Metro Jabodetabek

CIBNONG – Ada harapan positif demi kemajuan Kabupaten Bogor yang terpancar dari acara Temu Kangen dan Reuni Korps Alumni KNPI Kabupaten Bogor.

Sejumlah tokoh politik Kabupaten Bogor hadir pada acara Halal bi Halal dan Tepang Sono Alumni KNPI Kabupaten Bogor di Gedung Tegar Beriman, Sabtu (20/5/2023).

Tampak hadir seperti Rachmat Yasin dari PPP, Karyawan Fathurachman dan Bayu Syahjohan (PDIP) dan Ade Ruhandi alias Jaro Ade (Golkar), termasuk birokrat dan legislatif, serta para mantan birokrat dan legislatif.

Acara yang penuh keakraban ini digagas Ketua Korps Alumni KNPI Kabupaten Bogor Engkus Sutisna. Ia tak menampik bahwa acara pertemuan lintas generasi tersebut berorientasi ke 2024.

Dia menginginkan Kabupaten Bogor tidak pecah dan tidak terkotak-kotak. Tetap kondusif dan bersatu.

“Kami ingin beda-beda warna politik namun Bogor tetap kondusif. Tampak tadi kemesraan yang terjalin, semua latar belakang politik beda tapi ketika berkumpul menjadi satu,” ujar Engkus Sutisna.

KNPI pada periodenya diakui Engkus mampu menyatu dan hal ini yang dia tekankan untuk pengurus KNPI sekarang.

“Kami mengajak adik-adik kita bangga karena dari KNPI ini ada yang jadi birokrat dan mencapai puncaknya (karir), anggota DPRD dan pengusaha, bahkan ustaz atau kyai juga ada. Kami motivasi ke temen-temen semua bahwa pemuda hari ni menentukan masa depan,” jelas mantan Kadispora Pemprov Jabar ini.

Mengenai PJs Bupati Bogor 2024 mendatang, Engkus mengharapkan ada semangat KNPI untuk mendorong kadernya.

Dia sendiri tak mengelak ketika disebut termasuk kandidat PJs Bupati karena selain sarat pengalaman juga termasuk memenuhi sarat sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama eselon II A

“Siap jika ada kepercayaan dari pimpinan dan masyarakat Kabupaten Bogor, Siap Perintah” tandasnya.

Sementara itu, Fery Roveo Checanova mantan Ketua PK KNPI Kecamatan Sukaraja mengatakan, ini kegiatan yang sangat positif dan punya makna penting bagi kemajuan Kabupaten Bogor kedepan.

Apalagi, kata Vio dalam Korps Alumni KNPI Kabupaten Bogor ini banyak yang sudah berhasil dan sukses serta harus bisa dimanfaatkan oleh semua kader KNPI Kabupaten Bogor sekarang atau masa depan.

” Ada yang sukses di karir politik, birokrat, akademisi dan juga pengusaha. Hal ini yang harus dimanfaatkan dan dijaga silaturahminya oleh semua kader dan alumni KNPI Kabupaten Bogor untuk saling bersinergi memajukan Kabupaten Bogor dalam segala bidang pembangunan,” tegas Vio.

Hal yang sama dikatakan, Ebing Sulbidarsyah, salah satu alumni KNPI asal Kecamatan Cisarua yang sangat bangga dengan adanya acara temu kangen Korp Alumni KNPI Kabupaten Bogor.

Dia menegaskan, semua alumni KNPI Kabupaten Bogor bertekad tetap menjaga sinergi dan silaturahmi demi kemajuan Kabupaten Bogor.

” Ini acara yang luar biasa, banyak tokoh politik yang juga alumni KNPI hadir dalam giat hari ini. Semoga ini akan menjadi energi yang bagus bagi masa depan Kabupaten Bogor,” tandas Ebing. ( Asep Syahmid)

BOGOR – Pembongkaran Jembatan Otista di Kota Bogor ditunda untuk sementara waktu, lantaran ditemukan bagian jembatan yang diduga merupakan cagar budaya. Kendati demikian, dipastikan penundaan sementara ini tidak mempengaruhi jalannya pembongkaran dan pembangunan Jembatan Otista, yang ditargetkan selesai pada Desember 2023.

Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Zenal Abidin, mengatakan pihaknya akan memanggil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Pariwisata dan Budaya (Disparbud), dan Bagian Hukum dan HAM Kota Bogor untuk menyelesaikan persoalan cagar budaya ini. Supaya pembangunan jembatan tidak tertunda terlalu lama.

“Kami berharap Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bisa mengkaji kembali soal dugaan Jembatan Otista masuk cagar budaya, sehingga ada kepastian. Insyaallah dengan ditundanya pembongkaran jembatan Otista, waktu pengerjaan tidak akan terganggu,” kata Zenal ketika ditemui wartawan di Jembatan Otista, Jumat (19/5/2023).

Zenal menjelaskan, pengentian sementara pembongkaran Jembatan Otista ini tidak mempengaruhi pekerjaan lain lantaran pekerjaan lain tetap berjalan. Di samping itu, kontraktor juga memiliki rencana lain jika bangunan cagar budaya tidak dibongkar, yakni dengan menaikkan struktur jembatan sekitar 6 persen dari target awal pembangunan.

Menurut Zenal, dari informasi yang diterimanya dari Dinas PUPR Kota Bogor, progres pembongkaran dan pembangunan Jembatan Otista masih berjalan tepat waktu sesuai jadwal, bahkan mengalami deviasi positif. Sehingga penundaan pembongkaran dilakukan tanpa mempengaruhi progres pengerjaan tahap lain.

“Jadi jembatan yang diduga cagar budaya sementara waktu ditunda pembongkarannya sampai ada kajian lebih lanjut,” kata Zenal dikutip dari republika.

Lebih lanjut, ia mengatakan, bangunan cagar budaya di Jembatan Otista ini sebelumnya sudah masuk dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Bogor. Hanya saja, belum ada kepastian penetapannya sebagai cagar budaya.

“Sehingga nanti kami memanggil instansi terkait untuk memastikan hal itu,” tegasnya.

Manajer Proyek Jembatan Otista, Berry Ciptadi, mengatakan sejauh ini progres pengerjaan pembongkaran dan pembangunan Jembatan Otista mencapai 2,01 persen. Dimana pada pekan kelima ini, target pekerjaan hanya sebesar 1,09 persen.

Saat ini, kata dia, yang sedang dilakukan kontraktor ialah fokus pada pembongkaran aspal, plat, dan galian tanah. Belum pada tahap pemutusan jembatan.

“Itu (penundaan sementara pembongkaran diduga bangunan cagar budaya), tidak akan menunda atau memperlambat pekerjaan karena itu sudah bagian dari metode yang kita laksanakan ke depannya,” jelasnya.(*/Jun)

BEKASI – Dengan viralnya bos ngajak tidur karyawan yang akan memperpanjang kontrak kerja menjadi perhatian publik karena ini masuk kekerasan seksual diancam pidana.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kembali buka suara terkait fenomena staycation sebagai syarat untuk memperpanjang kontrak kerja. Fenomena itu, kata dia, tidak hanya terjadi di Cikarang, Kabupaten Bekasi.

“Ada beberapa (temuan staycation) tapi semua sedang di-follow up, jadi fenomena ini gak hanya di Kabupaten Bekasi,” kata Ridwan Kamil, Senin (15/5/2023).

Ridwan Kamil menegaskan, tidak ada perusahaan yang boleh melakukan persyaratan serupa. Ridwan pun kembali mengingatkan terkait Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang mengatur tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

“Saya sampaikan tidak boleh ada perusahaan-perusahaan Jawa Barat khususnya juga di Bekasi yang melakukan pelanggaran tentang tindak pidana kekerasan seksual di tempat kerja di dalamnya adalah itu mengatur-ngatur naik turun jabatan melalui pemaksaan seksual,” ujarnya.

Sebelumnya, bos terlapor atas kasus viral mengajak karyawati staycation demi memperpanjang kontrak sempat menghubungi korban, AD setelah kasus ini masuk ke kepolisian. Dia menghubungi untuk minta maaf.

“Pelaku ya coba menghubungi cuma kami tidak terlalu merespons, masih sebatas mungkin dia juga belum memyadari seperti apa ya, permohonan maaf segala macam,” kata Kuasa Hukum AD, Untung Nassari, Selasa 10 Mei 2023 silam.

Namun demikian, Untung menegaskan, pelaku menghubungi bukan untuk mengajak damai. Ditegaskannya, pelaku menghubungi hanya untuk minta maaf.

“Beberapa hari lalu. Kalau ajak damai enggak, permohonan maaf semacam klarifikasi,” katanya.(*/Al)

CIBINONG – Bila masih ada jalan damai berjabat tangan dan diselesaikan dengan perdata semua itu perlu niat baik semua pihak yang merasa dirugikann. Sekretaris DPC PPP Kabupaten Bogor Usep Supratman berharap laporan dugaan tindak pidana penipuan oknum DPRD Kabupaten Bogor berisial EK bisa diselesaikan secara perdata.

Hal itu karena oknum DPRD Kabupaten Bogor berinisial EK dikabarkan sudah mau mengembalikan kerugian pihak pelapor dengan melepaskan hak akan tanah miliknya.

“Mudah-mudahan bisa beres, karena persoalan ini berawal secara perdata dan bukannya pidana. Apalagi terlapor (oknum DPRD Kabupaten Bogor berisial EK) sudah mau menyerahkan tanah miliknya sebagai ganti rugi,” kata Usep Supratman kepada wartawan, Selasa 16 Mei 2023.

Usep meminta jangan hanya EK saja yang diramaikan dalam pemberitaan, sementara kasus yang melibatkan angggota DPRD Kabupaten Bogor lainnya tidak ramai beritanya.

“Jangan ketika EK ramai beritanya, sementara lain-lainnya diam-diam. Anggota Fraksi PPP juga ada yang duduk di Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Kabupaten Bogor hingga tau siapa saja rekan kami yang diadukan atau dilaporin ke BKD,” pintanya.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor ini melanjutkan, bahwa EK yang saat ini statusnya masih terlapor masuk ke dalam daftar bakal calon legislatif (Bacaleg) DPRD Kabupaten Bogor dalam ajang Pileg 2024 mendatang.

Sementara itu, narasumber dari pihak pelapor yang tak mau disebutkan namanya bahwa pihak perusahaan terus mendorong agar pihak kepolisian benar-benar menempatkan hukum diatas segalamya.”Menurut saya tidak ada unsur perdata dengan bukti-bukti yang ada itu merupakan perkara pidana. Hingga kami mendorong pihak Kepolisian benar-benar menempatkan hukum diatas segalanya,” ucapnya.

Ia menjelaskan alasan pihak pelapor menolak ‘perdamaian’ karena EK terus wanprestasi kurang lebih selama 2 tahun, dimana tidak ada janji oknum dewan tersebut yang ditepati.

“Kami sudah pernah mengalah untuk menerima pembayaran dengan sebahagian tanah meskipun tanah yang dijaminkan tidak produktif, EK juga sudah menjual beberapa aset tanahnya namun uangnya diberikan ke pihak pelapor. Dengan dugaan kerugian sebesar Rp 20 miliar, maka sulit jika oknum tersebut bisa mengembalikan kerugian pelapor,” jelasnya.
Informasi yang dihimpun, EK dilaporkan ke Polres Bogor dengan Nomor LP/B/2327/XII/2022/JBR/ RES BOGOR pertanggal 19 Desember 2022.

EK diancam dengan pasal 378, 372 dan atau 263 KUHP diketahui telah menerima pembayaran jual beli empat bidang tanah, di Desa Cibinong, Gunung Sindur dengan nilai Rp 1.787.750.000,- dari perwakilan pihak perusahaan PT. JP.

Sementara, empat orang pemilik empat bidang yang dijual EK tidak merasa menerima uang penjualan tanahnya, hingga legislator tersebut menjadi pihak terlapor. (Rez)

CIBINONG – Sebenarnya wajar saja para penentu kebijakan untuk meningkatkan kinerja pengadaan kendaraan dinas namun yang tidak wajar bila semua masih baik baik saja juga masih layak diganti yang baru hal ini tidak menunjukkan itikad baik untuk kesederhanaan di masyarakat Kabupaten Bogor yang masih banyak perihatin seperti korban bencana di Bogor Barat dan lain lain .

Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor, diam-diam membeli lima mobil dinas (Mobdin) terbaru dengan menggunakan APBD Perubahan tahun 2022 lalu. Mobdin yang dibeli tersebut dialokasikan satu unit untuk Sekretaris DPRD, empat lainnya yang kelas CC di bawah dipakai atau diberikan kepada para kepala bagian (Kabag).

Pembelian Mobdin khususnya untuk sekretaris DPRD katagorinya sangat mewah, meskipun CC nya rendah. Mobdin garang saat mengaspal di jalan raya itu berjenis SUV atau Sports Utility Vehicle.

Mobil yang digunakan sekretaris DPRD merupakan jenis mobil sport, yang memiliki ukuran besar dengan bodi yang gagah dan maskulin. Mobil yang satu ini dirancang khusus agar mampu melalui berbagai medan. Harga Mobdin baru untuk kendaraan operasional berikut dinas sekretaris DPRD itu dipatok pada harga Rp 680 jutaan lebih.

Penelusuran media, Mobdin baru yang dibeli pada Desember 2022 lalu itu, sampai sekarang tidak menggunakan plat nomor merah seperti lazimnya kendaraan atau mobil dinas yang dibeli dengan menggunakan dana APBD dan ini menimbulkan tanda tanya.

Sekretaris DPRD Kabupaten Bogor, Ade Hasrat, saat dikonfirmasi wartawan dikutip Jurnal Bogor melalui surat tertulisnya mengatakan, pembelian Mobdin baru itu sudah dibahas dalam rapat anggaran. “Proses pengadaannya pun terbuka atau transparan,” ujarnya singkat.

Sebagai informasi, sebelum pihak sekretariat DPRD, pada tahun 2020 membeli kendaraan dinas baru dengan kapasitas daya dorong 2.000 CC. Kendaraan dinas berwarna putih dengan merek lazim digunakan para pejabat eselon II di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bogor itu, masih laik fungsi dan jalan.(*/Jo)

CIBINONG – Kepergian 40 camat ke Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Kamis hingga Minggu, pekan lalu menuai kritik dari pengamat kebijakan publik Founder Visi Nusantara Maju Yusfitriadi.
Sebagai informasi, kepergian 40 camat ke Badung, Provinsi Bali itu diklaim tidak menggunakan dana atau APBD Pemerintah Kabupaten Bogor, namun dari kantong pribadi para camat.
Namun demikian, dari pandangan Yusfitriadi, persoalan yang muncul bukan pada anggaran perjalanan yang digunakan untuk pergi ke Bali. “Masalahnya tidak hanya sekedar dibiayai APBD atau bukan, namun ada beberapa hal yang saya pikir menjadi masalah dalam konteks lembaga negara yang yang berfungsi sebagai pelayananan,” kata Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP), dihubungi wartawan dikutp dari Jurnal Bogor, Senin (15/05).

Yus mengungkapkan, masalah krusial itu diantaranya, pertama pastinya meninggalkan kantor, kenapa ? karena pergi ke Bali dilakukan pada hari kerja, maka tidak berlebihan ketika kegiatan ini masuk ke dalam karegori “bolos berjama’ah”.

“Konsekwensi dari bolos berjama’ah tidak sederhana. Selain menyangkut masalah pelayanan publik, juga termasuk honor yang mereka terima ketika meninggalkan tugas seperti itu,” ujarnya.

Kedua, sebut Yusfitriadi, terkait masalah ketepatan sasaran. Bicara Bali,sebagai destinasi wisata yang dikelola dengan baik sehingga menjadi kiblat wisata dunia tidak bisa terbantahkan lagi.
Hal itu lanjut Yusfitriadi, lebih disebabkan pada sumberdaya alam dan culturenya sangat mendukung. Namun ketika berbicara Bogor sama sekali jauh kondisinya dengan bali.
Yustriadi mengungkapkan, ikonic Bali lebih kepada pantai, sedangkan di Bogor lebih pada wisata hutan, alam dan sungai. Sehingga bagaimana bisa untuk mengembangkan wusata Bogor studi bandingnya ke Bali.

“ Saya pikir tidak hanya tidak tepat tapi ngat jauh dari perspektifnya. Maka kegiatan tersebut ya hanya sebagai pelesiran saja, tidak memiliki unsur studinya sama sekali. Makanya, saya berharap bupati bogor memanggil siapa pun Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam kegiatan tersebut dan memberi sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini penting, agar tidak menjadi presedent buruk ke depan,”tegasnya.

Sebagaimana diberitakan Jurnal Bogor, kepergian 40 camat ke Badung, Provinsi Bali itu, dalam rangka belajar menggali dan mengelola potensi wisata yang ada di setiap kecamatan.

Camat Sukamakmur, Bakri Hasan, Camat Megamendung Acep Sajidin, dan Camat Tenjola, Farid Ma’rup, seta Camat Cisarua, Ivan Pramudia, membantah kepergian mereka ke Badung, Bali untuk jalan-jalan. Menurut ketiganya pergi ke Badung, Bali,untuk belajar cara menggali dan mengelola potensi alam untuk dijadikan destinasi wisata.

“Banyak manfaat yang kita dapatkan selama di Badung. Sektor pariwisata di sana benar-benar top dan bisa menggerakan ekonomi masyarakat di pedesaan. Nah keberhasilan itu memotivasi kami untuk melakukan hal serupa, tentunya disesuaikan dengan potensi yang dimiliki masing-masing kecamatan,” jelas keempat camat itu.

Menurut keempatnya, potensi alam di Kabupaten Bogor masih bisa terus dikembangkan dan bisa menjadi destinasi para wisatawan domestik dan mancanegara. Namun, Pemkab Bogor masih punya pekerjaan rumah ( PR) terkait sarana jalan atau infrastruktur jalan menuju lokasi wisata.
” Aksesibilitas wilayah merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung Perkembangan Pariwisata di Kecamatan sukamakmur sehingga perekonomian warga bisa terangkat,” kata keempat camat itu menutupi. (*/Du)

CIBINONG – Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPC Partai Gerindra Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto menegaskan bakal habis-habisan memperjuangkan Prabowo Subianto menang dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Rudy sapaan akrabnya itu juga mengaku tidak mempermasalahkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sistem Pemilu 2024. Menurutnya, Gerindra Kabupaten Bogor khusunya berjuang untuk Prabowo Subianto sebagai Presiden pada 12 Februari 2024.

“Kami Partai Gerindra apapun yang diputuskan oleh Pemerintah, KPU Pusat ataupun MK terkait sistem Pemilu, apakah itu proposional tertutup atupun terbuka, Bacaleg kami sudah siap. Arah kami yang utama itu adalah Prabowo Presiden, kalau Pileg itu hanyalah bonus,” tegasnya kepada wartawan, Senin (15/5/23).

“Karena kami hari ini mendorong salah satu putra terbaik bangsa yakni Prabowo Subianto. Sedangkan PDIP sudah menetapkan Ganjar Pranowo dan Nasdem sudah memilih Anies Baswedan sebagai Capresnya,” tambahnya.

Rudy yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bogor itu menjelaskan, pada Kontestasi Politik 2024 nanti, bukan lagi menjadi ajang perang antara Prabowo Subianto dan Capres lain. Namun, saat ini masyarakat hanya memilih capres yang memiliki ide dan gagasan terbaik untuk memajukan Indonesia

“Pada 12 Februari 2024 bukan lah perangnya antara Ganjar, Anies dan Prabowo, tapi ini adalah perang ide dan gagasan. Kita memilih capres yang memiliki ide dan gagasan yang terbaik untuk membangun Bangsa. Partai Gerindra sendiri sudah memutuskan calon yang terbaik ialah Prabowo Subianto,” jelasnya.

Dia mengaku, meski ada target memenangkan Mentri Pertahanan tersebut, namun tujuan akhirnya adalah merangkul Masyarakat Kabupaten Bogor untuk berjuang bersama menhantarkan Parabowo Subianto menjadi Presiden 2024.

“Kalau target semuanya punya, tapi kita tidak menyebutkan angka. Tapi kita akan tunjukan bahwa mudah mudahan masyarakat Kabupaten Bogor masih percaya kepada Partai Gerindra, masih setia bersama Prabowo Subianto dan mari kita berjuang kembali,” bebernya.

Apalagi, dengan bergabungnya Prabowo ke Pemerintahan bersama Jokowi, membuktikan jiwa kenegarawanan dan Nasionalismenya agar masyarakat Indonesia tidak terpecah belah.

“Hari ini Prabowo Subianto sudah menunjukan jiwa besarnya, jiwa nasionalismenya dan mewakafkan dirinya untuk bangsa dan negara, supaya bangsa tidak terpecah dan terbelah, dengan bergabung bersama di Pemerintahan bersama Jokowi, untuk membangun bangsa Indonesia lebih baik lagi,” tandasnya.(*/Jun)

CIBINONG – Pelaksana tugas (Plt) Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengungkapkan bahwa 20 persen atau 340 kilometer jalanan di daerahnya dalam kondisi rusak. “Yang 20 persennya itu kita klasifikasikan lagi skala kerusakannya, ada yang rusak berat dan rusak ringan,” ungkapnya di Cibinong, Bogor, Kamis (11/5/2023).

Ia menyebutkan, jalan-jalan yang rusak tersebut segera diperbaiki, diawali dengan rapat koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Bogor. “Intinya rapat tadi malam kita menanggapi permasalahan jalan dan jembatan. Saya juga memanggil khusus Kepala Bidang Jalan dan Jembatan dan Kabid Pemeliharaan PUPR beserta jajaran karena teknisnya di situ,” katanya.

Iwan mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor juga masih terus melakukan pemutakhiran data jalan rusak di wilayah Kabupaten Bogor sambil melakukan perbaikan. Pemerintah Kabupaten Bogor, menganggarkan Rp330 miliar untuk peningkatan kualitas jalan di daerahnya melalui APBD tahun anggaran 2023. Menurut dia, anggaran tersebut belum termasuk untuk pemeliharaan jalan kategori rusak ringan.

“Dengan anggaran itu, asumsi kita ada sekitar 80 kilometer jalan yang akan ditingkatkan tahun ini berikut 17 jembatan, tersebar di 40 kecamatan. Untuk yang rusak ringan juga ada pemeliharaan,” ujar Iwan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Kabupaten Bogor memiliki panjang jalan 1.974 kilometer dengan berbagai tingkatan kewenangan. Rinciannya, jalan nasional sepanjang 117 kilometer, jalan provinsi 107 kilometer, dan jalan kabupaten 1.748 kilometer.

BPS juga mengklasifikasikan jenis jalan di Kabupaten Bogor berdasarkan permukaannya, yaitu berbentuk aspal sepanjang 1.437 kilometer, kerikil 264 kilometer, dan tanah 34 kilometer.(*/Du)

BOGOR – Aparat Kepolisian Resor Kota Bogor Kota, Jawa Barat, menangkap ASR alias Tukul (17 tahun), tersangka utama pembacokan terhadap siswa kelas 10 SMK Bina Warga berinisial AS di Simpang Pomad, jalan raya Jakarta-Bogor. Tukul merupakan tersangka pelaku utama pembacokan yang buron sejak Maret 2023.

Kepala Polresta Bogor Kota Komisaris Besar Polisi Bismo Teguh Prakoso mengatakan ASR yang kabur setelah peristiwa pembacokan yang mengakibatkan korbannya tewas di tempat itu berhasil ditangkap di wilayah Yogyakarta.

“Rekan-rekan (media), hari ini kita sudah menangkap tersangka DPO (daftar pencarian orang) pembacokan Pomad inisial ASR alias Tukul. Saat ini tersangka dalam perjalanan dari Yogya menuju Bogor Kota. Sekian dulu rekan-rekan informasinya,” kata Bismo,kepada wartawan di Bogor, Kamis (11/5/2023).

Kapolresta mengatakan ASR sedang dibawa jajaran Satuan ReserseKriminal Polresta Bogor Kota menuju Kota Bogor dan diperkirakan Kamis malam tiba. Kasus pembacokan terhadap pelajar AS yang menghebohkan masyarakat Kota Bogor hingga viral di media sosial ini terjadi awal Maret 2023.

Keterlibatan ASR sebagai pelaku utama pembacokan setelah temannya menerima tantangan dari orang lain berinisial A melalui media sosial. Namun, saat kejadian, A tidak berada di lokasi sehingga AS menjadi korban salah sasaran.

ASR ternyata merupakan residivis kasus jambret dan keluar dari tahanan pada tahun ini. Dia kemudian kembali diterima di salah satu SMK swasta karena memertimbangkan hak asasi manusia (HAM). Namun, pelajar berusia 17 tahun itu kembali melakukan tindak kriminal setelah tidak lama kembali sekolah.

Sebelumnya, jajaran Satreskrim Polresta Bogor Kota telah meringkus dua pelaku lainnya berinisial MA dan SA yang berboncengan dengan ASR ketika melakukan pembacokan terhadap AS di di traffic light perempatan Simpang Pomad, Kelurahan Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara, pada 10 Maret 2023 pukul 09.30 WIB.

Ketiga pelaku menggunakan sepeda motor dari arah Cibinong dan langsung menyabetkan pedang panjang ke arah AS yang sedang berada di median jalan bersama teman-temannya hendak menyeberang. Pelajar berinisial AS menjadi korban salah sasaran karena target ASR dan teman-temannya sebenarnya adalah A yang menantang mereka melalui media sosial Instagram, namun saat itu tidak ada di lokasi.

“Informasi lebih lanjut akan kita sampaikan ketika tersangka ASR sudah sampai polres. Perkiraan sampai polres habis Maghrib,” jelas Kapolresta Bogor.(*/Jun)

CIBINONG – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto menyayangkan, atas pernyataan dari seorang Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan yang menyatakan dirinya tak akan nyalon kembali di kontestasi Pemilihan Legislatif (Pileg) maupun Pilkada di Pemilu 2024 mendatang.

Menurut Rudy, saat ini partai besutan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto tengah memiliki salah satu kader terbaik di wilayah penyangga DKI Jakarta tersebut.

“Kami melihat memang, kita punya salah satu kader partai yang terbaik di Kabupaten Bogor yakni seorang Plt Bupati Bogor H. Iwan Setiawan,” kata Rudy Susmanto kepada wartawan, Senin (8/5/23).

Politisi Gerindra ini menegaskan, apabila memang seorang Plt Bupati Bogor sebelumnya telah menyatakan tidak akan nyalon di Pileg maupun pilkada 2024 yang akan datang. Maka dirinya beserta kader partai Gerindra lainnya, akan mendorong seorang Iwan Setiawan untuk ikut berkontestasi di pemilihan umum 2024 nanti.

“Saya secara pribadi beserta kader-kader Gerindra lainnya, tentunya akan mendorong haji Iwan Setiawan untuk maju dalam kontestasi Pilkada 2024 sebagai calon Bupati Bogor dari partai Gerindra,” tegasnya.

Baginya, akan sangat disayangkan seorang Iwan Setiawan yang kini tengah menjabat sebagai Plt Bupati Bogor, tidak ikut dalam pesta demokrasi di tahun 2024 tersebut.

“Jabatan beliau (Iwan Setiawan) sangat strategis, tinggal selesaikan beberapa program-program infrastruktur yang dikehendaki masyarakat Kabupaten Bogor di waktu tersisa jabatannya atau yang akan berakhir pada 30 Desember 2023,” ucapnya.

Rudy juga memastikan, dirinya yang berpeluang besar untuk mendampingi Iwan Setiawan sebagai bakal calon wakil Bupati (Balon Wabup) Bogor, tidak akan menjadi peserta dalam pilkada 2024.

“Kalau saya secara pribadi, bisa dicek di DPC Gerindra Kabupaten Bogor, saya mencalonkan diri kembali sebagai caleg DPRD Kabupaten Bogor daerah pemilihan (Dapil) 1 meliputi kecamatan Cibinong, Sukaraja, Babakan Madang, dan Kecamatan Citeureup,” tandasnya.

Sekedar diketahui, DPC Partai Gerindra Kabupaten Bogor saat ini sangat berpeluang besar untuk mencalonkan kader terbaiknya di pilkada 2024 tanpa berkoalisi dengan parpol manapun, hal itu merujuk dengan perolehan kursi di DPRD Kabupaten Bogor periode 2019-2024 sebanyak 14 anggota legislatif (Aleg) di dewan perwakilan rakyat daerah Bumi Tegar Beriman.

Sebelumnya, Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bogor, Iwan Setiawan memastikan dirinya tidak akan maju dalam kontestasi pemilihan legislatif (pileg) maupun pemilihan kepala daerah (pilkada) di 2024 mendatang.

“Saya tidak mencalonkan dewan, saya juga tidak mencalokan Bupati karena yang mencalonkan bupati bukan saya tapi rakyat dan partai,” kata Iwan Setiawan, Sabtu 6 Mei 2023.

Iwan mengaku dirinya tidak bernafsu dan memaksa untuk mendorong partai menjadikan dirinya calon Bupati Bogor dari partai Gerindra.

“Kalau kata partai nyalon naik, kalau jangan ya jangan. Kalau partai politiknya tidak berkehendak ya jangan. Tapi kalau rakyat mendorong akan mengakomodir,” papar dia.Iwan menyebut, menjadi Bupati Bogor pun bukan merupakan targetnya pada pesta demokrasi 2024 mendatang.

“Saya kalau diperintahkan partai siap, tapi saya tidak mau target harus jadi calon Bupati karena takut kepeleset,” jelas Iwan.

Saat ini dirinya mengaku hanya ingin menyelesaikan masa jabatannya sebagai Plt Bupati Bogor hingga akhir tahun 2023. Sehingga, kata dia, masyarakat mampu menilai kelayakannya jika meneruskan menjadi kepala daerah di Kabupaten Bogor.

“Jadi target saya selesai aja dulu, nanti kalau sudah tinggal apresiasi dari masyarakat. Kalau nyalonin tapi masyarakat tidak berkendak ya jangan nyalonin,” wartawan.(*/Du)