Metro Jabodetabek

BEKASI – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi menghimbau masyarakat Kota Bekasi tidak melakukan kegiatan yang bersifat mengundang kerumunan kegiatan HUT Republik Indonesia.

Iimbauan tersebut berupa pelaksanaan perlombaan saat 17 Agustus di saat Pandemi Covid-19 saat ini.

“Kalau ada euforia-euforia seperti panjat pinang, yang begitu-begitu ditunda dulu. Insya Allah tahun depan selesai, enggak ada pandemi kita bisa memperingati hari ulang tahun Indonesia,” ujar Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Senin (10/8/2020).

Pria yang akrab disapa Pepen mengaku khawatir akan adanya penambahan kasus Covid-19 baru jika perlombaan digelar di tengah pandemi.

Pasalnya, saat ini menurut dirinya, cluster keluarga di Kota Bekasi mengalami peningkatan kasus positif.“Jangan dulu lah (perlombaan digelar) saat ini, cluster keluarga mulai agak naik sekarang tuh,” kata Pepen.

Selain itu, Pepen juga mengatakan, upacara bendera peringatan Hari Kemerdekaan di Kota Bekasi digelar terbatas.

Artinya, tak semua orang diperbolehkan mengikuti upacara. Namun, untuk teknis upacara Hari Kemerdekaan tersebut ia enggan menjelaskan secara detail.

“Di Alun-alun terbatas nanti atau kita seumpamanya melakukan di stadion digelar terbatas. Bisa sambil ada virtual TV kita ikut, ini kan belum dirapatkan sama Sekda,”lanjut dia.(*/Eln)

CIBINONG – Masa PSBB Pra-Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) masih ada saja kasus positif Covid-19 di Kabupaten Bogor. Dalam sepekan, 47 orang dinyatakan positif Corona (Covid-19).

Dalam satu pekan terakhir ini atau medio 3-9 Agustus 2020, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor mencatat 47 tambahan kasus positif baru.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor, Syarifah Sofiah mengatakan, pada kurun waktu yang sama, kesembuhan hanya tercatat 27 orang.

Secara keseluruhan, hingga 9 Agustus 2020 Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Bogor mencatat masih ada 218 orang masih menjalani perawatan Covid-19.Sementara kasus positif secara keseluruhan mencapai 348 dengan 27 orang meninggal dan 218 masih dalam penanganan.

Juru Bicara Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Bogor, Syarifah Sofiah menjelaskan, tambahan kasus positif terbanyak terjadi pada Rabu, 5 Agustus 2020 dengan jumlah 13 orang.

“Kita masih intensifkan terus rapid tes. Karena saat ini banyak yang tertular justru dari keluarga,” kata Syarifah Sofiah, Senin (10/8/2020).

Bupati Bogor, Ade Yasin pun meminta masyarakat untuk tetap menaati protokol kesehatan. Karena kata dia, Covid-19 belum benar-benar berakhir.
“Trennya masih fluktiatif. Tetap jangan kesehatan. Cuci tangan dan pakai masker. PSBB Pra-AKB juga masih berlaku hingga 13 Agustus,” tukasnya.(*/T Abd)

BOGOR – Pandemi corona yang melanda tidak membuat melandai malah makin meningkat tajam lima petugas puskesmas di Kota Bogor positif Covid 19. Lima orang ini bertugas di Puskesmas Tanah Sareal, PKM Semplak, PKM Cipaku, PKM Sindangbarang, PKM Bogor Utara.

Berdasarkan informasi yang diterima media , ada lima orang petugas puskesmas dinyatakan positif Virus Corona (Covid -19).

Ketika dikonfirmasi, Ketua Satgas Penanganan Covid 19 Kota Bogor, Dedie A Rachim membenarkan ada lima petugas puskesmas yang dinyatakan positif Covid 19.

“Betul. Dari hasil program swab masif di Faskes Kota Bogor, semua OTG dan dilakukan isolasi” kata Dedie kepada wartawan saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Senin (10/08/2020).

Lima orang ini bertugas di Puskesmas Tanah Sareal, PKM Semplak, PKM Cipaku, PKM Sindangbarang, PKM Bogor Utara.

Sementara saat disinggung kenapa tidak ada penutupan terkait puskemas, Dedie masih melakukan rapat internal di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

“Puskesmas kita minta dilakukan disinfeksi dan segera dipetakan kontak eratnya. Untuk penutupan operasional sedang dibahas di internal Pemkot Bogor,” jelas Dedie yang juga pernah menjabat sebagai direktur di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dedie juga meminta Dinkes untuk melakukan pembenahan SOP di Puskesmas agar keamanan warga yang berobat terjamin.“Kita masih tracking apakah ada 1 puskesmas yang lebih dari 3 orang terpapar,” pungkasnya.(*/Iw)

CIBINONG – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor sekarang dinakhodai oleh R. Irawan Purnawan, S.H., M.H., M.Kn menggantikan Dr. Drs. Kardenal, M.Si yang cukup lama menjabat sebagai Pelaksana tugas (Plt). Irwan Purnawan sebelumnya menjabat Kepala Bagian (Kabag) Perundang-Undangan pada Setda Kabupaten Bogor.

Irwan Purnawan terpilih setelah mengikuti Lelang jabatan terbuka (open bidding) untuk enam kursi kepala dinas/badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Dalam keterangan nya kepada wartawan, Irwan Purnawan mengatakan akan amanah mengemban tugas sebagai Kadiskominfo Kabupaten Bogor.

“Kita akan bekerja semaksimal mungkin dan membuat terobosan yang baru dan sesuai harapan dari Bupati Bogor Ade Yasin, agar yang lolos adalah orang-orang yang dapat bekerja dengan baik dan inovatif dan kita akan mencoba terobosan-terobosan baru,” ujar Irwan sapaan akrabnya di ruang kerjanya.

“Kita akan melanjutkan program apa saja yang sudah ataupun belum jalan. Program-program yang ada sekarang ini akan kita lanjutkan dan kita tingkatkan,” sambungnya.

Irwan melanjutkan, seperti yang kita ketahui Diskominfo itu sebagai unsur Dinas pembantu Bupati dalam urusan tertentu dibidang komunikasi dan informasi, ada target-target dan gagasan yang ingin saya capai salah satunya, kita juga ingin mengembangkan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik

“Meningkatkan sistem pelayanan publik yang berbasis elektronik supaya memudahkan akses masyarakat dalam mendapatkan informasi.

Diantaranya sekarang seperti dalam penggunaan Sistem Online Perizinan Transparan Informatif dan Sistematis (OPTIMIS) dan pelayanan Disdukcapil secara online,” ungkapnya.

“Kita berharap kedepan semua Dinas-dinas yang lain bisa mengembangkan pelayanan dan urusan pemerintahan berbasis elektronik,” kata Irwan melanjutkan.

Irwan pun berkeinginan untuk mewujudkan Community centre. “Bagaimana pimpinan bisa mengendalikan wilayahnya cukup dengan ruangan yang semuanya berbasis teknologi informasi, kita akan coba membuat serta merumuskan roadmap nya seperti apa, mencontoh Surabaya, Makasar Semarang dan kita mencoba ke arah sana,” sebutnya.

Masih kata Irwan mengungkapkan, pandemi Covid-19 yang saat ini masih terus menghantui seluruh masyarakat indonesia khususnya Kabupaten Bogor, namun tetap ada hikmahnya.

“Ada sedikit hikmah yang bisa kita ambil dari Pandemi Covid-19 ini, seperti yang kita ketahui bersama, Kabupaten Bogor ini wilayahnya lumayan luas, andaikan ada muspika yang berada di wilayah Bogor Barat ataupun Bogor Timur ingin rapat dengan Muspida mereka akan berangkat pagi agar sesuai jadwal, tapi dengan adanya semacam aplikasi zoom sekarang kita bisa menghemat waktu dengan melakukan rapat secara online,” ungkapnya.

Di closing statement nya Irwan berpesan, agar masyarakat tetap disiplin dan mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker bila keluar rumah, menjaga jarak dan bagaimana bisa memanilisir penyebaran Covid-19.

“Meskipun kita saat ini berada di PSBB pra AKB tapi kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan dan tugas kami pun ikut mensosialisasikan lewat rekan-rekan media, ataupun dengan kanal radio dan sebagainya,” pungkasnya.

Ditempat terpisah, Ketua PWI Kabupaten Bogor, H. Subagiyo berharap agar Diskominfo dibawah pimpinan Irwan Purnawan bisa bersinergi dengan rekan-rekan media.

“Selamat bertugas di posisi yang baru, semoga Bapak Irwan Purnawan bisa bekerjasama dengan rekan-rekan media terkait keterbukaan informasi publik serta bisa membuat terobosan-terobosan baru agar Kabupaten Bogor bisa lebih maju,” harapnya.(Wid)

DEPOK – Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Depok memperbarui data perkembangan kasus virus Corona (Covid-19), Kamis (6/8). Konfirmasi positif melonjak, bertambah 32 orang. Total menjadi 1.415 orang.

Untuk jumlah pasien sembuh bertambah lima orang. Totalnya menjadi 1.028 orang.

“Pasien terkonfirmasi positif bertambah cukup banyak yakni 32 orang dan yang meninggal bertambah satu orang. Total yang meninggal menjadi 52 orang,” ujar Wali Kota Depok, Mohammad Idris dalam siaran pers , Sabtu (8/8).

Menurut Idris, dengan lonjakan penambahan pasien terkonfirmasi, pihaknya meminta warga waspada, penyebaran Covid-19 masih berlangsung.

“Saya mengajak warga agar patuh protokol kesehatan. Gunakan masker saat di tempat umum, selalu mencuci tangan menggunakan sabun, dan menjaga jarak aman saat beraktivitas,”tukasnya.(*/Idr)

TANGERANG – Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Tangerang Raya kembali diperpanjang untuk ke delapan kali. Salah satu alasannya adalah karena jumlah kasus baru Covid-19 yang meningkat.

“Berdasarkan hasil rapat evaluasi kepala daerah dengan Gubernur Banten, PSBB kembali diperpanjang,” ungkap Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar, Minggu (9/8/2020).

PSBB kali ini akan diperpanjang selama dua minggu ke depan, yaitu hingga 23 Agustus 2020. Masyarakat juga diharapkan untuk lebih memperhatikan protokol kesehatan karena resiko penularan di wilayah Tangerang Raya masih tinggi.

“PSBB diperpanjang lagi karena potensi penularan masih tinggi,” tutur Zaki.

Untuk itu pemerintah akan memperketat aturan di masyarakat terutama pada penerapan protokol kesehatan. Hal ini dilakukan agar angka positivity rate di Tangerang Raya bisa ditekan lagi. Sehingga ke depannya tidak ada lagi penambahan kasus baru di wilayah Tangerang.

“Ya kemungkinan akan ada pengetatan, tunggu rakor Kabupaten Tangerang saja nanti hasilnya,”tandasnya.(*/Idr)

BOGOR – Kota Bogor menjadi kota pertama di luar Jakarta yang menjalin kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengintegrasian data atau informasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Kerjasama antara KPK dengan Pemkot Bogor juga akan menghasilkan database pemilik tanah dan bangunan yang akurat sesuai dengan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pejabat.

“Ini adalah babak baru dari kerja sama antara Pemerintah Kota Bogor dengan KPK. Kerja sama ini memperkuat komitmen Kota Bogor untuk fokus pada satu hal yang menjadi prinsip dan harga mati, yaitu transparansi dan anti korupsi,” kata Wali Kota Bogor, Bima Arya, Jumat (7/8/2020).

Menurut Bima, melalui kerja sama ini tidak sekedar berbagi data yang terintegrasi, namun juga ada dua hal yang bisa dilakukan sekaligus. Pertama, memastikan bahwa perjuangan memberantas korupsi itu tiada henti. Kedua, mendorong agar wajib pajak agar tetap taat, sehingga bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor.

Kemudian, transparansi bukan hanya dalam aspek atau dimensi anti korupsi saja, namun juga untuk efisiensi mendukung roda pemerintahan agar berjalan lebih efisien dan efektif untuk melayani warga secara maksimal.

Selain itu juga membantu dalam menjaga dan mengawal niat Kota Bogor dalam membangun pemerintahan yang bersih dan transparan agar tetap terjaga.

“Transparansi ini juga untuk efisiensi dan kinerja kita. Ujung-ujungnya uang rakyat kembali ke rakyat,” ungkap Bima.

Sementara itu, Deputi Bidang Informasi dan Data KPK, Mochamad Hadiyana menyampaikan bahwa tujuan kerja sama ini untuk menyukseskan upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi di Indonesia sesuai dengan UU Nomor 19 tahun 2019 Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Melalui kerja sama yang bersifat timbal balik, pertukaran informasi kedua pihak akan menjadi lebih efektif dan efisien melalui teknologi data. Disamping membantu upaya pencegahan dan penindakan korupsi, Pemkot Bogor juga dapat memperoleh data terkait pemberantasan korupsi, khususnya di Kota Bogor.

“Semoga kerja sama yang dilaksanakan dapat diimplementasikan dengan sebaik-baiknya secara bersama-sama,” ucap Hadiyana.

Menanggapi kerjasama tersebut, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor, Deni Hendana menambahkan bahwa nantinya data dapat diperoleh secara interkoneksi dari awalnya secara manual, khususnya data PBB-P2.

“Jika data tersebut sudah koneksi dengan KPK dan terbuka, diharapkan para wajib pajak akan lebih patuh dan penagihan akan lebih mudah dilakukan, baik bagi ASN di Kota Bogor maupun luar Kota Bogor yang memiliki aset di Kota Bogor,” ujar Deni.

Keuntungan dari interkoneksi data ini kata dia, utamanya dalam rangka optimalisasi pendapatan, database yang ada pun senantiasa diperbaharui serta penilaian Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK menjadi lebih baik lagi.(*/Iw)

TANGERANG – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Tangerang kembali membuka pelayanan bagi pasien umum. Seperti diketahui sebelumnya RSUD Kota Tangerang ditetapkan menjadi rumah sakit rujukan yang hanya dikhususkan bagi pasien Covid-19.

Direktur Utama RSUD Kota Tangerang Henny Herlina mengatakan layanan bagi pasien umum dibuka kembali melalui beberapa pertimbangan. Salah satunya adalah adanya penurunan terhadap jumlah kasus pasien dalam pengawasan (PDP) di Kota Tangerang.

Kemudian masih banyak tersedia tempat tidur yang kosong untuk pasien sehingga, menjadi pertimbangan dibukanya kembali layanan umum bagi masyarakat. Selain itu, banyak masyarakat juga sudah meminta agar pelayanan umum dibuka kembali.

“Banyaknya permintaan masyarakat yang membutuhkan pelayanan RSUD selain kasus Covid-19,” kata Henny dalam keterangan yang diterima Sabtu (8/8/2020).

Pertimbangan selanjutnya yakni adanya kebijakan kenormalan baru dari Menteri Kesehatan. Kebijakan tersebut berisikan pembukaan pembatasan sosial secara bertahap.

“Kebijakan new normal yaitu Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/328/2020, yaitu Pemerintah Indonesia sudah mulai membuka pembatasan sosial secara bertahap,” katanya.

Meski telah dibuka pelayanan umum di RSUD Kota Tangerang, Henny mengatakan secara ketat menerapkan protokol kesehatan. Hal tersebut penting mengingat penyebaran yang masih banyak terjadi di masyarakat. Terlebih untuk menghindari penyebaran Covid-19 di area RSUD Kota Tangerang.(*/Idr)

JAKARTA – Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Weningtyas Purnomorini menjelaskan soal melonjaknya kasus Covid-19 di Ibu Kota.

DKI mencatat 658 kasus Covid-19 baru pada hari ini, Jumat (7/8/2020). Pemprov DKI Jakarta juga terus memasifkan tes PCR untuk menemukan kasus baru secara cepat, agar dapat segera melakukan tindakan isolasi/perawatan secara tepat. Sehingga, memperkecil potensi penularan Covid-19.

“Pemprov DKI Jakarta melakukan tes PCR sebanyak 7.069 spesimen. (Sebanyak) 6.061 di antaranya untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 658 positif dan 5.403 negatif,” kata Weningtyas dalam keterangannya.

Ia menjelaskan, dari 658 kasus positif tersebut, 98 adalah akumulasi data dari hari sebelumnya yang baru dilaporkan. Untuk jumlah tes PCR total per 1 juta penduduk sebanyak 41.914. Jumlah orang yang dites PCR sepekan terakhir sebanyak 43.330 orang.

“WHO telah menetapkan standar jumlah tes PCR adalah 1.000 orang per 1 juta penduduk per Minggu. Berdasarkan WHO, Jakarta harus melakukan pemeriksaan PCR minimum pada 10.645 orang (bukan spesimen) per minggu, atau 1.521 orang per hari.

Saat ini, jumlah tes PCR di Jakarta setiap pekan adalah 4X lipat standar WHO,” imbuhnya.

Menurut dua, kondisi wabah di sebuah daerah hanya bisa diketahui melalui testing. Strategi tes-lacak-isolasi sangat penting dilakukan dalam penanganan wabah.

“Jumlah tes yang tidak memenuhi standar WHO berakibat makin banyak kasus positif yang tidak terlacak. Jakarta telah memenuhi standar itu, bahkan melebihinya,” tuturnya.

Tes PCR di Jakarta dilakukan melalui kolaborasi 54 laboratorium pemerintah daerah, pemerintah pusat, BUMN, dan swasta. Pemprov DKI Jakarta juga memberikan dukungan biaya tes kepada Laboratorium BUMN dan swasta yang ikut berjejaring bersama dalam pemeriksaan sampel program.

Sementara itu, penambahan kasus positif pada hari ini sebanyak 658 kasus. Adapun sebanyak 8.398 kasus orang yang masih dirawat/isolasi.

Sedangkan, jumlah kasus konfirmasi secara total di Jakarta pada hari ini sebanyak 24.521 kasus. Dari jumlah tersebut, 15.201 orang dinyatakan telah sembuh, sedangkan 922 orang meninggal dunia.(*/Tya)

BOGOR – Pandemi menghalangi untuk menggelar berbagai perlombaan agustusan sebab itu agar tidak terjadi kerumunan warga bila ada perlombaan karena itu dihimbau tidak ada perayaan apapun .

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengimbau kepada warganya untuk tidak menggelar perlombaan dalam memperingati HUT RI ke-75. Sebaiknya, perayaan tahun ini dilakukan dengan sederhana.

“Dihimbau seluruh masyarakat Kota Bogor dalam rangka memperingati HUT ke-75 RI tahun 2020 di tengah pandemi agar dilaksanakan secara sederhana. Karena Indonesia saat ini masih dalam suasana penuh keprihatinan,” kata Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim, Jumat (07/08/2020).

Menurutnya, berbagai perlombaan yang setiap tahunnya mewarnai peringatan tersebut bisa beresiko terjadi penularan covid-19. Karena, dalam perlombaan pasti akan mengundang kerumunan masyarakat.

“Kondisi saat ini belum aman untuk kita semua. Sehingga perlu dihindari kegiatan yang mengundang kerumunan masa dalam jumlah besar. Lomba-lomba yangg biasanya mewarnai HUT RI belum terlalu prioritas untuk dilaksanakan saat ini karena dapat menimbulkan resiko kesehatan warga,” ungkapnya.

Di sisi lain, Pemkot Bogor rencananya juga akan menggelar upacara yang berbeda dengan tahun lalu. Di mana, upacara nanti dilakukan di halaman Balai Kota Bogor dengan jumlah peserta yang terbatas.

“Upacara dipindah dari Lapangan Sempur ke Balaikota dengan jumlah peserta yang terbatas,” tandasnya.(*/Iwn)