Metro Jabodetabek

CIBINONG – Jembatan Cikereteg di Jalan Raya Bogor-Sukabumi, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor akan ditutup total mulai Senin (5/6/2023). Penutupan akan dilakukan selama empat hari, karena pada jembatan yang sedang diperbaiki itu akan ada pemasangan launcher gantry atau tulang untuk jembatan.

KBO Satlantas Polres Bogor Iptu Ardian Novianto mengatakan, penutupan jalan sudah dikoordinasikan bersama instansi terkait mulai dari TNI, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor, Satpol PP Kabupaten Bogor, hingga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang melakukan perbaikan terhadap jembatan ini.

“Launcher gantry itu membutuhkan space atau ruas dan kendaraan-kendaraan yang melintas itu sebisa mungkin diminimalisasi. Mengingat alatnya itu terdiri dari besi, jadi pemasangannya itu cukup membutuhkan space yang luas,” kata Ardian, Jumat (2/6/2023).

Ardian mengatakan, hingga Ahad (4/6/2023), jembatan bailey atau jembatan sementara masih bisa dilalui kendaraan roda dua hingga ditutup total esok harinya. Sedangkan kendaraan roda empat atau lebih disarankan untuk menggunakan akses Tol Bogor Ciawi Sukabumi (Bocimi).

“Pada saat pemasangan tulangnya nanti akan dilakukan penutupan secara total. Jadi baik itu (kendaraan) roda dua, empat atau lebih, tidak bisa melintasi di jembatan bailey karena sedang dilakukan pemasangan tulang untuk jembatan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ardian berharap masyarakat mengerti alasan mengapa dilakukan penutupan jembatan secara total, yakni agar proses perbaikan jembatan di jalan nasional itu segera selesai. Oleh karenanya, ia meminta masyarakat bersabar untuk kembali menggunakan jalur alternatif seperti saat pemasangan jembatan bailey sebelumnya. Meskipun jarak jalur alternatif cukup jauh, tapi penutupan jembatan merupakan urgensi dari pembangunan Jembatan Cikereteg.

“Jembatan Cikereteg itu harus lebih segera diselesaikan, maka mohon pengertian dari masyarakat juga agar bisa mengikuti arahan kami agar bisa mempergunakan alternatif bagi kendaraan roda dua maupun empat untuk tanggal 5 sampai 8 Juni 2023,” kata dia.

Jembatan Cikereteg mengalami amblas sejak Novemer 2022. Penyebab amblasnya karena tanah yang terkikis Kali Cikereteg di bawah jembatan.(*/He)

CIBINONG – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, KH. Agus Salim mengatakan dalam momen Hari Jadi Bogor (HJB) Ke-541 yang bertepatan dengan tahun politik dan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang, harus bersama-sama menjaga kondusifitas dan mementingkan kepentingan masyarakat Kabupaten Bogor.

“Di momen HJB yang bertepatan dengan tahun Politik serta mendekati pemilu 2024 nanti, kita berharap semua menjaga persaudaraan dan keutuhan bangsa. Jangan sampai perbedaan politik menjadikan terpecahnya bangsa ini,” kata Agus Salim usai menggelar Rapat Paripurna Istimewa HJB Ke-541 di Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Sabtu (3/6/23).

Pilitisi PKS ini menegaskan, persatuan bangsa ini mahal harganya, maka dari itu jangan sampai kemudian terkorbankan dengan berbagai perbedaan pilihan politik.

“Perbedaan itu adalah hal yang fitrah sunatullah, tapi justru dengan perbedaan ini menjadikan kita untuk bisa meberikan yang terbaik menunjukan yang terbaik kepada masyarakat, mencerdaskan, memberikan edukasi politik dan menunjukan elegannya kepada masyarakat. Kita sebagai penyelenggara pemerintahan dalam mengemban amanah semuanya,” tegasnya.

Menurut Agus Salim, tahun politik ini harus bisa menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, meski kita sama-sama bergerak untuk memenangkan apa yang menjadi pilihan kita semua. “Jangan sampai kita mengorbankan masyarakat, karena kepentingan masyarakat adalah nomor satu,” jelasnya.

Makna HJB yang mengusung tema Tuntas, Harmonis dan Makmur ini diartikan dengan tuntas dalam melaksanakan berbagai program, harmonis hubungan antara sesama penyelenggara baik eksekutif maupun legislatif, kemudian kita berharap di HJB ini kemakmuran, kesejahteraan semakin meningkat dan juga jauh lebih baik untuk masyarakat Kabupaten Bogor.

“Semoga Bogor semakin maju, harmonis, makmur dan sejahtera masyarakatnya. Lalu program-program yang kita canangkan dapat terlaksana,” bebernya.

Meski nanti di penghujung tahun 2023 ini, masa jabatan Bupati habis, lanjut Agus Salim, tidak menjadi penghambat untuk pembangunan agar terus dilaksanakan sesuai dengan rencana pembangunan sampai nanti ada Pilkada dan pelantikan Periode selanjutnya.

“Pemerintahan nanti di 2024 siapapun yang memimpin Kabupaten Bogor, masyarakat tetap nomor satu, kepentingan umat dan masyarakat adalah nomor satu. Selamat HJB untuk kita semua, sukses selalu dan sejahtera untuk masyarakat Kabupaten Bogor,” harapnya.

Untuk diketahui, gelaran Rapat Paripurna Istimewa HJB Ke-541 ini dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, anggota DPR RI, DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil Bogor, Plt Bupati Bogor dan Jajarannya, Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Bogor, Tokoh Masyarakat serta Ormas dan OKP.(*/Ju)

JAKARTA – Logo ‘Jakarta Kota Kolaborasi’ yang terpasang di bawah flyover Karet-Sudirman, Jakarta Selatan, kini sudah hilang dan dibongkar oleh Pemprov DKI Jakarta. Pembongkaran logo warisan gubernur Anies Rasyid Baswedan itu karena disebut roboh terkena angin kencang.

Anies pun sempat berfoto sambil bersepeda dengan latar belakang lokasi logo ‘Jakarta Kota kolaborasi’ terpasang. Anies mengunggah foto itu di akun media sosialnya, tentu saja dengan logo yang sudah hilang.

Diminta tanggapan terkait warisannya kini tak berbekas pada era Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, ia malah tertawa ringan. Apalagi ketika dijelaskan jika logo itu terpaksa dicopot dan dibongkar Pemprov DKI karena terkena angin.

“Emang hidup itu banyak angin kencangnya ya. Hidup banyak angin kencangnya,” kata Anies tertawa dengan kencang kepada Republika.co.id ketika ditemui di lokasi balapan Formula E atau Jakarta E-Prix 2023 di Sirkuit Ancol, Jakarta Utara pada Sabtu (3/6/2023).

Saat ditanyakan motivasi Anies berfoto di bawah flyover Karet-Sudirman dengan caption ‘tebak lokasi’, ia lagi-lagi menjawabnya dengan senyum dan tertawa. “Ya tebak aja lokasinya. Ketemu ngga? Hahaha,” kata calon presiden (capres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan tersebut.

Diketahui, logo ‘Jakarta Kota Kolaborasi’ yang didesain dan dipopulerkan pada era Anies selama ini terpasang di bawah flyover Karet-Sudirman, Jakarta Selatan. Logo itu menjadi semacam ikon di Ibu Kota karena letaknya di lokasi strategis dan dapat dilihat pengendara yang melintasi Jalan Jenderal Sudirman.

Sayangnya, kini logo tersebut sudah hilang alias tidak lagi berada di tempatnya. Hilangnya logo itu juga seiring dengan Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono yang memiliki slogan baru ‘Sukses Jakarta untuk Indonesia’. Slogan baru tersebut sudah dipasang dan dicat di berbagai dinding Ibu Kota.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Heru Suwondo menjelaskan, logo ‘Jakarta Kota Kolaborasi’ rusak terkena angin kencang yang melanda DKI Jakarta, beberapa waktu lalu. Alhasil, logo tersebut sempat ambruk dan dibiarkan tergeletak lama.

Kini, di lokasi malahan logo tersebut sudah tidak ada lagi. “Logo Jakarta Kota Kolaborasi pada 5 Maret 2023 rusak dan ambruk karena angin kencang,” kata Heru saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta pada Kamis (11/5/2023).(*/Jo)

CIBINONG  – Dengan adanya dua Kepala Desa tersandung masalah hukum menjadi benalu pembangunan di Kabupaten Bogor .

Dua Kepala Desa (Kades) di Bumi Tegar Beriman tersandung permasalahan hukum harus menjalani yang diperbuatnya, bahkan satu nama sudah ditahan sejak statusnya naik dari terlapor menjadi tersangka l.
Selasa 23 Mei lalu, HM Kades Cibinong ditahan oleh Sat Reskrim di Mako Polres Bogor karena diduga terlibat dalam kasus penggelapan atau penipuan.

Sementara, TT Kades Cidokom, Rumpin saat ini tersandung kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) bantuan keuangan insfeastruktur desa atau satu miliar satu desa (Samisade), maupun bantuan intervensi dari pemerintah lainnya seperti Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).

Jika, HM dan tersangkaa EK (oknum anggota DPRD Kabupaten Bogor) dianggap merugikan korban atau pelapor sebesar Rp 1,7 miliar, akibat ulah TT, negara dikabarkan mengalami kerugian sekitar Rp 300 juta.

Menanggapi dua Kadesnya tersandung permasalahan hukum, Sekda Kabupaten Bogor Burhanudin mengatakan akan mentaati aturan dan undang-undang yang berlaku.
“Kami akan tempuh sesuai prosedur hukum (seperti bakal diganti sementara atau permanen tergantung status Kades tersebut),” singkat Burhanudin kepada wartawan, Kamis, 1 Juni 2023. (Rez)

CIBINONG – Dalam peringatan Hari Jadi Bogor (HJB) ke-541, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mengusung tema “Tuntas, Harmonis, dan Makmur”, sebagai ajakan bagi seluruh stakeholder dan masyarakat untuk mewujudkan visi Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban. Tentunya tema tersebut memiliki makna tersendiri bagi Direksi Perumda Air Minum Tirta Kahuripan dalam menyikapinya.

Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Kahuripan, Yuliansyah Anwar menjelaskan bahwa arti dari Tuntas adalah Perumda Air Minum Tirta Kahuripan selalu bersinergi dengan stakeholder (Pemkab) untuk turut serta menjadi bagian dalam pembangunan Kabupaten Bogor serta mendukung program pemkab demi menuntaskan pencapaian Visi Misi yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Harmonis, Perumda Air Minum Tirta Kahuripan tentu memiliki peran tersendiri dalam menjaga keharmonisan antara Alam, Manusia dan Pembangunan. Salah satu contohnya yaitu dengan menggunakan air Perumda maka penggunaan air tanah secara berlebihan yang merusak kelestarian alam akan terhindarkan, sedangkan penggunaan air Perumda yang aman dan sehat akan menciptakan manusia sehat yang produktif yang siap menunjang pembangunan di Kabupaten Bogor.

Makmur, salah satu indikator pertumbuhan ekonomi adalah tersedianya jaringan air bersih yang aman dan sehat. Dengan adanya jaringan distribusi Perumda Air Minum Tirta Kahuripan, masyarakat dapat dengan mudah mengakses air bersih dirumah, sekolah dan tempat kerja. Hal ini lebih efisien waktu dan usaha, sehingga waktu dan tenaga tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan lain yang lebih produktif.

Direktur Utama juga menambahkan, bahwa pada saat ini Perumda Air Minum Tirta Kahuripan sedang membangun Command Center sebagai program transformasi digital di perusahaan, pembangunan Command Center ini dibangun secara mandiri dan akan terus dikembangkan dalam jangka panjang dan diharapkan program tersebut dapat membantu mitigasi risiko, memonitor realtime sistem produksi dan distribusi sehingga keputusan yang cepat dan tepat dapat diambil oleh Emergency Respon Team. Dan tujuan dari semua ini adalah pelayanan prima untuk pelanggan Perumda Air Minum Tirta Kahuripan.

Sedangkan Direktur Umum, Abdul Somad menambahkan, untuk memeriahkan HJB kali ini, Perumda Air Minum Tirta Kahuripan menyelenggarakan program diskon biaya penyambungan baru air bersih untuk rumah sederhana dan rumah menengah dengan biaya penyambungan menjadi Rp. 450.000,- dari harga normal di atas Rp. 1.000.000,-, dengan syarat sudah ada jaringan pipa dan masih tersedia kapasitas air.

“Program diskon ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk dapat menikmati fasilitas air bersih dan yang berminat dapat segera menghubungi kantor pusat atau cabang pelayanan terdekat, Program ini berlangsung dari tanggal 1 Juni s/d 30 Juni 2023” tutup Abdul Somad.(*/Angg)

CIBINONG – Dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) Kepala Desa Cidokom, Rumpin TT saat ini masuk dalam tahap penyidikan oleh jajaran Sat Reskrim Polres Bogor.

“Kami masih dalam tahap penyidikan, terkait dugaan Tipikor. Semoga dalam waktu dekat dengan bukti-bukti yang ada, kepolisian bisa menetapkan tersangka,” ujar Kapolres Bogor AKBP Iman Imanudin kepada wartawan, Rabu, 31 Mei 2023.

AKBP Iman Imanudin menerangkan, bahwa selain pejabat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), pejabat Inspektorat dan Kecamatan Rumpin juga telah dimintai keterangan.

“Pihak-pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dan Kecamatan Rumpin kami mintai keterangan, baik pelaksanaan program bantuan keuangan insfrastruktur desa atau satu miliar satu desa (Samisade), Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD),” terangnya.

Kepala Inspektorat Kabupaten Bogor Ade Jaya Munadi menuturkan bahwa laporan tertulis sudah ia berikan kepada pihak kepolisian, dengan dugaan kerugian negara minimal sebesar Rp 300 juta.

“Baru laporan tertulis investigasi dengan nilau kerugian Rp 300 juta, baik dari program ADD, DD maupun Samisade Tahun Anggaran 2021 dan tahun sebelumnya yang kami berikan ke penyidik Sat Reskrim Polres Bogor. Kami siap apabila dimintai keterangan secara langsung,” tutur Ade Jaya Munadi. (Rez)

CIBINONG – Polres Bogor akhirnya angkat bicara soal kasus yang menjerat anggota DPRD Kabupaten Bogor berinisial EK. Yang mengejutkan, berkasnya akan segera dikirim ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor.

Penyidik Satuan Reskrim Polres Bogor sudah menetapkan oknum anggota DPRD Kabupaten Bogor, EK, sebagai tersangka kasus dugaan penggelapan dan atau penipuan. Selain EK, polisi juga mentersangkakan HM.

Informasi yang dihimpun saat ini tersangka EK menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Bogor, sementara HM adalah Kepala Desa Cibinong, Kecamatan Gunung Sindur. Keduanya sudah dilakukan penahanan.

“Mereka sudah kami tahan di ruang tahanan Mako Polres Bogor, berkasnya segera kami limpahkan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor,” ucap Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Yohannes Redhoi Sigiro kepada wartawan, Senin, 29 Mei 2023.

Yohanes Redhoi Sigiro menuturkan bahwa keduanya dijerat dengan Pasal 378, 372 dan atau 263 KUHP dengan ancaman hukuman penjara dengan ancaman hukuman penjara maksimal 4 tahun.

“Dua orang tersangka tersebut kami kenakan pasal penggelapan atau penipuan, ancaman hukuman penjaranya paling lama 4 tahun,” tuturnya.

Sebelumnya, kuasa hukum PT Jaya Protindo, Suhardi selaku pelapor, mendatangi Mahkamah Kehormatan DPRD Kabupaten Bogor usai penahanan EK oleh pihak Polres Bogor.

“Usai oknum DPRD EK ditahan, kami minta agar ia diberhentikan sementara hingga proses hukumnya inkracht. Hal itu agar pihak kepolisian tidak sungkan mengambil tjndakan tegas dan terhambat proses penyelidikan atau penyidikan,” ujar Suhardi kepada wartawan, Minggu, 28 Mei 2023.

Suhardi menuturkan, pihaknya juga siap memberikan bukti-bukti dan saksi, seperti yang diminta oleh Ketua dan pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bogor.

“Dengan bukti dan saksi yang kuat, kami harap agar mereka tidak melakukan intervensi hukum ke Polres Bogor,” tandasnya. (Rez)

BOGOR – Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto berkunjung ke Markas Pusat UNESCO di de Fontenoy, Paris, Prancis, pada pekan lalu. Dalam kunjungan itu, Bima Arya bersama Delegasi Tetap RI untuk UNESCO Ismunandar membahas penetapan Kebun Raya Bogor sebagai Situs Warisan Dunia (World Heritage Site) UNESCO.

UNESCO merupakan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). “Kita ingin mempercepat atau mendorong world heritage bagi Kebun Raya Bogor yang telah diusulkan sejak 2018 lalu,” kata Bima di Kota Bogor, Jawa Barat, akhir pekan kemarin.

Dia menjelaskan, Ismunandar merespons baik pertemuan itu dan akan menginformasikan secepatnya terkait progres penetapan world heritage site. “Kebun Raya Bogor ini terbesar se-Asia Tenggara dan histori yang sangat bernilai, terutama dalam perkembangan ilmu sains atau penelitian di Indonesia bahkan dunia.

Kebun raya ini juga dikaitkan telah ada sejak zaman Kerajaan Pajajaran,” ujar Bima.

Menurut Bima, Ismunandar juga menitipkan pesan agar label situs warisan dunia UNESCO yang sudah diberikan kepada daerah lain harus dimanfaatkan dengan baik. Bima selaku ketua Presidium Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) menyinggung status warisan dunia yang diberikan UNESCO kepada situs budaya di Sawahlunto dan Yogyakarta.

“Kita sering kali dianggap belum memanfaatkan dengan baik cap maupun labelling oleh UNESCO sebagai warisan dunia. Di negara lain, tempat yang sudah dijadikan warisan dunia selalu ramai dikunjungi wisatawan karena dikemas dengan baik,” paparnya.(*/Jun)

CIBINONG – Pembangunan Desa harus tetap dilanjutkan sebab dari Desa semua perekonomian akan menjadi tolak ukur Pembangunan karena itu Program Samisade akan terus dilanjutkan dan menjadi program yang membangun pedesaan untuk kemaslahatan masyarakat .

Terjeratnya Kepala Desa Cidokom dalam kasus dugaan penyelewengan dana desa tidak lantas membuat program Satu Miliar Satu Desa (Samisade) menjadi produk gagal atau programnya jelek. Sebab kenyataannya, masih banyak Kepala Desa yang bekerja baik dan sesuai dengan harapan.

“Adanya kasus hukum di Desa Cidokom bukan berarti program Samisade itu jelek. Saya lihat masih banyak Kades lain yang pekerjaannya baik sehingga DPRD berkomitmen untuk terus mendukung program tersebut,” kata Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto kepada wartawan, Kamis yang lalu (25/5/ 2023).

Politisi Gerindra ini menuturkan, ke depan DPRD Kabupaten Bogor mendorong agar aparatur pemerintahan desa diberikan bimbingan teknis. Hal itu dilakukan agar kasus dugaan penyelewengan dana desa Sami Sade seperti di Desa Cidokom tidak terulang.

“Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya tentu saja harus menyiapkan anggaran Bimteknya, baik dari segi insfrastruktur, administrasi maupun hukum,” tegasnya.

Walaupun begitu, Rudy tetap mendukung apabila penegak hukum membina maupun menindak aparatur pemerintahan desa yang diduga melakukan penyelewengan dana desa. “Kalau ada Kades atau pemerintah desa melakukan pelanggaran hukum, tentunya kami menyerahkan sepenuhnya ke aparat penegak hukum,” tegasnya.

Secara terpisah, Ketua Komisi I DPRD yang berlatarbelakang praktisi hukum atau advokat, Usep Supratman, berpendapat harus ada evaluasi, atas banyaknya kegiatan pelaksanan program Sami Sade yang meluncur ke awal tahun. Selain itu, hasil pantauannya ke desa-desa. Banyak insfrastruktur jalan yang tidak sesuai spesifikasi, seperti ketebalan aspal maupun beton.

“Harus ada evaluasi baik oleh SKPD terkait, maupun inspektorat atas molornya sejumlah proyek insfrastruktur Sami Sade. Kami selama ini kerap menerima aduan, terutama terkait pembangunan insfrastruktur dan ketidak sesuaian spesifikasi atau rendahnya kualitas pekerjaan sebab itu harus didukung oleh SDM yang mumpuni dibidangnya,” tutup politisi dari PPP ini . (*/Du)

CIBINONG – Kuasa hukum PT Jaya Protindo, Suhardi yang juga pelapor dalam kasus dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan dan pemalsuan yang menyeret oknum anggota DPRD Kabupaten Bogor berinisial EK mendatangi Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bogor.

Kedatangan Suhardi ke Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bogor tak lain meminta oknum EK untuk diberhentikan dan memudahkan proses hukum .

Seperti diketahui saat ini oknum anggota DPRD Kabupaten Bogor berinisial EK ditahan pihak Polres Bogor.

EK, dan Kepala Desa Cibinong, Gunung Sindur berinisial HM yang sebelumnya menjadi terlapor dikabarkan ditahan karena menjadi tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan dan atau pemalsuan.

“Usai oknum DPRD EK ditahan, kami minta agar ia diberhentikan sementara diberhentikan sementara hingga proses hukumnya inkracht. Hal itu agar pihak kepolisian tidak sungkan mengambil tindakan tegas dan terhambat proses penyelidikan atau penyidikan,” ujar Suhardi kepada wartawan, Minggu, 28 Mei 2023.

Suhardi menuturkan, pihaknya juga siap memberikan bukti-bukti dan saksi, seperti yang diminta oleh Ketua dan pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bogor.

“Dengan bukti dan saksi yang kuat, kami harap agar mereka tidak melakukan inteevensi hukum ke Polres Bogor,” tuturnya.
Terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto menegaskan tidak akan mengintervensi hukum atas kasus yang melibatkan salah satu anggotanya dan hal ini mencoreng lembaga perwakilan rakyat .

“DPRD Kabupaten Bogor tak akan mengintervensi pihak kepolisian, kami sangat menghormati proses hukum dan percaya penuh kepada Kapolres Bogor AKBP Iman Imanudin, dalam hal penegakkan hukum yang sesuai dengan perundang-undangan,” tegas Rudy Susmanto.

Rudy Susmanto juga mengaku tidak akan meminta peralihan status tahanan di ruang tahananan Mako Polres Bogor menjadi tahanan kota. Namun akan mengikuti langkah yang diputuskan aparat penegak hukum.

“Apapun keputusan hukum dari Polres Bogor kami mengikuti proses hukum yang berlaku, kami tak akan mengintervensi,” sambungnya.(Rez)