Metro Jabodetabek

TANGSEL – Kota Tangerang Selatan (Tangsel) memasuki usia ke-13 tahun pada 26 November 2021. Kota yang menjadi salah satu wilayah penyangga Ibu Kota tersebut memiliki sederet pekerjaan yang masih perlu diatasi pemerintah kota setempat, terutama terkait masalah ekonomi dan sosial.

“Yang masih jadi PR, terkait penanganan kemiskinan karena angkanya menjadi 2 koma sekian persen,” ujar Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie, usai menghadiri acara rapat paripurna DPRD Kota Tangsel dalan rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Tangsel ke-13, Jumat (26/11/2021).

Selain masalah kemiskinan, Benyamin juga menyebut masalah lainnya yang masih belum teratasi yakni pengangguran di Tangsel yang terbilang masih tinggi. “Kemudian pengangguran juga naik angkanya,” kata dia.

Lebih jelasnya, mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tangsel, tercatat persentase penduduk miskin di Tangsel pada 2020 sebesar 2,29 persen. Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 sebesar 1,68 persen.

Lalu, data menunjukkan tingkat pengangguran terbuka di Tangsel pada 2020 sebesar 8,48 persen. Angka itu meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 4,79 persen. Data yang sama mencatat, tingkat pengangguran pada angkatan kerja di 2020 sebanyak 70.572 jiwa, meningkat cukup tinggi dari tahun 2019 sebanyak 38.989 jiwa.

Menurut penuturan Benyamin, masalah-masalah tersebut terjadi lantaran tertekannya kondisi ekonomi di tengah pandemi Covid-19. Dia berharap ke depan, kondisinya bisa kembali lebih membaik, seiring dengan upaya pemulihan yang diupayakan.

“Itu semata-mata karena kemarin ekonomi mengalami sedikit perlambatan karena kita mengalami Covid-19 dua tahun, sehingga memang kita mengalami kontraksi negatif,” kata Benyamin.

Bahkan, Benyamin mengungkapkan di awal-awal tahun pertumbuhan ekonomi Tangsel mencapai angka minus satu persen. “Tapi sekarang sudah mendekati angka 4 persen,”jelasnya.(*/Idr)

BOGOR – Selama libur Natal dan tahun baru (Nataru) mendatang, untuk sementara Satgas Covid-19 Kota Bogor memutuskan tidak memberlakukan sistem ganjil-genap dalam membatasi mobilitas warga. Hanya saja, penguatan protokol kesehatan (prokes) pencegahan Covid-19 akan diperketat.

Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, menyebutkan, keputusan ini merupakan bentuk pengelolaan kawasan wisata yang terbuka secara luas. Apalagi, masyarakat kerap datang ke Kota Bogor untuk berwisata dan menjajal kuliner di kota hujan ini.

“Sementara kami belum melakukan pembatasan mobilitas untuk kendaraan, tapi kami lebih kepada penguatan protokol kesehatan yang lebih ketat,” ujar Susatyo, Kamis (25/11) malam yang lalu.

Susatyo mengatakan, pengawasan protokol kesehatan di mal dan pusat perbelanjaan lain, bisa dilakukan dengan skrining aplikasi PeduliLindungi. Berbeda dengan area luas dengan interaksi masyarakat tinggi, seperti jalur pedestrian yang tersebar di sejumlah titik di Kota Bogor, pihaknya akan melakukan langkah-langkah tertentu untuk menyisir siapa saja warga dan wisatawan yang sudah divaksinasi.

Di samping itu, kata dia, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Satgas Covid-19 Kota Bogor masih menunggu petunjuk dari pemerintah pusat, terkait pembatasan masyarakat ketika libur Nataru nanti.

“Kami akan menunggu lagi petunjuk dari pemerintah pusat, soal pembatasan dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 yang akan berlaku di Indonesia,”tandasnya.(*/Ju)

JAKARTA – Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan meresmikan galeri Museum Rekor-Dunia Indonesia (Muri) di MOI, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dengan peresmian ini diharapkan segala prestasi-prestasi Indonesia dapat diperhitungkan pada level dunia.

“Inilah yang menarik dari sebuah tempat seperti ini, masyarakat yang datang untuk refleksi dapat melihat prestasi-prestasi yang ada di sini dan Museum Rekor Indonesia ini menjadi semakin menarik karena dia memberikan kesempatan kepada kita semua untuk melihat yang ‘ter’. Dengan adanya museum ini, kita ini harus lebih banyak lagi memiliki prestasi-prestasi membanggakan,” kata Anies, Selasa (23/11/2021).

Anies mengatakan, Muri merupakan lembaga pencatatan rekor pertama dan tertua di Indonesia. Hadir sejak 27 Januari 1990 untuk mengapresiasi segala bentuk karsa maupun karya yang diciptakan oleh setiap warga Indonesia

“Atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, saya mengucapkan selamat dan menyampaikan apresiasi, terkait perjalanan Muri yang telah berusia 31 tahun. Dan hari ini dilaksanakan Peresmian Galeri Muri,” ujar Anies.

Selain itu, Anies turut mengapresiasi sosok Jaya Suprana, tokoh di balik kehadiran, perjalanan, dan eksistensi Muri selama 31 tahun terakhir.

“Masyarakat Indonesia mengenal beliau yang lahir di Denpasar, 27 Januari 1949 dan mendirikan Muri pada 27 Januari 1990, sebagai pengusaha, pianis, komponis, budayawan, penulis, presenter tv, kelirumolog, humorolog dan pemerhati masalah sosial,” tuturnya.

Lebih lanjut, Anies menilai, kehadiran Muri sangat dibutuhkan, karena didirikan demi menegakkan pilar-pilar kebanggaan nasional bangsa Indonesia, agar bangsa ini mampu dan mau menghargai karsa dan karya anak bangsa.

Anies juga menyambut baik revitalisasi Galeri Muri tersebut yang mengusung pentingnya kesinambungan menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, budaya, serta perekonomian bangsa.

“Galeri Muri diharapkan dapat terus menjadi wadah yang dapat membantu komunitas untuk berkembang dan berinovasi. Semoga melalui revitalisasi ini menjadikan Galeri Muri sebagai sarana edukasi bangsa Indonesia dengan mengusung filosofi tradisional yang luhur, dengan kemasan yang baru, semakin dicintai segenap masyarakat Indonesia, serta semakin menjadi kebanggaan bangsa,” ujar Anies dikutip dari republika.

Shari Semesta, Direktur Media dan Komunikasi Muri menyatakan tujuan dari revitalisasi ini yakni untuk mengenalkan kembali Galeri Muri pada setiap insan yang hadir secara fisik maupun di dunia maya melalui teknologi, pengalaman ruang, unik dan modern, tanpa melupakan akar budaya Indonesia.

“Selama 31 tahun MURI sudah mengeluarkan lebih dari 10.000 sertifikat. Ada yang pengajuan dari masyarakatnya ada juga yang penilaian langsung dari Muri seperti Mahakarya Kebudayaan. Tujuan revitalisasi ini yakni untuk mengenalkan kembali Galeri MURI pada setiap insan yang hadir secara fisik maupun di dunia maya melalui teknologi, pengalaman ruang, unik dan modern,” kata Shari.

Shari mengatakan, untuk berkunjung ke Museum MURI tidak di kenakan biaya. “Silakan mendaftar melalui online tidak di pungut biaya alias gratis dan selama pandemi kami masih membatasi pengunjung,” jelasnya.(*/Ty)

BOGOR – Keberadaan tumpukan sampah di kawasan RW 07 Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor menjadi sorotan. Pasalnya, sampah yang menumpuk tak terurus menyemburkan bau yang tak sedap bagi warga sekitar maupun yang melintas.

Anggota DPRD Kota Bogor, Safrudin Bima, melihat tumpukan sampah yang tak terurus itu sudah ada cukup lama. Menurutnya, setiap kali ia lewat di area itu, sampah bukannya berkurang sebaliknya malah semakin menggunung dan berantakan.

“Saya tidak habis pikir ya melihat sampah di Sukaresmi ini, seperti nggak ada yang urus. Apa kerjaannya Camat Tanah Sareal dan Lurah Sukaresmi ini,” ujar Safrudin, Senin lalu (22/11/2021).

Dia mengaku, permasalahan ini sebenarnya sudah disampaikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bogor. Serta sempat dibahas bersama dengan Camat Tanah Sareal soal penanganan sampah di wilayah tersebut.

Safrudin khawatir jika tumpukan sampah tersebut malah mengganggu kenyamanan dan kesehatan warga sekitar. Ditambah dengan curah hujan yang mulai tinggi, menyebabkan bau sampah kian menyeruak.

“Mana sekarang curah hujan mulai tinggi, membuat sampah-sampah tersebut menyemburkan bau busuk yang menyengat hidung, kesehatan air terganggu, kesehatan udara terganggu dan kesehatan lingkungan juga terganggu,” tuturnya.

Sebagai anggota DPRD, dia telah menyuarakan permasalahan ini. Hanya saja, belum kunjung tertangani. Dia pun meminta agar pemerintah kecamatan dan kelurahan agar tidak hanyut dalam kegiatan bersifat seremonial. Sedangkan masalah yang prinsip dan mengakar di masyarakat tak kunjung selesai.

Selain itu, Safrudin mempertanyakan fungsi dari Lurah Sukaresmi yang dinilai tak mampu menyelesaikan masalah tersebut. “Saya kembalikan kepada Wali Kota Bogor terkait kinerja aparatur wilayah, itu prerogatifnya beliau. Silakan cek sendiri problem-problem kewilayahan,” tandasnya.(*/Ju)

CIBINONG – Bupati Bogor Ade Yasin mengingatkan anak buahnya di satuan perangkat kerja daerah (SKPD) lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, agar tak sembarangan dalam merancang program pada tahun anggaran 2022.

“Tahun depan diprediksi masih pandemi. Jadi, lihat urgensinya sebelum membuat program kegiatan mendahulukan kepentingan masyarakat,” ungkapnya di Cibinong, Bogor.

Pasalnya, masih terjadi defisit dalam pembahasan Rancangan APBD 2022 sekitar Rp 900 miliar dan harus segara diseimbangkan antara target belanja dan pendapatan sebelum disahkan pada tanggal 30 November 2021.

Ia berencana melakukan survei untuk mengetahui indeks kepuasan masyarakat mengenai program bagi kepentingan masyarakat pada tahun 2021 agar dapat mengedepankan skala prioritas dalam merencanakan program pada tahun depan.

“Harus melihat urgensinya pada masa pandemi COVID-19 ini, mana yang harus didahulukan, sektor kesehatan mana yang harus didahulukan, kemudian sektor infrastruktur dan pelayanan mana yang harus didahulukan karena ini dinilai oleh masyarakat,” kata Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Bogor itu.

Ade Yasin juga mengimbau seluruh SKPD segera menyelesaikan kegiatan pembangunan fasilitas publik, mulai dari sektor kesehatan, infrastruktur jalan, jembatan dan taman, pendidikan, hingga pengawasan pemanfaatan dana program Satu Miliar Satu Desa (Samisade) di lapangan.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten BogorRudy Susmanto meminta pemkab setempat membuat program-program skala prioritas untuk dianggarkan dalam APBD 2022.”Awalnya defisit Rp1,5 triliun. Saat ini defisitnya masih cukup tinggi, ya, jadi harus ada skala prioritas agar kebutuhan belanja bisa ditekan,” ujarnya.(*/Ndo)

BOGOR – Demi keamanan para pengguna sepeda, penambahan jalur sepeda dinilai menjadi hal yang mutlak untuk dilakukan segera. Hanya saja, pengguna sepeda dari komunitas Bike to Work (B2W) meminta agar fungsi pengawasan di jalur sepeda juga diperhatikan.

Ketua B2W Bogor, Roni Wang, menyebutkan sejummlah jalur sepeda di Kota Bogor dinilai masih belum nyaman. Diakibatkan adanya kendaraan yang masih parkir di ruas jalur sepeda seperti di Jalan Pajajaran, juga bergabungnya pejalan kaki di jalur sepeda seperti di sepanjang Sistem Satu Arah (SSA).

“Kami sangat senang dengan rencana pembangunan tersebut. Namun fungsi pengawasan jalurnya juga kami mohon untuk diperhatikan karena banyak sekali kendaraan yang parkir untuk waktu yg lama di beberapa ruas jalur sepeda,” ujar Roni dikutip dari republika, Senin (22/11).

Roni mengatakan, salah satu cara untuk membangun kesadaran pemakaian jalur sepeda, yakni dengan langsung turun ke jalan bersama Dinas Perhubungan (Dishub), Satuan Lalu Lintas, dan Satpol PP. Dimana dalam kegiatan tersebut dapat dilakukan edukasi dan sosialisasi kepada semua pengguna jalan, akan pentingnya safety riding atau berkendara yang aman.

Dia berharap, di Kota Bogor bisa dibangun jalur sepeda yang terhubung dengan seluruh rangkaian jalur sepeda dan tidak terputus, karena penggabungan dengan pejalan kaki memanfaatkan trotoar yang dibangun.

Menurut Roni, pembuatan jalur sepeda di sepanjang Jalan Juanda, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor kurang efektif karena posisinya ditinggikan, berbeda dengan konsep jalur sepeda di kota lain.

“Titik-titik yang masih perlu jadi perhatian adalah di sepanjang Jalan Pajajaran tepatnya di depan RS Mulia, hingga sebelum perempatan Warung Jambu. Serta di depan Botani Square sampai Jalan Cidangiang dan depan Terminal Bus Baranangsiang, depan Puri Begawan sampai Bale Binarum. Serta di depan Masjid Raya Bogor karena adanya parkir angkot, motor dan kendaraan pribadi,” jelasnya.

Di samping itu, sambung Roni, para pesepeda membutuhkan dukungan kuat dari pemerintah dalam memberikan keteladanan, bagaimana menggunakan fasilitas ini dengan bersepeda dari rumah ke kantor atau sebaliknya.

“Tidak harus setiap hari, tapi dari sekarang, agar penggunaan jalur sepeda dapat semakin maksimal untuk mengurangi polusi. Pelan-pelan tapi selalu dipraktekkan, harapannya Kota Bocor bisa menjadi contoh kota yang ramah dengan pesepeda,” imbuhnya.

Sebelumnya, pada Minggu(21/11), sekitar 180 pengguna sepeda dari komunitas B2W, Komunitas Sepeda Lipat Bogor, dan 41 Komunitas Pesepeda Bogor lain menggalang aksi peduli korban kecelakaan yang menimpa pesepeda di jalan raya.

Acara bertajuk ‘Ride in Peace’ ini digelar untuk memperingati Hari Mengenang Korban Kecelakaan Lalu lintas Sedunia 2021 (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims).

Dalam catatan B2W Indonesia, sepanjang 2021 terjadi 35 kecelakaan dengan korban meninggal sebanyak 15 orang. Tahun-tahun sebelumnya antara 2017 hingga 2020 jumlah yang meninggal karena ditabrak kendaraan bermotor mencapai 88 orang.

Ketua B2W Bogor, Roni Wang, mengatakan berdasarkan data yang diterimanya, setiap tahun kecelakaan yang menimpa pengguna sepeda di jalan raya terus naik. Kemungkinan, angka tersebut naik seiring dengan meningkatnya penggunaan sepeda, untuk berolahraga maupun untuk bermobilitas.

“Kita sama-sama mengingat dan menegaskan bahwa upaya keselamatan di jalanan kita memang buruk, kebijakan demi kebijakan tidak signifikan mengurangi jumlah korban di jalan. Sebagian memang karena perilaku penggunanya,”tandasnya.(*/Ju)

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta tahun 2022 sebesar Rp4,4 juta atau Rp4.453.935. Sedangkan, UMP Jakarta 2021 sebesar Rp4.416.186 atau hanya naik Rp37.749. UMP ini sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh di Ibu Kota.

Penetapan UMP tahun ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan bagi seluruh wilayah Indonesia.

Anies mengatakan, besaran UMP ini berdasarkan ketentuan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta formula yang ada dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. “Jadi, sudah ditetapkan besaran UMP DKI Jakarta pada tahun 2022 sebesar Rp4.453.935,536,” ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Minggu (21/11/2021).

Pemprov DKI mewajibkan kepada pengusaha untuk menyusun struktur dan skala upah di perusahaannya. Tentunya dengan memerhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas sebagai pedoman upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 tahun atau lebih.

Pemprov DKI juga akan mengawasi dan memberikan sanksi administratif bagi pengusaha yang tidak melakukan kewajiban tersebut. Selain menetapkan UMP, Pemprov DKI menerapkan berbagai kebijakan lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh antara lain memberikan bantuan layanan transportasi, penyediaan pangan dengan harga murah, serta biaya personal pendidikan.

Tak hanya itu, Pemprov DKI juga melakukan berbagai jenis program kolaborasi ketenagakerjaan baik yang sedang berjalan maupun dalam proses akhir perencanaan.(*/Ty)

JAKARTA – Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta KH Munahar Muchtar menyatakan pembentukan pasukan siber untuk melawan “buzzer” yang menyerang ulama dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, tidak terkait dengan dana hibah Rp10,6 miliar. Pembentukan tim siber karena maraknya aksi penyebaran hoaks.

“Kami membentuk pasukan siber karena saat ini marak informasi hoaks yang dapat memecah belah umat, terutama umat Islam dan ulama,” kata KH Munahar Muchtar dalam pernyataan tertulisya, di Jakarta, Sabtu.

kan MUI DKI Bentuk Pasukan Siber Polri Diminta tak Malu Bekerja Sama Tangkal Serangan Siber
Menurut Munahar, dalam rapat dengan Bidang Infokom MUI DKI Jakarta, Jumat (11/10), dibicarakan berbagai program ke depan. MUI melihat makin banyaknya informasi yang terindikasi memecah-belah anak bangsa, terutama umat Islam dan ulama. “Karena itu, ada gagasan dari kami untuk membentuk semacam cyber army,” katanya.

Munahar menjelaskan, pasukan siber itu dibentuk atas inisiatif MUI DKI untuk melawan informasi hoaks, sebagai upaya membela umat dan ulama.”Melawan informasi hoaks untuk umat Islam dan ulama, adalah salah satu tugas MUI, melakukan amar ma’ruf nahi munkar,” katanya.

Terkait dana hibah dari APBD Pemprov DKI Jakarta yang dikaitkan dengan pembentukan pasukan siber MUI DKI Jakarta, Munahar menjelaskan, anggaran itu tidak digunakan untuk mendanai pasukan siber, namun buat membiayai pelaksanaan program kerja serta kegiatan operasional MUI.

“Dana hibah hanya untuk melaksanakan program kerja serta operasional MUI, dari tingkat provinsi, kota, kecamatan, hingga kelurahan,” ujarnya.

Menurut Munahar, orang yang menghubungkan pembentukan tim siber dengan dana hibah tak paham tentang MUI dan tak mengerti soal tugas MUI.

Sebelumnya, Wakil Sekjen PKB, Luqman Hakim, menilai, MUI DKI Jakarta membentuk tim siber untuk melawan buzzer yang menyerang ulama dan Gubernur DKI Anies Baswedan tak lepas dari hibah Pemprov DKI Jakarta senilai Rp10,6 miliar.”MUI menyediakan diri menjadi penyebar berita keberhasilan Anies Baswedan, karena mendapat bantuan dari APBD Provinsi DKI Jakarta. Sangat disayangkan, lembaga MUI menjadi subordinat kepentingan politik perorangan,” kata Luqman kepada wartawan.

Menurut Lukman, dana hibah Pemprov DKI Jakarta dari APBD, sesungguhnya dananya bersumber dari rakyat, bukan dari gubernur.(Antara/Jo)

BOGOR – Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, melihat akan ada dampak ekonomi pada penerapan PPKM Level 3 saat libur Natal dan tahun baru (Nataru) nanti. Namun, menurutnya, keputusan ini dilakukan untuk melindungi pemulihan ekonomi agar tidak kembali turun atau drop.

Bima Arya menyebutkan, jika pemerintah lalai dalam melakukan pembatasan pada libur Nataru nanti, dikhawatirkan perekonomian akan kembali menurun beriringan dengan meningkatnya kasus Covid-19. Padahal, di Kota Bogor sendiri saat ini data kasus Covid-19 di Kota Bogor sudah membaik.

“Hari ini datanya Alhamdulillahh baik. Kemarin 0 penambahan kasus, sekarang tinggal 18 orang yang sakit Covid-19 se-Kota Bogor itu,” ujarnya kepada awak media, Jumat (19/11/21).

Oleh karena itu, dia menegaskan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan mengantisipasi peningkatan kasus Covid-19 pada libur Nataru. Salah satunya dengan menerapkan pembatasan kendaraan yang akan masuk ke Kota Bogor nanti.

“Kalau soal ekonomi kita perketat sedikit nggak masalah, daripada kita kebobolan nanti drop-nya lebih parah lagi ekonominya,” tegasnya.

Bima Arya menambahkan, dia dan Kapolresta Bogor Kota akan memberlakukan kebijakan terkait dengan PPKM Level 3 untuk menghindari melonjaknya kunjungan wisatawan pada libur Nataru. Kebijakan tersebut direncakan dibahas dalam waktu dekat.

“Jadi ini memberikan pesan bahwa karena belum selesai, jadi sebaiknya liburan akhir tahun ini tidak ke mana-mana juga,” tuntasnya.(*/Jun)

CIBINONG – Dalam beberapa hari terakhir terjadi intensitas curah hujan yang cukup tinggi di Wilayah Bogor, menurut pengamatan Badan Meteorologi Klimatogi dan Geofisika (BMKG) fenomena alam tersebut terjadi akibat sirkulasi siklonik yang terpantau di Samudera Hindia Barat Daya Banten.

Tingginya curah hujan juga dapat berdampak pada produksi air bersih yang dikarenakan tingginya tingkat kekeruhan air di beberapa sungai yang terdapat di Instalasi Pengolahan Air (IPA) Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor seperti sungai Cianten sebagai sumber air dari Cabang Pelayanan Leuwiliang, Sungai Ciliwung sebagai sumber air dari Cabang Pelayanan Kedung Halang dan Cabang Pelayanan Cibinong.

Dalam menghadapi situasi seperti ini Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor telah menyiapkan pengaturan pendistribusian air dengan mengawasi produksi air di Instalasi Pengolahan Air agar pengaliran tidak terganggu. Namun jika tingkat kekeruhan air sudah mencapai angka lebih dari 5000 Ntu maka produksi air sementara akan dihentikan guna mencegah kerusakan pada pompa Intake di Instalasi Pengolahan Air akibat air baku sudah bercampur dengan lumpur, pasir, dan material lainnya. Tak hanya itu saja bentuk antisipasi lainnya Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogormengupayakan petugas operator untuk bersiaga membersihkan sampah dan lumpur di Intake atau instalasi pengolahan air.

Dan untuk antisipasi di Wilayah Cibinong Perumda Air Minum Tirta Kahuripam Kabupaten Bogor telah berkoordinasi dengan pihak Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Bendungan Katulampa untuk selalu melaporkan tingkat ketinggian air Sungai Ciliwung agar ada antisipasi untuk memenuhi buffer reservoir saat curah hujan cukup tinggi.

Direktur Umum Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Abdul Somad juga menghimbau kepada seluruh pelanggan agar menampung air bersih terlebih dahulu sebagai langkah antisipasi apabila terjadi gangguan pengaliran. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai pelayanan, Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor telah menyiapkap armada mobil tangki untuk pendistribusian bantuan air bersih dengan menghubungi Call Center kami di nomor 1500-412 atau menghubungi Kantor Cabang Pelayanan terdekat.Kami berharap langkah antisipasi ini dapat meminimalisir gangguan pengaliran ujarnya.(*/Ang)