Metro Jabodetabek

CIBINONG – Tahun anggaran 2022, Center for Budget Analysis (CBA) menemukan 39 proyek Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor yang dijalankan melalui metode pengadaan langsung, meskipun pagu anggaran lebih dari Rp 200 juta.

Hal itu diungkapkan, Jajang Nurjaman Koordinator CBA, ia mengatakan,” terbaru dalam rencana umum pengadaan sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tahun anggaran 2023, lagi-lagi ditemukan proyek pengadaan bombastis terkait belanja tunjangan.

“Belanja yang paling menohok adalah tunjangan perumahan tahun 2023. Pengadaan ini dalam satu paket dengan total pagu anggaran sebesar Rp 27.752.000.000,”ungkapnya, rilis untuk media , Sabtu 27 Mei 2023.

Kata dia, dengan total 55 anggota DPRD Kabupaten Bogor, jika dibagi rata satu anggota DPRD akan mendapatkan Rp 504 juta dalam satu tahun dan setiap bulannya Rp 42 juta.

“Angka Rp 500 jutaan untuk tunjangan rumah selama satu tahun sangat tidak masuk akal, dengan setengah anggaran saja Rp 250 juta anggota DPRD Kabupaten bisa menyewa rumah super mewah di Sentul dengan 8 kamar tidur, 6 kamar mandi, total bangunan 600 M2, plus kolam renang. Dan angka ini juga sebenarnya sangat membebani APBD Kabupaten Bogor,”ujarnya dikutip dari ceklissatu.co.

Berdasarkan catatan di atas, CBA meminta DPRD Kabupaten Bogor untuk kembali mengevaluasi anggaran belanja tunjangan 2023, terakhir Aparat Penegak Hukum khususnya KPK tidak boleh terus membiarkan tata kelola anggaran di Kabupaten Bogor dilakukan seenaknya dan hanya menyenangkan kelompok.

Sampai berita ini d tayangkan belum ada klarifikasi dari sekwan kabupaten bogor ade hasrat saat di konfirmasi melalui pesan whatsappnya.(*/Du)

BOGOR – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor menggelar rapat pembinaan pendampingan teknis penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di sembilan kawasan di Kota Bogor. Rapat membahas implementasi dashboard e-monev KTR, setelah Kota Bogor menjadi salah satu pilot project program Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Kepala Dinkes Kota Bogor, Sri Nowo Retno, menjelaskan, dashboard e-monev KTR yang dibuat Kemenkes dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) masih bersifat uji coba di tujuh kota. Selain Kota Bogor, program itu diberlakukan di Kota Metro, Bandung, Cimahi, Depok, Klungkung, dan Denpasar.

Retno mengatakan, dashboard e-monev KTR berbasis website dan Android serta disajikan secara real time. Kemenkes juga menerapkan indikator yang harus dipenuhi terkait dashboard e-monev KTR, sehingga muncul skoring dari tujuh kota yang jadi pilot project.

Berdasarkan hasil skoring dari indikator yang sudah ditetapkan Kemenkes, Kota Bogor berada di posisi tiga. “Kami evaluasi kenapa bisa di posisi tiga. Ternyata masalahnya ada pada pelaporan dan juga data sasaran dari Kemenkes terlalu tinggi dan akan kami koreksi,” kata Retno di Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (26/5/2023).

Retno mencontohkan, misalnya data sasaran pada fasilitas kesehatan (faskes) tertulis 15 ribu, padahal faskes di Kota Bogor hanya ada sekitar 1.000 titik. Lalu pada sasaran pendidik tertulis 100 ribu sasaran, padahal jumlah siswanya hanya di puluhan ribu.

Dia menjelaskan, Kota Bogor sudah mengimplementasikan Perda KTR sejak 2009. Perda tersebut juga sudah direvisi pada 2018. Di Perda Kota Bogor ada sembilan tatanan KTR, sementara di pusat baru tujuh tatanan KTR.

Di revisi perda pun ada pelarangan penjualan rokok kepada anak di bawah 17 tahun, tidak boleh ada iklan sponsor rokok, dan pengaturan terkait rokok elektrik. “Kami juga rutin melaksanakan sosialisasi, monitoring, penegakan, sidak, tipiring. Tipiring Kota Bogor sudah terpadu bersama aparat hukumnya dengan pemberian denda kepada pelanggar KTR,” jelasnya.(*/Jun)

CIBINONG – Program yang digadang gadang untuk meningkatkan kemajuan Desa namun masih ada oknum Kepala Desa yang nakal untuk menyelewengkan Anggaran tersebut untuk kepentingan pribadi .

Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto mengatakan, Kepala Desa Cidokom yang kini dilidik terkait kasus dugaan penyelewengan dana desa tidak membuat program Sami Sade bisa dikatakan sebagai produk gagal.

“Adanya kasus hukum di Desa Cidokom terkait dugaan penyelewengan dana desa untuk program Sami Sade bukan berarti programnya jelek. Masih banyak Pemdes lain yang pekerjannya baik hingga DPRD Kabupaten Bogor berkomitmen untuk terus mendukung program tersebut,” kata Rudy kepada wartawan, Kamis 25 Mei 2023.

Dia menuturkan, ke depan DPRD Kabupaten Bogor mendorong agar aparatur pemerintahan desa diberikan bimbingan teknis. Hal itu dilakukan agar kasus dugaan penyelewengan dana desa Sami Sade seperti di Desa Cidokom tidak terulang.

“Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya harus menyiapkan anggaran Bimteknya, baik dari segi insfrastruktur, administrasi maupun hukum,” tegasnya.

Walaupun begitu, Wakil Sekjen DPP Partai Gerindra ini pun tetap mendukung apabila aparat penegak hukum membina maupun menindak aparatur pemerintahan desa yang diduga melakukan penyelewengan dana desa.

“Kalau ada Kades atau pemerintah desa melakukan pelanggaran hukum, tentunya kami menyerahkan sepenuhnya ke aparat penegak hukum,” tegas Rudy.

Diwawancarai terpisah, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor Usep Supratman berpendapat harus ada evaluasi, atas banyaknya kegiatan pelaksanan program Sami Sade yang meluncur ke awal tahun.

Selain itu, hasil pantauannya ke desa-desa. Banyak insfrastruktur jalan yang tidak sesuai spesifikasi, seperti ketebalan aspal maupun beton.

“Harus ada evaluasi baik oleh SKPD terkait, maupun inspektorat atas molornya sejumlah proyek insfrastruktur Sami Sade. Kami selama ini kerap menerima aduan, terutama terkait pembangunan insfrastruktur dan ketidak sesuaian spesifikasi atau rendahnya kualitas pekerjaan,” jelas Politikus dari PPP ini. (Rez)

CIBINONG – Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negera (LHKPN) KPK RI merilis adanya dua (2) Direktur Utama (Dirut) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) milik Pemkab Bogor, yang dianggap kurang patuh dalam melaporkan harta kekayaannya ke LHKPN anti rasuah tersebut.

Diketahui, Pemerintah Kabupaten Bogor sendiri memiliki empat rumah sakit umum daerah (RSUD) yang tersebar di sejumlah wilayah Kabupaten Bogor, diantaranya RSUD Cibinong, RSUD Cileungsi, RSUD Leuwiliang, dan RSUD Ciawi.

Dimana, dari keempat Dirut RSUD ada dua Dirut yang dianggap patuh untuk melaporkan harta kekayaannya per periodik. Sedangkan dua Dirut lainnya, kurang patuh.

Dua Dirut RSUD yang patuh dalam melaporkan harta kekayaannya per tahun ke komisi anti rasuah itu adalah Dirut RSUD Cibinong, Yukie Meistisia Ananda Putri dan Dirut RSUD Cileungsi, Kusnadi.

Kedua Dirut tersebut, telah melaporkan harta kekayaannya periodik tahun 2022 dan pada Maret 2023 lalu.

Sementara, dua Dirut RSUD lainnya yaitu RSUD Ciawi, Fusia Meidiawaty dan RSUD Leuwiliang, Vitrie Winastri, terkesan kurang patuh dalam melaporkan harta kekayaannya sebagai penyelenggara negara. Keduanya, untuk periodiknya sendiri yaitu di tahun 2019 dan tahun 2020.

Vitrie Winastri terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 9 April tahun 2020, saat menjadi PPK Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor.

Sedangkan, Fusia Meidiawaty melaporkan harta kekayaannya pada 1 April 2020, kala menjabat sebagai PPK RSUD Cibinong.

Kedua Dirut tersebut, diketahui belum memberikan laporan harta kekayaannya untuk periodik 2021 dan tahun 2022.

Berikut daftar jumlah kekayaan para Dirut RSUD Kabupaten Bogor, yang berhasil di rangkum dikutip dari portal siber.com :

1. Dirut RSUD Cibinong Yukie Meistisia Anandaputri, sebesar Rp 7,5 miliar, per periodik 2022.

2. Dirut RSUD Cileungsi Kusnadi, sebesar Rp 3,6 miliar, per periodik 2022.

3. Dirut RSUD Ciawi Fusia Meidiawaty, sebesar Rp 1,8 miliar per periodik 2019 saat menjabat sebagai PPK RSUD Cibinong.

4. dan, Dirut RSUD Leuwiliang Vitri Winastri sebesar Rp 637 juta, per periodik 2019 saat menjabat sebagai PPK Dinkes Kabupaten Bogor.(*/Du)

CIBINONG – Pemerintah Kabupaten Bogor saat ini giat giatnya pembangunan sarana olahraga disetiap wilayah salah satu Proyek pembangunan Gedung Olahraga Masyarakat (GOM) Babakan Madang di lahan perumahan PT Sentul City tidak dilaksanakan pada tahun ini, namun baru dilaksanakan pada Tahun 2024 mendatang karena ada kendala persoalan revisi master plan .

Kepastian pembangunan GOM Babakan Madang diucapkan Plt Bupati Bogor Setiawan, karena belum clear and cleannya lahan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) dari developer perumahan PT Sentul City Tbk.

“Lahannya masih diproses oleh PT Sentul City Tbk, walaupun baru akan dibangunkan GOM Babakan Madang pada Tahun 2024 mendatang, tetapi di tahun ini ada tahapan land clearing di lahan yang berada di Desa Cijayanti tersebut,” ucap Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan kepada wartawan, Rabu, 24 Mei 2024.

Diwawancarai terpisah, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika menuturkan bahwa ada kendala dalam penyerahan lahan PSU Sentul City ke Pemkab Bogor.

“Penyerahan lahan PSU terkendala persoalan revisi master plan Perumahan Sentul City, karena dari awal mereka tidak memasukkan rencana pembangunan GOM Babakan Madang di lokasi tersebut,” tutur Ajat Rochmat Jatnika.

Ia menerangkan bahwa revisi master plan tersebut berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dpupr) Kabupaten Bogor dengan target selesai secepatnya, lalu kalau sudah direvisi maka penyerahan lahan PSU bakal diserahkan secara parsial dari PT Sentul City Tbk ke Pemkab Bogor.

Ajat menjelaskan, sebenarnya proyek pembangunan GOM Babakan Madang bisa dikerjakan pada tahun 2023 oleh rekanan penyedia jasa Pemkab Bogor, asal bentuknya hibah lahan.

“Kalau prosesnya hibah lahan, maka di tahun ini juga bisa bangun GOM Babakan Madang sebagai bagian dari dukungan terhadap rencana pembangunan Pemkab Bogor. Namun, ini kan bentuknya penyerahan lahan PSU,” ungkap Ajat.(*/rez)

JAKARTA – Inspektorat Provinsi DKI Jakarta memeriksa pejabat Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta, dokter Ngabila Salama pada Rabu (24/5/2023). Ngabila saat ini menjabat sebagai kepala seksi Surveilans Epidemiologi dan Imunisasi Dinkes DKI.

Nama Ngabila menjadi bahan pembicaraan warganet lantaran pamer gaji Rp 34 juta dan mengaku memiliki kedekatan dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. Akibat ulahnya tersebut, ia terpantau harus menghadiri pemeriksaan di kawasan Balai Kota DKI pada pukul 08.00 WIB.

Berdasarkan pantauan , di kantor Inspektorat lantai 17 di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, terlihat Ngabila di sedang duduk di sebuah ruangan dengan mengenakan celana hitam. Saat mencoba mendekat, petugas mencoba melarang karena proses pemeriksaan yang dilakukan pegawai Inspektorat sedang berlangsung.

“Dari pukul 08.00 WIB diperiksa. Sampai selesai, sekarang belum selesai, masih proses pemeriksaan,” kata Inspektur Provinsi DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat kepada wartawan di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat pada Rabu.
Syaefuloh menjelaskan, pemeriksaan yang dilakukan jajarannya kepada dokter Ngabila untuk mengonfirmasi tentang motif yang bersangkutan memamerkan gaji di medsos. Pihaknya juga mencoba menanyakan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2022 di KPK senilai Rp 73 juta milik Ngabila yang dirasa tidak sesuai dengan pendapatannya.

“Ini kita dorong nanti yang bersangkutan akan perbaikan atas LHKPN-nya dan kita bantu koordinasi dengan KPK. Artinya kan kita semua para pejabat memiliki kewajiban untuk melaporkan harta kekayaannya melalui LHKPN itu dan seluruhnya harus dilaporkan ga boleh ada yang lewat,” kata Syaefuloh dikutip dari republika.

Dia melanjutkan, pemeriksaan juga menyangkut sumber perolehan harta Ngabila. Langkah klarifikasi itu dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas dari para penyelenggara negara.

“Tentu terkait sanksi nanti kita lihat hasil dari pemeriksaan dari tim. Sekarang timnya sedang berlangsung dan mudah-mudahhan saya bisa segera melihat hasilnya untuk kemudian didiskusikan lebih lanjut. Mengenai pengenaan sanksi itu tentu kita hati-hati sesuai dengan fakta di lapangan,” kata Syaefuloh.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi DKI Jakarta Heru Budi Hartono menanggapi terkait permasalahan yang menjerat dokter Ngabila Salama akibat pamer gaji Rp 34 juta dan total LHKPN di KPK rp 73 juta. “Ya tanya sama yang nulis,” kata Heru kepada wartawan di kawasan Jakarta Selatan pada Selasa (23/5/2023).(*/Ad)

Heru merasa geram lantaran sudah muncul aturan larangan bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI untuk berbuat flexing di medsos. Sayangnya, masih saja ada ASN Dinkes DKI yang melanggar aturan itu.

CIBINONG – Kasus dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan pemalsuan dilakukan oknum anggota DPRD dan Oknum kepala Desa terus bergulir . Oknum anggota DPRD Kabupaten Bogor EK dan Kepala Desa Cibinong HM dikabarkan ditahan oleh pihak kepolisian Polres Bogor pada Selasa pagi.

Hal itu dikatakan kuasa hukum PT Jaya Protindo dari Saw & Partners Law Firm Suhardi selaku pihak pelapor dari kasus dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan dan pemalsuan.

“Setelah naik dari penyelidikan ke penyidikan, lalu penetapan tersangka. Akhirnya EK dan HM ditahan oleh pihak Sat Reskrim Polres Bogor,” kata Suhardi kepada wartawan, Selasa, 23 Mei 2023.

Suhardi menuturkan, sebelum ditahan selama 20 hari, pihak para tersangka sempat ingin mengajukan perdamaian.

Informasi yang dihimpun , EK dan HM dilaporkan ke kepolisian Polres Bogor dengan nomor : LP/B/2327/XII/2022/JBR/RES BOGOR pertanggal 19 Desember 2022.

EK dan HM diancam dengan pasal 378, 372 dan atau 263 KUHP diduga telah menerima pembayaran jual beli empat bidang tanah, di Desa Cibinong, Gunung Sindur dengan nilai Rp 1.787.750.000,- dari perwakilan pihak perusahaan PT. Jaya Protindo.
Sementara, empat orang pemilik empat bidang tanah yang dijual oleh tersangka EK tidak merasa menerima uang penjualan tanahnya.

Hingga berita ini diturunkan Kepala Sat Reskrim Polres Bogor AKP Yohannes Redhoi Sigiro belum menjawab atau mengkonfirmasi pertanyaan wartawan . (Rez)

CIBINONG – Kepergian hampir seluruh camat di Kabupaten Bogor, beberapa waktu lalu, ternyata bagian dari rangkaian acara bimbingan teknis (Bimtek) yang digelar selama dua hari dari Kamis sampai Jum’at, 12-13 Mei 2023.

“Kamis, semuanya kumpul di salah satu hotel di kawasan Sentul, Kecamatan Babakan Madang, nah baru Jum’at, lokasi Bimtek dialihkan ke Kabupaten Badung, Provinsi Bali,” kata Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah , Hadijana, dikonfirmasi wartawan, usai mengikuti rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Bogor, Tahun Anggaran 2022 di Gedung DPRD,Jum’at (19/05).

Hadijana menjelaskan, kepergian camat-camat ke Kabupaten Badung, Provinsi Bali itu, sebenarnya bukanlah rencana dadakan, namun sudah dirancang sejak tahun 2020 lalu, namun karena adanya pandemi Covid-19, rencana itu ditunda dan bisa direalisasikan tahun 2023 ini.

“Mereka (camat) pergi ke Badung itu untuk belajar menggali serta mengelola pariwisata yang berhasil diterapkan Pemerintah Kabupaten Badung. Nah, pariwisata yang dikelola di sana berlatar belakang alam, selain budaya,” ujarnya dikutip dari Jurnal bogor .

Disinggung soal dana atau anggaran, Hadijana menegaskan, semua anggaran untuk berangkat ke Bali itu bukan berasal dari APBD, tapi tabungan para camat alias uang pribadi.“Saya waktu jadi Camat Megamendung, memang sudah merancangnya, dan rencana itu dilanjutkan pengganti saya. Kalau sendiri kebetulan tidak ikut pergi,” katanya.

Namun saat ditanya lagi soal anggaran Bimtek di hotel, Hadijana enggan memberikan penjelasan. “Kalau untuk soal Bimtek di Sentul, silakan tanya ke yang lain, karena
untuk soal itu saya tidak mengetahuinya,” tegas Hadijana.

Sementara itu, informasi yang dihimpun Media, selain camat, ada beberapa kepala atau pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Keberangkatan para pimpinan SKPD itu belum diketahui tujuannya, karena hingga berita ini diturunkan tak satupun pimpinan SKPD yang dikonfirmasi mau memberikan keterangan.

Sebelumnya Pengamat Kebijakan Publik Founder Visi Nusantara Maju Yusfitriadi mengkritik kepergian para camat ke Badung, Provinsi Bali. Meski diklaim tak menggunakan APBD.

Namun demikian, dari pandangan Yusfitriadi, persoalan yang muncul bukan pada anggaran perjalanan yang digunakan untuk pergi ke Bali. “Masalahnya tidak hanya sekedar dibiayai APBD atau bukan, namun ada beberapa hal yang saya pikir menjadi masalah dalam konteks lembaga negara yang yang berfungsi sebagai pelayanan,” kata Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP), dihubungi wartawan, Senin (15/05).

Yus mengungkapkan, masalah krusial itu diantaranya, pertama pastiny ameninggalkan kantor, kenapa ? karena pergi ke Bali dilakukan pada hari kerja, maka tidak berlebihan ketika kegiatan ini masuk ke dalam karegori “bolos berjama’ah”.

“Konsekwensi dari bolos berjama’ah tidak sederhana. Selain menyangkut masalah pelayanan publik, juga termasuk honor yang mereka terima ketika meninggalkan tugas seperti itu,” ujarnya.
Kedua, sebut Yusfitriadi, terkait masalah ketepatan sasaran. Bicara Bali,sebagai destinasi wisata yang dikelola dengan baik sehingga menjadi kiblat wisata dunia tidak bisa terbantahkan lagi.
“Hal itu lebih disebabkan pada sumberdaya alam dan culturenya sangat mendukung. Namun ketika berbicara Bogor sama sekali jauh kondisinya dengan Bali,” tandasnya.(*/Du)

CIBINONG – Bisa disebut Kades ” NAKAL” sebab sudah berkali-kali jatuh ke lubang yang sama dan dianggap susah untuk ditolong karena diduga menyelewengkan anggaran, Kepala Desa Cidokom, Kecamatan Rumpin berinisial TT akhirnya diperiksa oleh aparat penegak hukum (APH).

Hal itu karena, Kades Cidokom diduga tak hanya bisa mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran bantuan keuangan insfrastruktur desa atau satu miliar satu desa (Samisade), tetapi juga Anggaran Dana Desa (ADD) atau Dana Desa (DD).

“Kami sudah mengingatkan berulang kali dan kalau sudah ditolong, maka apa boleh buat jika (diperiksa APH),” kata Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor Usep Supratman kepada wartawan, Senin, 22 Mei 2023.

Usep Supratman menuturkan, bahwa Kades tersebut kerap gali lubang, tutup lubang dalam pelaporan pertanggubgjawaban penggunaan ADD, DD maupun Samisade.

“Tutup lubang gali lubang dari anggaran-anggaran itu, dan kalau restorative justice atau ‘dimaafkan’ kalau perbuatan melanggar hukumnya hanya dilakukan sekali,” tutup Usep Supratman.

Agar penggunaan ADD, DD dan Samisade bisa lebih dipertanggungjawabkan oleh para pemerintah desa. Ia meminta Inspektorat Kabupaten Bogor bersikap lebih tegas.

“Kalau ada aduan masyarakat terkait program ADD, DD dan Samisade, Inspektorat harus turun ke lokasi agar bisa terkonfirmasi. Mereka jangan hanya menunggu selesai tahun anggaran saja hingga pengawasan penggunaan ADD, DD dan Samisade berjalan lebih baik,” sambung politisi PPP tersebut.

Informasi yang dihimpun , bahwa Kades Cidokom diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan Polres Bogor, namun karena pihak kepolisian sudah menerbitkan surat perindah penyelidikan, Kejaksaan pun mempersilahkan Polres Bogor untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut. (Rez)

CIBINONG – Proyek belanja barang jasa Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dengan total anggaran Rp 440 miliar, belum satu pun yang dilelang oleh Kantor Pengadaan Barang Jasa. Padahal, waktu tersisa tahun ini hanya 7 bulan lagi.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Juanda Dimansyah mengatakan belum dilelangnya sejumlah proyek belanja barang jasa di dinasnya karena masih dalam tahap perencanaan.

“Kami masih dalam tahap perencaaan, rencananya Bulan Juni mendatang baru akan melelang proyek-proyek pengadaan barang jasa,” kata Juanda Dimansyah kepada wartawan, Minggu, 21 Mei 2023.

Juanda Dimansyah menuturkan, bahwa proyek pengadaan barang jasa ada yang membangun ruang kelas baru, merevitalisasi, membebaskan lahan hingga membangun gedung sekolah baru.

“Selain membangun banyak ruang kelas baru dan merevitalisasi, kami juga membebaskan lahan untuk SMPN 2 Tajurhalang dan membangun Gedung SMPN 5 Cibinong,” tuturnya.

Mantan Camat Gunung Putri ini optimis pembangunan ruang kelas baru revitalisasi dan gedung baru tidak lagi meluncur ke awal tahun selanjutnya, seperti yang terjadi tahun anggaran lalu yaitu pembangunan ruang kelas baru SMPN 2 Cibinong.

“Waktu pembangunan rata-rata butuh waktu 120 hari, hingga cukup waktu untuk menuntaskan proyek pengadaan barang jasa atau insfrastruktur pendidikan,” sambungnya.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor Ridwan Muhibi meminta Dinas Pendidikan mempercepat prores lelang pengadaan barang jasa.

“Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor mendorong, agar Dinas Pendidikan segera melakukan percepatan dan jangan sampai ada proyek yang meluncur ke awal Tahun 2024. Di Bumi Tegar Beriman cuaca bisa saja tiba-tiba hujan hingga harus diantisipasi oleh dinas maupun penyedia jasa,” pinta Ridwan Muhibi. (Rez)