Metro Jabodetabek

BOGOR — Satuan Lalu Lintas Polresta Bogor Kota mencatat telah menindak lebih dari lima orang pengemudi sepeda listrik, yang berada di jalan raya di kawasan Kota Bogor. Beberapa di antaranya merupakan anak-anak di bawah umur, yang dikhawatirkan membahayakan mereka dan pengguna jalan lain.

Kasat Lantas Polresta Bogor Kota, Kompol Galih Apria, mengatakan anak-anak tersebut ditindak dengan dengan cara diberi peringatan. Serta memanggil orang tua sang anak untuk diberi imbauan.

“Anaknya kita panggil, orang tuanya kita kasih tahu dan diminta memberi pernyataan tidak lagi memakai kendaraan sepeda listrik di jalan. Karena selain membahayakan dia sendiri, (membahayakan) orang lain juga,” kata Galih, Kamis (15/6/2023).

Galih menjelaskan, ada beberapa tempat yang boleh dilalui oleh sepeda listrik. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub), ada empat lokasi yang bisa digunakan untuk sepeda listrik.

“Pertama, lokasi wisata. Dua, lokasi tertentu atau car free day (CFD). Tiga, obyek tertentu misal alun-alun yang dituangkan dalam Persturan Daerah (Perda). Empat, lokasi jalan raya tapi dengan lokasi jalur pedestrian yang luas yang di-perdakan Pemerintah Daerah,” ucapnya.

Selain membahayakan diri sendiri, dikatakan dia, anak-anak bersepeda listrik tersebut juga bisa membahayakan orang lain. Menurut dia, ada beberapa lokasi penyewaan sepeda listrik yang tidak melakukan pengawasan.

Di samping itu, Galih mengaku telah melakukan penelusuran terhadap lokasi penyewaan sepeda listrik yang tidak memberikan pengawasan. Beberapa di antaranya ada di dalam kompleks perumahan, yang menurutnya itu masih diperbolehkan.

“Sosialisasi ini yang kami gencarkan. Ke depan, kami akan mengedepankan preventif dan preemtif, sehingga masyarakat paham kalau sepeda listrik nggak bisa digunakan ke jalan raya,” paparnya.(*/Ju)

BEKASI – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi memiliki 1.800 posyandu sebagai fasilitas kesehatan masyarakat di tingkat RW. Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono menilai, keberadaan posyandu sangat efektif mencegah terjadinya kasus anak stunting di masyarakat.

“Kota Bekasi setiap RW-nya memiliki dua atau tiga posyandu untuk memantau pelayanan balita dan ibu hamil. Ini merupakan program terbaik dukungan untuk new stunting yang akan dirasakan manfaatnya untuk masyarakat,” kata Tri di acara bertema ‘Menggali Potensi Corporate Social Responsibility Menuju Jabar Zero Stunting’ yang dihadiri Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum di Kota Bekasi, Kamis (15/6/2023)

Tri mengatakan, pemerintah pusat telah menetapkan stunting sebagai permasalahan besar nasional saat ini. Karena itu, semua pemerintah daerah harus terlibat dan fokus mengatasinya. “Tentunya ini adalah keterlibatan kita semua baik dari forkopimda juga, tanpa adanya komitmen dan kemauan kuat kita tak bisa menyelamatkan generasi bangsa,” katanya.

Tri memastikan, Pemkot Bekasi telah memperbaharui dan mulai bergerak untuk menangani balita yang memasuki fase perkembangan. Dia menyebut, Pemkot Bekasi telah melakukan sosialisasi bagi pasangan pranikah untuk nantinya mendapatkan pembinaan, ketika masuk dalam usia kehamilan maupun pasangan yang memiliki seorang anak sampai usia tiga bulan.

“Peran penting kita bersama dalam mengadakan sosialisasi agar pencegahan stunting ini bisa sampai ke masayarakat, untuk itu kami kepala daerah pasti mendukung penuh program Jabar Zero New Stunting ini,” kata Tri.

Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum memantau langsung rangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi aksi stunting di Aula Nonon Sonthanie Pemkot Bekasi. Uu mengatakan, program pencegahan stunting perlu dilakukan sedini mungkin. Hal tersebut untuk membebaskan setiap anak Indonesia dari risiko terhambatnya perkembangan otak, yang mempengaruhi kecerdasannya.

Uu mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah membentuk tim percepatan penurunan stunting. “Tim percepatan ini menyelenggarakan secara efektif konvergen dan terintegritas melibatkan semua stakeholder untuk menurunkan stunting,” kata politikus PPP itu.(*/El)

CIBINONG – Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Lee Sang Deok bersama Korindo Foundation dan Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan melakukan penanaman ratusan batang pohon albasiah di lahan eks TPA Pondok Rajeg Cibinong seluas 9 hektare yang akan menjadi hutan kota.

“Hari ini, bersama Duta Besar Korea Selatan kami menanam 200 batang pohon albasiah. Ke depan, di lahan eks TPA Pondok Rajeg ini bisa ribuan batang pohon yang akan kami tanam dan menjadi hutan kota,” kata Iwan, Kamis 15 Juni 2023.

Dia menuturkan, di lahan eks TPA Pondok Rajeg itu nantinya akan dijadikan hutan kota. Penghijauan yang kali ini diikuti Duta Besar Korea Selatan itu berasal dari dana corporate social responsbility (CSR) Korindo Foundation.

“Kerja sama hutan kota dengan Korindo Foundation ini merupakan titik yang kedua, setelah sebelumnya dilakukan di dekat Stadion Pakansari, Cibinong. Hutan kota ini kami rencanakan juga ada di kecamatan lain,” tuturnya.

Iwan berharap, hutan kota tak hanya sebagai ruang terbuka hijau tetapi juga bisa menjadi objek wisata buatan yang mudah diakses masyarakat perkotaan.

“Kami serahkan ke Lurah Ponfok Rajeg dan Camat Cibinong, untuk perencanaan hutan kota menjadi salah satu objek wisata alam atau buatan,” harap Iwan.

Sementara itu, Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Lee Sang Deok menuturkan selain dalam rangka Hari Lingkungan Hidup, penanaman pohon ini juga dalam rangka memperingati 50 tahun hubungan diplomatik antara Korea Selatan dan Indonesia.

“Penanaman pohon atau pembangunan hitan kota sangat penting dalam upaya memngantisipasi krisis perubahan iklim, penanaman pohon ini harus dilakukan secara global atau oleh masyarakat internasional,” katanya. (Rez)

CIBINONG – Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bogor Slamet Mulyadi meminta Pemkab Bogor bisa menyelesaikan kasus perumahan ‘bodong’ agar warga Perumahan CIR di Desa Nanggerang, Tajurhalang tidak menjadi korban kesekian kalinya.

Komisi I DPRD Kabupaten Bogor menilai para konsumen korban pengembang perumahan ‘bodong’ itu ditipu developer ZP. Tak hanya itu, warga pun diminta membayar tanah yang diklaim milik Sulardi seharga Rp2 miliar untuk luas lahan 2.100 m2.

“Warga Perumahan Citayam Indah Residence jangan sampai jadi korban kesekian kalinya. Oleh karena itu, Pemkab Bogor harus berperan aktif menyelesaikan permasalahan perumahan ‘bodong’ tersebut,” kata Slamet, Rabu 14 Juni 2023.

Dia mengungkapkan, atas kelalaiannya dalam pengawasan di wilayah itu Pemkab Bogor bisa digugat warga Perumahan CIR.

“Kenapa ada pembangunan perumahan hingga bangunan tersebut selesai, tetapi tidak memiliki izin. Lalu kemana aja Pengawas UPT Tata Bangunan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) serta Satpol PP?” uajrnyanya.

Sedangkan, Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bogor lainnya Beben Suhendar akan memanggil DPKPP dan Satpol PP untuk mempertanyakan banyaknya perumahan ‘bodong’ di Kecamatan Cibinong, Bojonggede dan Tajurhalang.

“Kami akan lakukan rapat kerja dengan DPKPP Satpol PP dan juga Camat, mereka harus diingatkan akan tugas pokok fungsinya dalam hal pembangunan perumahan,” ujar Beben.

Dia meminta ke depan tak ada lagi perumahan ‘bodong’, hingga harus dipastikan memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) sebelum developer membangun propertinya.

“Kalau memang masalahnya di perijinanan atau developer tidak memenuhi syarat, maka harus segera ada keputusan atau kepastian hukumnya,” katanya.(*/Rez)

TANGERANG – Puluhan pedagang kaki lima (PKL) dan pemilik bangunan liar di wilayah Pasar Pisang Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten, ditertibkan untuk pembangunan stadion mini. Terdapat 59 bangunan liar semi permanen berdiri di atas lahan milik Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan luas kurang lebih 15.600 meter persegi.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tangerang Fachrul Rozi mengatakan, penertiban bangunan liar dilakukan setelah petugas berkoordinasi dengan aparatur kelurahan dan kecamatan. Langkah awal sebelum penertiban ini dilanjutkan dengan sosialisasi dan imbauan tertulis.

“Jadi, tidak secara tiba-tiba, kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan TNI sebelum melakukan penertiban. Semua kami kerjakan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku,” kata Fachrul saat dikonfirmasi, Rabu (14/6/2023).

Fachrul mengatakan, penertiban bangunan liar itu dilaksanakan guna menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. sebanyak 80 personel Satpol PP dan Trantib Kelapa Dua diterjunkan dibantu personel Kepolisian dan TNI.

“Saya juga berharap masyarakat turut membantu, mendukung penertiban dan tak hanya diserahkan kepada aparat saja. Jadi saya imbau kepada masyarakat jika terdapat gangguan trantibum disekitar, bisa melaporkan kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Satpol PP Kabupaten Tangerang,” ujarnya.

Sementara itu, Camat Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Hadiyanto menambahkan, penertiban bangunan liar itu diperuntukkan buat pembangunan Stadion Mini. Nantinya fasilitas tersebut bisa digunakan oleh warga Kelurahan Bencongan.

“Kebetulan disini memang masuk ke rencana area pembangunan stadion mini untuk warga Bencongan. Jadi masyarakat sangat berharap ketika kegiatan musrenbang mereka mengusulkan untuk dibangunya fasilitas stadion mini di wilayah Pasar Pisang ini,” katanya.

Di tempat yang sama, Lurah Bencongan Adi Nugraha menambahkan, sebelum dilakukannya penertiban, pihaknya telah melakukan beberapa tahapan mulai dari pendekatan persuasif dan pendekatan normatif.

“Karena pembangunan stadion mini ini sudah di nanti oleh warga Bencongan dan ini juga menjadi harapan yang luar biasa ketika adanya program pembangunan pemerintah kabupaten Tangerang yang nantinya dapat di rasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.(*/Idr)

BOGOR — Polresta Bogor Kota tengah memantau sejumlah indekos dan apartemen, yang diduga menjadi sarang prostitusi atau tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kota Bogor. Saat ini, Satuan Reserse Kriminal telah menerima sejumlah informasi dari masyarakat.

Kasat Reserse Kriminal Polresta Bogor Kota, Kompol Rizka Fadhila, mengatakan pihaknya juga menerima aduan masyarakat melalui media sosial. Sehingga satu per satu kawasan yang diduga menjadi sarang prostitusi tengah didalami.

“Masing-masing kecamatan ada. Kita akan lakukan pengecekan lebih lanjut. Akan kita pantau,” kata Rizka, Selasa (13/6/2023).

Rizka menyebutkan, apartemen yang terpantau sebagai sarang prostitusi ialah Bogor Valley di Kecamatan Tanah Sareal. Serta indekos di Kecamatan Bogor Utara dan Bogor Timur.

“Artinya di perwakilan wilayah itu ada contoh kasus ini. Sehingga kami pun tentunya akan memantau secara lebih dalam terkait praktik serupa di tempat lain,” jelas Rizka.

Bahkan, kata Rizka, dari keterangan yang didapatnya dari para tersangka TPPO yang tertangkap, para pemilik mengetahui ada aktivitas prostitusi di dalam indekos maupun unit apartemen miliknya. Beberapa di antaranya juga menerima uang lebih dari praktik prostitusi tersebut.

Misalnya, sambung Rizka, pemilik indekos atau apartemen menyewakan kamar seharga Rp 170 ribu per hari. Namun ketika mengetahui ada praktik prostitusi di sana, sejumlah pemilik menaikkan harga sewa kamar sebesar sekitar 10 persen.

“Akan kita dalami karena ini keterangan sepihak dari pelaku, tentunya akan kita mintai klarifikasi,” kata Rizka.

Sebelumnya, diberitakan Polresta Bogor Kota meringkus sembilan pelaku dari enam kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang masih terjadi di Kota Bogor. Sembilan pelaku yang berperan sebagai mucikari itu, mengeksploitasi anak-anak di bawah umur untuk dijual ke pria hidung belang.

Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso, mengatakan enam kasus ini terjadi di lima indekos dan apartemen atau hotel yang berbeda di wilayah Kota Bogor. Yakni di Reddorz Sudirman Kecamatan Bogor Tengah, Apartemen Bogor Valley Kecamatan Tanah Sareal, kos di Jalan Sindang Sari Kecamatan Bogor Timur, Red House Taman Corat Coret Tegal Gundil Kecamatan Bogor Utara, dan kos di Gang Kutilang Kecamatan Bogor Barat.

Dalam interogasi, kata Bismo, ada pemilik kos di beberapa tempat juga menerima sejumlah uang dari transaksi tersebut. Lantaran pemilik kos tahu ada aksi TPPO.

“Ya kami akan mengklarifikai dan memanggil pemilik kos tersebut. Tentunya ini perlu kerjasama dr semua pihak, terkait aktivitas muda mudi,” katanya.(*/Ju)

BOGOR — Salah satu pengembang perumahan di Kota Bogor, PT Sejahtera Eka Graha (SEG), tengah melakukan revitalisasi danau di Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor. Revitalisasi danau dilakukan salah satunya karena akan berfungsi sebagai pengendali banjir.

Direktur Operasional PT SEG, Wahyu Kurniawan Bhayangkara, menjelaskan PT SEG sendiri menerapkan prinsip green development atau pembangunan berbasis lingkungan. Mengingat Kota Bogor belum lama ini baru mendapatkan penghargaan Adipura, yang juga membutuhkan dukungan dari masyarakat.

“Kenapa kita mahal-mahal revitalisasi danau? Karena supaya danau itu bisa berfungsi sebagai pengendali banjir, jadi rain harvesting kalau hujan jadi penangkal air, airnya bisa diolah jadi air minum, dikembangkan jadi lokasi wisata hijau,” kata Wahyu ketika ditemui wartawan di sela-sela acara Workshop Green Housing Exhibitions, Minggu (11/6/2023).

Wahyu memaparkan, proyek revitalisasi danau ini diperkirakan mencapai 80 hingga 90 persen. Proyek revitalisasi danau ini merupakan proyek utama yang tengah dikembangkan oleh PT SEG.

Ia menjelaskan, sebelumnya danau yang tengah direvitalisasi ini tak tampak sama sekali. Saat ini, menurutnya danau tersebut sudah mulai terlihat dan juga siap untuk dikembangkan dari sisi wisatanya.

“Kita lagi bikin jogging track, keliling, wahana kita siapkan, dan fasilitas pendukung sedang kita bangun. Satu danau. Itu upaya yang kami terapkan dalam rangka penerapan konsep green development di kami,” jelas Wahyu.

Dalam pengembangan kawasan hijau ini, Wahyu mengatakan, Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia (UI) juga berkontribusi bersama PT SEG. Terutama dalam melaksanakan analisa kajian pengembangan perkotaan (KPP).

Ketua Panitia Workshop Green Housing, Andi Effendi, menjelaskan para mahasiswa KPP SKSG Universitas Indonesia melakukan penelitian tentang riset green housing. Dalam penelitian ini, dipakai 22 kriteria untuk menilai perumahan PT SEG yang memiliki bisnis kawasan Ecopark di Kota Bogor.

“Tujuan kami juga untuk mengajak para kontraktor dan pebisnis pengembang properti untuk memakai atau menerapkan green housing. Jadi penilaian dilakukan secara menyeluruh diantarnya, kriteria sumber energi terbarukan, pengolahan sampah, pengelolaan sanitasi, transportasi, dan lainnya, semuanya dinilai. Jadi setiap rumah dinilai untuk direkomendasikan green housing tersebut,” ungkapnya.(*/Jun)

CIBINONG — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mencatat ada 5.263 warga Kabupaten Bogor bagian barat mengalami krisis air bersih akibat wilayahnya dilanda kekeringan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor pun telah mendistribusikan 65.000 liter air bersih bagi warga di tiga desa terdampak, selama empat hari mulai 3 hingga 6 Juni 2023.

Pelaksana Tugas (Plt) Kasie Logistik BPBD Kabupaten Bogor, Cecep Dais, menyebutkan, 65 ribu liter air tersebut didistribusikan ke Desa Curug dan Desa Neglasari, Kecamatan Jasinga, serta Desa Kalong Liud, Kecamatan Nanggung.

“Pendistribusian air menggunakan dua metode. Pertama dibagikan langsung ke warga, kedua kami tampung ke toren-toren air yang sudah disediakan sebagai upaya mitigasi bencana kekeringan di Kabupaten Bogor,” kata Cecep.

Cecep mengatakan, BPBD Kabupaten Bogor hingga saat ini selalu siaga dan siap menerima serta memenuhi laporan permintaan air bersih dari masyarakat. Bencana kekeringan sendiri dilaporkan mulai terjadi sejak 2 Juni 2023.

“Untuk laporan alhamdulilah berkurang dari sebelumnya, karena mungkin kemarin Kabupaten Bogor telah diguyur hujan,” katanya.

Lebih lanjut, Cecep mengatakan, BPBD Kabupaten Bogor telah memasang toren penampungan air bersih di 24 titik. Yakni 11 titik tersebar di wilayah Kecamatan Jonggol dan 13 titik tersebar di wilayah Kecamatan Nanggung, sebagai upaya mitigasi dan antisipasi terjadinya bencana kekeringan.

“Bantuan distribusi air bersih ini akan terus kami berikan selama laporan permintaan air bersih itu dibutuhkan masyarakat. Pada prinsipnya kami siap membantu dan senantiasa gerak cepat jika ada bencana dan masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.

Ia pun mengimbau seluruh masyarakat Kabupaten Bogor untuk bijak menggunakan air bersih dan selalu menyediakan penampungan air untuk antisipasi terjadinya kekeringan. Mengingat saat ini akan memasuki masa peralihan dari musim hujan ke musim kemarau.

Meski kejadian bencana kekeringan ini terjadi di wilayah barat Kabupaten Bogor, Cecep mengaku BPBD Kabupaten Bogor akan terus memantau dan memonitor keseluruh wilayah Kabupaten Bogor sebagai upaya mitigasi bencana.

“Setiap rumah harus menyiapkan toren penyimpanan air, ini juga salah satu antisipasi kelangkaan air bersih,” ungkapnya.(*/Ju)

CIBINONG – Program beras Carita Makmur (beras produksi petani lokal Kabupaten Bogor) yang didistribusikan Perumda Pasar Tohaga kepada seluruh ASN telah memasuki tahun ke empat.

Empat tahun belakangan ini Petani Lokal Kabupaten Bogor memang tidak bersusah payah memikirkan rantai penjualan produksinya karena Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor melalui Dinas Tanaman Panga Holtikultura dan Perkebunan (Distanhorbun) dan Perumda Pasar Tohaga berhasil menggalakkan gerakan Bela dan Beli Produksi Beras Petani.

Tak ayal, hal tersebut membawa nama harum Kabupaten Bogor dalam Kancah Nasional. Tak tanggung tanggung, berdasarkan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115), sebagai penghargaan atas jasanya dalam memberikan darma baktinya yang benar kepada Negara dan bangsa Indonesia sehingga dapat dijadikan teladan bagi orang lain. Presiden RI, Joko Widodo memberikan penghargaan Satyalancana Wira Karya Kepada Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan, yang tertuang dalam Kepres No 29/TK/Tahun 2023, tertanggal 31 Mei 2023.

Penghargaan ini diberikan dalam kegiatan Pekan Nasional (Penas) Kelompok Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) XVI tahun 2023 yang digelar di Padang, Sumatra Barat 10 Juni 2023.
Presiden Jokowi memberikan mandatnya kepada Menteri Pertanian RI , Syahrul Yasin Limpo
Dalam sambutannya, Apresiasi diberikan kepada daerah daerah yang memberikan perhatian simultan pada petani Indonesia sehingga menjadikan Pertanian Indonesia lebih maju, mandiri dan modern “Pertanian begitu strategis karena menyangkut pangan suatu bangsa, teruslah berinovasi demi memperkuat komoditi pangan lokal kita,” jelasnya

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pertanian menambahkan bahwa penganugerahan Satyalancana ini bukanlah hal main-main. “Saya gemetar ini, karena memberikan Satyalancana secara langsung. Untuk saudara-saudara ketahui, bahwa penghargaan Negara ini tidak main-main, melalui proses verifikasi yang sangat ketat, dan tidak semuanya bisa lolos, karena persyaratannya saudara harus bersih dan memikul tanggung jawab besar di kemudian hari”, ungkap Mentan

Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengaku bangga atas capaian yang berawal dari Gerakan Bela dan Beli produk Petani “ terimakasi kedada setiap pihak yang terlibat dalam meningkatkan penyerapan produksi beras melalui program beli beras kualitas medium plus dari petani lokal Kabupaten Bogor oleh ASN, Perumda Pasar Tohaga dan 22 gabungan kelompok tani hendaknya terus menjaga kualitas dan ikut menjaga kestabilan harga, mari terus sejahterakan petani kita karena mereka merupakan pahlawan pangan” tuturnya

Sementara itu, Direktur Utama Perumda Pasar Tohaga, Haris Setiawan berjanji akan terus menjaga Gerakan Bela dan Beli produk Petani guna mengembangkan nama Carita Makmur. Pihaknya mengaku bermimpi lebih besar demi kemajuan Kabupaten Bogor.
“Penghargaan ini memotivasi kami di Pasar Tohaga untuk terus berinovasi, kalau sejauh ini baru ada gerakan memBELA petani dengan cara memBELI beras produksi petani lokal Kab Bogor, kami berharap bisa segera melakukan hal yang serupa terhadap peternak dan petani ikan yang notabene penghasil komoditi surplus di Kab Bogor, bahkan kami bahkan punya mimpi lebih besar untuk mewujudkan Tohaga menjadi BUMD Pangan di masa depan”, tandasnya.(*/Angg)

CIBINONG – Menjelang Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriyah, Dinas Perikanan dan Peternakan (Diskanak) Kabupaten Bogor bersama dengan puluhan mahasiswa IPB melakukan pengecekan hewan kurban.

Pengecekan tersebut dilakukan untuk memastikan kesehatan hewan kurban dan terbebas dari penyakit Lumpy Skin Disease (LSD) atau yang kerap disebut penyakit lato-lato yang menyerang hewan ternak khususnya sapi dan kerbau.
Pengecekan kandang dan lapak hewan kurban ini dilakukan rutin oleh Pemkab Bogor terhitung sejak H-30 hingga hari H-1 hari raya Idul Adha.

Plt. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor, Muliadi mengaku telah melaksanakan pemeriksaan kesehatan hewan kurban ke sejumlah pedagang di wilayah Kecamatan Ciomas.

“Alhamdulilah kami baru saja melaksanakan pemeriksaan kesehatan hewan kurban. Himbauan untuk masyarakat pilihlah ternak kurban yang sehat yang sudah diperiksa oleh dokter hewan atau petugas Diskanak dengan bukti adanya Surat Keterangan Kesehatan Hewan Qurban,” ungkapnya, Sabtu (10/6/2023).

Sementara itu, Sub Koordinator Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Diskanak Kabupaten Bogor, Hardy Herdiawan menjelaskan, pihaknya telah membagi tim Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) yang tersebar di enam wilayah yakni UPT Cibinong, Babakan Madang, Jonggol, Sindang Barang, Pamijahan dan Cigudeg.

Tim Puskeswan tersebut disebar ke setiap peternakan dan lapak pedagang hewan kurban untuk memeriksa kesehatan dari hewan-hewan yang ada.

Selain memeriksa kesehatan, tambah Herdy, tim Puskeswan juga berfungsi untuk memastikan hewan kurban yang akan dijual adalah hewan sehat terbebas dari penyakit baik PMK, lato-lato dan lainnya.

“Selain pemeriksaan kami juga lakukan sosialisasi cara pemotongan yang baik supaya ternak kurban itu motongnya halal sesuai dengan syariat Islam. Kami bekerjasama dengan MUI Kabupaten Bogor dan Ketua DKM masjid serta DKM desa di tiap kecamatan,” tuturnya.

Melalui sosialisasi dirinya memberikan edukasi kepada masyarakat juga DKM masjid melalui brosur mengenai bagaimana menangani, melihat hewan yang sehat, bagaimana memotong hewan kurban dan bagaimana membagikanya supaya aman.

Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Kementerian Pertanian Nomor : 5412/SE/PK.430/F/05/2023 tentang Pelaksanaan Kurban dan Pemotongan Hewan Dalam Pencegahan Penyebaran Penyakit Kulit Berbenjol (Lumpy Skin Disease/LSD) dan Kewaspadaan Terhadap Penyakit Peste Des Petitis Ruminants (PPR). Serta fatwa MUI Nomor 34 tahun 2023 tentang Hukum dan Panduan Ibadah Kurban Saat Merebaknya Penyakit Lumpy Skin Disease Virus dan Peste Des Petitis Ruminants.

“Meskipun kasus PMK sudah tidak ditemukan di Kabupaten Bogor, proses pemotongan hingga pembagian hewan kurban kami tetapkan protokol seperti tahun lalu saat terjadi PMK,” jelasnya.

Lanjut Hardy, dirinya juga bersinergi dengan 50 mahasiswa kedokteran hewan IPB yang disebar ke 40 kecamatan. Para mahasiswa tersebut hadir untuk membantu melaksanakan pemeriksaan kesehatan hewan kurban yang akan dipotong atau antemortem pada H-1 Idul Adha.

“Pemeriksaan hewan kurban yang sudah dipotong atau postmortem pada hari H Idul Adha. Ini kami lakukan untuk memastikan daging hewan kurban layak untuk dikonsumsi masyarakat,” bebernya.

Dirinya juga menghimbau kepada masyarakat untuk cermat sebelum membeli hewan kurban. Jika ditemukan ciri-ciri seperti munculnya nodul yang keras (benjolan) dengan diameter 2 centimeter (cm) sampai 5 cm yang terdapat di kepala, leher, tungkai, kaki, ekor, dan ambing segera lapor ke petugas. (*/Ju)