Metro Jabodetabek

CIBINONG – Anak adalah aset bangsa dan menjadi cikal bangsan untuk mandiri dan lebih maju . Anggota DPRD Kabupaten Bogor mengunjungi Kantor Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Bogor, di Jalan Raya Jakarta-Bogor, Selasa (4p/4/23).

Kunjungan yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, KH. Agus Salim tersebut bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Bogor sebagai Kabupaten Layak Anak, yang Raperdanya sudah disampaikan Pemerintah ke DPRD Kabupaten Bogor baru-baru ini.

Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bogor, KH. Agus Salim mengatakan, tahun ini DPRD telah menambah anggaran untuk Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) dari Rp200 juta menjadi Rp700 juta. Penambahan itu dianggarkan pada APBD tahun 2023.

“Ini bagian dari support kami di APBD 2023 ini juga secara anggaran kita support, dari awalnya Rp200 an juta, menjadi Rp700 jutaan,” kata Agus Salim usai melakukan kunjungan kerja ke KPAD Kabupaten Bogor bersama Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Selasa (4/4/23).

Ia mengaku, dengan keterbatasan APBD dan kebutuhan pembiayaan pembangunan sektor lain, menyebabkan pemberian hibah ke KPAD Kabupaten Bogor masih belum maksimal.

“Ada peningkatan signifikan meski itu juga dibilang cukup untuk mengawal dan juga kebutuhan lainnya masih belum (cukup) paling tidak ada peningkatan dulu,” papar dia.

Politisi Partai PKS itu mengaku, penambahan itu tidak lain demi meningkatkan kinerja KPAD dalam menciptakan Kabupaten Bogor menjadi Ramah Anak di tengah maraknya kasus kekerasan terhadap anak.

Menurutnya, tak hanya melalui penambahan hibah, tapi juga berupaya melalui kebijakan untuk mencapai Kabupaten Ramah Anak.

“Peraturan atau regulasi juga didorong dalam waktu dekat ini, kami sudah membentuk Pansus. Pansus untuk Raperda kabupaten Layak Anak, ini pasti bersinggungan dengan KPAD,” ucap Agus Salim.

Agus Salim meminta, KPAD tidak hanya bekerja sendiri dalam mencapai tujuan tersebut, namun harus bersinergi dengan stakeholder lainnya.

“Mereka kami lihat sudah luar biasa, karena luas dan banyaknya permasalahan secara bertahap memang harus bisa diselesaikan bersama-sama dan bangun sinergi dengan institusi yang lain, tidak bisa berdiri sendiri KPAD, harus bersinergi baik dengan kepolisian,” tuntasnya.(*/Angg)

JAKARTA – Komisi B DPRD DKI Jakarta melakukan pembahasan dan evaluasi terhadap sejumlah BUMD DKI Jakarta. Salah satu yang paling disoroti adalah pelayanan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) yang dinilai mengalami penurunan.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli menuturkan, dirinya mendapatkan sejumlah keluhan dari warga Jakarta pengguna transportasi publik tersebut. Keluhan yang dilayangkan seperti suasana berdesakan dalam bus dan waktu tunggu yang tidak lagi konsisten dan tepat waktu. Hal itu sejalan dengan adanya kenaikan jumlah penumpang.

“Saya bertemu beberapa mahasiswa, mereka mengeluhkan itu, mereka bilang sekarang naik busway susah. Harusnya kenaikan realisasi target penumpang diikuti dengan perbaikan pelayanan yang akan diberikan,” kata Taufik dalam keterangannya, dikutip Rabu (5/4/2023).

Data Dinas Perhubungan DKI Jakarta mencatat, jumlah penumpang angkutan umum di Jakarta pada 2022 sekitar 3,62 juta orang per hari. Angka tersebut jauh lebih tinggi dari target pada tahun tersebut di angka sekitar 1,14 juta orang per hari.

“Di satu sisi memang kelihatan berhasil, lebih banyak dari target. Tapi di sisi lain saya melihat ada penurunan kualitas pelayanan pada transportasi publik karena waktu tunggu jauh lebih lama, kemudian berdesak-desakan,” jelas Politisi PKS tersebut.

Kritikan yang senada disampaikan oleh anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak. Politisi PDIP tersebut mengatakan, pelayanan Transjakarta banyak disorot oleh pengguna karena kualitas pelayanannya dinilai menurun.

“Terlepas dari capaian-capaian Dishub, layanan Transjakarta sebagai operasionalnya Dishub di bidang angkutan di luar dari pengendalian kemacetan, terminal, customer kita ini mengatakan Transjakarta kita bukan makin baik. Frekuensi kedatangan, headway, atau bahkan hari-hari tertentu tidak ada bus Transjakarta,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo mengakui adanya lonjakan jumlah penumpang Transjakarta pada 2022. Dia menyebut pihaknya berpatokan pada target penumpang mencapai 1 juta orang per hari.

“Akibatnya memang layanannya itu pasti menumpuk penumpangnya,” tutur Syafrin.

Syafrin mengonfirmasi mengenai meningkatnya jumlah pengguna transportasi publik. Menurut penuturannya, peningkatan jumlah penumpang pada 2022 terjadi karena adanya perkembangan terbaru Peraturan Menteri Pehubungan Nomor 12 Tahun 2019 mengenai masuknya ojek online (ojol) sebagai transportasi umum.

“Yang terbesar itu angkutan ojol sekitar 1 juta penumpang pada tahun 2022, ini berdasarkan data dari aplikator. Kemudian untuk KRL menempati urutan kedua mencapai 781 ribu orang penumpang, kemudian Transjakarta 747 ribu dan MRT 115 ribu penumpang, dan juga angkutan roda empat sekitar 500-an ribu penumpang, artinya jumlah keseluruhan 3,62 juta orang,” ungkapnya.(*/Ad)

CIBINONG – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto menyambut positif pernyataan Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil yang ingin mengembalikan pengelolaan SMA sederajat ke pemerintah kota atau kabupaten di Jawa Barat.

Hal itu disampaikan RK sapaan akrab Ridwan Kamil, saat kunjungan ke salah satu sekolah di Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, pada Jum’at 31 Maret 2023.

Rudy Susmanto berharap, usulan yang dilontarkan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil agar bisa segera ditindaklanjuti. Terlebih, saat ini persoalaan tawuran antar pelajar sudah sangat meresahkan masyarakat.

“Belum lama ini kita berduka, pelajar Kabupaten Bogor yakni Arya Saputra (16) yang harus meninggal saat pulang sekolah di Kota Bogor karena dibacok dijalan oleh pelajar dari sekolah lain,” kata Rudy Susmanto, Jumat, 31 Maret 2023.

Dia pun sangat menyambut pernyataan Ridwan Kamil yang ingin mengembalikan pengelolaan SMA sederajat ke pemerintah kota atau kabupaten di Jawa Barat. Apalagi, keberadaan Satgas Pendidikan bisa semakin maksimal dengan dibantu oleh tenaga pendidik dari SMA sederajat demi mencegah terjadinya tawuran maupun kriminalitas yang terjadi kalangan pelajar.

“Saya sebagai ketua DPRD Kabupaten Bogor sangat siap dan akan berusaha semaksimal mungkin jika memang pengelolaan ini dikembalikan kembali ke pemerintah daerah. Siap back up full untuk di Bogor,” tegas Rudy Susmanto.

Sebelumnya, Gubernur Jabar, Ridwan Kamil menyetujui hal tersebut, lantaran bisa mempermudah dalam melakukan koordinasi demi menekan angka tawuran antar pelajar.

“Secara pribadi saya cenderung setuju. Karena dulu waktu saya jadi wali Kota Bandung lebih dekat koordinasi teknisnya dan saat pindah ke provinsi memang agak jauh,” ucap Ridwan Kamil saat berkunjung di Cigombong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Jumat, 31 Maret 2023.

Untuk pengelolaan pendidikan baik itu dibawah pemerintah provinsi atau kota maupun kabupaten, semua harus ada perbaikan dan dapat meningkatkan kualitas siswanya.

“Yang penting adalah kembali atau tidak kembali. Tapi kalau teruji ada kenaikan kualitas, ya pertahankan. Kalau ternyata ada masalah, perbaiki,” kata Ridwan Kamil.

Dia pun menginginkan kualitas pendidikan di Jawa Barat menjadi nomor satu di Indonesia.(*/Ju)

TANGERANG – Jajaran Satuan Resnarkoba Polres Metro (Polrestro) Tangerang Kota bersama dengan Badan Pengawasan Obat dan Minuman (BPOM) Banten maupun Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang menggelar razia di toko penjual obat keras daftar G dan bahan berbahaya lainnya.

Razia gabungan menyasar tiga wilayah hukum Polsek Karawaci, Polsek Jatiuwung, dan Polsek Pinang pada Jumat (31/3/2023). Kepala Polrestro Tangerang Kota, Kombes Zain Dwi Nugroho menjelaskan, operasi petugas gabungan berlangsung mulai pukul 09.00 WIB sampai pukul 14.30 WIB.

“Sebelumnya telah dilaksanakan koordinasi dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan dengan menyasar toko obat maupun apotek yang diduga melakukan penjualan secara bebas,” ujarnya dalam keterangannya di Kota Tangerang, Banten, Sabtu (1/4/2023).

Untuk di wilayah hukum Polsek Jatiuwung, kata Zain, terdapat tiga toko obat yang didatangi lantaran diduga menjual obat terlarang, yakni di wilayah Cibodas, Periuk, dan Jatiuwung. Namun saat petugas datang, toko dalam kondisi tutup sehingga tidak ditemukan adanya penjualan obat-obatan terlarang.

Selanjutnya razia dilanjutkan di wilayah hukum Polsek Karawaci yang menyasar empat toko penjual obat-obatan dan apotek. Hasilnya di salah satu toko obat dan kosmetik didapatkan 138 butir obat-obatan diduga masuk daftar G atau obat keras. Kendati demikian, toko tersebut memiliki surat izin edar.

Menurut Zain, hanya saja, sang pemilik toko tidak memiliki kewenangan dan sertifikasi untuk penyimpanan dan pengedaran obat obatan tersebut. “BPOM Banten tetap melakukan pemeriksaan. 138 butir obat yang ditemukan di Karawaci di bawa oleh BPOM Banten untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dalam tujuh hari kedepan,” katanya.

Zain melanjutkan, razia bergerak ke wilayah hukum Polsek Pinang. Petugas pun menemukan satu toko obat dan kosmetik di Jalan Sultan Ageng Tirtayasa, Kelurahan Kunciran Indah, Kecamatan Pinang, yang menjual obat-obatan daftar G jenis tramadol dan heksimer tanpa izin edar dan sertifikasi.

“Di wilayah hukum Polsek Pinang ditemukan tramadol sebanyak 468 tablet dan hexymer 385 tablet dari toko obat/apotek yang tidak memiliki izin edar, satu orang pemilik toko berinisial WY dan tiga karyawannya MJ, MN dan AM diamankan ke Satresnarkoba Polres Metro Tangerang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” kata Zain.

Dia menegaskan, Polrestro Tangerang bersama dinas terkait akan secara masif terus melakukan razia dalam skala besar untuk memutus peredaran obat-obatan keras daftar G yang sering disalahgunakan olah remaja maupun pelaku kejahatan lain, sebelum melakukan aksinya.

“Operasi ini akan trus kita laksanakan dengan melibatkan instansi terkait, penyalahgunaan obat terlarang ini disinyalir menjadi penyebab kejahatan, membuat pelaku nekat melakukan aksinya dibawah pengaruh obat-obatan terlarang,” katanya.(*/Idr)

CIBINONG – Terkait keterlambatan sejumlah anggaran yang diperuntukan untuk Desa, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, KH. Agus Salim meminta agar Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan memberikan informasi kepada masyarakat khsusunya Kepala Desa (Kades) secara terbuka.

Menurutnya, jika persoalan tersebut diakibatkan karena Administrasi yang rumit, maka sebagai Kepala Daerah, Iwan Setiawan membuka persoalan secara transparan kepada masyarakat. Apalagi, birokrasi administrasi pejabat Plt harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang memakan waktu.

“Kalau keterlambatan anggaran dana desa (ADD) dan dana desa (DD) diakibatkan karena administrasi lantaran posisi Plt Bupati yang harus meminta rekomendasi dari Pusat, sehingga kebijakan termasuk Perbup harus mendapatkan evaluasi dari Kemendagri maupun Provinsi, maka sebaiknya dikomunikasikan dan di infokan secara terbuka,” katanya kepada wartawan, Selasa (28/3/23).

Politisi Partai PKS itu menambahkan, jika terus dibiarkan berlarut-larut persoalan keterlambatan anggaran desa itu tidak dibuka secara gamblang, maka nantinya akan menimbulkan kecurigaan dari masyarakat.

“Hal itu dilakukan agar tidak menimbulkan berbagai pertanyaan dan komentar sehingga berdampak dengan adanya dugaan dugaan yang tidak nyaman bagi eksekutif maupun penyelenggara pemerintahan,” tegasnya.

Sebelumnya, Anggota komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Daen Nuhdiana mengaku prihatin dengan apa yang dirasakan pemerintah Desa (Pemdes) di Kabupaten Bogor saat ini, karena Anggaran Dana Desa (ADD) yang merupakan keuangan desa yang salah satu kegunaannya untuk menggaji Kepala Desa (Kades) dan perangkatnya yang di referensikan cair 1 bulan oleh Presiden Jokowi, justru meleset jauh.

Daen Nuhdiana mengatakan, ADD pada periode tahun 2021 dan 2022 lalu, dikeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) pada bulan Januari atau Desember tahun sebelumnya.

Dan pencairan ADD pun di awal bulan antara Januari dan Februari, namun Perbup Bogor tak kunjung turun atau terbit hingga akhir Maret 2023 saat ini, membuat hampir semua Kades hingga perangkat desa di wilayah Kabupaten Bogor mulai gelisah.

“Sangat prihatin dari dahulu terkait keuangan desa khusus siltap (Penghasilan tetap, red) tidak pernah 1 bulan cair,” katanya kepada wartawan.(*/Angg)

CIBINONG – KETUA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto geram terkait mahalnya tarif parkir liar di seputaran Stadion Pakansari, Cibinong. Ia meminta Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor melakukan evaluasi dan penertiban secepatnya, sehingga tidak merugikan masyarakat.

Politisi Partai Gerindra ini mengatakan, terkait parkir di tepi jalan, pemerintah telah mengaturnya melalui perundang-undangan yang berlaku, bahkan telah dikuatkan juga dengan Peraturan Bupati (Perbup). “Segala hal yang menyangkut retribusi perparkiran tentunya harus mengacu kepada ketentuan tersebut (Perbub),” ucap Rudy kepada wartawan, Minggu, 26 Maret 2023.

Ketua DPRD menyebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor harus memperhatikan harga parkir di seputaran Stadion Pakansari yang dikeluhkan oleh masyarakat. Sebab, tidak sedikit masyarakat yang mengeluhkan mahalnya karcis parkir tersebut kepadanya.

“Jadi banyak masyarakat yang bawa motor, turun dari motor sambil ngabuburit nongkrong tiba-tiba didatangi dikasih tiket parkir, nah tentunya tarif retribusi parkir tersebut juga jangan terlalu mahal, ketentuan harganya kan sudah ada,” kata dia.

Selain itu, Rudy juga meminta harga retribusi parkir agar segera dievaluasi agar tidak memberatkan masyarakat. “Tentunya harga tiket parkirnya harus dievaluasi kembali, dan jika diliat posisisnya seperti sekarang tarifnya terlalu mahal, (harus dievaluasi) agar tidak membenani masyarakat,” ujarnya.

Kapolsek Cibinong AKP Waluyo dalam keterangan yang diterima dari warga mengatakan, pihaknya langsung menindaklanjuti keluhan masyarakat dengan mendatangi parkir liar yang berada di area Stadion Pakansari.

Adapun M. Noer, Ketua Karang Taruna RW.06 selaku pengurus parker GOR Pakansari mengatakan, pihaknya hanya berupaya menata kendaraan pengunjung agar tidak semerawut dan mengganggu arus lalulintas.

Ia menceritakan, sebagian besar warga yang dating ke GOR Pakansari membawa kendaraan pribadi. Pihaknya hanya menata dan menjaga kendaraan pengunjung tersebut. “Tujuannya untuk ketertiban umum. Tak ada premanisme di Pakansari. Kami hanya mencari nafkah, tidak ada pemaksaaan,” kilahnya. (*/Dung)

CIBINONG – Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto memberikan hadiah 2 unit sepeda motor kepada dua anggota Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang berhasil menggagalkan peredaran narkoba dan meringkus bandar narkoba jenis ganja di kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, pada Kamis 16 Maret 2023.

Rudy Susmanto mengatakan, hadiah tersebut sebagai bentuk apresiasi kepada Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang dengan sigap menggagalkan peredaran narkoba di wilayahnya. Pemberian 2 unit sepeda motor tersebut juga merupakan wujud dukungan dirinya dalam memerangi peredaran narkoba di Kabupaten Bogor.

“Saya Rudy Susmanto, yang teman-teman juga tahu saya berangkat dari anak Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Dan hari ini (sebagai ketua DPRD) menunjukkan bahwa Pemkab Bogor sangat mendukung perang terhadap narkoba,” ujar Rudy Susmanto di Mapolres Bogor, Selasa 21 Maret 2023.

Ia menambahkan, hadiah dan apresiasi yang dia berikan sebenarnya nilainya tidak seberapa. Namun demikian, apresiasi tersebut diharapkan dapat merangsang semangat para petugas di lapangan dan menunjukan bentuk konkret bahwa ada sinergitas yang cukup baik antara TNI-Polri di Wilayah Kabupaten Bogor.

Rudy menilai, sinergi TNI-Polri, di bawah kepemimpinan Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin dan Dandi. 0621 Kabupaten Bogor Letkol Kav Gan Gan Rusgandara, sudah berjalan sangat baik.

Dia juga berharap, TNI-Polri terus beriringan dalam melaksanakan tugas bangsa, terutama dalam perang melawan narkoba.

“Keberhasilan TNI adalah keberhasilan Polri, keberhasilan Polri adalah keberhasilan TNI, jadi sinergitas yang terbangun antara TNI-Polri di Kabupaten Bogor ini menunjukkan sinergitas yang terbangun cukup baik dalam memerangi ancaman bahaya narkoba,” tuturnya.Politisi Partai Gerindra tersebut menekankan, pengaruh penyalahgunan narkoba di kalangan pemuda akan berdampak rusaknya generasi bangsa.

Padahal, masa depan bangsa ini akan sangat bergantung pada generasi muda yang sedang membangun dirinya hari ini.

Karena itu, tidak boleh ada ruang sedikitpun bagi para pengedar narkoba melakukan aksinya di Bumi Tegar Beriman, maupun di wilayah lainnya.

“Investasi terbaik adalah investasi sumber daya manusia, karena itu kita harus jaga anak-anak muda kita dari pengaruh besar bahaya narkoba di Kabupaten Bogor,” kata Rudy.

Sementara itu, Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin mengatakan Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang diberikan hadiah sepeda motor oleh Rudy Susmanto itu berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis ganja di wilayahnya dengan barang bukti ganja kering siap edar seberat 3,3 kilogram.

“Dari kegiatan tersebut, kita berhasil mengamankan 3,3 kilogram ganja kering yang siap edar dan dari hasil tersebut kami juga melakukan pengembangan sehingga pada akhirnya kami berhasil menyita 6.5 kilogram ganja kering yang siap edar,” kata Iman.(*/Angg)

BOGOR – Polresta Bogor Kota, Polda Jabar, memeriksa kelaikan jalan 40 kendaraan bus di Terminal Baranangsiang. Dari hasil pemeriksaan, sebanyak 30 persen di antaranya tidak laik jalan terkait beberapa kondisi fisik sehingga mendapatkan imbauan perbaikan menjelang Ramadhan 1444 hijriyah.

Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso, usai melakukan peninjauan kendaraan-kendaraan bus di Terminal Baranangsiang, Selasa (21/3/2023), mengatakan bahwa kepolisian bersama Dinas Perhubungan dan bidang kesehatan mengadakan pengecekan demi keamanan mudik lebaran 2023.

“Polresta Bogor Kota, ada Pak Kasatlanas, ada juga dari bidang kesehatan, ada dari Dishub, ada dari penguji juga, ini dari medis Polresta Bogor Kota untuk jelang bulan puasa dan nanti juga jelang lebaran,” katanya.

Awal puasa Ramadhan 1444 hijriyah tinggal menunggu penetapan pemerintah hasil Isbat yang direncanakan akan dilaksanakan pada Rabu (22/3/2023). Kombes Pol Bismo menyebutkan pengecekan meliputi kesehatan pengemudi, tensi dan tes urine. Dari hasil pemeriksaan 18 pengemudi tidak ada yang mengandung narkoba dan miras.

Kemudian, rombongan juga melakukan pengecekan terhadap 40 kendaraan bus dan angkutan umum kota (angkot) yang melintas, meliputi lampu utama, lampu sen, wiper, ban, mesin, trayek KIR-nya.

“Seperti contoh tadi ada yang habis masa berlakunya, diimbau untuk mengurus masa berlakunya (trayek). Kemudian juga kita tadi berbagi beras ya, kepada kernet, pengemudi bus,” kata dia.

Selain bus, lanjutnya, dalam pengecekan terhadap angkot, meliputi pengemudi dan ketertiban kendaraan, lampu, lampu sen, wiper dan juga mesin kendaraannya.

“Kita tempel tadi nomor aduan saya di kaca pintu dari angkotnya. Jadi kalau masyarakat yang menggunakan angkot, kalau di jalan ada keluhan, ada premanisme, ada palak, ada tawuran bisa menginformasikan ke nomor handphone saya,” jelasnya.(*/Jun)

CIBINONG — Direksi Tirta Kahuripan gelar rapat koordinasi divisi operasional dalam rangka antisipasi pelayanan air bersih menjelang bulan suci Ramadhan 1444 Hijriah.

Perubahan pola pemakaian air pada saat jam puncak dan strategi untuk menjaga pasokan air bersih hingga antisipasi gangguan pengaliran turut dibahas dalam rapat tersebut.

Direktur Umum Perumda Air Minum Tirta Kahuripan, Abdul Somad menjelaskan, selama Ramadhan terjadi perubahan pola jam puncak pemakaian air yang bergeser pada saat sahur dan buka puasa hingga tarawih.

Dikatakan, turut dibahas pula strategi dan antisipasi apabila ada gangguan mulai dari Instalasi Pengolahan Air hingga kebocoran pipa air bersih untuk pelanggan.

“Perubahan jam puncak pemakaian air pelanggan yang biasanya pada pagi hari dari pukul 04.00 – pukul 08.00 berubah menjadi pukul 02.00 – pukul 07.00 dan pada sore hari yang semula pukul 17.00 – pukul 20.00 berubah menjadi pukul 15.00 – pukul 20.00,” jelasnya, Selasa (21/3/2023).

D’Sedangkan untuk mengantisipasi gangguan di instalasi baik karena faktor alam seperti banjir dan penurunan debit sungai ataupun faktor non alam seperti cemaran limbah dan kerusakan pompa air, sebagai langkah antisipasi adalah memaksimalkan daya tampung bak penyimpanan air (reservoir) agar pengaliran air bersih tetap terjaga hingga keadaan normal kembali,” ujarnya.

Selain itu, Perumda Air Minum Tirta Kahuripan telah membentuk Tim Reaksi Cepat yang siaga 24 jam.

“Apabila terjadi gangguan yang didukung 11 unit armada tangki air berkapasitas 4000 liter diseluruh wilayah Kabupaten Bogor” tutup Abdul Somad.

Masih dalam rangka HUT Perumda Air Minum Tirta Kahuripan ke 42 dan Hari Air Sedunia, Perumda Air Minum Tirta Kahuripan kembali mengadakan program diskon dan CSR. Yaitu,

1. Program Diskon 50% atau pemutihan biaya penyambungan kembali untuk pelanggan status putus yang ingin kembali menjadi pelanggan.

2. Diskon 42% biaya penyambungan baru

3. Bantuan pembayaran rekening bulan Februari 2023 untuk kelompok pelanggan rumah sangat sederhana (R1A),ikatakan, untuk mengantisipasi hal tersebut petugas instalasi dan distribusi telah mengatur dan lebih siaga menjaga pasokan air di jam puncak tersebut.
4. Bantuan pembayaran rekening air untuk golongan tarif Rumah Ibadah (S1) dan penyambungan baru gratis Rumah Ibadah.

Untuk info lebih lanjut terkait syarat dan ketentuan program tersebut dapat menghubungi cabang pelayanan terdekat maupun melalui Call Centre di nomor 1500 412.(*/Ang)

CIBINONG – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto mengapresiasi kepemimpinan Yan Septedyas sebagai kepala kantor Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Bogor 1, yang kini dimutasi ke BPN Kabupaten Tuban, Jawa Timur.

Pasalnya, kata Rudy Susmanto, selama pria berdarah Jawa Tengah itu memimpin sebagai Kepala BPN Kabupaten Bogor, sudah banyak program-program terkait pertanahan yang diselesaikan dengan baik.

“Dan beliau (YanSeptedyas, red) sudah banyak membantu program-program pemerintah daerah Kabupaten Bogor, terutama di bidang pertanahan,” ujar Rudy Susmanto disela-sela acara Pisah Sambut Kakan BPN Kabupaten Bogor 1, di Cibinong, Senin (20/3/23) malam.

Rudy sapaan akrabnya itu juga mengharapkan, kepada kepala kantor pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor yang baru, yakni Yuliana bisa memimpin Kantor ATR/BPN Bumi Tegar Beriman ini kearah yang lebih baik lagi melalui program-programnya tersebut.

“Saya yakin ibu Yuliana selaku kepala kantah Kabupaten Bogor 1 yang baru adalah orang yang sangat berkompeten dan kedepan beliau (Yuliana, red) akan membawa BPN Kabupaten Bogor dapat bersinergi dengan Pemerintah Daerah kearah yang lebih baik lagi,” ucap pria kelahiran Sukoharjo itu.

Rudy meyakini, Yuliana dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam menyelesaikan persoalan yang sangat krusial dari segi pertanahan.

“Saya yakin ibu Yuliana ini sanggup untuk mengerjakan beberapa persoalan-persoalan pertanahan yang ada di Kabupaten Bogor ini, termasuk tumpang tindih sertifikat. Kami mengharapkan yang terbaik dari beliau (Yuliana, red), dan biarkan beliau diawal tugas barunya disini untuk bekerja terlebih dahulu untuk memperkenalkan kinerjanya,” tegasnya.

“Saya juga meyakini, kementerian ATR/BPN dalam memberikan jajarannya untuk menjadi kepala kantah Kabupaten Bogor 1 khususnya, pastinya yang betul-betul orang terbaik,” tukasnya.

Sebelumnya, Kepala Kantor (Kakan) Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Bogor 1, menggelar pisah sambut dari Kakan Yan Septedyas kepada kepala kantor yang baru yakni Yuliana, pada Senin (20/3/23) malam.(*/Angg)