Metro Jabodetabek

CIBINONG – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, memutar balik sekitar 1.200 truk. Ini setelah melakukan penyegelan lokasi tambang di Desa Lulut, Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

“Beberapa lokasi tambang kami segel di Desa Lulut Klapanunggal. Untuk truk pengangkut, kami putar balikan semua,” kata Kasatpol PP Kabupaten Bogor Agus Ridhallah.

Menurut dia, penyegelan lokasi tambang galian C tersebut berawal dari laporan warga bahwa kegiatan penambangan yang seharusnya dihentikan tetapi tetap berjalan. Sebelum memutar balik truk yang hendak menuju lokasi tambang, sekitar 30 petugas penegak perda yang diterjunkan tersebut menutup akses beberapa lokasi tembang sehingga tidak bisa dilalui truk.

Agus menyebutkan penyegelan tersebut karena kekhawatiran pemerintah terhadap kerusakan lingkungan dan infrastruktur jalan akibat truk tambang. Terlebih para pengelolanya tak mengantongi dokumen perizinan tambang.

“Lokasi tambang di sini cukup besar, segera kami rencanakan untuk berkoordinasi dengan unsur terkait perihal kelanjutan tambang ini nanti,” kata Agus.

Saat melakukan penyegelan, kata dia, petugas secara persuasif memberikan pemahaman kepada pengelola pertambangan agar tidak melakukan perlawanan.(*/Zan)

CIBINONG – Bupati Bogor, Ade Yasin meninjau lokasi bencana banjir di Perum Villa Nusa Indah Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri, pada Minggu (25/10). Hujan deras menyebabkan air dari Sungai Cileungsi naik setinggi 600 cm dan meluap menggenangi perumahan sekitar 170 cm.

Ditemui selesai melakukan peninjauan Bupati Bogor berharap kedepan BBWS dan Kementerian PUPR segera menyelesaikan persoalan Kali Cikeas dan Cileungsi karena keduanya berada di Kabupaten Bogor tetapi titik pertemuannya masuk di Bekasi.

“Saya minta BBWS dan Kementerian PUPR segera menangani masalah ini dan mudah-mudahan pada bulan November akan ada sosialisasi untuk pembangunan bendungan dan pelebaran sungai, yang tentunya harus juga didukung masyarakat,” katanya.

Kepada masyarakat, Bupati Bogor menyampaikan semoga bencana banjir kali ini yang terakhir, karena Pemerintah Kabupaten Bogor terus berusaha melakukan mitigasi setiap persoalan bencana dan di tahun 2021 diharapkan bisa dibangun oleh Pemerintah Pusat.

Ade Yasin juga menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati menjelang bulan Desember – Januari karena curah hujan cukup tinggi.

“Selalu adakan mitigasi Desa Tangguh Bencana,” ungkapnya.

Sebagi informasi tambahan korban terdampak bencana banjir di perumahan Nusa Indah Desa Kulur sebanyak 22 RW, 5.500 KK dan 22.000 jiwa, korban terancam sebanyak 150 jiwa sudah dievakuasi. Fasum terdampak 19 masjid dan mushola serta Sekolah Akbid Bunda Auni, Sekolah Daarel Salam dan Sekolah Bunda. Korban mengungsi sebanyak 1.100 jiwa, lokasi pengungsian di Balai Desa, Masjid Baiturahman dan mushola serta rumah warga yang berlantai dua dan rumah kerabat. (*/Zan)

CIBINONG – Komandan Distrik Militer (Dandim) 0621/Kabupaten Bogor Letkol (Inf) Sukur Hermanto memimpin Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana alam di wilayah Kabupaten Bogor yang diikuti unsur Pemerintah Kabupaten Bogor, Polres Bogor, PMI dan PLN, bertempat di Lapangan Tegar Beriman Cibinong, pada Jumat (23/10/2020).

Ditemui selesai memimpin Apel Dandim 0621/Kabupaten Bogor Letkol (Inf) Sukur Hermanto mengatakan Apel Kesiapsiagaan Becana khususnya di Kabupaten Bogor untuk mempersiapkan diri dalam mengantisipasi bencana dari sisi personil dan peralatan yang dimiliki di seluruh instansi yang ada di wilayah Kabupaten Bogor karena itu merupakan tanggung jawab bersama dan besar yang membutuhkan kekuatan yang besar dan peralatan yang banyak pula.
“Bencana tidak bisa diprediksi namun kita harus terus mempersiapkan penangangannya supaya kita nanti dapat lebih cepat dan lebih responsif sehingga bisa menjangkau semua” katanya.

Ia juga meminta kepada seluruh intansi untuk mengecek alat dan personil dan disinergikan dengan intansi lainnya.
“Saya yakin teman-teman sudah siap” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Burhanudin menjelaskan Apel Kesiapsiagaan seperti sedia payung sebelum hujan jadi sudah menyiapkan dari awal dari data yang didapatkan terdapat 22 Kecamatan dari 40 Kecamatan yang dinilai rawan bencana seperti banjir, longsor dan puting beliung dan daerah padat penduduk rawan bencana kebakaran.
“Sudah kami antisipasi dan petakan seperti pengalaman di daerah sukajaya dan kecamatan sekitarnya,” ujarnya.

Ia juga mengatakan dalam kesempatan Apel Kesiapsigaan Bencana ada beberapa pelengkapan yang dibutuhkan tetapi Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor belum memiliki seperti mobil kendaraan untuk rumah sakit lapangan, dan mobil komunikasi lapangan yang nanti akan di kaji, beberapa perlengkapan untuk beberapa kecamatan yang blank spot seperti di sekitar wilayah Kecamatan Sukamakmur dan Malasari Kecamatan Nanggung disana jaringannya kurang bagus.
“Supporting dari Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD peralatan secara bertahap akan kita tambah. (*/Zan)

BOGOR – Penolakan mahasiswa dan buruh terhadap UU Cipta kerja dimana mana .Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto di hadapan massa buruh yang melakukan aksi demo menolak UU Cipta Kerja di halaman Balai Kota Bogor, Rabu (21/10/2020), menyatakan, siap menerima aspirasi buruh dan menyampaikannya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Saya menerima aspirasi yang disuarakan buruh dan bersama-sama dengan wali kota di seluruh Indonesia melalui Apeksi (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) akan menyampaikannya kepada Bapak Presiden,” kata Bima dalam kesempatan tersebut.

Bima menemui massa buruh yang melakukan aksi demo di halaman Balai Kota Bogor dan menyampaikan pernyataannya terkait dengan Undang Undang Cipta Kerja, setelah sejumlah buruh yang melakukan orasi meneriakkan agar Bima Arya turut menyampaikan sikapnya.

Bima naik ke atas mobil bak terbuka yang membawa sound system, dan menyampaikan pernyataannya terkait langkah yang telah dilakukannya. Bima saat itu memakai kemeja lengan panjang warga gelap dan dilapisi.

Menurut Bima, ia dalam kapasitas sebagai wakil ketua Apeksi telah melakukan pertemuan dengan jajaran pengurus Apeksi di Jakarta pada Jumat (16/10), dan diikuti oleh anggota di seluruh Indonesia secara virtual. Menurut Bima, pada pertemuan pengurus dan anggota Apeksi, menghasilkan sejumlah catatan dan kesepakatan terkait dengan UU Cipta Kerja.

Sebagai wali kota, Bima mengaku, sudah berbicara dalam forum Apeksi yang menghasilkan sejumlah catatan, pertanyaan, sampai kekhawatiran. “Ada kesamaan pandangan di antara pengurus dan anggota Apeksi terkait aspek kewenangan daerah dalam UU Cipta Kerja,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Bima menyatakan menerima aspirasi buruh dan bersama wali kota di seluruh Indonesia menyampaikannya kepada pemerintah pusat. Buruh yang melakukan aksi demo di halaman Balai Kota Bogor dari sejumlah serikat pekerja yang menamakan dirinya Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI).(*/Jun)

CIBINONG – Sungai Citarum, Ciliwung, dan Cileungsi menjadi perhatian Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo.

Perhatian berupa melakukan penghijauan di titik nol hingga rehabilitasi sepanjang Sungai Ciliwung ini karena selain terjadi kerusakan lingkungan hidup juga karena adanya pembuangan limbah dan juga sampah, bahkan sungai saat ini diibaratkan menjadi tempat pembuangan sampah terpanjang.

Hari ini, mantan Panglima Kodam III Siliwangi ini bersama Danjen Kopasus Mayjend Muhammad Hasan, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Rizhanul Ulum, Bupati Bogor Ade Yasin, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Wali Kota Bogor Bima Arya dan lainnya pun melakukan penamanan ribuan pohon di Telaga Saat, Desa Tugu Utara, Cisarua.

“Penanaman ribuan pohon di Telaga Saat, Cisarua yang ditanam hari ini bersama para relawan pecinta lingkungan hidup kami harap menjadi inspirasi bagi banyak komunitas hingga kita bisa sama-sama menjaga keberadaban bangsa kita. Mari kita jaga mata air Sungai Ciliwung ini agar kedepan tidak menjadi air mata karena ada diantara kita yang menjadi korban bencana alam,” ucap Doni kepada wartawan, Selasa (20/10/2020).

Dia menambahkan, agar kerusakan lingkungan hidup tidak terjadi terlalu parah, maka bersama-sama kita harus membentuk satuan tugas (Satgas) lingkungan hidup.

“Pemerintah tidak mungkin bekerja sendirian dalam mensusur sungai ataupun menjaga kelestarian lingkungan hidup, oleh karena itu kita harus bentuk Satgas Lingkungan Hidup mulai dari tingkat kabupaten hingga RW dan RT,” tambahnya.

Doni menuturkan dengan masyarakat ikut membenahi telaga, setu, danau maupun sungai ia pun berharap akan menjadi manfaat gizi dan ekonomi bagi masyarakat sekitar.

“Kalau telaga, setu, danau dan sungainya bersih kan bisa ditanami ikan hingga minimal bisa menambah asupan gizi, selain itu tempat-tempat itu bisa juga menjadi objek wisata hingga menambah pendapatan ekonomi masyarakat,” tutur Donni.

Di tempat yang sama, Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan tidak hanya sungai saja yang tercemar, juga terjadi alih fungsi lahan di wilayah hulu seperti di Kawasan Puncak.

“Kami setuju untuk melibatkan masyarakat untuk menjaga lingkungan hidup, kalau untuk penertiban bangunan liar Pemkab Bogor tentunya butuh bantuan pemerintah pusat karena yang terjadi di hulu seperti Puncak pasti berpengaruh ke daerah hilir seperti DKI Jakarta,” kata Ade.

Wanita yang juga menjabat sebagai Ketua DPW PPP Jawa Barat ini menerangkan dalam penertiban bangunan liar atau melanggar aturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) atau garis sepadan sungai ini juga butuh peran dari pemilik lahan.

“Kalau bangunan liar itu ada di lahan Perhutani, PT Perkebunan Nusantara VIII ataupun pemegang Hak Guna Usaha (HGU) tentunya kita butuh mereka karena fungsi pengawasannya ada di mereka, kalau untuk pendataan bangunan liar saya sudah menugaskan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) serta Satpol PP,” terangnya.

Ade melanjutkan selain di aliran Sungai Ciliwung, rehabilitasi sungai ini juga dilakukan di Sungai Cileungsi, Sungai Cisadane, Sungai Cikaniki, Sungai Cidurian, Sungai Cikeas dan lainnya yang ada di Bumi Tegar Beriman.

“Rehabilitasi Sungai Ciliwung ini menjadi contoh untuk dilakukan di sungai-sungai lainnya yang ada di Kabupaten Bogor,” lanjut Ade. (*/Ki)

BOGOR – Aparat gabungan TNI-Polri menutup jalan menuju Istana Kepresidenan Bogor, tepatnya di sistem satu arah (SSA). Penutupan jalan dilakukan jelang aksi unjuk rasa mahasiswa dan buruh dalam rangka penolakan Undang-undang Omnibus Law. Aksi ini juga digelar bertepatan dengan satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.

Berdasarkan pantauan dilapangan, barikade kawat berduri mulai dibentangkan di empat titik di SSA sejak pagi hari. Yakni di Jalan Otista, sepanjang Jalan Ir Djuanda, Jalan Jalak Harupat, hingga ke Jalan Jenderal Sudirman.

Puluhan aparat kepolisian juga telah disiagakan di sepanjang jalur SSA. Tak hanya itu, tiga meriam air (water cannon) juga disiagakan di Jalan Jenderal Sudirman dan di dekat Kantor Pos Indonesia.

Sekitar pukul 11.30 WIB, puluhan massa aksi dari Mahasiswa Pancasila (Mapancas) memulai aksi unjuk rasanya di depan Denpom, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman. Selain mahasiswa, tampak sejumlah pelajar juga turut dalam aksi unjuk rasa dengan menggunakan celana abu.

Di tengah aksi unjuk rasa, sekira pukul 12.50 WIB sejumlah mahasiswa dari Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Bogor tiba di Jalan Jenderal Sudirman. Mereka datang dengan membawa bendera PMII, serta replika keranda berwarna hijau bertuliskan ‘RIP Rezim Jokowi’.

“Banyak nawacita-nawacita tidak terlaksana di masa pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Bahkan Kartu Pintar juga tidak terealisaikan,” ujar salah satu aksi massa dari PMII.

Sementara itu, di Jalan Juanda tepatnya di depan Pintu 2 Kebun Raya Bogor, sejumlah mahasiswa dari Universitas Pakuan (Unpak) Bogor tertahan barikade kawat berduri. Sebelumnya, mereka sempat melakukan long march dari kampus Unpak, Jalan Otista, hingga berakhir di Jalan Juanda. Sekira pukul 13.30 WIB, mereka membacakan sholawat dan sholat zuhur berjamaah di jalan raya.

Hingga pukul 14.30 WIB, aksi unjuk rasa di Jalan Jenderal Sudirman masih berjalan. Massa aksi sempat membakar ban dan hampir membongkar paksa barikade kawat berduri.(*/Jun)

JAKARTA – Sebanyak 50 petani asal Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, bergabung dengan sejumlah elemen yang berunjuk rasa di Jakarta Pusat, Selasa (20/10). “Kita dari Cilacap jam 21.00 WIB malam tadi, sampai di Jakarta subuh,” kata Koordinator Petani Cilacap, Sujana, di Jakarta.

Sujana mengatakan keterlibatan petani dalam unjuk rasa penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja dan setahun pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Patung Kuda Arjuna Wiwaha didanai dengan uang pribadi.

Mereka berpatungan uang masing-masing Rp250 ribu untuk keperluan makan dan minum hingga ongkos perjalanan Cilacap-Jakarta menggunakan kendaraan sewaan (travel).

Sujana sempat difasilitasi panggung orasi menggunakan mobil komando milik massa buruh di Jalan Medan Merdeka Selatan. Dalam orasinya, petani mempertanyakan janji Presiden Joko Widodo terkait reformasi agraria yang hingga kini dianggap belum terealisasi

“Kami hanya mau nanya itu saja. Soal reformasi agraria,” katanya.

Setelah berorasi selama 30 menit, rombongan petani meninggalkan lokasi aksi untuk kembali pulang ke Cilacap menggunakan bus sewaan.(*/Di)

CIBINONG – Masyarakat Bumi Tegar Beriman boleh berbangga hati, karena Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Leuwiliang tengah melakukan pembangunan gedung rawat inap 4 lantai, dengan tujuan agar mampu mengcover pasien dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat wabilkhusus warga yang tinggal di bagian barat Kabupaten Bogor.

Tentunya, tujuan mulia tersebut perlu dukungan dan doa semua pihak agar cita-cita yang baik itu dapat terwujud.

“Gedung ruang rawat inap yang sedang dibangun ini memiliki kapasitas 140 tempat tidur dengan rincian, kelas 2 ada 80 tempat tidur, kelas 1 ada 40 tempat tidur, kamar utama 10 tempat tidur dan VIP ada 10 tempat tidur,” kata Direktur RSUD Leuwiliang, Drg Hesti Iswandari.

Progres pembangunan gedung di minggu ke 12 itu sudah mencapai 26,67 persen, namun pembangunan yang diharapkan berjalan sukses tanpa ekses itu tengah menjadi sorotan sebagian kalangan, musababnya adanya perubahan kontruksi pondasi dari sarang laba-laba (KSLL) berganti menjadi tiang pancang.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembangunan gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Leuwiliang, Slamet Asruhi, memberikan penjelasan sekaligus menginformasikan mengapa harus dilakukan perubahan dari KSLL menjadi tiang pancang.

“Perubahan itu dilakukan berdasarkan kajian dari tim ahli geologi dan konsultan kontruksi yakni, Profesor Paulus P Rahardjo,” kata Slamet.

Perubahan pun telah disepakati bersama oleh semua pihak terkait seperti, kontraktor pelaksana, konsultan manajemen konstruksi (MK), konsultan perencana awal, tim teknis, tim peneliti kontrak, PPTK, PPK, KPA, dan direksi RSUD Leuwiliang.

“Berdasarkan hasil kajian, ada lima pertimbangan yang merubah perencanaan awal penggunan KSLL ke tiang pancang. Pertama, perubahan dilakukan mengacu pada aturan peta gempa 2012 dan 2013. Kedua, adanya aturan peta gempa 2017 sebagai pelengkap,” jelasnya.

Slamet juga menambahkan, hasil streping lokasi kerja menunjukan tanah berlumpur dan berair. Keempat, berdasarkan hasil uji tanah didapati hasil bahwa tanah di area pekerjaan berjenis lumpur sangat lunak yang bercampur organik dengan kadar air tinggi.

“Faktor kelima sondir dan boring merekomendasikan kedalaman pondasi dalam sedalam kurang lebih 24 M6,” tambahnya.

Tak hanya itu, dari hasil kajian geoteknik juga mengungkapkan bahwa kondisi tanah didapati adanya lapisan tanah lunak setebal dua meter, diikuti dengan lapisan lensa pasir dengan densitas lepas sampai dengan kedalaman empat meter.

“Dari data penyelidikan tanah, didapati adanya lapisan tanah lunak yang cukup dalam dengan N < 4 setebal ± 20 mb.

Lapisan tanah lunak yang ada akan mengakibatkan settlement yang cukup besar pada bangunan dan infrastrukturnya jika dikonstruksi diatas pondasi dangkal,” bebernya.

Kemudian, lapisan pasir tersebut diindikasikan memiliki kerentanan tinggi terhadap likuifaksic. Mengingat fungsi penting dari rumah sakit serta adanya potensi likuifikasi, maka konsep sistem pondasi disarankan untuk menggunakan pondasi tiang. Dengan dimensi yang diusulkan adalah tiang dengan kotak pancang elektif 25,5 meter.

“Berdasarkan dari hasil kajian-kajian pendukung tersebut, maka semua elemen dalam pembangunan gedung rawat inap sepakat untuk melakukan redesign struktur bawah dengan tiang pancang dan struktur atas dengan mengikuti aturan peta gempa 2017. Termasuk konsultan pembangunannya pun sepalat,” ungkapnya.

Terkait perubahan tersebut, Direktur RSUD Leuwiliang, Drg Hesti Iswandari membenarkan adanya perubahan tersebut, namun bukan karena keinginan dirinya atupun pihak rumah sakit. Perubahan tersebut sudah melalui berbagai kajian hingga melibatkan profesor yang ahli dibidangnya, dan akhirnya keputusan itupun diambil dan dilaksanakan dalam pembangunan tersebut.

Dalam hal ini, Dokter Hesti tidak ingin gegabah dalam melaksanakan proyek yang nilainya puluhan miliar itu, RSUD Leuwiliang pun memilih Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor sebagai pendaping untuk mengawal laju pembangunan gedung rawat inap tersebut.

“Saya akui memang betul kami sedikit terlambat mengkonsultasikan perubahan struktur bangunan gedung rawat inap ini ke Kejaksaan, namun beberapa waktu lalu dari pihak kami PPK sudah berkoordinasi dengan Datun Kejaksaan,” kata Direktur RSUD Lewiliang.

Perlu diketahui, RSUD Leuwiliang telah melakukan MoU dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor terhitung tanggal 30 Juli 2020 lalu. Adapun monitoring dari tim pendamping Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor baru dilaksanakan satu kali di bulan Agustus 2020 kemarin.

“Monitoring yang dilakukan pihak Kejaksaan akan dilakukan selama proyek ini berjalan hingga selesai, itulah salah satu klausul dalam MoU tersebut,” tutup Hesti.(*/Fuz)

JAKARTA – Sejak awal TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur, ditetapkan sebagai area kuburan jenazah pasien Covid-19. Kondisi terkini, Komandan Regu PJLP TPU Pondok Ranggon, Nadi (47) memperkirakan area pekamanan tersebut diperkirakan penuh dua bulan lagi.

Hal ini karena warga yang meninggal atau pasien Covid-19 yang wafat terus bertambah. Sehingga lahan pemakaman di TPU Pondok Ranggon semakin penuh, tinggal tersisa 1.100 petak, baik untuk muslim maupun dan muslim.

Menyikapi itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta publik tak berspekulasi atas kabar tersebut. “Jangan spekulasi dulu seakan-akan tidak ada tempat lagi,” kata Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (7/9/2020).

Anies menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan tempat pemakaman lainnya sejak Maret 2020 lalu. Menurut dia, DKI juga telah menyiapkan alternatif lokasi pemakaman lainnya selain di TPU Pondok Rangon.

“Semua lokasi dan lain-lain sudah disiapkan sejak Bulan Maret. Bahkan, Maret sudah disiapkan alternatif tempat. Jadi bukan sekarang, sejak Maret. Lokasi semua sudah disiapkan, jadi kita lihat perkembangan sesuai dengan kebutuhan,” jelasnya.

Mantan Mendikbud itu memastikan bahwa pihaknya akan menyiapkan lokasi lainnya agar tidak ada korban Covid-19 yang kekurangan tempat untuk dikebumikan. “Insya Allah tidak akan ada kekurangan,” tandasnya.(*/Tya)

DEPOK – Penyebaran virus corona atau Covid-19 masih terus berlangsung dan meningkat. Belum ada tanda-tanda terjadi penurunan kasus.

Berdasarkan laporan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (GTPPC) Kota Depok, Senin (7/9/2020), terjadi penambahan pasien terkonfirmasi positif sebanyak 43 orang. Total keseluruhan pasien terkonfirmasi positif saat ini berjumlah 2.496 orang.

Sedangkan, pasien positif meninggal dunia bertambah dua orang. Total pasien konfirmasi positif meninggal sebanyak 86 orang.

Adapun jumlah pasien positif yang dinyatakan sembuh bertambah 33 orang. Total keseluruhan pasien positif sembuh sebanyak 1.742 orang.

Untuk jumlah kasus konfirmasi aktif Covid-19 di Kota Depok hingga 7 September 2020 adalah sebanyak 668 kasus, atau bertambah delapan kasus.

Kemudian, kasus kontak erat aktif di Kota Depok mencapai 822 kasus, atau menurun 15 kasus dari sebelumnya. Sedangkan, untuk kasus suspek aktif juga mengalami penurunan sebanyak tiga kasus, sehingga totalnya saat ini menjadi 396 kasus.(*/Idr)