkurang 6 serta yang meninggal mencapai 20 orang.Untuk Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dalam pemantauan mencapai 50 orang atau berkurang 1 orang.

Dan orang dalam pemantauan (ODP) sebanyal 47 orang serta orang tanpa gejala (OTG) sebanyak 75 orang dan ini bertambah 3.(*/Iw)

CIBINONG – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor kecewa kepada Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) yang tanpa kordinasi meluncurkan layanan bus Jabodetabek Residence Connection (JRC) di Sentul City, Kabupaten Bogor.

Apalagi, selain di Sentul City, BPTJ yang bekerjasama dengan perusahaan bus swasta sebelumnya juga meluncurkan layana bus JRC di halaman parkir Cibinong City Mall (CCM).

“BPTJ tidak Assalaamualaikum kepada Dinas Perhubungan (Dishub) atau Pemkab Bogor dalam meluncurkan layanan bus JRC baik itu bus PPD maupun Damri, kami jelas kecewa,” kata Kepala Dishub Kabupaten Bogor Ade Yana kepada wartawan, Minggu (26/7/2020).

Mantan Camat Klapanunggal ini menerangkan, penujukan pangkalan atau sub terminal bus baik di CCM atau Sentul City tidak berdasarkan kajian yang matang.

“Baik pangkalan bus Djawatan Angkoetan Motor Repoeblik Indonesia (Damri) atau sub temkinal bus Pengangkut Penumpang Djakarta (PPD) di Sentul City tidak dikaji secara matang karena bisa menimbulkan kemacetan lalu lintas apalagi disana ada Jungleland, restoran siap saji, mall dan liannya dimana tanpa ada sub terminal akses menuju pintu Tol Sentul suka macet hingga kami saat ini tidak menyetujui atau memberikan rekomendasi,” terangnya.

Ade menuturkan alangkah baiknya sebelum mengeluarkan kebijakan seperti peluncuran bus JRC, BPTJ berkordinasi dengan pemerintah daerah atau Dishub setempat.

“Walaupun mendapatkan izin dari BPTJ, angkalan bus atau sub terminal bus JRC ini tanpa kajian wilayah, kalau dari segi pangkalan atau sub terminal itu juga termasuk pelanggaran karena tidak ada dalam site plan CCM atau Sentul City,” tutur Ade.

Pria asli Kecamatan Sukajaya ini melanjutkan ketimbang meluncurkan bus JRC, ia menyarankan agar BPTJ bersama Dishub membuat terminal ‘feeder bus’ hingga angkutan kota (angkot) tidak berlalu lintas di jalan-jalan nasional.

“Saat ini angkot dan bus antar provinsi atau transportasi massal tumpang tindih berlalu lintas di jalan-jalan nasional, agar mengurai kemacetan lalu lintas lebih baik angkut menjadi feeder bus dan BPTJ ikut membantu pemerintah daerah untuk membuat terminal feeder bus,” lanjutnya.

Informasi yang dihimpun, layanan bus rute Sentul City-Blok M yang diluncurkan pada Kamis, (23/7) ini masih dalam tahap uji coba selama satu bulan ke depan, demi mengubah kebiasaan masyarakat dari sebelumnya menggunakan kendaraan pribadi beralih ke transportasi massal.

BPJT di Sub Terminal Sentul City ini telah menyiapkan tiga unit bus pada pagi hari dan tiga unit bud juga pada sore hari. Setelah uji coba berjalan se­lama satu bulan, kemudian akan dievaluasi BPTJ untuk dilanjutkan atau malah dihentikan. (*/T Abd)

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta para orang tua di Jakarta sadar bahwa anak-anak lebih berisiko terpapar Covid-19. Karena itu, ia berharap, para orang tua tidak membawa anak-anak untuk berkegiatan jauh dari tempat tinggalnya.

“Jadilah orang tua yang bertanggung jawab, yang sadar bahwa anak-anak punya risiko. Karena itu kalau bawa anak-anak di lingkungan sekitar rumah saja, yang dekat dari rumah, di kampungnya, di kompleknya,” kata Anies di Jakarta,Minngu(26/7).

Hal tersebut dikatakan mantan menteri pendidikan dan kebudayaan tersebut menyusul masih tingginya antusiasme warga Jakarta untuk menghabiskan Ahad pagi di ruas Jalan Sudirman-Thamrin. Padahal, tidak lagi digelar Car Free Day (CFD) di ruas tersebut.

“CFD diselenggarakan di Jakarta, ada 30 lokasi disebar. Di Sudirman-Thamrin meski masih ada, tapi volumenya sudah sedikit. Yang penting kita pegang protokol kesehatan harus dijalankan,” ucap Anies.

Kawasan Sudirman-Thamrin kini ditetapkan tidak melaksanakan CFD, tetapi masih tetap dibuatkan jalur sepeda khusus untuk warga beraktivitas. Berdasarkan pantauan, masih banyak masyarakat yang beraktivitas dan PKL yang berjualan di lokasi tersebut.

Mengetahui hal tersebut, Anies mengimbau agar masyarakat melakukan kegiatan olahraga di daerah terbuka yang ada aliran udaranya dan memakai masker saat berolahraga. “Kalau di Bundaran HI ramai, masyarakat memiliki hak untuk memilih, namun jika dilihat sebelum dipecah dan setelah dipecah jadi 30 lokasi perbedaan volumenya jauh sekali.

Yang penting bergerak, bermasker, ini akan jauh lebih aman,” ucap Anies menambahkan.

Sebelumnya, CFD memang diputuskan untuk disebar ke 32 titik di lima wilayah kota mulai dari Ahad (28/6) setelah sebelumnya pada tanggal 21 Juni 2020 CFD di Sudirman-Thamrin menjadi viral karena membeludaknya pengunjung.

Padahal, situasi Jakarta masih dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Menyusul kebijakan Car Free Day (CFD) atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) disebar ke 32 titik di lima wilayah kota, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan masih menemukan pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh masyarakat.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) DKI Jakarta Widyastuti yang menyebut masih ada masyarakat yang tak mematuhi protokol kesehatan dalam kegiatan CFD tersebut seperti tidak memakai masker, bahkan ada yang membawa anak di bawah umur (balita).

“Masih disayangkan karena masih ditemukan pelanggaran berupa tidak menggunakan masker, tidak menjaga jarak, dan membawa balita,” kata Widyastuti dalam rekaman Pemprov DKI Jakarta, Senin (29/6).(*/Tub)

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengungkapkan adanya tren peningkatan penyebaran kasus Covid-19 di Jakarta dalam beberapa pekan terakhir. Hal itu menyebabkan, angka positif kasus Covid-19 di Ibu Kota terus meningkat.

Secara kumulatif, nilai positivity rate di Jakarta sebesar 5,2 persen. Angka tersebut berada di bawah angka rata-rata nasional sebesar 12,3 persen. Anies mengatakan, angka itu menunjukkan nilai positivity rate di Jakarta sedikit di atas rekomendasi ideal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebesar 5 persen.

Namun, beberapa hari belakangan, diakuinya, angka positivity rate Covid-19 di Jakarta merangkak naik.

“Apa artinya Jakarta aman? Tidak, belum, mengapa? Justru sekarang kita harus waspada karena dalam beberapa hari ini Jakarta menunjukkan nilai positivity rate yang meningkat. Tiga minggu lalu, nilai positivity rate-nya 4,8 persen,” katanya melalui akun Youtube Pemprov DKI Jakarta, Jumat (24/7/2020).

Anies menambahkan, “Lalu, dua pekan yang lalu naik menjadi 5,2 persen. Lalu seminggu terakhir naik menjadi 5,9 persen. Jadi kita harus waspada.”

Peningkatan angka tersebut, jelas Anies, sejalan dengan meningkatnya tes Covid-19 yang dilakukan oleh Pemprov DKI. Anies mengungkapkan, Jakarta memiliki kemampuan untuk melakukan pengujian yang cukup tinggi saat ini.

Dia menyebut Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) kini menguji hampir 10 ribu spesimen di setiap harinya, totalnya saat ini mencapai hampir 500 ribu spesimen.

Anies melanjutkan, adanya peningkatan angka tersebut seiring dengan meningkatnya mobilitas dan aktivitas masyarakat di luar rumah selama masa transisi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) fase pertama sehingga tidak memungkiri adanya penyebaran.

“Dari temuan kita dengan testing, aktivitas di perkantoran dan komunitas warga saat ini menjadi salah satu tempat paling rawan penyebaran (Covid-19),” tukasnya.(*/Tya)

BEKASI – Hingga 10 Juli 2020, sebanyak 1.500-an restoran dan tempat hiburan di Bekasi sudah mulai beroperasi. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaaan Kota Bekasi Tedy Hafni mengatakan saat ini masih ada 25 persen tempat hiburan yang masih melakukan pelanggaran.

Pelanggaran yang dimaksud adalah tidak memakai masker, hand sanitizer juga face shield. Namun, kata Tedy, semakin hari masyarakat semakin sadar akan pentingnya protokol kesehatan.

“Sampai dengan tanggal 10 Juli sudah nambah lagi kurang lebih 1.500-an lah kita cek, perkembangan presentasenya kita cek ada yang 25 persen masih melakukan pelanggaran walau bukan pelanggaran berat,” kata Tedy kepada wartawan, Jumat (24/7).

Tedy merinci sejak 8 Juni hingga 26 Juni 2020 sudah ada 1.165 lokasi tempat hiburan yang buka. Di antaranya 1.010 rumah makan atau restoran, 34 hotel, 7 tempat bermain anak, 38 tempat karaoke, 46 tempat spa dan refleksi, 4 tempat fitnes, serta 26 salon.

Peningkatan kesadaran masyarakat ini terus disosialisasikan dan dimonitoring. Di samping itu, kerja sama dengan pihak-pihak terkait juga terus membaik. “Kita tidak sendirian. Ada kerja sama dari OPD, kecamatan, kelurahan serta kerja sama yang baik dengan pengelola mall, pengusaha tempat makan dan hiburan dan sebagainya di wilayah masing masing,” ujar dia.

Menurutnya, dari hari ke hari, kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi protokol kesehatan semakin meningkat. Hal ini terlihat jelas perbedaan waktu awal-awal tempat hiburan mulai dibuka kembali.

“Mereka saat ini bertambah baik yah, walau awal-awal kita perlu perjuangan yang ekstra, ada teguran-teguran. Izin juga kita harus ada yang kena hukuman. Seperti hukuman disiplin, seperti push up,” kata dia.

Tedy mengatakan paling tidak dengan dibukanya kegiatan ekonomi ini masyarakat maupun pelaku usaha bisa memiliki kembali harapan dan juga mimpi mereka. “Paling tidak kalau sudah dibuka ini harapan masyarakat dan pelaku usaha bisa terbuka lagi,” tukasnya.(*/Eln)

CIBINONG – Pernikahan adalah suatu yang sakral dengan adanya pandemi pernikahan dilangsungkan dengan protokol kesehatan yang ketat baik dikantor maupun dirumah .

Kantor Urusan Agama (KUA) Cibinong mengalami peningkatan jumlah pendaftar untuk bulan Agustus 2020. Setelah sebelumnya menutup pendaftaran sesuai permintaan kementerian agama.

Kepala KUA Kecamatan Cibinong, Zulpakor Ali Akbar semenjak dibuka kembali 2 Juni lalu peningkatan telah terjadi. Masyarakat banyak yang sudah mendaftar semenjak PSBB berubah ke transisi.

“Kita mulai buka lagi kalau gak salah 2 Juni setelah sebelumnya full tutup, itu kembali ada lagi yang daftar. Apalagi sekarang Dzulhijjah atau bulan haji banyak yang nikah,” kata Zulpakor kepada wartawan, Jumat(24/7).

Bahkan Jumat (24/7/2020) ini, sudah ada 10 pernikahan yang berlangsung, dua di balai KUA dan sisanya di rumah. Zulpakor tetap menyebut protokol kesehatan tetap sangat ketat, bahkan saat pendaftaran calon pengantin tetap diimbau atau ditawari untuk melakukan di balai KUA.

Dari data yang didapat, untuk pernikahan Sabtu (25/7/2020) sudah ada 16 pernikahan yang didaftarkan. Pada Minggu (26/7), terdapat 11 pasang calon pengantin yang sudah mendaftar.

Per hari ini, pasangan yang mendaftar nikah di KUA tersebut mencapai 211 pasang bahkan masih bisa bertambah mengingat bulan Juli belum berakhir. Pria yang juga rutin mengisi khutbah ini juga menyebut setiap tahun angka pernikahan di KUA bisa lebih dari 2000 pasang, maka pasca pandemi pun angka akan tetap tinggi.

Sebagai urutan nomor satu jumlah tertinggi pendaftaran nikah di Kabupaten Bogor. KUA Kecamatan Cibinong tetap menomorsatukan protokol kesehatan. Hal tersebut terlihat ketika setiap pasangan yang mendaftar dijelaskan oleh staf untuk tetap menggunakan masker, sarung tangan dan siap hanya dengan 30 orang yang menyaksikan akad.(*/T Abd)

DEPOK – Hari ini warga yang tidak memakai masker di Kota Depok mulai dikenakan denda. Petugas melakukan patroli di sejumlah titik untuk memantau warga yang melanggar.

“Untuk hari ini sudah diterapkan sanksi denda sebesar Rp50.000 bagi warga yang kedapatan tidak menggunakan masker beraktivitas di luar rumah,” ungkap Kepala Satpol PP Kota Depok, Lienda Ratnanurdianny, Kamis (23/7/2020).

Sejumlah warga pun akhirnya didenda karena kedapatan melanggar aturan yaitu, tidak menggunakan masker ketika di luar rumah.

Mereka adalah pengendara motor dan penumpang angkot. “Mereka kita data lalu bayar denda (ada kuitansi) di lokasi dan kita beri masker,” ujarrnya. Selain sanksi denda uang sebesar Rp50.000, warga yang melaggar diberi sanksi sosial berupa membersihkan fasilitas publik, wawasan kebangsaan dan kegiatan bela negara.

Penerapan sanksi ini, lanjut Lienda, merupakan rankaian dari kegiatan sosialisasi gerakan Depok bermasker yang telah dilaksanakan dilokasi yang sama sejak 20-22 Juli 2020.

“Intinya untuk memberikan efek jera kepada masyarakat yang masih belum disiplin melaksanakan protokol kesehatan, guna mencegah penyebaran Covid-19,” tuturnya.

Chairul, salah satu pengendara motor yang terjaring operasi mengaku belum mengetahui adanya operasi penerapan sanksi denda Rp50.000 bagi yang tidak memakai masker. Pria yang mengaku warga sekitar lampu merah Jalan Juanda itu lupa memakai masker karena buru-buru mengantar barang dagangan.(*/Idr)

BOGOR – Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bogor, menggelar Musyawarah Kabupaten (Muskab) XII di Aula Gedung BJB Cabang Cibinong, Kamis (23/7).

Agenda dari musyawarah ini adalah mencari Ketua PMI Kabupaten Bogor periode 2020-2025, yang resmi dipegang oleh Zainal Saprudin. Lelaki plontos ini melanjutkan kepemimpinan yang sebelumnya diemban Nurhayanti.

Diketahui, Nurhayanti menjadi Ketua PMI Kabupaten Bogor periode 2015-2020. Saat itu, Nurhayanti juga menjabat sebagai Bupati Bogor medio 2015-2018.

Bupati Ade Yasin berharap, PMI di bawah kepemimpinan Zainal Saprudin bisa memberi kontribusi lebih bagi Kabupaten Bogor, terlebih selama Pandemi Covid-19 seperti saat ini.

Menurutnya, kontribusi nyata PMI Kabupaten Bogor sangat dirasakan oleh masyrarakat. Sejak awal tahun 2020 ketika bencana banjir dan longsor melanda Kabupaten Bogor. Terlebih saat pandemi ini melanda Indonesia dan Kabupaten Bogor, PMI Kabupaten Bogor berperan aktif menjadi garda terdepan dalam melakukan upaya pencegahan dan penularan wabah Covid-19.

“Berkat kerjasama dan upaya kita bersama saat ini semoga angka rata-rata reproduksi di Kabupaten Bogor semakin menurun setiap hari,” katanya.

Ia juga mengatakan sebagai pemberi layanan kemanusiaan, PMI dituntut untuk senantiasa siaga dan siap bergerak dalam kondisi apa pun karena masyarakat mengharapkan PMI bertindak cepat, Tepat dan akurat dalam memberikan pelayanan kemanusiaan dan kepalangmerahan yang maksimal.

“Guna mencapai tujuan tersebut, sinergitas antara PMI dengan Pemerintah Daerah, kalangan dunia usaha dan berbagai lapisan masyarakat merupakan sebuah keharusan agar mampu meningkatkan layanan kemanusiaan secara,” ujarnya.

Ade Yasin juga berharap PMi periode selanjutnya dapat meneruskan perjuangan yang sudah dilakukan kepengurusan sebelumnya dan dapat menjadikan PMI sebagai organisasi yang dicintai masyarakat, semakin profesional, berkarakter dan mandiri.(*/T Abd)

BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi menyebutkan sebanyak 14 aparatur sipil negara (ASN) dilingkungan pemerintahan terpapar corona. Dua diantaranya meninggal dunia dan sudah dimakamkan di TPU Padurenan, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi.

Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi mengatakan bahwa 14 ASN terpapar corona itu terdiri dari Camat Bekasi Utara, Kepala Inspektur Kota Bekasi, Inspektur Pembantu (Irban), pejabat Dinas Pendidikan, dan tiga orang pejabat Bagian Tata Pemerintahan (Tapem).

Selanjutnya, satu orang pejabat Staf Pemerintahan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Kabid Anggaran BPKAD, Kemudian pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), pejabat DPMPTSP, serta dua orang pejabat staf di UPTD Mustikajaya.

“Total 14 positif corona, kalau yang meninggal positif resmi almarhum (Kabid Anggaran BPKAD sama Camat Bekasi Utara, kalau yang penyakit khusus yakan kita tahu, juga kan ada penyakit khusus,” katanya. Kedua pejabat yang meninggal itu juga karena ada penyakit penyerta.

Seperti Kabid Anggaran BPKAD ada penyakit penyerta hipertensi, begitu juga Camat Bekasi Utara.
“Meninggal itu kemarin diserangnya adalah pembuluh jantung, covid mematikannya di situ, penyakitnya itu kemarin miokarbitis, memang dia ada hipertensi,” ungkapnya.

Rahmat menjelaskan, penularan terhadap ASN tersebut berasal dari klaster keluarga. Seperti keluarganya yang datang dari luar daerah maupun istri atau anaknya yang habis pergi keluar daerah.

“Penularannya di inspektorat itu diduga istrinya pulang dari Makassar, terus ada yang dari Surabaya,” ujarnya.

“Kemudian, ada yang dari pertemuan-pertemuan. Staf ahli pemerintahan itu kan juga dari lingkungan kemarin dekat-dekat itu seperti kepada inspektur, dengan Tapem,” pungkasnya.

Sementara itu, pejabat pemerintah yang saat ini masih terpapar sudah melakukan isolasi secara mandiri atau di rumah sakit rujukan.(*/Eln)