Metro Jabodetabek

CIBINONG – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto mengingat pemerintah Kabupaten Bogor mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menyikapi defisit APBD 2023 sebesar Rp 400-an miliar. Menurut Rudy, perubahan Parsial I yang sedang dibahas oleh Pemkab Bogor tidak boleh mengubah postur APBD 2023 yang sebelumnya telah ditetapkan bersama Pemkab dengan DPRD Kabupaten Bogor.

“Perubahan parsial itu ada ketentuan tersendiri. Harus memedomani PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terutama Pasal 163 dan 164,” ujar Rudy Susmanto, Jum’at 24 Februari 2023.

Pasal 163 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang disebut Rudy Susmanto berbunyi, “Pergeseran anggaran dapat dilakuan antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan/atau antar rincian objek belanja”.

Adapun, Pasal 164 ayat 1 memberi penjelasan, bahwa pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dilakukan melalui perubahan Perda tentang APBD. Mekamisme perubahan Perda atau APBD Perubahan harus dibahas bersama dan melalui persetujuan DPRD.

Sementara perubahan parsial yang mekanismenya bisa ditempuh melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada), dijelaskan Pasal 164 ayat 2, yang menyatakan pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dilakukan melalui perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD.

Dengan memedomani peraturan tersebut, Rudy mengingatkan perubahan parsial I yang sedang dibahas oleh Pemkab Bogor tidak bisa merubah postur anggaran yang sudah ditetapkan dalam Perda APBD 2023. Perubahan parsial, hanya bisa menggeser anggaran antar objek belanja atau antar rincian obyek belanja. Artinya, tidak bisa menggeser anggaran satu SKPD ke SKPD yang lain, atau unit organisasi ke unit organisasi yang lain.

“Maka kami mengingatkan agar perubahan parsial tidak melanggar aturan yang lebih tinggi di atasnya,” kata Rudy.

Seperti diketahui, Pemkab Bogor saat ini sedang membahas secara intens perubahan parsial I APBD 2023. Perubahan parsial di awal tahun anggaran ini didasari karena defisit APBD 2023 cukup besar. Perencanaan APBD 2023 yang sudah ditetapkan sebesar Rp 9,14 triliun ternyata meleset. Pemkab salah memprediksi sisa selisih penggunaan anggaran tahun sebelumnya yang akan dijadikan sumber pembiayaan netto. Serapan anggaran APBD 2022 yang sebelumnya diprediksi hanya 85 persen, ternyata mencapai 90 persen setelah diakumulasikan.

Akibatnya, Silpa APBD 2022 terkoreksi hanya Rp 250 miliar dari prediksi Rp 600 hingga Rp 700 miliar. Kesalahan prediksi Silpa membuat APBD 2023 yang sudah ditetapkan, mengalami defisit Rp 400-an miliar.

Rudy mengatakan, hingga saat ini DPRD Kabupaten Bogor belum mendapat pemberitahuan atau penjelasan resmi dari Pemkab Bogor soal adanya defisit APBD 2023. Namun, Rudy menyarakankan, apabila Pemkab Bogor salah memprediksi Silpa pada APBD 2022, maka sumber-sumber pendapatan lain masih bisa dicari untuk menutup defisit anggaran yang mencapai Rp400 Miliar tersebut.

“Bisa dari pemerintah pusat, provinsi, atau kalau memang itu urgent untuk kepentingan masyarakat bisa melalui pinjaman daerah. Atau melalui APBD Perubahan, karena APBD Perubahan bisa dilakukan dua kali dalam satu tahun anggaran sesuai dengan kebutuhan,” ujar Rudy.

“Kalau saat ini bicara kekurangan anggaran atau defisit tentunya tidak bisa melalui mekanisme perubahan parsial, karena APBD itu produk peraturan daerah yang tidak bisa diubah melalui peraturan bupati. Maka apabila akan diubah posturnya harus melalui mekanisme APBD Perubahan,” sambungnya.

Jika perubahan parsial dilakukan hingga mengubah postur APBD, Rudy mengingatkan Pemkab Bogor harus menangung akibatnya.

“Kalau memang hal tersebut dilakukan maka kami DPRD mengingatkan jangan sampai nanti bupati berdiri sendiri menangung akibatnya,” paparnya.

Rudy menyebutkan, jika terjadinya defisit anggaran baiknya Pemkab Bogor bersama-sama membahasnya bersama DPRD. Hal itu seiring dengan pembahasan APBD 2023 yang dilakukan secara bersama-sama.

“Makanya jika melaksanakan melalui mekanisme penjabaran APBD atau perubahan parsial, maka yang bertangungjawab adalah kepala daerah karena perubahan parsial atau penjabaran APBD menggunakan peraturan bupati sedangkan Perda adalah produk bersama,” Rudy Susmanto, mengingatkan. (*/Fa)

CIBINONG – Proyek Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Parung yang kini dijadikan klinik senilai Rp 93 miliar, diduga ada potensi merugikan keuangan negara. Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, berkolaborasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat.
“Kami (Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor), saat ini sudah berkolaborasi dengan BPK Jawa Barat, untuk menghitung-hitung adanya potensi yang merugikan keuangan negara di proyek RSUD Parung itu,”kata Kepala Seksi Inteljen Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Juanda, dihubungi Jumát (03/02).

Juanda mengatakan, saat ini tim penyidik sedang memeriksa sejumlah saksi terkait proyek RSUD Parung. “Nah, kalau siapa dan pihak mana saja yang diperiksa sebagai saksi, nanti saya sampaikan lagi,”ujarnya singkat dikutip dari Jurnal Bogor.

Sementara itu, Dinas Kesehatan (Dinkes), Kamis (02//02) secara masif melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menyebarluaskan soal terbantunya masyarakat Parung dan sekitarnya terkait keberadaan Klinik Rawat Jalan RSUD Parung.

Alasannya, warga di wilayah Kabupaten Bogor, bagian utara itu, tak perlu berobat ke RSUD Cibinong atau ke RSUD Kota Bogor. Pasalnya, di Klinik Rawat Jalan Utama itu, ada pelayanan spesialis dengan 12 poliklinik .

“Alhamdulilah hadirnya klinik ini sangat membantu, dan dibutuhkan. Kliniknya juga dekat dari rumah jadi tidak perlu jauh-jauh kalau berobat, sangat senang sekali. Mudah-mudahan juga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar mungkin bisa berdagang atau membuat kos-kosan bagi para pegawai rumah sakit,” kata Siti Yani, warga Parung.

Warga Desa Cogreg, Siti Nurumah mengaku, saat berobat pertama di Klinik Utama Rawat Jalan Parung sangat bagus, nyaman, lengkap polikliniknya dan tempatnya sangat berbeda dengan klinik-klinik lainnya.
“Ruang tunggunya nyaman, perawatnya ramah dan pelayanannya cepat. Gedung kliniknya sangat berbeda, seperti mall. Semoga bisa terus dikembangkan jadi rumah sakit, supaya pelayanannya lebih optimal,” tuturnya.

Begitu pun dengan Ayu, warga Kecamatan Rumpin, Ayu mengatakan, sangat terbantu dengan adanya klinik utama rawat jalan, selain aksesnya yang dekat juga terdapat poliklinik spesialis. “Pertama kali berobat ke klinik ini, mau berobat gigi. Kliniknya benar-benar sangat bagus dan beda, berobat lebih nyaman dan tentunya biayanya gratis,” jelas Ayu.
Kepala Dinas Kesehatan, drg. Mike Kaltarina mengungkapkan, kehadiran Klinik Utama Rawat Jalan Parung, adalah untuk mewujudkan cita-cita masyarakat wilayah Bogor Utara Kabupaten Bogor dari 10 tahun lalu.

“Bogor wilayah utara itu tidak ada pelayanan kesehatan milik pemerintah kecuali Puskesmas dan rumah sakit swasta. Meski baru terbangun Gedung A, yang terpenting adalah bisa memfasilitasi dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Mike mengatakan, Dinas Kesehatan akan terus berupaya mengembangkan klinik ini agar bisa jadi RSUD tipe C dengan melanjutkan pembangunan gedung secara bertahap sesuai master plan rumah sakit yaitu gedung B sampai gedung M.

Klinik Utama Rawat Jalan Parung, klaim Mike, merupakan klinik spesialis dengan menyiapkan layanan spesialis di 12 poliklinik.
“Kita siapkan 12 ruangan poliklinik, kita ingin mengakomodir keinginan dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang memadai. Alhamdulilah ada spesialis kandungan lengkap dengan alat USG untuk mendeteksi dini jika ada permasalahan di kandungan, jadi kita bisa menurunkan angka kematian ibu dan bayi,” terang Mike Kaltarina.

Koordinator Klinik Utama Rawat Jalan Parung, dr. Bambang menambahkan, klinik ini menjadi satu-satunya klinik parung sudah diopersionalkan sejak tanggal 2 Januari 2023. “Semoga kami bisa melayani sebaik mungkin tidak hanya warga masyarakat Parung tetapi seluruh masyarakat Kabupaten Bogor, bukan hanya jadi klinik tapi bisa meningkat jadi RSUD tipe C bahkan tipe B,” katanya menutupi.

Sebagai informasi, Klinik Rawat Jalan Parung, biaya pembangunannya gedungnya menghabiskan anggaran Rp 93 miliar, dari pagu sebesar Rp 112 miliar. Dana pembangunan itu bersumber dari bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2022. Klinik Rawat Jalan Utama Parung diresmikan Pelaksana tugas (Plt) Bupati Bogor Iwan Setiawan, 2 Januari lalu.(*/Dung)

BOGOR – Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto memastikan jajarannya menata pusat kota mulai dari revitalisasi pasar hingga perbaikan jalan.

Bima Arya di Kota Bogor, Jumat, mengatakan program prioritas di ujung masa pemerintahannya akan mengubah wajah kota dan upaya itu perlu kerja keras bersama karena pekerjaan yang dilakukan cukup kompleks.

“Pedagang akan direlokasi ke Pasar Jambu Dua. Plaza Bogor sesuai rencana April nanti setelah Lebaran akan dibongkar. Gang Pedati juga kembali ditata, Jembatan Otista juga akan dibongkar dan masih ada lagi lainnya,” katanya di Bogor pada Jumat (24/2/2023).

Pemerintah Kota Bogor sejauh ini merumuskan program dengan mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan dan aspirasi masyarakat yang masuk dalam aplikasi Sibadra. Dengan memperhatikan itu, pertumbuhan ekonomi Kota Bogor cukup baik, begitu pula Jawa Barat.

Dia menyebut, ada 11 prioritas yang harus diselesaikan bersama dalam penataan kota, yakni penataan pasar dan relokasi pedagang, perbaikan jembatan Otista dan rekayasa lalu lintas, pembangunan lanjutan Balai Ageung Batu tulis, konversi angkutan kota menjadi bus dan penuntasan pembangunan Masjid Agung.

Ada pula relokasi pedagang kaki lima (PKL), penataan taman, pedestrian, pelayanan serta sarana dan prasarana fasilitas umum.

Bima menerangkan bahwa penataan pasar saat ini sudah dimulai dari Pasar Induk Jambu Dua dan akan dilanjutkan dengan pembongkaran Plaza Bogor dan dibangun menjadi lokasi pasar bersih taman terbuka dan fasilitas lainnya, Pasar Sukasari, Pasar Merdeka dan penataan Pasar Kebon Kembang.

Setelah Pasar Jambu Dua selesai dibangun, pedagang di Pasar Bogor akan pindah ke sana.

Sementara, untuk penataan Pasar Kebon Kembang, DiskopUMKMdagin, Satpol PP, Dishub, PUPR dan PD Pasar Pakuan Jaya (PPJ) serta aparatur wilayah diminta memperhatikan juga penataan fisik di sekitar Jalan Nyi Raja Permas, Dewi Sartika dan sekitarnya, termasuk proses pembangunan jembatan orang yang dibangun oleh DJKA(Direktorat Jenderal Perkeretaapian)

Ia pun meminta jajarannya tegas dalam mengawal penataan di sekitar Pasar Kebon Kembang, Jalan Dewi Sartika dan Jalan Nyi Raja Permas sehingga akhir tahun nanti wajahnya akan berubah lebih rapi.

Di sisi lain, Bima pun menekankan, pelebaran Jembatan Otista yang diharapkan dapat mengurai kemacetan, ditargetkan dapat selesai dalam waktu 7,5 bulan selesai. Proses lelang harus segera disiapkan oleh PUPR agar tidak ada keterlambatan pengerjaan dan antisipasi jika terjadi gagal lelang.

“Untuk PUPR agar permohonan tender maksimal, harus on time, arena begitu geser masalah nanti. Dishub, Kominfo bergerak untuk sosialisasi, untuk pengalihan arusnya. Jadi jembatan Otista akan ditutup beberapa hari setelah lebaran,” katanya.

Dalam hal penataan transportasi umum, kata Bima, penuntasan konversi 3:1 dan 2:1 angkot ke bus yang harus dilakukan dengan maksimal dan serius.

“Saya sudah briefing detail Dishub. Saya minta hitungan detail,” katanya.

Bima menyebutkan ada beberapa langkah, pertama konversi tiga angkot jadi satu bus. Kedua angkot jadi satu bus, tahun ini akan tambah dua koridor lagi bus. Ketiga kompensasi. Keempat, tegas terhadap usia angkutan kota yang di atas 20 tahun tidak boleh lagi jalan. Kelima, rekayasa lalu lintas.(*/Ju)

CIBINONG – Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan menghadiri Tasyakuran 1 Abad NU di di Aula Masjid Besar Al-Azhim Cigombong, Kabupaten Bogor. Diharapkan, organisasi masyarakat bidang keagamaan menjadi benteng agama umat muslim di Indonesia.

“Saya bisa bilang dari awal NU ini adalah organisasi masyarakat di bidang keagamaan yang menjadi benteng agama juga karena mayoritas di Indonesia,” kata Iwan, (21/2/2023).

Kata dia, NU dikenal sebagai organisasi Islam yang menyebar sampai daerah pelosok. Sehingga, NU juga diharapkan mampu menangkal aliran-aliran yang tidak sesuai syariat Islam di tengah masyarakat.

“NU ini identik dengan Islam yang menyebar sampai pelosok kampung desa dan masyarakatnya guyub. Tidak ekslusif jadi semua masyarakat di kampung di kota ini keliatan dari kebersamaan. Banyak di kita aliran-aliran yang tidak sejalan dengan masyarakat, ini bentengnya NU mempertahankan akidah dan torikot orang tua kita dari pendiri NU yang cocok di Indonesia ini harus dipertahankan,” ungkapnya.

Selain itu, tambah Iwan, NU harus menjadi organisasi pemersatu bangsa. Sebab, NU dinilainya sangat menjunjung tinggi azaz Pancasila dan persatuan.

“NU harus jadi benteng untuk pemersatu ya dan kita tahu keberadaan NU bagaimana menengakan azaz Pancasila dan kebersamaan itu yang harus terus dipertahankan tidak eklusif,” pungkasnya.

Untuk diketahui, acara Tasyakuran 1 Abad NU ini turut dihadiri Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan, Ketua PCNU Kabupaten Bogor KH Aim Zainudin, Rois Syuriah PCNU Kabupaten Bogor KH Bundari Abbas, Rois Syuriah Cigombong KH Zaenal Muhtadin, Ketua DPP Baja Perindo Drisye Siahaya dan lainnya.(*/Jun)

JAKARTA – Pemerintah Kota Bogor akan melakukan pekerjaan perbaikan jalan di lokasi putar balik (u-turn) Baranangsiang, Bogor, mulai tanggal 20 Februari 2023.

Jasamarga Metropolitan Tollroad selaku pengelola Ruas Tol Jagorawi, mengimbau kepada pengguna jalan yang menuju Jalan Tol Jagorawi agar dapat mengantisipasi kemungkinan dampak dari pekerjaan tersebut dan diharapkan dapat mengatur waktu perjalanannya

“Pekerjaan perbaikan jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor berada di lokasi putar balik Baranangsiang yang bersinggungan erat dengan akses masuk Jalan Tol Jagorawi,” ujar Pgs. Senior Manager Representative Office 1 Jasamarga Metropolitan Tollroad Ginanjar Bekti Rakhmanto, Minggu (19/2/2023).

“Pada jam-jam sibuk mungkin berpotensi terjadi kepadatan dampak dari pekerjaan, Jasa Marga mengimbau agar pengguna jalan dapat lebih mempersiapkan waktu perjalanannya,” sambung Ginanjar.

Dia menambahkan, selama pekerjaan berlangsung, jalur lokasi u-turn Baranangsiang masih bisa dilalui dan tidak ada skenario rekayasa lalu lintas pada lokasi pekerjaan.Pekerjaan perbaikan u-turn Baranangsiang dilaksanakan dengan metode rekonstruksi dan akan dikerjakan dalam 2 tahap :

– Tahap 1 dimulai tanggal 20 Februari 2023, open traffic tanggal 24 Februari 2023.

– Tahap 2 dimulai tanggal 27 Februari 2023, open traffic tanggal 3 Maret 2023.(*/Jun)

CIBINONG – Perumda Air Minum Tirta Kahuripan menelusuri Sungai Cikeas untuk mengetahui titik lokasi yang menjadi potensi pencemaran yang kerap kali mengganggu proses pengolahan air bersih di Instalasi Pengolahan Air (IPA) Gunung Putri. Hal ini dilakukan sebagai mitigasi risiko apabila terjadi gangguan yang disebabkan alam maupun akibat aktivitas manusia yang merusak vegetasi sungai.

Susur sungai ini diselenggarakan oleh Perumda Air Minum Tirta Kahuripan, Komunitas Peduli Sungai Cileungsi Cikeas (KP2C) dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi dengan titik start dari Masjid At Thohir, Tapos, Depok dan titik finish di Instalasi Gunung Putri dengan rute sungai sepanjang 36 km dan waktu tempuh 7 jam perjalanan.

Puarman selaku Ketua KP2C, menyampaikan apresiasi kepada Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor yang ikut langsung melakukan susur Sungai Cikeas bersama komunitas peduli lingkungan. Selain untuk memetakan potensi pencemaran, kegiatan ini mengedukasi masyarakat untuk cinta sungai sekaligus merawat Sungai Cikeas tetap asri.

Sepanjang susur sungai ditemukan beberapa lokasi yang berpotensi terjadi pencemaran dan kerusakan vegetasi sungai mulai dari limbah peternakan hewan, limbah pabrik tahu, pembuangan sampah illegal, pembukaan lahan yang tidak semestinya, sampah rumpun bambu akibat erosi hingga penjarahan garis sempadan sungai.

Abdul Somad selaku Direktur Umum Perumda Air Minum Tirta Kahuripan mengatakan kegiatan bersama KP2C ini tentu menguntungkan Perumda Air Minum Tirta Kahuripan dalam hal mitigas risiko pencemaran dan risiko bencana banjir yang sering melanda Sungai Cikeas yang mengakibatkan IPA Gunung Putri tidak dapat mengolah air.

Dengan adanya peringatan dini dari KP2C terkait banjir maupun cemaran limbah di hulu sungai akan memberikan waktu bagi Perumda Air Minum Tirta Kahuripan untuk melakukan antisipasi lebih awal agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar dan memaksimalkan pasokan air di recevoir untuk tetap menjaga pengaliran air bersih tetap normal di saat kritis tersebut.

Dan kedepannya kegiatan susur sungai bersama ini akan berlanjut dan direncanakan akan melibatkan dinas terkait di Kabupaten Bogor untuk melihat langsung keadaan vegetasi Sungai Cikeas yang terdampak limbah industri maupun pembukaan lahan yang tidak sesuai aturan dan diharapkan pemberian sanksi yang tegas dan edukasi akan menjaga vegetasi sungai yang menjadi sumber air baku Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor.(*/Angg)

BOGOR – Beredar video singkat di media sosial yang dinarasikan sebagai pesta gay dalam sebuah kafe di wilayah Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Video yang beredar tersebut dipastikan tidak benar.

Video berdurasi hanya 28 detik itu memperlihatkan suasana keramaian dalam sebuah tempat yang disamarkan. Tampak dua laki-laki diborgol tanganna sambil terdengar suara menggoda di sekitarnya.

“Tanya belom punya cowo enggak,” terdengar suara wanita menggoda kedua pria tersebut dalam video dikutip MNC Portal, Kamis (16/2/2023).

Camat Tanah Sareal Sahib yang mendapatkan informasi itu langsung mendatangi lokasi kafe dalam video. Setelah datangi, bahwa acara dalam video itu bersifat umum dan tidak ada perayaan LGBT seperti dinarasikan dalam video beredar di media sosial.

“Tidak benar. Jadi tidak ada pesta gay atau LGBT. Kalau tadi disampaikan ini kan mereka tidak bisa kontrol tamu yang datang, bukan dikhususkan itu (LGBT),” kata Sahib kepada wartawan.

Kata dia, acara tersebut merupakan acara hiburan untuk menarik konsumen dengan doorprize dan live music pada Sabtu 11 Februari 2023. Terlebih lagi, acara tersebut diadakan saat malam akhir pekan.

“Jadi tidak murni seolah-olah mengadakan kegiatan diduga (LGBT). Kegiatan LGBT itu tidak benar, dan mereka (pengelola kafe) menyadari akan melakukan pengawasan yang lebih ketat lagi,” ungkapnya.

BACA JUGA:3 Negara yang Melindungi Hak LGBT, Bahkan Diperbolehkan Adopsi Anak
Pemilik dan pengelola kafe bersedia diminta klarifikasi secara langsung dan akan bertanggung jawab atas kegiatan kafe selanjutnya. Ke depan, pihaknya juga akan terus menjaga kondusifitas.

“Harapannya ini bisa menjadi lebih baik lagi. Bukan hanya Mamang Coffee, tapi untuk kafe-kafe lain pun harapan kami seperti itu. Kalau mengadakan event-event lagi, mohon kalau memang sifatnya keamanan koordinasi lah dengan aparat di wilayah,” harapnya.

Sementara itu, pengelola kafe Irvan, menegaskan bahwa sejatinya pihaknya juga tidak mendukung apalagi sengaja mengadakan acara LGBT. Video beredar itu hanya acara menjelang hari Valentine.”Yang simpang siur di media sosial itu tidak benar, kami tidak pernah mendukung komunitas LGBT, apalagi membuat acara khusus untuk mereka. Kami juga tidak pernah tahu kalau ada customer yang memiliki background tersebut (LGBT), tentunya kami tidak bisa mensortir itu,” ucap Irvan.

Dia pun menyayangkan viralnya video yang dinarasikan sebagai ada pesta gay atau acara LGBT. Sebab, akun media sosial yang mengunggah video itu tidak melakukan konfirmasi kepada pihak kafe.

“Kami tegaskan kami tidak pernah mendukung komunitas LGBT, memang ada acara tapi bukan khusus komunitas tertentu. Event biasa,” tegasnya.

Terpisah, salah satu pria dalam video berinisial RI (26), menegaskan dirinya bukan kaum penyuka sesama jenis. Terkait pria yang diborgol dengannya itu tidak dikenalnya dan hanya bagian dari permainan.

“Saya hanya mengikuti games yang diadakan oleh pihak kafe. Ucapan-ucapan yang terdengar di video, hanya permainan dan terbawa suasana,” jelasnya.(*/Jun)

CIBINONG – Pergeseran tanah hingga sambaran petir melanda Desa Nanggung, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Sejumlah rumah warga terdampak kejadian tersebgut.

Staff Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor Jalaludin mengatakan, bencana ini terjadi pada Selasa 14 Februari 2023 malam. Bencana terjadi di tiga kampung di Desa Nanggung.

“Jenis kejadian pergerakan tanah, angin kencang, dan tersambar petir. Terjadi sekitar jam 23.00 WIB,” ujar Jalal dalam keterangannya, Rabu (15/2/2023).

Sebanyak 10 rumah yang dihuni 41 jiwa terdampak. Satu rumah di antaranya rusak berat akibat tersambar petir.

“Tidak ada pemicu, itu karena faktor alam (tersambar petir),” ucapnya.Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian ini.

Namun, satu keluarga yang rumahnya rusak berat tersambar petir terpaksa mengungsi.

“Rumah yang terkena angin kencang, pergeseran tanah dan tersambar petir belum diperbaiki. Dibutuhkan penanganan lebih lanjut pihak berwenang dikhawatirkan apabila terjadi hujan kerusakan bangunan rumah bertambah parah,” jelasnya.(*/Jun)

TANGERANG – Bentrokan kembali melibatkan dua kelompok Organisasi Masyarakat (Ormas), Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) dan Pemuda Pancasila (PP) di Jalan Hos Cokroaminoto, Kreo, Larangan, Kota Tangerang, Banten.

Massa yang terlibat bentrokan masing-masing membawa senjata tajam. Akibatnya satu orang mengalami luka parah.

Kapolres Metro Tangerang Kota, Zain Dwi Nugroho mengatakan peristiwa bentrokan yang terjadi karena dilatarbelakangi rebutan lahan parkir.

“Memang tadi sempat terjadi keributan antara temen-temen Ormas dari PP maupun Forkabi terkait masalah parkir,” ujarnya di lokasi, Senin (13/2/2023).

Dia memastikan, saat ini bentrokan kedua kelompok tersebut telah selesai usai petugas datang ke lokasi.

Pihaknya juga telah menemui ketua masing-masing Ormas dan dibawa ke Mapolsek Ciledug untuk dimediasi. “Sekarang ini kita sedang komunikasikan ke Polsek supaya segera selesai,” terang Zain.

Sementara terkait korban bentrok Pemuda Pancasila dan Forkabi yang luka, saat ini telah dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dirawat. “Sementara 1 orang luka luka dan kita sedang visum di rumah sakit sementara ini,” kata Zain.

Sedangkan di lokasi bentrokan saat ini sudah kondusif. Aparat gabungan TNI dan Polri dikerahkan berjaga di lokasi mencegah terjadinya bentrok susulan.

“Kita juga tetap siagakan personel di TKP dan di posko baik itu di Forkabi maupun PP dan saat ini di posko posko itu sudah tidak ada orang lagi sudah kita bubarkan mohon doanya aja supaya kondusif,” tandasnya.(*/Dul)

CIBINONG – Perlintasan liar yang dibangun warga di wilayah Pondok Rajeg, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor ditutup PT KAI. Hal tersebut dilakukan PT KAI untuk mengurangi resiko terjadinya kecelakaan yang bisa menimbulkan korban jiwa dan menghambat perjalanan kereta.

Menurut Kahumas PT KAI Daop 1 Jakarta Eva Chairunisa, sebelum melakukan penutupan, pihaknya melakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman, namun warga menolak. Mereka tetap melanjutkan pembuatan perlintasan liar tepatnya di KM 40+1/2 antara Stasiun Citayam-Stasiun Cibinong.

“Untuk saat ini, tim prasarana dan pengamanan PT KAI Daop 1 Jakarta telah melakukan penutupan pada lokasi perlintasan liar serta jalan setapak yang dibuat khusus mengarah ke perlintasan liar tersebut,” kata Eva dalam keterangannya, Jumat (10/2/2023).

Eva menegaskan, agar warga tidak berupaya membongkar atau membuka jalur perlintasan sebidang liar yang telah ditutup. Menurut Eva, sepanjang 2022, KAI Daop 1 Jakarta telah melakukan peningkatan keselamatan perjalanan kereta api di perlintasan sebidang dengan menutup 55 titik perlintasan sebidang liar yang dibangun warga.

“Keberadaan perlintasan sebidang KA di wilayah Daop 1 merupakan titik-titik rawan kecelakaan,” katanya.Eva menambahkan, di area Daop 1 Jakarta terdapat 503 titik perlintasan sebidang baik resmi atau pun yang tidak terjaga atau liar. Dari jumlah tersebut, 242 titik merupakan perlintasan resmi atau terjaga dan 261 titik lainnya merupakan perlintasan liar.

“Selain membahayakan keselamatan dan keamanan perjalanan kereta serta masyarakat, keberadaan perlintasan liar juga bertentangan dengan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku,” ujarnya.

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Pasal 94 menyatakan, untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan, perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin harus ditutup, penutupan perlintasan sebidang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

“PT KAI Daop 1 Jakarta mengimbau kepada masyarakat yang tinggal di sekitar jalur kereta agar tidak membuat perlintasan secara ilegal yang dapat membahayakan keselamatan perjalanan kereta dan masyarakat yang melintas,” katanya.

PT KAI akan terus berupaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tertib dalam berlalu lintas dan ikut menjaga keselamatan perjalanan kereta. Selain itu, untuk pengguna kendaraan yang akan melalui perlintasan sebidang resmi juga diimbau mengikuti tata tertib melalui rambu yang telah disiapkan dengan tidak memaksakan diri melaju jika rambu sudah berbunyi.

“Demi keselamatan dan keamanan, KAI Daop 1 Jakarta mengajak seluruh pihak untuk dapat bekerjasama dengan mengikuti seluruh aturan yang telah ditetapkan,” tandasnya.(*/Ju)