Metro Jabodetabek

CIBINONG – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto, geram dengan permasalahan pencemaran Sungai Cileungsi yang tak kunjung selesai. Sungai Cileungsi tercemar di beberapa titik, diduga akibat pabrik yang buang limbah sembarangan.

Aliran Sungai Cileungsi yang tersambung ke Sungai Bekasi, karena tercemar membuat pelanggan PDAM Tirta Patriot dalam beberapa hari tidak mendapatkan layanan air bersih. Rudy meyakini, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor sudah mengetahui siapa terduga pelaku pembuangan limbah tersebut.

Hanya saja, sambung dia, perlu ada keberanian baik dari DLH maupun kepala daerah untuk menindak pabrik yang seenaknya membuang limbah ke sungai. Terlebih, saat ini kursi jabatan kepala DLH Kabupaten Bogor kosong karena pejabatnya baru saja pensiun. Rudy pun mempertanyakan, apakah kepala DLH baru nantinya berani menindak para terduga pelaku pembuangan limbah.

“Ini permasalahannya tidak selesai-selesai, jadi pada saat hari ini Kepala DLH-nya kosong akan ditunjuk orang dan seperti lelang jabatan. Bisa nggak dalam satu tahun tidak ada pencemaran kembali? Pabriknya sudah jelas ada di situ, yang buang limbahnya juga di situ,” kata Rudy di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/8/2023).

Menurut politikus Partai Gerindra itu, isu pencemaran Sungai Cileungsi hanya menjadi konsumsi media yang terus berulang. Apalagi, Sungai Cileungsi yang merupakan hulu dari Sungai Bekasi, diduga menyebabkan pencemaran terhadap PDAM Tirta Patriot. Hal itu lantaran PDAM Tirta Patriot menggunakan air baku dari Sungai Bekasi.

Sehingga ketika tercemar maka yang menjadi korban adalah warga selaku pelanggan PDAM. “Kalau kami pihak DPRD punya kewenangan buat menutup, kami tutup. Kan sudah jelas ada pabriknya, kalau pabriknya susah, salurannya kan ada lima pabrik. Lima-lima nya tutup dulu,” ucap Rudy.

Dia menyebut, DPRD Kabupaten Bogor juga telah membuat surat rekomendasi berkali-kali kepada DLH Kabupaten Bogor. Surat rekomendasi yang diberikan pun berisi aduan dari masyarakat terdampak.

“Kita sudah berkali-kali membuat surat rekomendasi. Rekomendasi sudah kami berikan, dari rapat sudah kita berikan, dan dari aduan masyarakat sudah kami berikan. Kepala dinas silih berganti beberapa kali,” ujar politisi Gerindra.(*/Wan)

BOGOR – Pembakaran sampah yang kerap dilakukan masyarakat diduga menjadi salah satu penyebab polusi udara. Oleh karenanya, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, berencana mengaktivasi kembali Peraturan Daerah (Perda) Pengelolaan Sampah, yang bisa menerapkan denda sekitar Rp 10 juta apabila ada pelaku pembakaran sampah.

Turut menyoroti perihal polusi udara, Bima Arya pun mengundang dinas terkait dan IPB University, untuk meminta masukan dan data termutakhir terkait kondisi polusi udara yang kini menjadi atensi. Dari situ, ditemukan beberapa hal yang diduga menjadi penyebab polusi udara di Kota Bogor.

“(Penyebab polusi udara di Kota Bogor) nggak hujan, dari wilayah tetangga barat Kabupaten Bogor, debu pembangunan Jembatan Otista dan jalur pedestrian itu juga mempengaruhi, serta dari internal ada pembakaran sampah,” kata Bima Arya, Rabu (16/8/2023).

Oleh karena itu, Bima Arya akan mengaktivasi lagi Perda 1/2020 tentang Penyelenggaraan Ketentraman Umum dan Ketertiban Umum dan Perda 9/2012 tentang Pengelolaan Sampah. “Di situ ada sanksi bakar sampah seenaknya itu yang dendanya bisa Rp 10 juta,” jelasnya.

Sebagai langkah ke depan, Bima Arya mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan memproses penegakan hukum dengan memperketat Perda. Beberapa di antaranya dengan meminta Dinas Perhubungan (Dishub) untuk melakukan uji emisi kendaraan, dan Satgas Ciliwung untuk lebih intens memastikan pembakaran sampah.

“Dan ada informasi tadi sebagai Ketua Satgas Ciliwung suka ditemukan juga orang bakar ban untuk diambil kawatnya,” ucapnya.

Kendati demikian, Bima Arya mengaku tidak akan menerapkan sistem bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN). Mengingat Presiden RI Jokowi telah menaikkan gaji ASN.

“Langkah kami tidak akan ada WFH, karena secara umum masih bisa beraktivitas. Apalagi gaji naik 8 persen masa kerja dari rumah. Harusnya tetap bisa kerja maksimal,” kata Bima Arya.

Untuk meningkatkan kesadaran warga akan kualitas lingkungan, ia menambahkan, Pemkot Bogor akan bekerja sama dengan pemantauan titik kualitas udara secara real time setiap jam. “Paling tidak angka pencemarannya, angka polusi berapa dan saran kita yang bisa dilakuka oleh warga apa. Apabila harus menggunakan masker kita informasikan,” papaprnya.(*/Jun)

CIBINONG – Intensitas Hujan yang menurun saat ini menyebabkan penurunan debit sumber air baku dan kekeringan di wilayah Kabupten Bogor makin meluas. Berdasarkan sumber dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG menyebutkan 63 persen wilayah zona musim di Indonesia telah terdampak fenomena El Nino. Puncak fenomena itu diperkirakan terjadi pada Agustus dan September.

Kondisi tersebut sangat mempengaruhi kondisi pelayanan air bersih di Kabupaten Bogor. Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Kabupaten Bogor melalui perpipaan memiliki 14 Unit Instalasi Pengolahan Air lengkap yang sumber air bakunya dari Sungai dan 11 unit pengolahan yang sumber air bakunya dari mata air.

Saat ini sebagaian sumber air baku tersebut baik dari sungai maupun mata air mengalami kekeringan sehingga jumlah air yang diproduksi mengalami penurunan dan berdampak berkurangnya distribusi air bersih kepada pelanggan. Namun demikian, bagi pelanggan yang mengalami gangguan pengaliran air bersih, Perumda Air Minum Tirta Kahuripan menyediakan bantuan air bersih melalui mobil tangki secara gratis. Saat ini bantuan air bersih sedang dilaksanakan di Desa Cemplang Kecamatan Cibungbulang dan di Kecamatan Jonggol.

Selain bantuan air bersih melalui mobil tangki, agar pelayanan tetap terjaga di beberapa lokasi dilakukan pembendungan air sungai. Tujuan dibuatnya bendungan ini untuk menjaga kualitas pompa dan level debit air demi menjaga pelayanan air bersih secara kontinu kepada pelanggan.

Selain kepada pelanggan, Perumda Air Minum Tirta Kahuripan bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor memberikan bantuan air bersih melalui mobil tangki kepada masyarakat Kabupaten Bogor yang mengalami kekeringan dan kekurangan air bersih.

Perumda menghimbau kepada masyarakat khususnya Pelanggan Perumda Air Minum Tirta Kahuripan agar bijak menggunakan air bersih dan menampung air disaat air masih mengalir.
(*/Angg)

CIBINONG – Pembangunan ‘setengah hati’ Jalan Raya Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang – Desa Cibadak – Kecamatan Sukamakmur, atau betonisasi hanya dikerjakan separuh jalan, pada akhirnya membuat banyak orang susah lantaran macet yang disebabkan setiap pengguna jalan harus bergantian saat melintas.

Informasi yang dihimpun, kondisi ini sudah terjadi berbulan-bulan hingga berganti tahun, akibat proyek pembangunan jalan utama penghubung dua kecamatan ini tak dirampungkan. Hal ini pun sudah mengundang kritikan banyak pihak, terutama kalangan aktivis LSM.

Seperti diketahui, proyek jalan yang disinyalir ditinggal pemborong tersebut, nilainya cukup fantastis dengan nominal belasan miliar rupiah dari APBD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran (TA) 2022 ini, Ironisnya, proyek tersebut dikerjakan separuh jalan oleh pelaksana pembangunan.

“Sudah 8 bulan lebih, kondisi pembangunan jalan yang dikerjakan hanya separuh jalan ini, tak kunjung dirapihkan. Jelas ini buat susah bagi warga yang kewat, apalagi pas hari libur pasti macet karena banyak pengunjung wisata di jalur ini yang harus antri bergantian,” ucap Rian (30) warga Desa Karang Tengah, baru-baru ini.

Dia mengaku, proyek yang diduga ditinggal pemborong tersebut terjadi 8 bulan lebih lamanya. Ia pun bersama petugas Linmas Desa setempat terpaksa harus standby di tempat guna menghindari kemacetan parah. “Kalau gak dijaga untuk digilir, pasti macetnya parah,” keluhnya dikutip dari Rakyat Bogor.

Senada, Rohman (25) salah satu pengguna jalan yang melintas untuk berwisata, mengaku terjebak dengan kondisi jalan yang hanya diperbaiki separuh jalan tersebut.

“Kita kejebak macet, soalnya semua kendaraan yang lewat itu hanya bisa melintas di jalan yang sudah diperbaiki. Sementara sisa jalan yang masih rusak itu, sempit dan membahayakan,” keluhnya

Warga dan pengguna jalan pun, mendesak agar Pemerintah Kabupaten Bogor, untuk segera melanjutkan perbaikan jalan tersebut, guna kelancaran lalu lintas warga setempat, maupun pengguna jalan yang hendak ke areal wisata.

“Intinya, masyarakat tuh mendesak pemerintah daerah untuk segera merampungkan perbaikan jalan yang rusak dan ditinggal pemborong ini. Jangan sampai warga gusar kemudian aksi turun ke jalan atau memblokir jalan,” harapnya.

Aktivis Pemantau Kinerja Aparat Negara, Romi Sikumbang, menyayangkan atas persoalan pembangunan jalan yang dinilai tidak menyeluruh tersebut. Menurutnya, sejatinya pihak kontraktor selaku pelaksana, wajib menyelesaikan pembangunannya hingga tuntas, dan bukan malah ditinggal.

“Harusnya diselesaikan secara tuntas, bukan malah ditinggal. Kalau jalan hanya dibangun separuh jalan, kan sudah jelas bikin repot pengguna jalan karena harus bergantian. Jelas, macet mengganggu lalu lintas,” ujarnya.

Pihaknya meminta agar penyedia jasa, bertanggungjawab atas persoalan pembangunan jalan yang dinilai belum tuntas tersebut. “Selain itu, pihak PUPR juga harus tegas, dengan menegur serta membacklist CV selaku penyedia jasa tersebut,” tegasnya. (*/Wan)

CIBINONG – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto merespone terkait wacana pembangunan SMPN 04 Citeureup yang bakal dibangun di tahun 2024 nanti.

Rudy mengatakan, agar masyarakat mengedepankan kepentingan pendidikan daripada kepentingan politik yang hanya mementingkan sebagian orang dan kelompok.

Menurunta, dorongan pembangunan SMPN 04 Citeureup merupakan aspirasi masyarakat. Sehingga, ia akan memperjuangkan pembangunan itu melalui kebijakan di legislatif.

“Tugas saya hanya mengakomodir aspirasi masyarakat dibawah, dan pada saat kemampuan anggaran serta ketentutan peraturan perundang-undangaan tidak bertentangan. Maka akan kami anggarkan dalam APBD 2023,” ujar Rudy Susmanto kepada wartawan di gedung DPRD Jl. Bersih, Kelurahan Tengah, Cibinong, Rabu (9/8/23).

Rudy menyebut, tidak satupun yang menolak dibangunkannya sekolah SMPN 04 Citeureup itu. Bahkan, lanjut dia, APDESI Kecamatan Citeureup pun mendukung penuh pembangunan tersebut.

“Dukungan dari APDESI kecamatan Citeureup justru mendukung. kalau ada penolakan ditanya saja ke yang menolak kenapa kok menolak,” beber dia.

Senada, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor, Juanda Dimansyah mengaku, bahwa rencana pembangunan SMPN 4 Citeureup itu tidak ada penolakan dari pihak manapun.

Bahkan, sambungnya, pihaknya memastikan kalau pembangunan SMPN 04 Citereureup akan dibangun pada tahun 2024 mendatang.

“Iya akan kita lakukan pembangunan di tahun 2024,” kata dia.

Ia melanjutkan, pembangunan SMPN 4 Citeureup di wilayah Desa Leuwinutug itu sudah disepakati oleh tokoh masyarakat, Kepala Desa, sektor pemuda hingga dengan masyarakat setempat.

“Bahkan dari Apdesi pun ada surat yang mendukung dan menyetujui kegiatan itu,” aku Juanda Dimansyah.

Menurut dia juga, pengadaan sekolah di lokasi tersebut sudah berdasarkan kajian dan survei jajarannya. Sehingga, perlu adanya instansi pendidikan untuk menunjang percepatan sumber daya manusia yang lebih baik.

“Sekolah di Citeureup itu yang belum ada memang di Desa Leuwinutug, makanya kami lakukan survei dan kajian, hasilnya yang cocok di situ,” pungkasnya.

Sekedar informasi, pembangunan sekolah SMPN 4 Citeureup sudah disetujui dan didukung oleh sejumlah pihak di wilayah Leuwinutug, mulai dari Kadus, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama hingga dengan MUI Desa Leuwinutug.(*/Angg)

CIBINONG – Warga menduga terjadi praktik pungutan liar alias pungli dalam proses pembebasan lahan proyek jalan Tol Desari di Desa Pabuaran Bojonggede.

“Praktik pungli itu dilakukan oknum pengurus RT dan antek-anteknya. Modusnya, (dalam pembebasan lahan proyek jalan Tol Desari di Desa Pabuaran Bojonggede) ada kelebihan luas tanah yang dikatakan hasil pemotretan satelit, lalu pemilik lahannya dimintai sejumlah uang untuk melengkapi administrasi dengan nilai jutaan rupiah per bidang,” kata Rizky, warga Kampung Pintu Air RW 09 kepada wartawan, Rabu 9 Agustus 2023.

Ia menuturkan, warga pernah mengadukan adanya dugaan pungli pada proses pembebasan lahan proyek jalan Tol Desari di Desa Pabuaran Bojonggede tersebut ke Lurah Pabuaran. Namun, pihak pemerintahan Kelurahan Pabuaran menyanggah adanya praktik Pungli.

“Lurah menyanggah adanya pungutan tersebut, maka warga menduga bahwa Pungli hanya dilakukan oknum pengurus RT atau Satgas Pembebasan Lahan. Tak hanya itu, warga yang mengeluh adanya dugaan pungli malah diintimidasi dan bahkan dikatain dengan kalimat binatang,” tuturnya.

Rizky menyayangkan terjadinya dugaan praktik pungli, hingga menimpa warga miskin yang sehari-hari hanya bekerja sebagai buruh pengupas bawang merah.

“Sehari dapat upah mengupas satu karung bawang merah Rp15 ribu, lalu dipintai oknum Rp1 juta. Karena tak punya duit, wanita lansia tersebut pun hanya mampu memberikan uang sebesar Rp500 ribu ke oknum tersebut,” tutur Rizky.

Anak media sempat ingin mewawancarai Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor Yuliana di Aula Masjid Baiturrahman, Desa Pabuaran, Bojonggede saat menghadiri acara musyawarah bentuk dan penyampaian nilai ganti kerugian yang terkena pengadaan lahan Jalan Tol Desari untuk menanyakan dugaan pungli.

Namun, Iwan salah satu panitia musyawarah menyampaikan pihak Kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor hanya mengundang jurnalis dari TvOne dan acara musawyarah hanya boleh dihadiri warga yang mendapatkan surat undangan.

“Ibu Yuliana melalui stafnya tidak berkenan diwawancarai, mereka hanya mengundang jurnalis dari TvOne,” singkat Iwan.

Sementara itu, dua jurnalis kontributor TvOne untuk wilayah Bogor Usep dan Eko kompak mengatakan tidak mendapatkan undangan. Apalagi meliput acara musyawarah bentuk dan penyampaian nilai ganti kerugian yang terkena pengadaan lahan Jalan Tol Desari tersebut. (Rez)

BOGOR — Warga sekitar Jalan Sholeh Iskandar, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor kerap mengeluhkan kemacetan yang disebabkan oleh antrean kendaraan pengantar dan penjemput sekolah Bina Insani. Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, pun meminta agar sekolah menambah petugas untuk mengatur lalu lintas.

Berdasarkan aduan dari warga, kemacetan kerap terjadi pada pagi dan siang hari, ketika mobil-mobil penjemput siswa mengantre menuju sekolah. Di mana akses menuju sekolah tersebut terletak di dalam jalan sempit, di Jalan Seremped Wetan, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor.

Bima Arya mengatakan, keluhan tersebut juga datang dari warga komplek Bukit Cimanggu City (BCC), yang akses keluar kompleknya sering tertutup antrean kendaraan tersebut. Tak hanya itu, orangtua murid juga mengeluh karena anaknya kerap terlambat karena hal yang sama.

“Yang harus dilakukan adalah menambah petugas. Di titik itu ya wayahna harus ditambah petugas dari sekolah. Jangan hanya mengandalkan polisi dan Dinas Perhubungan (Dishub) yang terbatas. Sekolah harus punya konitmen untuk itu,” kata Bima Arya, (7/8/2023).

Di samping itu, Bima Arya mengimbau kepada orangtua murid untuk kembali menggunakan antar jemput, agar jumlah kendaraan yang mengantar dan menjemput siswa bisa berkurang. Di mana layanan antar jemput sempat terhenti karena pandemi Covid-19.

“Sekarang belum lagi ke antar jemput. Nah itu yang harus dimaksimalkan lagi,” ujarnya.

Di samping itu, berdasarkan pengamatannya di lapangan, harus dilakukan pembebasan lahan di sebelah kiri akses masuk menuju sekolah tersebut. Agar akses masuk tidak terlalu sempit.

“Ternyata lahan itu aset negara KemenPUPR yang sekarang sudah proses juga. Saya akan bantu memfasilitasi supaya penggunaan lahan ini bisa lebih cepat,” ujarnya.(*/Jun)

CIBINONG – Perkembangan teknologi yang semakin pesat turut mendorong Perumda Air Minum Tirta Kahuripan untuk tidak ketinggalan dalam bertransformasi ke dunia digital. Salah satu bentuk transformasi digital tersebut diwujudkan dengan dibentuknya Command Center atau Ruang Pusat Komando.

Ruang Command Center yang bernama TAKTIS (Tirta Kahuripan Teknologi Informasi Sistem) ini merupakan fasilitas perusahaan dengan infrastruktur berbasis digital yang dapat memudahkan perusahaan dalam proses pengambilan keputusan, koordinasi, monitoring dan mengontrol seluruh kegiatan bisnis.

Fasilitas Command Center Perumda Air Minum Tirta Kahuripan kini sah beroperasi setelah diresmikan Plt. Bupati Bogor pada Selasa 8 Agustus 2023 di Kantor Pusat Perumda Air Minum Tirta Kahuripan. Peresmian ini ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Plt Bupati Bogor dan didampingi Direksi Perumda Air Minum Tirta Kahuripan.

Beberapa fitur yang telah beroperasi di Command Center ini yaitu adanya Website GIS (Geographic Information System), SiModis (Sistem Monitoring Distribusi), Monita (Monitoring Instalasi Air) dan Dashboard Billing atau penyajian data billing secara grafis dan infografis.

Dalam sambutannya, Plt. Bupati Bogor mengungkapkan bahwa Command Center ini akan menjadi pusat integrasi data yang dapat memudahkan dalam melayani air bersih bagi masyarakat Kabupaten Bogor yang tersebar di 9 Cabang Pelayanan. Plt. Bupati Bogor akan terus mendukung Perumda Air Minum Tirta Kahuripan untuk berinoviasi digital dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Bogor.

Pada kesempatan tersebut Plt. Bupati Bogor beserta para tamu lainnya juga mencoba langsung fitur yang ada pada Command Center Perumda Air Minum Tirta Kahuripan.

Tidak hanya Command Center, Perumda Air Minum Tirta Kahuripan juga memperkenalkan “Mobil Keliling” yang hadir dengan fasilitas untuk pengaduan pelanggan, pembayaran tagihan air, serta pendaftaran sambungan baru. Kedua fasilitas tersebut akan terus dikembangakan hingga maksimal agar dapat membantu memberikan pelayanan yang efektif dan efisien bagi masyarakat Kabupaten Bogor.(*/Angg)

CIBINONG — PT Sentul City terus melakukan penataan lahan di Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Dari aktivitas penataan lahan tersebut, sumber air bersih dari warga Kampung Gunung Batu Kidul di desa tersebut terganggu.

Hal itu disampaikan oleh Ketua RT 02 RW 11, Hazarul Azwar. Hingga Senin (4/10), ada lima alat berat atau backhoe milik PT Sentul City yang beroperasi melakukan penataan dan pengembangan lahan.

Azwar menyebutkan, aktivitas penataan lahan yang dilakukan Sentul City berada di kawasan dataran tinggi. Sehingga, hal itu menyebabkan sumber air bersih yang digunakan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari terganggu.

“Akibat aktivitas alat berat itu, sumber air bersih warga terganggu. Karena posisi pemukiman warga ada di bawah dan lokasi pengembangan berada di atas, jadi akses air bersih warga sekitar terganggu,” kata Azwar melalui telepon selulernya, Selasa (5/10).

Azwar menyebutkan, di RT 02 sendiri ada 30 rumah lebih yang akses air bersihnya terganggu, akibat adanya aktivitas alat berat milik PT Sentul City di kawasan tersebut. Sementara untuk di wilayah lain dia belum mengetahui apakah terdampak atau tidak.

Oleh karena itu, dia melakukan koordinasi dan berkomunikasi dengan pihak Sentul City dan pemerintah desa. Namun hingga kini belum ada tanggapan dari keduanya.

“Kami sudah komunikasi dengan pemerintah desa dan pihak Sentul City mengenai hal ini. Tapi sampai saat ini belum ada tanggapan dari pihak-pihak terkait mengenai aduan warga ini,” ucapnya dikutip dari republika.
Atas hal itu juga, masyarakat yang khawatir dan kesal mendatangi kantor Desa Bojong Koneng akhir pekan lalu. Azwar mengatakan, warga yang merupakan warga asli Desa Bojong Koneng meminta kepastian agar tempat tinggalnya tidak tergusur.

“Kades pernah meminta kepada warga untuk membuat batas kampung dulu, agar perkampungan warga sekitar tidak tergusur. Tapi kami tidak tahu ke depannya kampung warga akan tergusur apa tidak. Kami ingin kejelasan aja agar pribumi tidak tergusur dan was-was,” ucapnya.

Sementara itu, Head of Corporate Communication PT Sentul City, David Rizar Nugroho, mengatakan, alat berat atau buldozer yang ada di Desa Bojong Koneng digunakan untuk melakukan penataan lahan, bukan digunakan untuk menggusur rumah asli warga desa.

“Kami tegaskan bahwa kami tidak mem-buldozer rumah warga asli Bojong Koneng. Yang kami kejar adalah warga pendatang yang menguasai tanah garapan dari mafia tanah dan mereka mendirikan bangunan liar di atas tanah kami,” jelas David.(*/Jun)

CIBINONG – Sekretaris Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI Jabar Chaidir Rusli ikut menyoroti proyek pembangunan Jalan Bomang (Bojonggede-Kemang) yang dilaksanakan PT KBP pada 2022 lalu.

MAKI Jabar menilai, dari pagu anggaran sebesar Rp44,9 miliar, catatan atau temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jabar terdapat kelebihan bayar pada proyek proyek pembangunan Jalan Bomang tersebut senilai Rp5,7 miliar. Angka itu hampir 13 persen dari total besarnya anggaran pembangunan.

“Kalau catatan atau temuannya mencapai hampir 13 persen dari pagu anggaran. MAKI Jabar menilai angka itu besar sekali dan patut dicurigai ada penurunan spesifikasi atau lainnya dalam proyek pembangunan Jalan Bomang itu,” kata Chaidir kepada wartawan, Rabu 12 Juli 2023.

Chaidir pun mendorong agar aparat penegak hukum merespons catatan atau temuan BPK Perwakilan Jabar. Apalagi deadline pelaksanaan rekomendasi hanya tersisa hingga dua pekan lagi.

“28 Oktober adalah batas waktu telah dilaksanakan rekomendasi BPK Perwakilan Jabar oleh Pemkab Bogor dan rekanannya, aparat penegak hukum selanjutnya bisa masuk untuk menangani dugaan telah terjadinya kerugian negara,” tuturnya.

Ia menjelaskan apabila ada kekurangan spesifikasi pada proyek pembangunan Jalan Bomang tersebut, maka akan memperpendek umur pemakaian jalan dan mempercepat masa pemeliharaan.

“Pemkab Bogor terutama masyarakat dirugikan, karena yang seharusnya meningkatkan atau memelihara jalan lain, karena spesifikasi dan kualitas berkurang, maka anggaran untuk jalan lain pun digeser untuk Jalan Bomang,” jelasnya.

Informasi yang dihimpun , selain diharuskan mengembalikan kelebihan bayar, PT KBP juga diharuskan membayar sanksi denda keterlambatan pekerjaan atau pelaksanaan pembangunan sebesar Rp281 juta. (Rez)