Metro Jabodetabek

CIBINONG – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor Tahun 2023 mengalami defisit sebesar Rp200 miliar, dari harapan Rp9,8 triliun, dan anggaran yang tersedia hanya Rp9,6 triliun

Demi merasionalisasi anggaran, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Teuku Mulya secara tegas akan membatalkan sejumlah program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),

“Tentunya akan kamu batalkan sejumlah program kerja SKPD agar tidak terjadi defisit di APBD 2023 kalau anggarab hibah anggaran untuk KPU Kabupaten Bogor itu kami tidak coret karena ada kepentingan Pemilu di Tahun 2024 mendatang,” kata Teuku Mulya kepada wartawan, Selasa, 6 September 2023.

Teuku Mulya menuturkan selain membatalkan program kerja, upaya lain dalam merasionalisasi APBD berupa efesiensi dalam lelang pengadaan barang jasa dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Dengan efesiensi lelang pengadaan barang jasa dan peningkatan PAD, harapannya bisa membantu rasionalisasi APBD di tahun ini,” tuturnya.

Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bogor Andi Permana menerangkan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sudah mengurangi defisit hingga Rp46 miliar.

“Kami sudah mencoret sejumlah program kerja hingga Rp 154 miliar, hingga kini tinggal Rp 46 miliar. Besok, kami akan lanjutkan hingga terjadi defisit lagi,” terang Andi Permana.Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor ini menjelaskan, bahwa ada beberapa proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) yang dibatalkan atau dicoret, karena kalau dilaksanakan pun tidak bakal selesai di akhir Tahun 2022.

“Salah satu yang dicoret ialah proyek pembangunan Jalan Kemang-Rancabungur dengan nilai Rp 3 miliar, karena kalau tetap dipaksakan pun kami mempridiksi akan meluncur ke awal Tahun Anggaran 2024,” jelas Andi Permana. (Rez)

CIBINONG – Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto menegaskan jika pembelian lahan untuk pembangunan SMP Negeri 4 Citeureup tidak mendapatkan penolakan.

Hal itu diungkapkan Rudy Susmanto usai menggelar Reses masa sidang 3 tahun anggaran 2023 di aula kantor Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, pada Senin (4/9/23).

“Jadi ada informasi bahwa pembangunan atau pembelian lahan untuk SMP itu ditolak sana dan sini. Padahal ketika kita cek di lapangan tidak ada yang menolak,” tegas Rudy kepada Wartawan.

Menurut Rudy, selain SMP Negeri di Citeureup, masyarakat Kelurahan Pabuaran Cibinong juga menanyakan hal serupa karena sudah dianggarkan 2023.

Namun akibat adanya informasi yang beredar jika terjadi penolakan, menjadi salah satu penyebab keterlambatan pembelian lahan.

“Terkait program (pembelian lahan SMPN), tadi kita dengar sendiri dari kemarin itu nggak tahu siapa yang mengarahkan. Tadi di reses Lembaga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Pabuaran pun menanyakan kepada kita terkait ketersediaan sekolahan SMP,” katanya.

Padahal, lanjut Rudy, untuk sekolah SMPN Cibinong dan Citeureup, sudah dianggarkan di tahun 2023. Namun belum terealisasi karena Dinas Pendidikan tidak berani lantaran adanya informasi penolakan tersebut. Padahal masyarakat menyampaikan dan meminta agar pembangunan SMP segera direalisasikan.

“Nah ini, jangan sampai pengambil kebijakannya jadi takut merealisasikan programnya yaitu pembangunan SMP di tahun 2023. Untuk kapan akan dikerjakannya, kita hanya bisa mendorong, nanti tinggal ditanyakan kepada Disdik sejauh mana tahapannya sudah berjalan,” tuturnya.

Namun begitu, kata Rudy pihaknya akan terus mendorong dan meminta agar Disdik segera melakukan pembelian lahan. Jika sampai akhir tahun tidak direalisasikan, maka akan menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) dan mengulang lagi di anggaran tahun 2024 mendatang.

“Kita tetap meminta untuk dilanjutkan, tapi akhirnya karena terlalu banyak yang menginformasikan bahwa lokasinya tidak sesuai dan ditolak. Kalau lahannya di tahun ini tidak tersedia dan terealisasi, maka di tahun 2024 tidak bisa dibangun. Berarti 2024 kita mundur lagi, nyiapin lahan lagi, Ia kalau kemampuan APBDnya mencukupi. Jika tidak terserap pasti akan jadi Silpa,” papar Rudy.(*/Jun)

CIBINONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mencatat ada 109 desa di 27 kecamatan se-Kabupaten Bogor terdampak kekeringan. Untuk membantu suplai air bersih, Pemkab Bogor juga bekerja sama dengan pengusaha air curah.

Bupati Bogor Iwan Setiawan, menyebutkan 62.358 KK atau 210.835 jiwa masyarakat yang ada di 109 desa di Kabupaten Bogor terdampak kekeringan. Sejak Mei 2023 hingga 3 September 2023, Pemkab Bogor telah menyuplai air sebanyak 1.947.000 liter air bersih kepada warga terdampak.

“Sumber air saya perhatikan siap, kami juga sudah menggandeng sekitar 20 pihak swasta yang berbisnis di bidang air curah untuk mengoptimalkan suplai air kepada masyarakat mudah-mudahan dengan ini kita bisa melayani masyarakat dengan maksimal,” kata Iwan, Senin (4/9/2023).

Ia pun meminta jajaran Pemkab Bogor fokus menangani bencana kekeringan ini. Sebab, berdssarkan prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), kekeringan ini akan berlangsung hingga Oktober 2023.

Saat ini, Iwan mengatakan, Pemkab Bogor tengah memperkuat tim penanganan kekeringan di Kabupaten Bogor yang terdiri dari BPBD, PDAM, Damkar, PMI dan lainnya. Belasan armada tangki air milik BPBD dan PDAM terus diturunkan untuk suplai air juga ditambah beberapa armada mobil Damkar yang biasa untuk pemadaman api dimodifikasi untuk menyalurkan air bersih jika kondisi sudah mendesak.

“Ini penting karena prediksi dari BMKG kekeringan ini akan berlangsung sampai Oktober 2023 nanti. Pada prinsipnya kekuatan kita melayani masyarakat sudah siap baik anggota maupun operasional kendaraannya,” jelasnya.

Menurut Iwan, penanganan bencana kekeringan ini dilakukan melalui dua mekanisme yakni penanganan jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya melalui bantuan langsung distribusi suplai air bersih secara rutin ke wilayah terdampak kekeringan.

Jangka panjangnya, sambung dia, ialh membuat toren air dan pembangunan sumur bor di wilayah rawan bencana kekeringan dengan melibatkan DPKPP dan CSR perusahaan. Juga mengoptimalkan sosialisasi antisipasi bencana kekeringan kepada masyarakat oleh Diskominfo Kabupaten Bogor.

“Kepada seluruh masyarakat yang ingin mendapatkan air bersih dapat menghubungi Call Center BPBD di 021-87914900 atau bisa di 021-87914800 atau Nomor Whatsapp di nomor 081210109002. Mudah-mudahan manajerial penanganan kekeringan ini bisa rapi dibantu BPBD, Damkar, PDAM, PMI juga Diskominfo sebagai tim publikasi secara terorganisir satu komando dari BPBD,” ujarnya.

Ia menambahkan, untuk antisipasi terjadinya bencana kebakaran di Kabupaten Bogor akibat cuaca panas musim kemarau, petugas Damkar rutin melakukan penyemprotan terutama di lahan yang mudah terbakar. Salah satunya Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Galuga.

“Penyemprotan merupakan deteksi dini yang kita lakukan untuk antisipasi jangan sampai ada lahan terbakar seperti yang terjadi di KBB beberapa waktu lalu,” jelas Bupati Bogor .

CIBBINONG – Anggota DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan (Dapil) I menggelar Reses Masa sidang 3 tahun anggaran 2023 yang digelar di aula Kantor Kecamatan Cibinong, pada Senin (4/9/23). Dalam reses kali ini, dilakukan dengan dua kegiatan yakni secara kelompok dan individual.

Sementara itu untuk reses kelompok hanya dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto, Anggota DPRD Fraksi Gerindra, Kukuh Sri Widodo dan Agus Salim, Fraksi PAN Arif Abdi dan Ade Sanjaya dari Farksi Demokrat.

“Kita melaksanakan Reses DPRD Kabupaten Bogor masa sidang ke 3. Nah mekanisme yang kita ambil hari ini kita menerapkan mekanisme, ada rekan-rekan yang melaksanakan reses secara individu atau perorangan, ada yang tetap melaksanakan secara kelompok,” kata Rudy Susmanto kepada Wartawan.

Nantinya, jelas Rudy, kegiatan mendengarkan aspirasi masyarakat tersebut bakal dilakukan di tiga Kecamatan yang ada di Dapil I. “Untuk Dapil I kita ada tiga Kecamatan yakni Kecamatan Cibinong, Citeureup dan Kecamatan Babakan Madang,” jelasnya.

Menurut Rudy, banyak program yang sudah direalisasikan di tahun 2023. Namun ada beberapa program salahsatunya pembangunan sekolah SMP dari sisi pendidikan yang belum terealisasi, padahal sudah didorong dari tahun 2019 akhir.

“Termasuk Puskesmas Perumahan Pabuaran Indah, Puskesmas sudah berdiri dari awal, masyarakatnya berkembang cukup cepat. Huniannya bertambah lagi, tapi puskesmasnya belum mencukupi untuk bisa melayani masyarakat, nah itu akan kita dorong bersama-sama,” paparnya.

Selain itu, tutur Rudy, juga ada beberapa program normalisasi kali baru. Anggarannya sudah ada, namun untuk pelaksanaannya belum dilakulan. “Justru dari reses hari ini kita menerima aspirasi dari masyarakat, kita dorong bersama-sama,” tururnya.

Yang terpenting, tegas Rudy, di masa akhir jabatan kepala daerah periode Ade Yasin-Iwan Setiawan Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan program yang tercetus dalam Visi Misi Pancakarca dapat terselesaikan di Bulan Desember 2023.

“Jadi bicara visi misi kepala daerah adalah program kita bersama yang harus didukung oleh semua aspek dan elemen masyarakat Kabupaten Bogor, tidak melihat siapa, warna apa dan dari kelompok mana. Intinya ingin membangun Kabupaten Bogor bersama-sama,” ungkap Rudy Politisi dari Gerindra ini .

CIBINONG – Kuasa hukum 21 penggarap di Desa dan Kecamatan Cijeruk meminta perlindungan hukum di lahan yang selama belasan tahun mereka garap dan kini bersengketa dengan PT Bahana Sukma Sejahtera (BSS).

“Kami sudah bersurat ke Kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor untuk meminta perlindungan hukum atas sengketa konflik tanah antara klien kami selaku penggarap dengan PT BSS,” kata Direktur Sembilan Bintang and Partner Law Firm Anggi Triana Ismail kepada wartawan, Senin, 4 Agustus 2023.

Anggi Triana Ismail menuturkan bahwa PT BSS mendapatkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dari PT Tjisarua Selatan (BUMN), namun sejak Tahun 1997 hingga Tahun 2022, lahan tersebut terlantarkan.

“Lahan tersebut terlantar, hingga penggarap dengan seizin Pemdes Cijeruk memanfaatkan lahan yang masih milik negara tersebut. Penggarap selama ini melakukan penghijauan, membuka lapangan kerja kepada masyarakat sekitar, membayar pajak dan menjaga serapan air fi Kecamatan Cijeruk,” tutur Anggi Triana Ismail.

Dugaan lahan terlantar itu, tutur alumni Fakultas Hukum UIKA Bogor bahwa PT BSS dikabarkan masuk dalam pengawasan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

“SHGB nya kan selama ini hanya menjadj agunan di Bank, hingga dugaan kuat bahwa lahan ini masuk ke dalam pengawasan DJKN. Alangkah bijaknya pemerintah, apabila lahan tersebut dimanfaatkan penggarap dan menjadi lumbung ketahanan pangan karena banyak penggarap yang memanfaatkan lahannya sebagai lahan pertanian,” sambungnya.

Salah satu penggarap Indra Sukarna menjelaskan bahwa pihaknya juga sudah mensomasi PT BSS, karena menggunakan jasa preman untuk menjaga lahan sengketa.

“Lahannya diakui oleh perusahaan security, namun perusahaan tersebut tidak tercatat di Kementerian Hukum dan HAM hingga kami anggap mereka diback up oleh preman dalam menjaga lahan sengketa dan juga dalam upaya merusak aset lahan yang diakui oleh penggarap,” kata Indra Sukarna. (Rez)

BOGOR – Maraknya berita polusi udara akhir akhir ini, membuat Daffie, caleg muda PKB dapil 5 – Bogor Utara Kota Bogor turun tangan.

Berkolaborasi dengan tim Rayendra Center, Daffie membuat gerakan berbagi 1000 masker untuk program membantu mengatasi polusi udara yang belakangan terjadi di Jabodetabek termasuk di Kota Bogor.

Gerakan ini dilaksanakan di beberapa ruas jalan protokol di Kota Bogor, dengan target pemberian masker adalah pengendara motor dan warga yang melintas.

Garies Muhammad Daffie Aliefadjani, caleg tampan yang masih menjalani pendidikannya di Malaysia ini mengatakan pihaknya akan terus bergerak dan berbuat untuk warga Kota Bogor. “Kami sudah bagikan ratusan masker untuk ikut mewaspadai bahaya polusi. Minimal warga makin sadar bahwa udara saat ini sedang tidak baik baik saja,” papar caleg PKB termuda ber nomor urut 5 tersebut.

Disamping itu ia juga memberikan beberapa tips kesehatan menghadapi polusi udara diantaranya minum air putih yang banyak dan tidak lupa kenakan masker ketika keluar rumah, “tetap santai tapi waspada perlu ” pungkas Gen-Z yang akrab disapa Aa Daffie ini.(*/Ju)

CIBINONG – Status bencana kekeringan di Kabupaten Bogor masuk status tanggap darurat. Sebab, lebih dari 50 persen kecamatan atau 22 dari 40 kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor, telah terdampak kekeringan dan kekurangan air bersih.

Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor Agus Suyatna, status tanggap darurat ini mengikuti perkembangan kasus kekeringan yang terjadi sejak awal Mei 2023. Bertahap mulai dari 10 kecamatan dan menyebar hingga 22 kecamatan dengan 69 desa.

“Masyarakat dengan banyaknya permintaan air bersih, maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor sudah menetapkan status tanggap darurat kekeringan. Artinya kalau sudah menyangkut tanggap darurat ini kan sudah segala upaya harus dikerahkan oleh Pemkab Bogor, peralatan, SDM, dan anggarannya juga harus mendukung,” kata Agus, Jumat (25/8/2023).

Lebih lanjut, Agus menyebutkan, kekeringan menyebar di 22 kecamatan berdasarkan data BPBD Kabupaten Bogor pada 23 Agustus 2023. Dengan jumlah warga terdampak sebanyak 111.281 jiwa dari 33.390 kepala keluarga (KK).

Kendati demikian, sambung Agus, tidak seluruh desa di kecamatan tersebut terdampak kekeringan. Sebagai contoh, di wilayah timur Kabupaten Bogor daerah paling banyak terdampak kekeringan ada di Kecamatan Jonggol, Cariu, dan Tanjung Sari.

“Karena memang daerah situ daerah yang kering tangkapan airnya kurang di sana,” jelasnya.

Sama halnya dengan di wilayah selatan Kabupaten Bogor, kata Agus, kekeringan sudah mulai melebar. Sedangkan di wilayah barat paling banyak terdampak di Kecamatan Cigudeg dan Jasinga.

Menanggapi hal tersebut, Agus mengatakan, pada Senin pekan depan BPBD berencana melaksanakan rapat koordinasi untuk melakukan langkah selanjutnya. “Ini harus melibatkan semua SKPD, leading sektor, TNI-Polri. Jangan sampai ada masyarakat kita yang kesulitan air sementara pemerintah tidak hadir di situ,” ucapnya.

Diketahui, pada periode 2 Mei 2023 hingga 23 Agustus 2023, BPBD Kabupaten Bogor, telah menyalurkan 1.120.000 liter air bersih kepada warga terdampak kekeringan. Jutaan liter air bersih tersebut disalurkan untuk 111.281 warga yang kesulitan air bersih di tengah musim kemarau ini.

“Pendistribusian air bersih sebanyak 1.120.000 liter dilakukan pada periode 2 Mei hingga 23 Agustus 2023. Jumlah Kartu Keluarga (KK) terdampak ada 33.390, dengan 111.281 jiwa,” kata Plt Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bogor, Asep Sulaeman, Kamis (24/8/2023).

Asep menyebutkan, jumlah daerah yang terdampak kekeringan dan mengalami krisis air bersih semakin meluas. Sehari sebelumnya, pada 22 Agustus 2023 ada 19 kecamatan dan 64 desa yang terdampak kekeringan.

“Pada 23 Agustus 2023 jumlah kecamatan terdampak kekeringan atau krisis air bersih ada 22 Kecamatan dengan 69 desa,” terangnya.(*/End)

CIBINONG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berharap segera bisa melantik Iwan Setiawan sebagai Bupati Bogor defenitif menggantikan Ade Yasin yang diberhentikan.

Ridwan Kamil mengaku sudah menerima Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 100.2.1.3.3178 Tahun 2023, DPRD Kabupaten Bogor sudah memproses pengesahan pemberhentian Bupati Bogor Ade Yasin dan menunjuk Iwan Setiawan sebagai Bupati Bogor di sisa akhir periode masa jabatan 2018-2023 dan juga surat Plt Bupati Bogor.

“Surat permohonan pelantikan Iwan Setiawan sebagai Bogor defenitif sudah saya kirimkan ke Kemendagri jika sudah dibalas sebelum tanggal 5 September (berakhirnya kasa jabatan), maka ia akan saya lantik di Gedung Sate kota Bandung,” singkat Ridwan Kamil kepada wartawan, Rabu, 24 Agustus 2023.

Informasi yang dihimpun , SK Mendagri Tito Karnavian itu terbit pasca inkrachnya putusan pengadilan mantan Bupati Bogor Ade Yasin, yang tertuang dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 834 K/Pid.sus/2023 Tanggal 7 Maret 2023 yang menolak permohonan Kasasi dari pemohon.

Ridwan Kamil sebelumnya dengan surat nomor 5907/OD.03.02/Pemotda/Pemprov Jawa Barat Tanggal 2023 juga telah mengusulkan pemberhentian Ade Yasin dari jabatannya sebagai Bupati Bogor periode 2018-2023. (Rez)

CIBINONG – Gempa yang terjadi di banten dirasakan daerah DKI Jakarta juga sampai di Bogor .Tiga rumah di wilayah Desa Lemah Dulur, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mengalami kerusakan. Hal itu dampak dari gempa magnitudo 5,7 di perairan Banten pada 17 Agustus 2023.

“2 unit rumah rusak ringan dan 1 unit rusak sedang,” kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor Aris Nurjatmiko, Jumat (18/8/2023).

Kata dia, rumah warga yang terdampak berada di dua kampung desa tersebut, yaitu di wilayah Kampung Cimande Girang dan Kampung Legok Mahmud.

Dalam kejadian ini, ia menambahkan, terdapat satu orang perempuan berinisial I mengalami memar pada bagian bahu akibat tekena reruntuhan bata. Tim TRC BPBD Kabupaten Bogor sudah mendatangi lokasi untuk melakukan assesment kebencanaan.

“Bagian-bagian rumah yang mengalami kerusakan belum diperbaiki,” ungkapnya.(*/Ju)

CIBINONG – Yopi Iskandar dan Hasan Haikal Thalib akan menggantikan Muhamad Rizky dan Usep Supratman di DPRD Kabupaten Bogor.

Mereka digantikan koleganya, karena Muhamad Rizky keluar pindah dari Partai Gerindra ke Partai Nasdem, sementara Usep Supratman di proses Pergantian Antar Waktu (PAW) karena meninggal dunia.

“Kami segera melantik Yopi Iskandar dan Hasan Haikal Thalib menjadi anggota DPRD Kabupaten Bogor di sisa waktu hingga September 2024, keduanya menggantikan Muhamad Rizky dan Usep Supratman,” kata Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto kepada wartawan, Jumat, 18 Agustus 2023.

Rudy Susmanto menuturkan bahwa kapan waktu melantik Yopi Iskandar dan Hasan Haikal Thalib tergantung aturan dan persetujuan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

“Kalau wewenangnya di kita pasti sudah dilantik, waktu pelantikan mereka menggantikan koleganya tergantung aturan dan juga persetujuan Gubernur Jawa Barat,” tuturnya.

Sementara, Hasan Haikal Thalib berharap ia bisa dilantik sebagai legislator DPRD Kabupaten Bogor pada Bulan Agustus ini, hal itu karena dirinya tidak harus menunggu Daftar Calon Sementara (DCS) atau Daftar Calon Tetap (DCT) seperti yang dialami oleh Yoppi Iskandar.

“Semoga bulan Agustus pelantikannya,” ujar Hasan Haikal Thalib. (Rez)