Metro Jabodetabek

CIBINONG – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuldjono, Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin, Anggota Komisi V DPR Mulyadi dan Bupati Bogor Iwan Setiawan mengunjungi lokasi proyek pembangunan Bendungan Cibeet di Desa Wanasari, Cariu, Kabupaten Bogor.

Usai mengunjungi lokasi, Basuki Hadimuldjono mengatakan baik Bendungan Cibeet maupun Cijuray, yang merupakan anak Sungai Citarum itu bakal mengurangi potensi bencana alam banjir di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang.

“Bendungan Cibeet dan Bendungan Cijuray untuk pengendalian air Sungai Citarum di wilayah hilir, dimana bisa megurangi potensi banjir di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang,” kata Basuki Hadimuldjono kepada wartawan, Minggu 17 Seprember 2023.

Basuki Hadimuldjono menuturkan bahwa dua bendungan di Kabupaten Bogor ini sudah dikontrak proyek pembangunannya,sl dimana saat ini sudah ada penunjukan lokasi dari Gubernur Jawa Barat.

“Saat ini, pasca penunjukan lokasi, kami akan melakukan sosialisasi ke masyarakat pemilik lahan, lalu melakukan pembebasan. Mudah-mudahan Proyek Strategis Nasional (PSN) ini segera dibangun, dan banjir di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor tertanggani,” tutur pria yang sudah dua periode menjabat sebagai Menteri PUPR tersebut.

Ia menjelaskan baik pembebasan lahan maupun pembangunan Bendungan Cibeet dan Bendungan Cijuray akan berjalan pararel, dimana untuk titik awal fokus pembebasan lahan pada bagian masuk dan tapak Bendungan Cibeet dan Bendungan Cijuray.

“Pembebasan lahan dan pembangunan Bendungan Cibeet dan Cijuray akan berjalan pararel, khusus pembanguna itu ada empat tahap dimulai dari pembangunan jalan masuk, pembangunan tapak bendungan dan lainnya. Insya Allah proyek PSN ini paling lambat selesai pada Tahun 2028 dan paling cepat di Tahun 2027,” jelasnya.

Bey Machmudin menambahkan, dengan pembangunan dua bendungan di Bumi Tegar Beriman ini, membuktikan negara hadir dalam penanganan bencana alam banjir.

“Ini salah satu langkah pengendalian bencana alam banjir, bagaimana negara hadir untuk segera membangun Bendungan Cibeet dan Bendungan Cijuray,” tambahnya.

Sementara, Mulyadi meminta pembangunan PSN ini harus benar-benar memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat disamping fungsi penanganan musibah bencana alam banjir.

“Kami berharap bahwa pembangunan dua bendungan ini bisa menjadi solusi kebutuhan air bersih dan juga menjadi objek atau destinasi wisata di Kecamatan Cariu dan Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor,” katanya .(Rez)

TANGERANG – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tangerang, Banten, menyebutkan wilayah yang mengalami kekurangan air bersih semakin meluas seiring dengan musim kemarau panjang sebagai dampak El Nino.

“Saya yakin ada penambahan, karena dari laporan seluruh kecamatan itu belum sepenuhnya diterima oleh kita. Walaupun saat ini ada 11 wilayah kecamatan yang sudah terdampak,” ucap Kepala BPBD Kabupaten Tangerang Ujat Sudrajat di Tangerang, Sabtu (16/9/2023).

Menurut dia, berdasarkan data dari 11 wilayah kecamatan yang sudah mengalami krisis air bersih itu, dalam satu desa di lingkup kecamatan sampai 100 hingga 200 kepala keluarga (KK).

Jumlah korban yang terdampak bencana kekeringan tersebut, dapat diprediksi bisa mencapai ribuan KK menjadi korban kekurangan air bersih.

“Analoginya, bila satu desa sudah 200 KK (terdampak krisis air bersih, Red) maka bila dikalikan 11 kecamatan mencapai 2.200 KK. Jadi memang jumlahnya ribuan,” ujarnya.

Ia menyatakan, kondisi kemarau dan kekeringan akibat fenomena EL Nino ini menurut prakira Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) akan berlangsung September sampai November 2023.

Pihaknya tengah mengoptimalkan pendistribusian air bersih untuk masyarakat yang terdampak kekeringan tersebut. Di mana, dalam sehari disiapkan satu rit air bersih untuk pendistribusian sebanyak 30 kubik.

“Kita sekarang tetap laksanakan pendistribusian air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan,” katanya.

Ia mengungkapkan, seiring akan meluasnya daerah yang terdampak kekeringan, maka BPBD Kabupaten Tangerang melakukan koordinasi dan komunikasi bersama dengan instansi terkait seperti Perkim, PMI, DPKP, PDAM dan lain sebagainya untuk membantu persediaan air bersih.

“Karena beberapa instansi ini punya kapasitas dalam tanggung jawab dalam membantu warga karena musim kemarau panjang,”jelasnya.(*/Idr)

CIBINONG — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bersinergi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Barat, dan Kota Bekasi menangani permasalahan pencemaran air Sungai Cileungsi. Bahkan sejumlah perusahaan yang berada di Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Cileungsi DAS Kali Bekasi l, diajak duduk bersama untuk mengolah air limbah sesuai aturan yang berlaku agar tidak mencemari lingkungan.

Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor, Bambam Setia Aji, mengungkapkan pencemaran Sungai Cileungsi merupakan masalah yang harus betul-betul diselesaikan. Serta jadi perhatian khusus semua pihak.

“Kami bersama jajaran penegak hukum tidak akan segan menindak tegas oknum yang membuang air limbah tidak memenuhi baku mutu dan tidak memiliki izin ke sungai. Saat ini sudah ada tiga perusahaan yang diduga kuat melakukan pelanggaran lingkungan hidup yang sudah masuk tahap proses persidangan di Pengadilan Negeri Cibinong,” kata Bambam, Jumat (15/9/2023).

Bambam mengatakan, penanganan pencemaran air Sungai Cileungsi perlu komitmen, sinergi dan kolaborasi serta konsistensi antara Pemkab Bogor bersama seluruh pemangku kepentingan. Untuk mengambil langkah serius baik perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

“Kita perlu bersama-sama melakukan penanganan masalah lingkungan ini secara kompeherensif dan berkelanjutan. Tentunya dengan mengoptimalkan peran Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Pencemaran dan kerusakan sub DAS Cleungsi dan sub DAS Cikeas, yang telah dibentuk melalui SK Gubernur Nomor 614/Kep.82-DLH/2020,”ujarnya.

Ia juga meminta Perusahaan untuk lebih ketat dalam mengolah air limbah sebelum masuk ke aliran sungai. Sebab, pengusaha wajib mengolah air limbah di instalasi pengolahan air limbah, sampai dengan memenuhi baku mutu dan berizin atau memiliki surat kelayakan operasional.

“Agar tidak ada lagi ada sungai yang terecamar,” ucapnya.

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Achmad Patoni, berharap dapat memperkuat aksi seluruh pihak dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan. Khususnya Sungai Cileungsi dengan maksimal dan konsisten.

“Kami siap sinergi turun bersama untuk menindak tegas kepada mereka yang melanggar lingkungan hidup,” kata Achmad Patoni.

Selanjutnya Plt Kadis DLH bersama Komisi III DPRD Kabupaten Bogor menerima peserta audiensi Ketua dan Anggota Perkumpulan Cluster Kota Wisata Cibubur, didampingi Puarman Selaku Ketua Komunitas Peduli Sungai Cileungsi dan Cikeas (KP2C).

Hasil audiensi menghasilkan kesepakatan bersama untuk membuat Posko Pantau bersama untuk memudahkan pemantauan perubahan kualitas air sungai (kebauan dan warna) dan para pelaku usaha yang diduga melanggar dan membuang air limbah ke Sungai Cileungsi.(*/Wan)

CIBINONG – Pencemaran limbah tapioka di Sungai Cikeas dan limbah bahan kimia di Sungai Cileungsi yang semakin memprihatinkan akhir-akhir ini berpotensi mengganggu pelayanan air bersih Perumda Air Minum Tirta Kahuripan di wilayah Bogor Timur.

Atas hal tersebut, pada hari rabu (13/9/23) Perumda Air Minum Tirta Kahuripan mengajak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor untuk menelusuri dugaan lokasi pembuangan limbah tapioka di Desa Cijujung, Desa Cipambuan dan Desa Kadumangu.

Dari hasil penelusuran tersebut, ditemukan adanya aktifitas dari pengrajin tepung tapioka yang membuang limbah tanpa melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) ke Sungai Cikeas yang menyebabkan air sungai berbau menyegat, berwarna hitam dan berbusa. Sehingga Instalasi Pengolahan Air (IPA) Perumda Air Minum Tirta Kahuripan tidak dapat memproses air bersih untuk pelanggannya.

Kepala Sub. Koordinator Penegakkan Hukum dan Lingkungan pada DLH Kabupaten Bogor, Dyan Heru mengatakan, untuk IPAL di lokasi tersebut sebenarnya sudah dibangun oleh DLH Kabupaten Bogor. Hanya saja tidak digunakan oleh para pengrajin tapioka.

“Dalam waktu dekat DLH Kabupaten Bogor akan memanggil para kepala desa terkait dan para koordinator pengrajin tepung tapioka untuk diberikan pembinaan dan akan bekerja sama dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Bogor, untuk memberikan edukasi bahwa limbah padat sisa pengolahan tepung tapioka dapat diolah menjadi makanan ringan yang bernilai ekonomis,” ujar Dyan Heru.

Sementara, Direktur Umum Perumda Air Minum Tirta Kahuripan, Abdul Somad berharap adanya komunikasi dari para koordinator pengrajin tepung tapioka kepada petugas di IPA Perumda Air Minum Tirta Kahuripan, terkait informasi jadwal pembuangan limbah tapioka.

Hal itu bertujuan agar dapat mengantisipasi lebih awal untuk meminimalkan kerugian lebih besar, karena biaya penggunaan bahan kimia yang meningkat bahkan sampai gagal produksi akibat limbah tersebut yang diatas ambang batas toleransi.

“Berbagai usaha telah dilakukan oleh petugas IPA Perumda Air Minum Tirta Kahuripan untuk meminimalisir dampak limbah tersebut, mulai dari pengadukan air limbah dengan lumpur tanah, menambah dosis bahan kimia hingga pemberian aerator untuk menghilangkan bau menyegat,” katanya.

“Kami akan berusaha tetap mengolah produksi air bersih selama masih memungkinkan dan berharap DLH Kabupaten Bogor dapat mencari solusi secepatnya terlebih lagi baik pelanggan maupun masyarakat Bogor Timur sangat memerlukan air bersih di musim kemarau ini,” tutup Abdul Somad.

Atas dampak musim kemarau kali ini, Perumda Air Minum Tirta Kahuripan mengajak para pelanggan untuk bijak dalam menggunakan air dan menampung air dalam bak penampungan ataupun toren selama pengaliran masih normal.

Dan sebagai informasi, hingga saat ini Perumda Air Minum Tirta Kahuripan sudah mengerahkan armada tangki milik Perumda Air Minum Tirta Kahuripan untuk mendistribusikan 615.500 liter air bersih ke 41 desa dari 13 kecamatan dan bekerjasama dengan BPBD, Damkar Kabupaten Bogor hingga Polres Bogor untuk menyediakan air bersih dengan total 2.662.500 liter air bersih untuk masyarakat Kabupaten Bogor yang terdampak kekeringan.(*/Angg)

CIBINONG – Bupati Bogor Iwan Setiawan minta Kepala Desa (Kades) se-Kabupaten Bogor untuk merespon cepat laporan kebutuhan air bersih dari masyarakat yang terdampak kekeringan. Ini guna mempercepat penanganan kekeringan yang terjadi di wilayah Kabupaten Bogor.

Hal tersebut ditegaskan Iwan Setiawan saat memantau langsung distribusi air bersih kepada warga terdampak kekeringan di Desa Tajur Kecamatan Citeureup, Kamis (7/9/23).

Iwan menjelaskan, optimalisasi penanganan kekeringan di Kabupaten Bogor yang pertama adalah menyediakan toren penampungan air di beberapa wilayah tertentu dan secara rutin akan diisi dinas terkait, kemudian pelayanan langsung dengan menyuplai air bersih ke wilayah terdampak kekeringan.

“Hari ini saya memantau langsung jalannya pendistribusian air bersih kepada masyarakat terdampak, salah satunya di Desa Tajur Kecamatan Citeureup. Suplai air bersih akan terus kita distribusikan secara rutin setiap hari, di beberapa wilayah terdampak kekeringan seperti di Bogor Barat, Timur, Utara dan Tengah,” terangnya.

Iwan juga meminta kepada Perumda Tirta Kahuripan agar meningkatkan kapasitas produksi airnya agar dibagikan secara gratis kepada masyarakat terdampak kekeringan. Karena yang terpenting saat ini adalah masyarakat di wilayah kekeringan terpenuhi kebutuhan air bersihnya.

“Kemudian saya juga mempersilahkan masyarakat untuk proaktif melaporkan kebutuhan air bersih kepada kepala Desa. Camat juga harus segera merespon laporan dari kepala desa,” katanya.

“Insyaallah, untuk ketersediaan air cukup untuk menyuplai tiga bulan kedepan, karena ketersediaan mata air di Ciburial masih normal dan bagus, dari Sungai Ciliwung dan Cisadane juga debit airnya masih bagus,” pungkasnya.

Selanjutnya, Kepala Desa (Kades) Tajur, Ade Syaefudin mengatakan, bahwa 90 persen warga Desa Tajur mengalami kekeringan karena tidak adanya kantung sumber air akibat cuaca kemarau. Ia berharap kehadiran Bupati Bogor dapat mewujudkan harapan masyarakat salah satunya instalasi PDAM bisa masuk ke wilayahnya.

“Terima Kasih kepada Bupati Bogor dan jajaran Pemkab Bogor, atas suplai air bersih yang diberikan kepada warga kami, ini sangat membantu warga kami yang terdampak kekeringan. Mudah-mudahan kedepan instalasi PDAM bisa masuk wilayah Desa kami,” kata Ade.

Kemudian, warga Desa Tajur Ningsih menyatakan, sudah berjalan dua bulan ia mengalami kesulitan air bersih karena kekeringan, suplai air yang diberikan oleh pak Bupati Bogor sangat membantunya.

“Selama dua bulan ini kami harus angkut air, bahkan ke sungai untuk mencuci dan mandi, alhamdulilah bantuan sampai ke desa kami, terimakasih pak Bupati Bogor,” kata penuh haru.(*/Wan)

CIBINONG – Musim kemarau begitu mempengaruhi cuaca dan yang terjadi polusi udara yang mengancam berbagai penyakit ditengah masyarakat faktor tersebut bisa dihasilkan oleh kendaraan dan juga pabrik, juga warga yang membakar sampah .

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor, Bambam Setia Aji mengemukakan, polusi udara setiap wilayah tentunya berbeda-beda. Hanya saja ada beberapa wilayah memang memiliki tingkat polusi tinggi atau diatas ambang batas seperti di kawasan Industri seperti Cileungsi dan Citeureup.

“Di Cileungsi dan Citeureup itu kan industrinya banyak, makanya tingkat polusinya sedikit di ambang batas,” kata Bambam kepada wartawan di Stadion Pakansari, Rabu (6/9/2023). Namun begitu, untuk mengukur tingkat polusi satu wilayah perlu adanya alat yang mengukur tingkat pencemaran udara.

“Tapi di sana (kawasan industri) sih tidak ada makanya rencana kita mau beli untuk mengukur pencemaran secara mobile jadi bisa dipindahkan kemana saja, simpan di sini 24 jam jadi kelihatan,” paparnya seraya menyebut yang saat ini ada di DLH alat pengukur udaranya tidak bisa mobile khusus di situ saja dengan radius 5 kilometer.

Namun demikian, pihaknya mulai minggu depan akan menurunkan petugas ke lapangan untuk mengecek pencemaran yang dihasilkan, misalkan oleh cerobong asap pabrik. “Jadi sesuai intruksi Bupati kita akan cek ke lapangan minggu depan, dari mulai cerobong asap sampai penanganan sampahnya,” jelas Bambam.

Setelah dicek dan diketahui berapa ambang batas polusi udara, tentunya akan ada penindakan sesuai polusi yang dihasilkan. “Kalau pelanggarannya masih rendah ada tipiring, tapi kalau pencemarannya tinggi dan sudah disidik PPNS kita baru limpahkan ke APH,” ungkapnya.

Makanya, lanjut birokrat senior yang masih menjabat Kepala Bagian Pengendalian Program Setdakab ini, dalam penindakan nanti DLH akan bekerjasama dengan Pol-PP dan Kepolisian. Selain kawasan industri di wilayah timur, sejumlah wilayah lainnya pun akan dilakukan pengecekan. “Iyah nanti akan coba keliling untuk mengecek polusi udara di wilayah-wilayah yang ada industrinya,” ujarnya mengakhiri. (*/Dung)

CIBINONG – Musim kemarau yang melanda di beberapa wilayah termasuk Kabupaten Bogor membuat polusi udara dan perlu penanggulangan untuk mengatsinya .

Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto, memberikan dukungan kepada Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menerapkan skema Ganjil-Genap (Gage) untuk mengatasi masalah polusi udara di wilayah Bumi Tegar Beriman

Selain memberikan dukungan, Rudy juga menyatakan bahwa dewan akan menunggu hasil kajian yang dilakukan oleh Pemkab Bogor dan Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Polres Bogor sebelum menerapkan skema ini di daerah-daerah dengan tingkat polusi yang tinggi.

“Tentu, terkait penerapan Gage, pihak Sat Lantas Polres Bogor dan para pemangku kepentingan terkait akan melakukan kajian terlebih dahulu,” kata Rudy kepada wartawan, Kamis (7/9/2023).

Menurutnya, apabila hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan Gage dapat efektif mengurangi polusi udara di Kabupaten Bogor, DPRD akan sepenuhnya mendukung dan merestuinya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin, mengatakan bahwa usulan penerapan Gage akan dibahas sebagai upaya untuk mengurangi polusi udara.

Ia juga menyebut bahwa pertimbangan untuk menerapkan Gage akan mempertimbangkan tingkat polusi tertinggi, seperti di jalur puncak, Cileungsi, dan Parung.

Burhanudin juga mengungkapkan bahwa usulan ini akan dibahas bersama dengan pemerintah tingkat kecamatan yang wilayahnya masuk dalam zona merah pencemaran udara karena tingkat polusinya yang tinggi.(*/Ju)

CIBINONG – Puluhan penggarap Gunung Halimun Salak Desa dan Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor telah meresah karena alat berat beko diduga arahan dari PT. Bahana Sukma Sejahtera (BSS) telah merusak jalan lahan penggarap.

Diduga, keberadaan alat berat beko dan supirnya di lahan para penggarap dilakukan oleh PT. Swakarsa Para Trans Day selaku pihak yang mendapatkan sub kontrak dari PT. BSS.

Kantor hukum sembilan bintang & partners. selaku kuasa hukum para penggarap, telah melakukan beberapa upaya salah satu diantaranya adalah melakukan somasi ke PT. BSS dan pemberitahuan kepada Bupati Bogor, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Kapolres dan Komandan Kodim 0621 Kabupaten Bogor.

Direktur Utama Sembilan Bintang & Partner Anggi Triana Ismail meminta PT. Swakarsa Para Trans Day menghentikan kegiatan pengrusakan akses jalan menuju lahan penggarap.

“Aktivitas PT Swakarsa Para Trans Day telah mengganggu ketentraman para penggarap, kami minta agar alat berat bekonya tidak dioperasikan dahulu hingga permasalahan hukum di lahan tersebut selesai,” ungkap Anggi Triana Ismail kepada wartawan, Kamis, 7 September 2023.

Anggi mengatakan bahwa PT Swakarsa Para Trans Day tid paham bagaimana mencermati hukum serta kondisi kearifan lokal setempat.

Baca Juga : Hadapi Polusi Udara, Kemenkes dan Dinkes Kota Bogor Ajak Masyarakat Tingkatkan Kualitas Kesehatan

“Sebelum saya jelaskan perihal hukum, etika dan adab dipedesaan masih sangat sentral guna dijadikan pertimbangan kuat oleh perusahaan dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Perusahaan perlu ada pelajaran etika dan adab serta moral kembali, agar mampu bisa hidup berdampingan dengan nuansa kearifan lokal masyarakat setempat,” kata Anggi.

Kedua, atas adanya dugaan gangguan berupa adanya alay berat beko diatas lahan garapan ini tentunya telah mengganggu para penggarap dalam beraktifitas.

Dan Kantor Hukum Sembilan Bintang & Partner juga meminta kepada forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) Kabupaten Bogor agar segera turun dan menegur PT. BSS dan PT. Sakarsa para Trans Day

“Ulah mereka terhadap penggarap dianggap mengganggu ketertiban umum dapat dapat memicu kerusuhan sosial setempat atau dampak yang tidak diinginkan diatas lahan garapan tersebut. Bisa Bahaya ini,” sambungnya

Ketiga menurutbta, perusahaan pun dalam melakukan perbuatan tersebut belum menyentuh keberadaan para penggarap yang secara de facto sebetulnya para penggarap telah apik merawat lahan garapan tersebut dengan baik selama puluhan tahun.

“Justru tanpa basa-basi serta pertimbangan yang akurat, pihak perusahaan langsung melayangkan surat peringatan kepada para penggarap agar mengosongkan lahan tersebut tanpa dasar yang kurang cukup kuat dan menurunkan alat berat beko diatas lahan garapan tersebut . Ditambah perusahaan pun telah membuat laporan ke Kepolisian Resor Bogor hal itu terbesit sebagaimana Laporan Polisi kepada para penggarap sebagaimana No. LP / B / 202 / II / 2023 / SPKT / RES BGR / Polda Jawa Barat dengan dugaan pidana Pasal 6 Perpu No. 51 Tahun 1960 dengan ancaman pidana 3 bulan penjara.

“Kami pikir ini sangat keterlaluan dan berlebihan yang dilakukan oleh pihak perusahaan dalam menyikapi persoalan ini. Perlu banyak belajar lagi perusahaan dalam permasalahan ini. Jangan sedikit-sedikit law enforcement apalagi criminal justice system process dijadikan instrumen penyelesaian,” paparnya.

Ia dan tim pun sedang berupaya menegur perusahaan agar lebih mengedapankan etika dan adab dalam penyelesaian permasalahan ini. Didalam somasi tersebut, Kantor Hukum Sembilan Bintang & Partner membuka ruang tatap muka guna melakukan musyawarah guna mufakat seperti hal nya kebiasaan-kebiasaan yang kerap dilakukan oleh masyarakat-masyarakat pedesaan dalam penuntasan sebuah permasalahan.

“Kami tunggu satu bulan ini, apakah ada respon baik dari perusahaan atau tidak. Tentunya dari pilihan tersebut mengandung konsekuensi masing-masing. Saya enggan berstatmen lebih banyak dan jauh tentang persoalan ini. Data dan temuan yang cukup mencengangkan perihal perusahaan ini kami pegang dan sewaktu-waktu bisa kami ledakkan, namun sikap kami tergantung dari sikap perusahaan PT BSS mau seperti apa dan bagaimana dalam penyelesaian permasalahan ini. Kita tunggu saja!,” tegas Anggi. (Rez)

CIBINONG – Terkait penghentian proyek pengerjaan bangunan yang ada di kantor Dinas Perikanan dan Peternakan (Diskanak) Kabupaten Bogor saat ini banyak diperbincangkan, pasalnya pengerjaan tersebut belum waktunya selesai namun telah di ganti kan oleh pihak penyedia jasa lain.

Hal ini menabrak peraturan yang sudah ditetapkan dan membuat banyak pihak menjadi curiga ada apa proyek ini diduga bermasalah .Sebab itu ada indikasi proyek yang ada di disnakan tersebut bukan hanya itu tapi banyak yang lain .

Rohman selaku Kabid Perikanan yang juga merangkap Plt Sekdis Perikanan dan Peternakan ketika di temui di ruang kerjanya Selasa (5/9/2023) kepada wartawan membenarkan hal tersebut .

“Yang saya ketahui itu betul dialihkan ke pihak lain, dikarenakan sesuatu lain hal, dan sudah banyak juga teman media yang menanyakan itu,” ungkapnya yang sdikutip mediajabar.com.

Dia menambahkan, untuk lebih jelasnya media untuk mengkonfirmasi langsung ke KPA atau PPKnya.

“Namun KPA yang juga PPK-nya saat ini sedang kurang sehat cuti karena sehabis menjalani operasi, karena kalau bicara Teknis saya tidak bisa karena itu bukan bidang saya,” elak Rohman.

Sementara itu Toto selaku KPA yang juga PPK saat akan ditemui. Menurut beberapa stafnya, yang bersangkutan sedang tidak ada di kantor.

“Bapak hari ini tidak masuk, tapi kalau kemarin beliau ada, dan kami tidak tahu kemana beliau. Maaf kami hanya staf PK,” pungkasnya.(*/Ju)

CIBINONG – Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto mengatakan untuk pembangunan Gedung Gelanggang Olahraga Masyarakat (GOM) Kecamatan Babakan Madang, bakal digeber tahun 2024.

Untuk saat ini, progres pengadaan GOM tersebut baru memasuki perapihan lahan yang sudah dilakukan lelang oleh ULP Kabupaten Bogor dengan nilai Rp4 Miliar lebih.

“Untuk GOM kemarin proses lelang perapihan lahannya kita tanyakan ke ULP sedang berjalan. Karena anggarannya untuk pengerjaan turap dan perapihan lahan senilai Rp4 Miliar lebih, jadi untuk pembangunan gedungnya di tahun 2024 kita anggarkan kembali,” kata Rudy Susmanto kepada Wartawan, Rabu (6/9/23).

Menurut Rudy, untuk lahannya sendiri, sudah diserahterimakan dari pihak Centul City ke Pemerintah Kabupaten Bogor.

“Kalau GOM (Babakan Madang), tadi pada saat Reses ada pelaporannya bahwa lahannya sudah diserah terimakan oleh Sentul City. Tapi memang untuk pembangunan GOM nya belum kita anggarkan hingga pengerjaan lahannya selesai,” jelasnya.

Rudy yang juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Gerindra itu menambahkan, jika pembangunan Gedung belum dianggarkan lantaran masih banyak program yang menjadi prioritas di Kabupaten Bogor.

“Karena kalau selesai untuk lahan di tahun 2023 ini, nggak akan bisa selesai di akhir tahun pembangunannya. Karena banyak program yang prioritas di Kabupaten Bogor dan harus segera direalisasikan,” jelasnya.(*/Ju)