Metro Jabodetabek

CIBINONG – Dalam rangka memperingati Hari Air Sedunia yang jatuh pada tanggal 22 Maret, Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor mengadakan acara Sosialisasi Pengolahan Air Bersih di Instalasi Pengolahan Air (IPA)Gunung Putri 31/3.

Sosialisasi ini bermaksud memberikan edukasi kepada pelanggan tentang proses pengolahan air bersih khususnya di IPA Gunung Puteri, yaitu mulai dari air baku(SungaiCikeas)sampai menjadi air bersih.
Dalam kesempatan inisekaligus menjawab penyebab gangguan pengaliran di wilayah pelayanan cabangcileungsi dan jonggol beberapa waktu yang lalu.

Dalam kegiatan ini mengundang perwakilan pelanggan Perumda Air Minum TirtaKahuripan di wilayah Cileungsi dan Jonggol dan juga dihadiri oleh Komunitas Peduli Sungai CileungsiCikeas (PS2C) yang berperan serta menjelaskan gambaran umum kondisi air Sungai Cikeas dan Sungai Cileungsi.

Menurut Ketua PS2C (Puarman),ada beberapa permasalahan Sungai Cikeas:

1. kondisi airnya coklat berlumpur yang dikarena kanerosi di hulu dan sedimenasi,

2. Sampah bambu dan sampah domestik karena banyak rumpun bambu dan sampah rumahtangga,

3. Limbah home industri seperti limbah pabrik tapioka yang tentunya sangat mengganggu proses pengolahan air di intalasi.

Direktur Umum Perumda Air MinumTirta Kahuripan Abdul Somad dalam sambutannya menyampaikan upaya-upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut, mulai dari perhitungan ulang penggunaan bahan kimia, membentuk tim reaksi cepat tanggap, sosialisasi kepada pelanggan sebelum terjadi gangguan pengaliran hingga koordinasi dengan dinas terkait perihal pencemaran limbah di Sungai Cikeas.
Abdul Somad menambahkan,tetap berharap mendapatkan dukungan penuh dari seluruh stakeholder termasuk pelanggan dalam menjaga kelestarian air baku (sungai) dan perlu adanya sumber sumber air baku yang baru guna menjaga kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan air bersih di Kabupaten Bogor.(*/Ang)

CIBINONG – Untuk mengatasi kemacetan di kawasan Puncak, Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin, lebih memilih memilih membangun Jalur Puncak 2 dibandingkan opsi moda transportasi berbasis rel. Sementara itu, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan, kajian awal yang dilakukan BPTJ merekomendasikan jenis moda transportasi berbasis rel yang sesuai untuk kawasan Puncak ialah kombinasi antara kereta AGT (automated guideway transit) dan kereta gantung (cabel car).

Kepala Bagian Humas BPTJ, Budi Rahardjo, menjelaskan, Kereta AGT Segmen 1 Sentul City-Taman Safari memiliki panjang 23,4 kilometer. Sedangkan Kereta Gantung untuk Segmen 2 Taman Safari-Puncak memiliki panjang 4,4 kilometer.

“Jadi, tidak semata mata hanya kereta gantung saja karena kurang memenuhi aspek angkutan umum massal. Kombinasi tersebut membutuhkan pembiayaan sebesar Rp 7,1 triliun, dimana untuk kereta AGT Rp 6,32 triliun sedangkan kereta gantung sekitar hampir Rp 1 triliun,” kata Budi kepada Republika, Rabu (23/3).

Budi menjelaskan, kajian yang dibuat BPTJ terkait opsi moda transportasi berbasis rel sebenarnya menjawab usulan dan wacana berbagai pihak yang sudah muncul sejak lama. Di mana sudah ada permintaan adanya transportasi berbasis rel untuk mengurangi kemacetan di kawasan Puncak.

Dengan kajian yang dilakukan pada 2021, Budi menegaskan, tersaji jawaban berbasis data yang lebih kongkret tentang konsekuensi-konsekuensi yang timbul. Jika transportasi berbasis rel diinginkan dibangun di kawasan Puncak.

“Jadi, sejak mula memang transportasi berbasis rel hanyalah salah satu opsi, tentu nantinya perlu dipertimbangkan lebih mendalam opsi mana yg paling memungkinkan membantu mengatasi masalah kemacetan Puncak,” jelasnya.

Direktur Prasarana BPTJ, Jumardi, menambahkan wisatawan yang akan ke kawasan Puncak dapat mengakses moda transportasi massal berbasis rel mulai dari Sentul City, untuk menghindari kemacetan karena penggunaan kendaraan pribadi.

Sedangkan lintasan Segmen 2 antara Taman Safari-Puncak yang menggunakan Kereta Gantung, lebih melayani wisatawan yang sudah berada di kawasan Puncak yang kemudian menginginkan wisata lanjut ke wilayah sekitar Puncak.

“Kalau melihat para wisatawan yang ke Puncak itu biasanya membawa banyak barang, sebab mereka umumnya menginap satu hingga dua malam beserta kerabat atau teman. Ini lebih tepat dilayani dengan Kereta AGT yang memungkinkan membawa barang, sementara Kereta Gantung tidak memungkinkan untuk itu,” ujar Jumardi.

Sebelumnya, diberitakan Bupati Bogor, Ade Munawaroh Yasin menilai anggaran untuk moda transportasi rel di kawasan Puncak terlalu mahal. Ia pun tetap berpegang teguh untuk membangun Jalur Puncak 2.

“(Dana Rp 7,31 triliun) kemahalan kalau menurut saya. Lebih baik Jalur Puncak 2 saja selesaikan,” kata Ade Yasin kepada awak media, kemarin.

Untuk mengatasi kemacetan Puncak, Ade Yasin mengatakan, pembangunan Jalur Puncak 2 yang akan membentang di lima kecamatan di Kabupaten Bogor, mulai dari Citereup, Babakan Madang, Sukamakmur, Tanjungsari, dan Cariu tidak akan mencapai Rp 7,31 triliun. Dibandingkan dengan Jalur Puncak 2, Ade Yasin mengatakan, kereta gantung dominan bisa dimanfaatkan bagi masyarakat yang

Sedangkan untuk masyarakat yang hendak pergi ke Kabupaten Cianjur atau Bandung melalui Puncak, Jalur Puncak 2 dinilainya lebih menjanjikan.

“Saya kira kalau kereta gantung untuk wisatanya saja, untuk kepentingan masyarakat yang akan menuju Bandung, Cianjur, kurang terbantu. Kalau Jalur Puncak 2 kan keluarnya di Cianjur, yang ke Bandung bisa lewat situ,” jelas Bupati Ade Yasin.(*/Ju)

JAKARTA – Direktur Utama BUMD DKI PT Food Station Tjipinang Jaya, Pamrihadi Wiraryo mengatakan, Food Station akan menggelar pasar murah untuk bahan komoditas tertentu. Dalam operasi pasar murah itu, kata dia, minyak goreng curah akan dijual dengan harga lebih murah dari Harga Eceran Tertinggi (HET) di pasaran.

“Kita akan jual kemungkinan Rp 13.500 karena kita akan jual di bawah HET. HET itu Rp 14 ribu, jadi kita jual di bawah itu masih boleh dong,” kata Pamrihadi kepada awak media di DPRD DKI Jakarta, Rabu (23/3/2022).

Ditanya kapasitas penjualan, dia menyebut akan menyediakan 8.000 liter pada tahap pertama yang dilakukan sepekan sekali. Menurutnya, penjualan minyak goreng curah lebih murah dari HET itu akan dimulai pada pekan depan di Pasar Induk Beras Cipinang.

“Tanggalnya kita belum tentukan karena kita masih koordinasi sama produsennya, sekaligus untuk memastikan itu tidak mengganggu pedagang yang ada Cipinang,” kata dia.

Dia menambahkan, pihaknya hingga kini masih melakukan pembahasan, utamanya mengenai jatah beli minyak curah untuk masyarakat. Terlebih, saat minyak curah didapatinya dari brand Tropikal. Menurutnya, stok minyak itu akan didapat dari principal yang memproduksi minyak dan mendapat status DMO (domestic market obligation) untuk mensuplai kebutuhan lokal.

“Sementara kita belum melihat pembatasan itu sepanjang segmentasinya untuk rumah tangga. Kalaupun untuk pembelian besar, paling satu jerigen yang isi 19 liter,” kata dia.

Pihak FS, katanya, tidak akan melarang warga kembali menjual minyak goreng tersebut. Namun demikian, jatah pembelian, lanjut Pamrihadi akan melarang pembelian maksimum dengan menggunakan kendaraan roda empat atau lebih. “(Dijual lagi) itu haknya mereka,” jelas dia.

Dia menambahkan, pembelian yang sementara ini belum dibatasi, akan disesuaikan dengan antrian yang ada dan stok migor curah sekitar 8.000 liter. Jika mencukupi untuk 400 pelanggan, katanya, pembelian dengan jerigen sekitar 19 liter diperbolehkan.(*/Ta)

JAKARTA – Sembilan budaya Betawi didaftarkan oleh Dinas Kebudayaan DKI Jakarta agar tercatat sebagai kekayaan intelektual komunal. Berkas persyaratan untuk mengusulkan sembilan budaya Betawi tersebut telah diserahkan ke Kementerian Hukum dan HAM.

“Hal ini merupakan upaya pemprov dalam melindungi dan melestarikan Kebudayaan Betawi,” kata Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Iwan Henry Wardhana dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (18/3).

Ia mengatakan bahwa usulan karya budaya Betawi tersebut telah melalui koordinasi dan pembahasan bersama Lembaga Kebudayaan Betawi yang kemudian diserahkan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) DKI Jakarta pada Rabu (16/3). Selain itu, Iwan melanjutkan bahwa kegiatan ini menjadi penting karena banyak masyarakat kurang memahami apa itu kekayaan intelektual personal maupun komunal.

Menurut dia, hukum atas kepemilikan karya intelektual sangat berperan dalam memberikan perlindungan kekayaan intelektual, baik bersifat komunal (milik rakyat atau umum) maupun personal (perseorangan) yang juga dapat berpengaruh pada pengembangan ekonomi kreatif. Iwan juga menyebutkan bahwa setiap produk budaya Betawi yang telah mendapatkan pencatatan warisan budaya takbenda (WBTB) dapat melanjutkan pencatatan hak kekayaan intelektualnya ke Kemenkumham.

Pelindungan kekayaan intelektual, kata Iwan, menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional pada masa yang akan datang dan telah memberikan kontribusi secara signifikan dalam perkembangan perekonomian nasional maupun internasional. Dengan pencatatan karya budaya Betawi di Kemenkumham, dia berharap makin banyak karya budaya Betawi yang mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari instansi berwenang, yang menjadi kebanggaan masyarakat Betawi.

“Budaya merupakan identitas suatu kelompok atau masyarakat yang kepemilikannya harus dilindungi dan dilestarikan. Dengan pencatataan ini, kami berharap budaya Betawi mendapat pengakuan dan perlindungan, serta bisa bersama-sama menjaga serta melestarikan kebudayaan tersebut,” ucap Iwan.

Sembilan karya budaya Betawi yang diusulkan untuk pencatatan kekayaan intelektual komunal, yaitu:

1.Gambus Betawi,
2.Pencak Silat Gerak Saka,
3.Pencak Silat Sekojor,
4.Pencak Silat Sabeni Tanabang,
5.Sohibul Hikayat,
6.Pencak Silat Troktok,
7.Pencak Silat Pusaka Djakarta,
8.Pencak Silat Mustika Kwitang, dan
9.Pencak Silat Gamblong.
Ia menjelaskan bahwa kekayaan intelektual personal adalah kekayaan intelektual yang bersifat eksklusif dan individual, seperti hak cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang, varietas tanaman, serta desain tata letak sirkuit terpadu. Dia menjelaskan pula bahwa kekayaan intelektual komunal merupakan kekayaan intelektual yang kepemilikannya bersifat kelompok dan merupakan warisan budaya tradisional yang perlu dilestarikan.(Antara/Jo)

BOGOR – Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah membuat kajian awal terkait kemungkinan pembangunan Kereta Gantung untuk mengatasi kemacetan di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor. Untuk membangun moda transportasi massal berbasis rel di kawasan Puncak membutuhkan biaya tak kurang dari Rp 7,31 triliun.

Direktur Prasarana BPTJ, Jumardi, mengatakan biaya yang besar merupakan salah satu konsekuensi yang timbul jika harus membangun kereta gantung di Puncak. Sebab, dalam kajian yang dilakukan BPTJ sejak 2021, pembangunan moda berbasis rel menuju Kawasan Puncak dengan kombinasi Kereta Automated Guideway Transit (AGT) dan Kereta Gantung.

Dia memerinci, jumlah tersebut terbagi atas pembiayaan pembangunan Kereta AGT sebesar Rp 6,32 triliun dan Kereta Gantung hampir Rp 1 triliun. Jumlah sebesar itu belum termasuk pembebasan lahan yang diperkirakan membutuhkan sebesar Rp 693 miliar.

“Karena bentuk kajian awal ini adalah Outline Business Case (OBC) maka sudah muncul perhitungan awal kemungkinan proyek dapat melibatkan investasi swasta dengan skema KPBU,” kata Jumardi,Minggu (20/3).Dikutip dari republika.

Lebih lanjut, Jumardi menjelaskan, dalam kajian tersebut BPTJ telah menghitung menghitung biaya operasional baik sarana maupun prasarana. Hingga potensi pendapatan utama (fare revenue) dan pendapatan tambahan (non fare revenue) serta kelayakan ekonomi, keuangan maupun nilai value for money.

Hasilnya, kata dia, terdapat opsi melibatkan investasi swasta untuk pembangunan Kereta AGT dan Kereta Gantung di Puncak melalui Kerjasama Pemerintah – Badan Usaha (KPBU) paling memungkinkan apabila disertai dukungan Pemerintah yang diperkuat. Bentuk dukungan Pemerintah yang diperkuat seperti menyangkut pembebasan tanah, penyediaan tambahan prasarana pendukung, subsidi tarif, hingga jaminan terhadap risiko terminasi perjanjian.

Hasil kajian awal ini sudah kami sosialisasikan pekan kemarin kepada segenap stakeholder baik kelembagaan pemerintah pusat maupun daerah yang berkaitan dengan penanganan permasalahan Kawasan Puncak,” tuturnya.

Menurut Jumardi, bagaimana kelanjutan opsi pembangunan transportasi massal berbasis rel di Kawasan Puncak masih perlu proses pendalaman baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Aspek yang perlu perhatian mendalam selain besarnya kebutuhan pembiayaan juga penanganan permasalahan dampak sosial dan koordinasi antar kelembagaan.

“Saya kira pembangunan transportasi massal berbasis rel hanya salah satu jenis pendekatan yang mungkin dilakukan. Untuk mengatasi masalah kemacetan Kawasan Puncak tetap perlu dikembangkan berbagai pendekatan lain,”tandasnya.(*/Ju)

BOGOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat melakukan pematangan konsep penataan Simpang Ciawi sebagai bahan untuk dibahas bersama pemerintah pusat. Rencananya, konsep perencanaan itu akan dibawa oleh bupati Bogor untuk dibahas bersama pemerintah pusat pada Jumat (4/3/2022) mendatang.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Burhanudin saat meninjau kondisi Simpang Ciawi, Selasa (1/3/2022), mengatakan, rencana penataan Simpang Ciawi dimulai dengan memugar taman, dan menyediakan tempat relokasi bagi pedagang kaki lima (PKL), sehingga tidak menimbulkan konflik saat dilakukan penertiban. Kemudian, menyediakan sarana khusus naik-turun penumpang kendaraan umum, serta mendirikan Pos Kepolisian dan Satpol PP.

“Ini perlu dilakukan secara kolaborasi antara Pemkab Bogor, Pemkot Bogor, Provinsi Jabar, Kementerian dan Kepolisian agar penataan kawasan Ciawi ini berjalan optimal,” kata Burhan.

Ia menyebutkan bahwa ketika persiapan penataan tersebut diwujudkan dengan baik maka akan menghasilkan penataan Simpang Ciawi jangka panjang, baik pembangunan jalan layang ataupun pembangunan terminal sebagai tempat untuk melakukan perpindahan moda transportasi.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Irjen Budi Setiadi mengatakan bahwa penataan Simpang Ciawi tidak akan optimal jika para PKL tidak direlokasi dari sekitaran raya. “Sudah bertahun-tahun Ciawi tidak memiliki terminal, sebagai tempat naik turunnya penumpang. Hal ini juga menyebabkan terjadinya kemacetan lalu lintas hingga harus segera dipikirkan oleh pemerintah,” terangnya.(*/Ju)

CIBINONG – Selama 41 tahun mengemban tugasnya, Perumda Air Minum TirtaKahuripan selalu berusaha meningkatkan kinerja serta kulitas pelayanan kepada pelanggan secaraber kesinambungan.

Hal tersebut ditegaskan dengan diraihnya penghargaan dari PUPR sebagai BUMD Air MinumdengankategoriSehat dan Kinerja Terbaik No. 1 di Jawa Barat sekaligus menduduki peringkat ke-4 sebagai BUMD Air Minumdengan Kinerja Terbaik di Indonesia, penghargaandari BPKP Jawa Barat atas Pencapaian Terbaik Kinerja Keuangan, Operasional dan Tata Kelola Perusahaan, serta penghargaan Perpamsi Award 2021 dengankategori BUMD Air Minum Sehatdengan Cakupan Pelayanan Terbaik Wilayah Kabupaten. Penghargaanter sebut patut diapresiasi sebagaikadodi HUT Perumda Air Minum Tirta Kahuripan ke-41 sebagai landasan untuk meningkatkan pelayanan di Kabupaten Bogor.

KinerjaPerumda Air MinumTirtaKahuripanKabupaten Bogor mendapatkannilai71,55% yang berartiberkinerja “Baik”pada tahun 2020 sesuai dengan Keputusan Mentri Dalam Negeri No. 47 Tahun 1999.SaatiniPerumda Air MinumTirtaKahuripantelahmelayani 26dari 40 Kecamatan di wilayah Kabupaten Bogor dengan cakupan layanan wilayah administrasi sebesar33,40% dan jumlah pelanggan sebanyak198.590sambungan. Tentunya pencapaian ini tidak lepasdari peranserta seluruh elemen Perusahaan, mulai dari Bupati dan Pemerintah Daerah, DPRD Kabupaten Bogor, Direksi, Dewan Pengawas, Karyawan, Pelanggan dan elemen lain yang masing-masing memberikankontribusisesuaifungsi dan perannya masing-masing.

Selain terus berupaya memberikan pelayanan yang maksimal kepada pelanggan dengan adanya smart water meter dan ISO 17025 mengenai kualitas air bersih,Perumda Air MinumTirtaKahuripanjuga mengharapkan dukungan stakeholders dalam hal regulasi mengenai perlindungan dan pemanfaatan sumber air baku terutama mata air baru, yang pada akhirnya dapat mendukung meningkatnya kinerja Perumda Air MinumTirtaKahuripan khususnya dalam halpenambahan cakupan pelayanan di Kabupaten Bogor.

Peringatan HUT Perumda Air MinumTirtaKahuripan kali ini dilaksanakan di sumber Mata Air Ciburial yang dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati beserta jajarannya, Forkopimda, Pimpinan DPRD Kabupaten Bogor, Direksi, Dewan Pengawas, pegawai Perumda dan unsur masyarakat di lingkungan Mata Air Ciburialdengantetapmemperhatikanprotokolkesehatan yang ketat.

Lokasi inidipilihkarena Mata Air Ciburialsudahmengaliriselama 100 tahunlamanyakesejumlah wilayah yang ada di Kabupaten Bogor dan sekaligus mengajak warga sekitar Mata Air Ciburial untuk ikut melestarikan alam di sekitarsumbermata air yang telah berdiri sejak jaman Belanda tahun 1922.Kegiatan ini mengusung tema“Memuliakan Alam Dan Melayani Kabupaten Bogor”, dengan harapan kegiatan HUT tidak hanya bersifat seremonial belaka, namun dapat memberikan dampaknyata bagi lingkungan dan masyarakat.

“Air adalahsumberkehidupanmakadariitumerawatlingkunganhariiniuntukkehidupanyang lebihbaik di masa depan,” pesan Bupati dalam sambutan HUT Perumda Air MinumTirtaKahuripan Ke-41 yang ditandaidengan penanaman pohon di sumbermata air Ciburial.
Adapun rangkaian kegiatan peringatan HUT Perumda Air MinumTirtaKahuripanyang diselenggarakan antara lain adalah bedah musholla di sekitar Ciburial, penanaman pohon, santunan anak yatimserta program diskon sambunganbaru 40% yang berlakuhinggaMaret 2022.

Harapan manajemen di Hari UlangTahunPerumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor yang ke-41inisemogamenjadil andasan yang lebih tinggi dalam berbagai aspek serta ke hadirannya semakin memberikan nilai lebih bagi masyarakat Kabupaten Bogor sehingga tujuan untuk menjadi perusahaanair minum terbaik dan termaju di Indonesia dapat segera terealisasi.(*/Angg)

DEPOK – Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 di Kota Depok kembali diperpanjang dari 22 Februari hingga 28 Februari 2022. Perpanjangan tersebut ditegaskan melalui Keputusan Wali Kota (Kepwal) Depok Nomor : 443/133/Kpts/Satgas/Huk/2022.

“Pada perpanjangan kedua PPKM Level 3 Covid-19 ini terdapat beberapa aturan baru pada sektor non esensial, esensial dan kritikal. Untuk sektor non esensial diberlakukan 50 persen pegawai yang work from office (WFO) atau bekerja di kantor. Pegawai yang diizinkan WFO, pegawai yang sudah divaksin dan wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada pintu masuk dan keluar tempat kerja,” ujar Wali Kota Depok, Mohammad Idris dalam siaran pers , Jumat (25/2/2022).

Selanjutnya sektor esensial, lanjut Idris, seperti keuangan, perbankan dan lembaga pembiayaan dapat beroperasi dengan 50 persen staf yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat dan 25 persen untuk administrasi kantor guna mendukung oprasional.

Untuk pasar modal serta teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator celuler, data center, internet dan media terkait penyebaran informasi ke masyarakat dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen staf.

Lalu untuk hotel non penanganan karantina beserta fasilitas penunjangnya seperti gym, ruang rapat atau pertemuan besar dapat beroperasi dengan kapasitas 50 persen dan wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Penyediaan makanan dan minuman disajikan menggunakan box. Lalu anak di bawah 12 tahun wajib menunjukkan hasil swab antigen H-1 atau PCR H-2.

Industri orientasi ekspor dan penunjangnya hanya dapat beroperasi dengan pengaturan shift. Yakni dengan kapasitas maksimal 75 persen staf untuk setiap shift hanya difasilitas produksi atau pabrik dan 25 persen untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional. Semua menerapkan protokol kesehatan ketat.

Industri yang memiliki orientasi ekspor dan domestik diizinkan beroperasi dengan kapasitas 100 persen. Namun, wajib memiliki IOMKI dan mendapatkan rekomendasi Kementerian Perindustrian. Perusahaan dan para karyawannya wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada fasilitas produksi perusahaan.

Tak hanya itu, hanya karyawan dengan vaksinasi dosis lengkap yang boleh masuk shift kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan. Seluruh perusahaan wajib mengikuti acuan protokol kesehatan yang ditentukan oleh Kementerian Perindustrian dan Kementerian Kesehatan. Pemerintah Kota Depok akan melakukan pengawasan atas implementasi protokol kesehatan ini.

Lalu, esensial pada sektor pemerintahan dapat mengikuti ketentuan teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Sedangkan untuk sektor kritikal, seperti kesehatan, keamanan dan ketertiban dapat beroperasi 100 persen tanpa ada pengecualian. Lalu, untuk penanganan bencana, energi, logistik, pos, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat, makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak atau hewan peliharaan, pupuk dan petrokimia semen dan bahan bangunan, obyek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi dan utilitas dasar seperti listrik, air dan pengelolaan sampah dapat beroperasi 100 persen maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi, konstruksi, atau pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional diberlakukan maksimal 25 persen staf.

“Semuanya wajib untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung yang masuk kepada fasilitas produksi, konstruksi atau pelayanan dan wilayah administrasi perkantoran,”tandasnya.(*/Idr)

CIBINONG -Banyaknya laporan terkait rentenir atau bank bank berbunga tinggi untuk kredit usaha menengah kebawah, khususnya pedagang pasar rakyat menjadi sorotan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada sambutannya saat Peresmian Pasar Rakyat Juara , Sabtu 26 Februari 2022 .

“Pedagan pasti butuh modal, jangan sampai ada rentenir di Pasar kami minta Kepada Bupati Bogor melalui Tohaga selaku pengelola pasar rakyat untuk menghadirkan layanan perbankan “kata Gubernur

Menanggapi hal tersebut Direktur Utama Perumda Pasar Tohaga Haris Setiawan mengemukakan bahwa saat ini Tohaga sudah dan sedang menggandeng pihak pihak perbankan dan layanan jasa keuangan lainnya untuk mempermudah pelayanan terhadap Pedagang
“sudah menjadi concern kami untuk meng up grade sistem keuangan pedagang dan administrasi pengelolaan untuk berbasis perbankan dan tekonologi, termasuk menyediakan kredit kredit usaha yang berbunga rendah,”jelas

Haris
Lebih lanjut dirinya menjelaskan bahwa saat ini Tohaga sedang di canangkan ke arah digitalisasi, selain lebih mempermudah pedagang ,digitalisasi pasar dinilai sudah saatnya dibiasakan “teknisnya saat ini kami sedang memperbaharui data untuk nantinya dimasukan kedalam sistem digital. Baik dalam hal pembayaran maupun administrasi di pasar,” pungkasnya.(*/Angg)

BOGOR – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tentang pertanian merupakan sektor prioritas yang tidak kalah penting dari sektor pendidikan.

“Pendidikan itu utama, tetapi pertanian adalah fundamental perekonomian,” katanya di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (24/2/2022).

Menurut dia, dengan memprioritaskan sektor pertanian, diharapkan pemerintah menggandeng akademisi dan praktisi ahli pertanian mengembangkan inovasi dan teknologi tani, khususnya di Kabupaten Bogor. Rudy mengatakan, sinergi yang kuat antara pemerintah, akademisi, dan praktisi menjadi kunci untuk mengembangkan sektor pertanian.

Pasalnya, persoalan peningkatan sumber daya manusia (SDM) petani, ketersediaan lahan pangan berkelanjutan, penerapan teknologi tepat guna, industri olahan, hingga ketersediaan pasar adalah masalah yang saling berkaitan. “Karena itu butuh perencanaan yang matang dan melibatkan semua stakeholder,” kata politikus Partai Gerindra terebut.

Menurut Rudy, Kabupaten Bogor dianugerahi kekayaan SDM yang sangat subur dan luas. Selain itu, letak berbagai instansi seperti IPB, LIPI, dan Balai Embrio Ternak yang ada di Bogor dapat menunjang untuk inovasi dan pembaruan teknologi pertanian.

“Masyarakat Kabupaten Bogor sebagian besarnya adalah masyarakat agraris, yang dibutuhkan adalah inovasi, teknologi agar kegiatan pertanian maupun peternakan masyarakat bisa lebih berkembang,” ujar Rudy.

Dia menyatakan, pengembangan pertanian, sangat mendesak untuk mengantisipasi ancaman krisis pangan di masa depan. Dengan menjadikan pertanian sebagai prioritas pembangunan Kabupaten Bogor, kata Rudy, masyarakat bukan hanya terhindar dari kekurangan pangan, melainkan mendapat manfaat secara ekonomi.(*/Ju)