Metro Jabodetabek

BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tengah melakukan studi dan kajian terkait kebutuhan jembatan penyebrangan orang (JPO). Saat ini, ada empat titik yang jadi perhatian Pemkot Bogor.

“Jadi kita sedang melakukan studi dan kajian terkait dengan kebutuhan penyebrangan jalan orang yang tujuannya untuk memberikan kenyamanan dan keselamatan untuk warga,” ujar Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, pekan lalu.

Lebih lanjut, Dedie mengatakan, titik pertama pembangunan JPO yakni JPO Paledang di Jalan Paledang, Kelurahan Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, tepatnya yang berada di depan Stasiun Bogor.

Menurutnya, selama ini JPO Paledang dinilai tidak manusiawi dan kurang ergonomis. Apalagi, di JPO tersebut kerap terjadi tindak kriminal pencopetan.

“Ada empat titik yang jadi perhatian. Yang pertama adalah JPO paledang yang selama ini tidak manusiawi, atau memang secara teknis kurang ergonomis,” tuturnya.

Selanjutnya, kata Dedie, Pemkot Bogor berencana membangun JPO di area sekitar Masjid Raya Bogor, di Jalan Pajajaran, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor.

“Kemudian yang ke-tiga adalah JPO yang harus kita bangun, antara Jambu Dua Mall ke Jalan Pajajaran,” lanjutnya.

Tak hanya itu, Pemkot Bogor juga berencana memperbaiki JPO yang ada di Kota Bogor, yang dinilai tidak layak secara teknis. Sehingga membutuhkan perbaikan, pembongkaran, maupun pergantian.

Meski demikian, Dedie mengatakan ada dua titik yang akan diprioritaskan lebih dulu oleh Pemkot Bogor dalam waktu yang tidak terlalu lama. Yakni untuk pembangunan JPO di Mall Jambu Dua dan Masjid Raya Bogor.

“Yang sudah mengerucut sebetulnya dua ya. Itu JPO untuk Jambu Dua arah Pajajaran, satu lagi adalah JPO di sekitaran Masjid Raya Bogor. Itu yang akan kita prioritaskan dalam waktu yang tidak terlalu lama,” ucapnya.

Dedie menambahkan, pembangunan JPO tersebut bisa saja dikerjasamakan dengan pihak ke-tiga. Atau mengalokasika anggarannya ke Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 Kota Bogor.

Namun, lanjutnya, pengalokasian kepada APBD dinilai agak sulit sehingga Pemkot Bogor berncana mencari alternatif, terutama dengan bekerjasama dengan pihak ke-tigaz

“Tetapi kalau kita bicara APBD sekarang kan fokusnya mungkin agak sulit kalau kita alokasikan sekaranga-sekarang. Makanya kita sedang mencari alternatif terutama untuk JPO di Paledang, itu dikerjasmaakan dengan pihak ketiga,”tandasnya.(*/Jun)

BOGOR – Tingkat keterisian tempat tidur Rumah Sakit (RS) Lapangan ikut terdampak menyusul terus meningkatnya kasus Covid. Dari 64 tempat tidur yang tersedia, 45 di antaranya sudah terisi.

Humas dan Sekretariat RS Lapangan, Armein Sjuhary Rowi mengatakan, ada empat tempat tidur di ruangan isolasi perempuan masih tersisa. Kemudian tujuh tempat tidur tersisa di ruangan laki-laki.“Ruangan perempuan masih ada empat bed, laki-laki masih ada tujuh bed,” ujar Armein dikutip dari republika, Rabu (10/2/21).

Seluruh pasien yang dirawat di RS Lapangan Kota Bogor, sambung Armein, berstatus hijau. Dia memerinci, 45 pasien tersebut berasal dari Kota Bogor sebanyak 30 pasien, Kabupaten Bogor 12 pasien, dan tiga orang dari luar Bogor. “Yang dari luar kota, Jakarta Timur satu orang, Jakarta Utara satu orang, dan Tangerang satu orang,” tuturnya.

Secara terpisah, Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto menjelaskan, rumah sakit yang diselesaikan dalam kurun waktu dua pekan ini, dikhususkan untuk pasien Covid-19 dengan gejala ringan. Selain itu juga, pasien dengan penyakit bawaan atau komorbid.

Bima Arya mengatakan, sebagian besar kapasitas temapt tidur dari RS Lapangan Kota Bogor diperuntukkan untuk warga Kota Bogor. “Jadi rumah sakit ini khusus untuk pasien Covid-19 dengan gejala ringan, dan dengan komorbid. Kapasitasnya 70 persen warga Kota Bogor dan 30 persen ruang untuk luar Kota Bogor,” ujar Bima Arya.

Meski tetap menerima warga di luar wilayah Kota Bogor, Bima Arya mengatakan RS Lapangan ini tetap diprioritaskan untuk warga kota itu. “Karena memang rumah sakit ini tidak bisa dibatasi, tetapi kami ingin warga kota Bogor diprioritaskan di sini,” ucapnya.

Sementara itu, berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor, bed occupancy rate (BOR) pekan ini di 21 RS rujukan Covid-19 di Kota Bogor saat ini mencapai 57,1 persen. Tempat tidur terisi 469 dari 821 jumlah keseluruhan di RS rujukan Kota Bogor. Selain itu, tingkat keterisian tempat isolasi pasien OTG di PPSDM Lido mencapai 63 persen, atau terisi 63 dari 100 tempat tidur.(*/Jun)

CIBINONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat melarang warga menggelar resepsi pernikahan selama dua pekan ke depan untuk menekan angka penyebaran Covid-19.

“Meniadakan resepsi pernikahan selama dua minggu kecuali bagi yang telah menyebarkan undangan dan mendapatkan surat izin dari Satgas Tingkat Kabupaten,” ujar Bupati Bogor, Ade Yasin, Jumat (5/2/21).

Aturan tersebut ia terbitkan dalam Instruksi Bupati Bogor bernomor 503/COVID-19/SEKRET/II/2021 tentang peningkatan kewaspadaan, pengaktifan posko dan peningkatan efektifitas Satgas Penanganan Covid-19 di Wilayah Kabupaten Bogor pada Jumat 5 Februari 2021.

Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor itu menyebutkan, instruksi tersebut diterbitkan seiring meningkatnya jumlah pasien positif. Kabupaten Bogor ditetapkan sebagai zona merah penularan Covid-19 oleh satgas nasional.Menurutnya, surat instruksi yang ditujukan bagi para camat, kepala desa dan lurah itu salah satunya untuk memperkuat peran satgas di tingkat kecamatan dan desa.

“Sekarang ini yang bergerak itu kan cenderung Satgas di kabupaten, saya ingin sekarang kita maksimalkan Satgas di kecamatan dan desa untuk diaktifkan kembali satgas tingkat RT dan RW,” kata Ade Yasin.

Di samping itu, kini ia membagi penanganan Covid-19 menjadi empat klaster. Pertama, penyelamatan masyarakat yang terancam Covid-19.

Kedua, masyarakat sehat dan terkonfirmasi positif tanpa gejala (OTG). Ketiga, masyarakat terkonfirmasi positif bergejala. Terakhir, pasien positif yang meninggal dunia karena Covid-19 baik di rumah sakit maupun di rumah.(*/Tu)

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ditetapkan satu dari 21 pahlawan dalam 21 Heroes 2021 oleh lembaga internasional Transformative Urban Mobility Initiative (TUMI). Meski demikian, Anies mengaku ini merupakan hasil kolaborasi dengan masyarakat.

Menurut Ketua Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia (GPMI) Jakarta Raya Syarief Hidayatulloh, dinobatkannya Anies sebagai pahlawan transportasi oleh TUMI merupakan prestasi gemilang tingkat dunia. Dia mengatakan, ini menunjukkan mata dunia menyoroti Anies Baswedan dengan peka.

“Tidak bisa dipungkiri kerja keras Anies Baswedan dalam menata Kota Jakarta layak mendapat penghargaan. Tidak tanggung-tanggung, bukan lagi skala nasional, tapi sudah internasional,” kata Syarief dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/2/2021).

Sederet prestasi yang diukir Anies dalam bidang pemerintahan, menurut dia, peelu diapresiasi. Karena, kata dia, prestasi itu menunjukkan kinerja Anies tidak main-main. Baca juga: Bangganya Wagub DKI pada Anies Pahlawan Transportasi, Ariza: Hormat Kami Semua

“Pemimpinnya membawa berkah, alhamdulillah Jakarta tak lagi banjir, meski hujan deras. Sekali lagi ini juga prestasi Gubernur DKI yang sudah mempersiapkan sedini mungkin agar Jakarta tidak terendam banjir. Biarkan publik yang bisa menilai sendiri,” kata Syarif.

Sebelumnya, nama Anies terpilih sebagai satu dari 21 pahlawan dalam 21 Heroes 2021 oleh lembaga internasional Transformative Urban Mobility Initiative (TUMI). TUMI sendiri adalah inisiatif implementasi global terkemuka pada mobilitas berkelanjutan yang dibentuk melalui persatuan 11 mitra bergengsi.(*/Joh)

BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bersama Polresta Bogor Kota akan memberlakukan sistem ganjil-genap terhadap kendaraan, setiap akhir pekan. Kebijakan tersebut berlaku selama 14 hari.

“Kami Forkopimda Kota Bogor sepakat, Kapolres juga mengusulkan untuk diberlakukan kebijakan agar di Kota Bogor untuk hari Jumat Sabtu dan Minggu selama 14 hari ke depan, di seluruh wilayah di Kota Bogor akan diberlakukan ganjil-genap,” kata Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto.

Dengan adanya ganjil genap untuk mengurangi mobilitas masyarakat di tengah kasus Covid-19 yang semakin tinggi. Pembelakuan ganjil-genap ini, setiap kendaraan yang memiliki plat nomor tidak sesuai dengan tanggal diberlakukannya ganjil-genap akan diputar balik.

Sementara untuk daerah tetangga di Kota Bogor menyesuaikan dengan aturan tersebut. Bupati Bogor Ade Yasin pun mengimbau warganya untuk ikut mematuhi aturan yang berlaku di Kota Bogor terkait dengan penerapan ganjil-genap.

“Kami menghormati kebijakan Pemkot Bogor. Jadi, tolong warga Kabupaten Bogor yang melintas di Kota Bogor mematuhi kebijakan ganjil-genap,” katanya di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jumat 5 Februari 2021 malam.(*/Jun)

JAKARTA – Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, pihaknya akan mempertimbangkan dan mengkaji sejumlah masukan dari berbagai pihak terkait pengendalian kasus Covid-19 di Ibu Kota. Salah satunya adalah usulan dari epidemiolog yang meminta Pemprov DKI untuk kembali menerapkan PSBB seperti saat awal pandemi atau April 2020 lalu.

“Kami selalu mempertimbangkan masukan-masukan, apalagi dari epidemiolog. Saya kira, pemerintah pusat juga sedang mempertimbangkan banyak hal, termasuk dimungkinkah atau tidaknya PSBB diperketat,” kata pria yang akrab disapa Ariza itu di Balai Kota Jakarta, Kamis (4/2/21).

Meski demikian, menurut Ariza, saat ini, pengetatan aturan pun sudah dilakukan secara bertahap. Salah satunya adalah kapasitas bekerja dari kantor atau work from office (WFO) yang semula 50 persen menjadi 25 persen.

Selain itu, Ariza melanjutkan, Pemprov DKI juga akan mengkaji terkait usulan lockdown akhir pekan. Ia menjelaskan, banyak aspek yang perlu diperhatikan sebelum menerapkan sebuah kebijakan.

“Namun demikian, semua usulan itu akan dikaji, didiskusikan, diteliti, dibahas. Kami sendiri membahas masukan-masukan siapa saja, termasuk pemerintah pusat,” ujarnya.

“Ya kita tunggu saja nanti kebijakan yang akan diambil. Apakah dimungkinkan ada lockdown akhir pekan seperti yang disarankan,” ucapnya.

Di sisi lain, dia menambahkan, saat ini, yang terpenting adalah masyarakat tetap patuh dan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Kemudian, mengurangi aktivitas di luar rumah.

“Yang boleh keluar rumah bagi mereka yang berkepentingan sangat penting dan genting. Terlebih, bagi anak-anak di usia sembilan tahun ke bawah dan 60 tahun ke atas kita minta untuk tetap berada di rumah apa pun yang terjadi,” jelasnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mengusulkan agar pemerintah menerapkan lockdown akhir pekan sebagaimana yang sudah diterapkan Turki. Penerapannya, masyarakat tidak boleh keluyuran mulai Jumat malam pukul 21.00 hingga Senin pukul 05.00.

“Itu kan orang selama dua hari tiga malam itu enggak ada penyebaran virus kan sebenarnya. Semua orang di rumah. Bisa enggak dicarikan alternatif seperti itu misalnya itu namanya lockdown akhir pekan,” kata Saleh dikutip dari Republika.co.id, Minggu (24/1).

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut meyakini, usulannya tersebut mampu mengurangi penularan virus lantaran tidak ada aktivitas masyarakat pada akhir pekan. Menurutnya, lockdown akhir pekan tersebut perlu dicoba lantaran pemerintah tidak sanggup menerapkan lockdown total.

“Lockdown total itu misalnya tiga bulan enggak boleh keluar semua. Lebih bagus lockdown akhir pekan aja,” ujarnya.

Usulan tersebut ia sampaikan menanggapi perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga 8 Februari 2021 oleh pemerintah. Dia juga mempertanyakan alasan pemerintah memperpanjang PPKM.

“Apa sih sebetulnya alasan ini diperpanjang gitu. Kan targetnya untuk menekan penurunan covid, tapi dengan diperpanjang dari kemarin dicoba enggak turun juga,” tuturnya.

Menurutnya, sarannya tersebut lebih efektif ketimbang hanya membatasi orang tidak bisa ke restoran atau mal lebih dari jam 19.00 malam sebagaimana yang diatur dalam PPKM. Ia juga menganggap jika lockdown dilakukan di akhir pekan maka tidak akan terlalu berdampak pada ekonomi.

“Menurut saya, kalau kita buat lockdown akhir pekan tidak begitu menganggu ekonomi karena orang berekonomi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan biasanya kan Sabtu Minggu libur. Nah kenapa yang enggak (hari) libur itu kita manfaatkan untuk lockdown akhir pekan?” ujarnya.

Menurutnya, pemberlakuan lockdown bisa diterapkan di daerah-daerah zona merah dan zona oranye. Pemberlakuan lockdown tentu disertai dengan penegakan aturan yang tegas. “Kalau pola itu harus tegas. Tetap harus ada denda,” katanya.(*/Tu)

BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menetapkan kebijakan ganjil-genap di seluruh ruas jalan Kota Bogor sepanjang 14 hari ke depan. Hal itu dilakukan untuk mengurangi mobilitas kendaraan dan orang di Kota Bogor.

“Prinsipnya kami ingin mengurangi setengah pada mobilitas kendaraan dan orang di Kota Bogor. Sehingga kami harap masyarakat mendukung karena semua ini demi masyarakat,” ujar Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro kepada wartawan, Kamis (4/2/21).

Susatyo mengatakan, sistem ganjil genap diberlakukan untuk kendaraan roda dua mauoun roda empat. Namun, sistem tersebut dikecualikan untuk angkutan umum, ambulans, mobil pelayanan sosial, mobil pembawa sembako, serta kendaraan loading barang pasar.

Untuk memaksimalkan ganjil-genap, Polresta Bogor Kota bersama TNI, Dinas Perhubungan (Dishub) dan Satpol PP juga akan mendirikan check point. Di mana, check point itu juga akan memutarbalik kendaraan dari luar Kota Bogor yang tidak sesuai dengan ketentuan ganjil-genap

“Jadi saya ingatkan kepada warga yang di luar Kota Bogor, kalau masuk ke Kota Bogor kita akan putarbalikkan apabila tidak sesuai dengan ketentuannya,” ujar Susatyo.Di lokasi yang sama, Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto mengatakan, kebijakan ganjil-genap di Kota Bogor diberlakukan pada Jumat, Sabtu, dan Minggu selama 14 hari ke depan.

“Kami Forkopimda sepakat, Kapolres juga mengusulkan, untuk diberlakukan kebijakan ganjil-genap di Kota Bogor, untuk hari Jumat, Sabtu, dan Minggu selama 14 hari ke depan,” jelasnya.

Namun, Bima Arya mengatakan, pemberlakuan sistem ganjil-genap ini memerlukan proses sosialisasi. Apalagi, sistem ini akan diberlakukan di seluruh wilayah Kota Bogor.

“Besok kita sosialisasi, sehingga Sabtu Minggu, seluruh mobil bisa mematuhi ini,” ucapnya.

Bima Arya mengatakan, aparatur wilayah seperti TNI-Polri, Dishub, dan Satpol PP akan mengerahkan sumber daya semaksimal mungkin. Sebab, penerapan sistem ganjil-genap ini menurutnya memerlukan konsentrasi, serta pengawasan yang luar biasa.(*/Jun)

DEPOK – Penyebaran virus corona (Covid-19) di Kota Depok belum ada tanda-tanda mereda. Justru semakin hari korban positif Covid-19 di Depok terus meningkat.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (GTPPC) Kota Depok menyampaikan rilis perkembangan kasus Covid-19, Selasa (2/2/21), korban positif Covid-19 terbanyak dengan 11 orang meninggal dunia dan positif bertambah 543 orang.

Jadi, jumlah total pasien positif Covid-19 yang meninggal dunia, yakni sebanyak 594 orang atau 2,10 persen. Untuk total pasien positif Covid-19, yakni sebanyak 28.244 orang.

Sedangkan kasus konfirmasi aktif sebanyak 4.438 orang atau 15,71 persen. Untuk suspek aktif sebanyak 727 orang atau 4,74 persen dan kontak erat aktif sebanyak 2.353 orang atau 7,11 persen.

Adapun pasien positif Covid-19 yang sembuh bertambah 655 orang. Penambahan yang juga terbanyak ini menjadikan jumlah total pasien positif Covid-19 yang sembuh sebanyak 23.212 orang atau 82,18 persen dari total kasus konfirmasi positif.

Terdapat juga pasien probabel aktif sebanyak 35 orang atau 23,03 persen yang merupakan kasus suspek dengan ISPA berat, gagal napas, atau meninggal dunia dengan gambaran klinis yang meyakinkan Covid-19. Belum ada hasil pemeriksaan laboratorium Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR).

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (GTPPC) Kota Depok, Dadang Wihana mengatakan, dalam upaya menekan seluruh kasus Covid-19, Pemkot Depok mengimbau masyarakat untuk menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

“Menjaga pola makan, berolahraga, dan istirahat yang cukup. Taat protokol kesehatan yakni memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir, serta menjaga jarak fisik saat di luar rumah,”tandasnya.(8/Dul)

CIBINONG – Sempat terkendala hujan, proyek pembangunan 448 kios di Rest Area Puncak Gunung Mas, Desa Tugu Selatan, Cisarua senilai Rp 16,3 milyar akhirnya dituntaskan PT. Japayasaprima Kontruksindo selaku penyedia jasa.

Saat ini, proyek pembangunan yang sudah ditunggu-tunggu oleh para pedagang kaki lima (PKL) di Kawasan Puncak ini sudah dalam proses pelaksanaan serah terima sementara pekerjaan (PHO).

“Proyek pembangunan 448 kios atau 89 bangunan di Rest Area Puncak Gunung Mas, Desa Tugu Selatan, Cisarua sudah bisa dikatakan tuntas 100 perseb dalam proses PHO dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kabupaten Bogor,” kata Project Manager Area PT. Japayasaprima Kontruksindo Ari Radityo kepada wartawan, Selasa, (2/2/21).

Dia menerangkan saat ini dokumen PHO belum ditanda tangani oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Disdagin karena ada sedikit permintaan perbaikan dari pihak mereka.

“Kalau bangunan kios sudah selesai, mereka meminta agar cat dan kabel-kabel listrik lebih dirapihkan. Permintaan perbaikan mereka kemarin sudah kami laksanakan hari ini hingga kamu menunggu dokumen PHO segera ditandatangani,” terangnya.

Ketika ditanya sanksi denda, Ari menuturkan bahwa pihaknya bersama Disdagin sedang mendiskusikan angka pastinya karena pihaknya juga telat dalam menerima kesiapan lahan.

“Pembangunan 448 kios yang kami kerjakan tergantung dengan cut and fill yang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU-PR), kalau mereka telat maka pekerjaan kami mengalami keterlambatan. Untuk besar sanksi denda masih kami diskusikan,” tutur Ari.

Dihubungi terpisah, Kepala Disdagin Kabupaten Bogor Nuradi menjelaskan bahwa pemberian sanksi denda 1/1000 x nilai proyek lalu dikali lagi dengan keterlambatan hari kerja.

“Sanksi denda kami tetap berikan kepada penyedia jasa, namun karena ada hal diluar rencana di luar kewenangan kami maka kami tidak saklek dalam menentukan lama hari keterlambatan hingga hal tersebut masih kami diskusikan,” jelas Nuradi.

Mantan Sekretaris DPRD Kabupaten Bogor ini melanjutkan pada Tahun 2021 jajarannya kembali akan melelang proyek pembangunan 68 kios atau 27 bangunan tersisa di lokasi area yang sama.

“Disdagin dalam waktu dekat kembali melelang proyek pembangunan 68 kios tersisa, adanya sisa pekerjaan ini karena lahannya yang belum siap hingga tahun kemarin kami mengaddendum proyek pembangunan kiosnya,”sambung dia. (*/Dung)

JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan satgas untuk menangani sampah selama musim hujan dan cuaca ekstrem. Sebanyak 5 ribu personel yang terdiri dari UPK Badan Air dan Suku Dinas Lingkungan Hidup pada lima kota administrasi Jakarta disiagakan selama 24 jam di lokasi rawan terdapat tumpukan sampah saat banjir kiriman terjadi.

Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Syaripudin mengatakan, ribuan petugas itu bertugas untuk memantau perkembangan situasi dan melakukan penanganan sampah. Terutama di 10 titik khusus, yaitu aliran Sungai Ciliwung, aliran Pesanggrahan Angke, dan aliran Kali Sunter.

“Selain satgas ini, personel dan armada organik tetap melakukan pelayanan rutin. Personel dan armada organik ini siap juga dimobilisasi melakukan penanganan pascabanjir,” kata Syaripudin dalam keterangan tertulisnya, yang dikutip dari republika .Senin (1/2).

Dia menjelaskan, sarana yang disiagakan satgas ini terdiri dari 44 mobil pickup angkut sampah, 50 truk sampah, lima ekskavator jenis spider, enam ekskavator long arm, 20 ekskavator jenis biasa, serta satu ekskavator liebher. Penggunaan seluruh sarana itu didampingi oleh 23 orang petugas mobilisasi dan 12 orang petugas mekanik.

“Jika perlukan armada pelayanan rutin dari daerah lain juga dapat dimobilisasi ke daerah terdampak. Target kita penanganan cepat sesuai arahan gubernur,” ujarnya.

Syaripudin menuturkan, Dinas Lingkungan Hidup juga memiliki standar operasional prosedur (SOP) penanangan sampah di musim penghujan. Ia menyebut, SOP dilakukan berdasarkan perkembangan kondisi hasil pantauan dari tim satgas, BPBD/BMKG/CRM/info lainnya terkait kenaikan tinggi muka air (TMA) Katulampa, curah hujan yang tinggi dan banjir ROB.

Hasil pantauan maupun infirmasi TMA itu dibagi menjadi empat mode, yaitu mode normal, mode awas, mode tergenang, dan mode rehabilitasi. Dia pun memastikan pihaknya akan menangani tumpukan sampah dengan baik.”Kami pastikan sistem penanganan sampah berjalan efektif “ungkapnya.(*/Joh)