Metro Jabodetabek

BEKASI – Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat membongkar puluhan bangunan liar hingga warung remang-remang yang berdiri di sepanjang Jalan Inspeksi Kalimalang, Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Rabu.

“Pembongkaran hari ini setelah tiga kali kami berikan surat sosialisasi,” kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bekasi Surya Wijaya dikonfirmasi di lokasi pembongkaran, Rabu (27/9/2023).

Kegiatan pembongkaran bangunan liar itu melibatkan petugas gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Dinas Pemadam Kebakaran, serta unsur Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi dan Kodim 0509 Kabupaten Bekasi.

Titik pembongkaran dimulai dari area bahu jalan di Jalan Pasar Tegal Danas hingga Kampung Paparean Cilampayan, Kabupaten Bekasi, yang berbatasan dengan Kabupaten Karawang. “Area pembongkaran sekitar 150 meter dari perempatan Pasar Tegal Danas hingga sepanjang 870 meter menuju perbatasan Kabupaten Karawang,” kata Surya.

Ia menjelaskan kegiatan pembongkaran ini dalam rangka menegakkan peraturan daerah terkait larangan mendirikan bangunan di atas tanah negara sekaligus menyangkut rencana pekerjaan pelebaran jalan.

Pekerjaan tersebut guna memperlancar mobilitas pengguna jalan sebagai upaya pemerintah daerah menuntaskan pelebaran infrastruktur di sepanjang ruas Jalan Inspeksi Kalimalang dari batas Kota Bekasi hingga Kabupaten Karawang.

Kegiatan pembongkaran bangunan liar tidak berizin itu berjalan kondusif. Bahkan sebagian besar pemilik bangunan berinisiatif untuk membongkar lapaknya sendiri.

“Kita sudah rapat dan koordinasikan sebelumnya bersama Dinas Cipta Karya, Bina Marga, PJT II, camat, hingga aparat desa setempat, termasuk kepolisian dan TNI. Alhamdulillah berjalan aman, kondusif,” tuntasnya.(*/Al)

CIBINONG – DPD KNPI Kabupaten Bogor menggelar rapat koordinasi dengan Organisasi Kepemudaan (OKP) dan sejumlah DPK KNPI Kecamatan untuk mengevaluasi Bupati Bogor Iwan Setiawan.

Ketua DPD KNPI Kabupaten Bogor Fuad Kasyfurrahman menilai Pemkab Bogor saat ini dinilai kurang peduli terhadap para pemuda di Bumi Tegar Beriman.

“Krisis, DPD KNPI Kabupaten Bogor sudah mengajukan beberapa kali untuk bicara kepemudaan di Kabupaten Bogor, namun tidak ada sama sekali respon positif dari Bupati Bogor,” ungkap Fuad Kasyfurrahman kepada wartawan, Rabu 27 September 2023.

Fuad Kasyfurrahman pun meminta, pemajuan dan pengembangan para pemuda di Kabupaten Bogor tidak boleh disangkut-pautkan dengan ketidaksukaan secara politis.

Ia pun tak segan meminta Bupati Bogor Iwan Setiawan melihat pemuda sebagai sosok penerus kemajuan daerah, yang terdiri dari 40 kecamatan dan 435 desa maupun kelurahan.

“Saya mengingatkan, jangan sampai ada unsur ketidaksukaan karena politis. Karena bagaimanapun, program pengembangan kepemudaan perlu disiapkan jauh-jauh hari untuk menyambut Bonus Demografi dengan campur tangan pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi para pemuda,” pinta Fuad.

Namun, hingga saat ini, pengembangan potensi para pemuda oleh Pemkab Bogor dinilai masih jauh dari harapan. “Kami sudah kirimkan surat audiensi pun tidak ada tanggapan yang baik,” papar dia.

Sehingga, dalam kesempatan ini Fuad mengingatkan Bupati Bogor agar tidak lupa bahwa pemuda lah yang akan meneruskan perjuangan-perjuangan membangun Kabupaten Bogor.

“Jangan sampai pemerintah betul-betul tidak peduli dengan para pemuda saat ini,” kata Fuad. (Rez)

BOGOR — Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor masih menunggu pendanaan dari Pemerintah Pusat, untuk penambahan dua koridor baru transportasi massal Biskita Trans Pakuan. Dua koridor baru ini diperkirakan baru bisa hadir pada 2024.

Saat ini, baru empat dari enam target koridor Biskita Trans Pakuan yang sudah beroperasi di Kota Bogor. Yakni Koridor 1, 2, 5, dan 6, sedangkan Koridor 3 dan 4 masih diajukan.

Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengatakan sejatinya banyak hal yang harus disiapkan dan diselesaikan oleh Pemkot Bogor untuk menghadirkan dua koridor baru, berikut unit busnya. Belum lama ini, Pemkot Bogor juga telah menghadiri rapat bersama Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

“Ada beberapa masalah yang harus kita seleseaikan. Khususnya kesiapan dari kita sendiri. Tapi, pada prinsipnya dua koridor itu menjadi keharusan dan diimplementasikan di Kota Bogor,” kata Dedie, Senin (25/9/2023).

Terutama, sambung Dedie, Perumda Transportasi Pakuan Kota Bogor harus menyiapkan diri untuk mengikuti lelang program Buy The Service (BTS), dari BPTJ Kemenhub.

“Yang kedua kita tentu menyelesaikan dengan anggaran dan jadwal Kemenhub. Biskita dua koridor baru ini memang kita masih menunggu karena pendanaan dari Pemerintah Pusat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dedie menyebutkan, dua koridor baru ini ditargetkan bisa hadir melayani warga Kota Bogor paling lambat pada 2024. Mengingat saat ini arus lalu lintas di Kota Bogor juga masih direkayasa, imbas pembangunan dan perbaikan Jembatan Otista.

“Ya paling lama 2024. Karena sekarang kan masih ada pembangunan Jembatan Otista,” ucapnya.

Sebelumnya, diberitakan Pemkot Bogor telah mengajukan permohonan dua koridor transportasi massal Biskita Trans Pakuan. BPTJ Kemenhub tengah melakukan evaluasi untuk bisa mendorong realisasi dua koridor baru tersebut.(*/Ju)

CIBINONG – Pengamat hukum Isep H Insan menilai rendahnya hukuman kepada terdakwa atau terpidana pelaku pencemaran lingkungan hidup yaitu Khotami alias Tani dan PT Sinergi Prima Sejahtera yang rendah mungkin karena kurang kuatnya barang bukti.

Seperti diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong memvonis bersalah terdakwa Khotami alias Tami dengan hukuman kurungan penjara selama 8 bulan dan sanksi denda Rp 20 juta.

Khotami atau Tami merupakan pemilik tanah di Kampung Cibadak RT 001 RW 002 Desa Ciomas, Tenjo Kabupaten Bogor yang secara ilegal menampung limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3).

Selain itu, terdakwa PT Sinergi Prima Sejahtera yabg diwakili Direktur Utama Abu Suja, domisili perusahaannya di Kabupaten Tanggerang dan juga dituntut dengan Pasal 98 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup divonis oleh Majelis Hakim Cibinong, berupa sanksi denda Rp 50 juta karena sebagai pemasok atau turut serta melakukan pembuangan limbah B3 hingga bersama Tami terbukti telah merusak tanah, juga mencemari kualitas udara dan air Sungai Cimatuk.

Sementara, dari sisi vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong kepada para terdakwa, layaknya yang dituntut dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat nomor 2 Tahun 2017 tentang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), dimana ancaman hukumannya penjara 6 bulan atau dendan maksimal Rp 50 juta.

“Sepanjang alat bukti dan keyakinan hakim, lalu sesuai barang bukti serta fakta persidangan, maka boleh saja Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong memvonis terdakwa dengan hukuman dibawah batas maksimal,” kata Isep H Insan kepada wartawan, Senin, 25 September 2023.

Isep H Insan menuturkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang menyidangkan perkara pencemaran lingkungan hidup itu memiliki kekuasaan bebas yang mandiri dan mandiri dan tidak bisa dintervensi.”Majelis hakim tidak bisa diintervensi, ia memiliki kekuasaan bebas yang mandiri apapun itu vonisnya, asalkan berdasarkan barang bukti plus keyakinannya dalam perkara yang ia sidangkan,” tutur Dosen Fakultas Hukum Universitas Pakuan tersebut. (Rez)

CIBINONG – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor KH. Agus Salim dari Partai PKS menegaskan jika ada perusahaan yang terbukti melakukan pencemaran Sungai Cileungsi maka harus diberi sanksi hukum, bukan administrasi.

“Sanksinya harus hukum, karena kalau hanya administrasi saja sudah lama. Peringatan-peringatan kalau sifatnya tetap normatif kayaknya gak cukup,” tegas Agus Salim kepada Wartawan, Jum’at kemarin (22/9/23).

Namun begitu, pihak terkait baik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan penegak hukum, harus teliti dan memiliki bukti sebelum memberikan sanksi.

“Tapi tetap harus di cek dengan baik, ada bukti-bukti pelanggaran, kemudian sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, maka di tindak sesuai dengan regulasi yang ada,” jelasnya.

Dewan sendiri, kata Politisi PKS itu, terutama anggota komisi 3 Achmad Fathoni sudah cukup intens mengikuti setiap proses penanganan sungai Cileungsi yang tercemar. Jika belum ada juga progres, maka pihaknya akan ikut turun menyusuri sungai cileungsi tersebut.

“Kalau sampai belum ada juga progres penanganannya, kami DPRD Kabupaten Bogor akan turun. Walaupun Achmad Fathoni sudah intens turun melakukan peninjauan,” tegasnya lagi.

Menurutnya, pencemaran sungai cileungsi tersebut sangat fatal. Kendati demikian dia sudah berkomunikasi dengan DLH Kabupaten Bogor, karena pencemaran ini banyak melibatkan perusahaan. Bahkan sampai hulunya bisa sampai bekasi ada sekitar 500 perusahaan lebih.

“Semua sepakat ini merupakan suatu masalah lingkungan dan ini merupakan suatu pelanggaran yang pasti. Harus kemudian dihentikan aktifitas perusahaannya kita juga sepakat,” bebernya.

“Cuman kita harus melakukan tindakan yang bener-benar, ini kayaknya Kabupaten Bogor nggak bisa sendiri, harus sinergi baik Provinsi, APH dan KLHK. Pelaku pencemaran harus diberikan efek jera,” tambahnya.

Dia meminta agar perusahaan itu harus ditindak tegas, karena sudah masuk pelanggaran. Mulai dari lingkungan, ekosistem dan masyarakat ikut terdampak.

“Maka kalau itu secara hukum melanggar ya harus di tindak. Rekom kami itu segera lah di tindak, kemudian yang terbukti perusahaan melanggar, paling tidak dihentikan dulu dan diberi peringatan untuk kemudian dilakukan penghentian langsung,” tandasnya.(*/Wan)

JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat membuka pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 20 September 2023 hingga 12 Oktober 2023.

Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor, Benny Delyuzar di Bogor, Jumat, menjelaskan bahwa Pemkab Bogor membuka penerimaan untuk 4.327 formasi.

“Persyaratan dan formulir pendaftaran bisa diakses melalui laman bkpsdm.bogorkab.go.id,” ujarnya.

Benny menyebutkan, penerimaan PPPK itu untuk formasi tenaga fungsional guru, kesehatan dan tenaga teknis lainnya. Formasi tenaga fungsional guru mendapat slot paling banyak yakni 2.909 formasi, disusul tenaga fungsional kesehatan 1.391 dan tenaga teknis lainnya 27 formasi.

Ia menjelaskan bahwa hasil dari seleksi administrasi itu akan diumumkan pada 13-16 Oktober 2023.

Benny menjelaskan, untuk jabatan fungsional tenaga guru, kriteria pelamar yang diprioritaskan yakni peserta yang telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK jabatan fungsional guru tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus.

Ketentuan lainnya, pendaftar merupakan eks tenaga honorer Kategori II (THK-II) yang terdaftar dalam pangkalan data (database) Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Lengkapnya bisa diakses di laman resmi BKPSDM. Kalau untuk tenaga kesehatan dan teknis lainnya, itu harus minimal sudah dua tahun bekerja pada jabatan yang dilamar. Juga terdaftar sebagai eks THK-II di BKN,” jelas Benny.

Hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Bogor telah mengangkat sebanyak 6.488 PPPK. Pengangkatan PPPK itu dilakukan sejak tahun 2021 sebanyak 1.177 orang, tahun 2022 sebanyak 1.691 orang, dan tahun 2023 sebanyak 3.611 orang.

Pemerintah Kabupaten Bogor menyiapkan anggaran sebanyak Rp365 miliar untuk menggaji 6.488 PPPK yang tersebar di beberapa Perangkat Daerah (PD) selama tahun 2023.(*/Nu)

CIBINONG – Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto meminta kepada jajaran Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Bogor untuk bersinergi menjaga kondusifitas menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Hal itu diungkapkan Rudy Susmanto saat menerima audiensi dengan MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Bogor di Gedung DPRD pada Kamis minggu lalu.(21/9/23).

“Tahun politik tentunya semua orang punya pilihan dan keputusan masing-masing. Tapi kami DPRD Kabupaten Bogor sangat berharap MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Bogor harus betul-betul objektif berjalan ditengah-tengah kepentingan masyarkat,” pinta Rudy Susmanto.

“Kami juga sangat berharap MPC PP Kabupaten Bogor betul-betul bisa menjaga kondusifitas bersama-sama jelang Pemilu 2024, diluar kepentingan Pemilu dan Politik mendatang,” sambungya.

Menurut Rudy Susmanto, hari ini bukan perang antar Partai Politik (Parpol). Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan itu orang hebat. Tapi hari ini bukan perang antara Ganjar, Prabowo dan Anies, ini hanya adu ide dan gagasan untuk membangun bangsa dan negeri.

“Apalagi saya dengan Kiyai Agus Salim, Presidennya beda, nyaleg di Dapil yang sama, rumah sebelahan, buat kami kita adalah mitra, kita berjalan bersama-sama. Perbedaan dalam dinamika Politik sangat wajar, tapi jangan sampai karena kita berbeda, akhirnya kepentingan untuk membangun Kabupaten Bogor jadi terhambat,” jelasnya.

Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen) DPP Partai Gerindra itu menuturkan, ditengah situasi tahun politik, bukan orang lain yang mmebuat suhu dingin dan panas, melainkan pribadi masing-masing. Untuk itu, Rudy Susmanto menekankan agar terus bersinergi dan tetap menjaga kondusifitas.

“Tentunya saya berpesan, Pemilu tinggal 5 Bulan lagi, kondusifitas harus dijaga bersama-sama, karena suhu politik yang menentukan. Yang membuat dingin dan panas bukan orang lain, tapi kita sendiri.
Kalau semua kepentingannya sama, sama-sama punya niatan yang baik membangun Kabupaten Bogor, apapun warna politiknya, mereka adalah mitra, saudara dan keluarga,” tukasnya.(*/Wan)

CIBINONG – Keadaan Kabupaten Bogor sepertinya tidak sedang baik-baik saja ,kekeringan dan kemarau panjang membuat masyarakat kekurangan air bersih di 127 desa di 30 Kecamatan . Namun yang sangat menyentak publik tidak ada kepedulian dari DPRD Kabupaten Bogor .

Masyarakat Bumi Tegar Beriman, diketahui bernama Andy Yusman mengaku, sangat kecewa dengan agenda buang-buang uang negara yang bakal dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Bogor dengan mengemas kunjungan kerja (Kunker) atau Study Banding ke eropa dan Jepang, pada awal Oktober 2023 nanti.

Andy mempersoalkan, kenapa mereka (DPRD, red) selalu melakukan jalan-jalan yang dikemas melalui bahasa study banding.

“Karena mereka menganggap bahwa masyarakat itu bodoh semuanya,” kata Andy kepada wartawan media ini, pada Jum’at (15/9/23) akhir pekan lalu.

Ia melanjutkan, kaitan ungkapannya bahwa masyarakat dianggap bodoh oleh para wakil rakyatnya itu dikarenakan tidak ada yang pernah warga Bogor mempertanyakan secara detail apa tujuan mereka melakukan study banding tersebut.

“Kalau boleh jujur, mau study banding kemana pun hasilnya tetap akan percuma, dan kalau hasilnya percuma buat apa dilakukan. Watak ini mah om,” tegasnya mengakhiri.

Sementara itu, informasi yang diperoleh wartawan media ini bahwa pagu anggaran study banding yang akan dilakukan oleh 55 Anggota DPRD Kabupaten Bogor diduga bernilai Rp 10 miliar dengan kunjungan ke negara-negara Eropa dan Jepang.

Sebelumnya, Ironis, itu kata tepat jika melihat musibah kekeringan yang melanda di 30 kecamatan dan sekitar 127 desa/kelurahan mengalami bencana krisis air bersih.

Data tersebut, dikeluarkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor, namun ada yang lebih menyayat hati, tersiar kabar bahwa anggota dewan terhormat diduga bakal melakukan plesiran ke luar negeri, ditengah rakyatnya sedang membutuhkan bantuan dan tindakan konkrit dari pemerintah.

Di tengah perjuangan masyarakat Kabupaten Bogor yang sedang berjibaku mendapatkan pasokan air bersih, wakil rakyat yang diharapkan bisa menjadi dewa penolong rakyat malah berencana akan menghamburkan uang rakyat.

Misalnya, sebut saja tujuan nya ke Eropa. Ya, siapa pun juga tahu, jalan – jalan keluar negeri itu tidaklah murah, jika satu anggota DPRD Kabupaten Bogor Rp 15 juta untuk tikat sekali terbang, lantas berapa yang dibutuhkan untuk 55 anggota dewan.

Angka itu, hanya untuk membeli tiket pesawat saja, belum yang lain – lainnya termasuk uang saku. Mungkin angkanya bisa sampai miliaran bahkan puluhan miliar.

Jika saja uang puluhan miliar itu dialokasikan untuk menanggulangi dampak kekeringan yang dialami masyarakat Bumi Tegar Beriman, mungkin itu lebih bermanfaat dan tentunya solusi yang tepat.

Untuk mengetahui kebenaran kabar itu, media ini pun melakukan konfirmasi kepada Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto benar tidaknya “harewos beja” (kabar, red) rencana kunjungan kerja (Kunker) ke luar negeri itu.

Namun politisi Gerindra itu, tidak menceritakan secara gamblang adanya rencana para wakil rakyat yang akan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri.

“Waalaikumsalam, betul ada undangan (kunjungan kerja/ perjalanan dinas, red) kepada saya selaku pimpinan DPRD Kabupaten Bogor,” kata ketua dewan melalui pesan singkat WA yang diterima wartawan, belum lama ini.

Tentunya, kebenaran itu menjadi pil pahit bagi 6 juta lebih penduduk Kabupaten Bogor, terlebih bagi masyarakat di 30 kecamatan yang sedang menghadapi bencana kekeringan dan krisis air bersih.

Rudy Susmanto sangat memahami kondisi Kabupaten Bogor saat ini, untuk itu dirinya memutuskan untuk tidak ikut pelesiran ke luar negeri dan lebih memilih fokus melayani masyarakat dalam persiapan tahapan pesta demokrasi yang sudah di depan mata.

“Tetapi disaat waktu yang bersamaan, saya belum bisa menghadiri (kunker ke luar negeri, red) karena bersamaan dengan tahapan Pemilu yang sudah berjalan,” tambah ketua Dewan itu.

Tim media ini pun coba menggali informasi soal kunker ke luar negeri yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini disaat masyarakat tengah dilanda krisis air bersih, kepada beberapa pimpinan dewan lainnya seperti, para wakil ketua DPRD Kabupaten Bogor.

Namun sangat disayangkan, hingga berita ini diturunkan, baik Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bogor, H. Agus Salim maupun Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bogor Wawan Hikal Kurdi tidak merespon pesan singkat yang dikirim wartawan media ini.

Kabar rencana pelesiran wakil rakyat ke luar negeri dengan menggunakan uang rakyat, rupanya ramai diperbincangkan dikalangan elit dan beberapa pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.

Namun tidak diketahui masyarakat, jika mereka (masyarakat, red) tahu, tentunya itu menyakiti hati dan perasaan jutaan rakyat yang tinggal di Bumi Tegar Beriman ini.
(*/Sahr)

CIBINONG – Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto meminta agar penegak hukum segera bertindak dan menangkap pelaku pencemaran Sungai Cileungsi yang saat ini sangat dikeluhkan masyarakat.

“Kami dari DPRD meminta agar aparat penegak hukum bisa melakukan penegakan aturan dengan mencari pelaku pencemaran lingkungan bahkan menangkap pelaku yang sudah membuat rakyat menjadi susah,” katanya, Senin (18/9/23).

Menurut Rudy Susmanto, kondisi Sungai Cileungsi saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Selain dikeluhkan masyarakat lantaran mengeluarkan bau tidak sedap, juga menyebabkan ekosistem yang rusak ditandai ikan yang mati dan habitat yang rusak.

Untuk itu, lanjut Rudy Susmanto, pihak terkait yakni Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor, agar bisa memberikan sanksi yang maksimal sesuai dengan aturan hang berlaku, terhadal pelaku pencemaran.

“Upaya pemerintah daerah dalam menertibkan pencemaran Sungai Cileungsi harus berlangsung secara optimal. Lalu penegakan pelaku pencemaran lingkungan harus berjalan sesuai aturan. Sehingga penindakan secara aturan hukum bisa berlangsung dari DLH,” pintanya.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjend) DPP Partai Gerindra itu menegaskan, agar penelusuran pencemaran Sungai Cileungsi harus berlangsung secara optimal. Karena banyak pengusaha yang ternyata membenamkan saluran air di bawah aliran air sehingga terlihat tidak ada pencemaran.

“DPRD Kabupaten Bogor akan terus berkoordinasi dengan Forkopimda agar permasalahan pencemaran Sungai Cileungsi cepat terselesaikan dan masyarakat merasakan dampak positif kehadiran Negara untuk masyarakat,” tututpnya.(*/Wan)

JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengemukakan seluruh warga DKI Jakarta perlu mencetak ulang Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik (e-KTP) untuk penyesuaian identitas saat Jakarta sudah berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

“Ya itu pasti berubah, kan Daerah Khusus Ibu Kota jadi Daerah Khusus Jakarta, tentunya harus ada penyesuaian di semua identitas, ya cetak ulang saja,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Senin (18/9/2023).

Joko menyebutkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI juga sudah bersiap untuk mulai menyosialisasikan perubahan status ini kepada warga. Selain itu, pemerintah provinsi juga akan menyiapkan anggaran tersebut tahun depan.

“Ya anggaran kita siapkan, kan itu tahun depan. Nanti kita sosialisasi karena RUU-nya sedang dalam proses penyelesaian,” ujar Joko.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaludin mengatakan, pihaknya siap melayani perubahan nama kota jika DKI Jakarta sudah berubah menjadi DKJ.

“Terkait cetak ulang KTP-el, memang sepantasnya saat DKI Jakarta berubah menjadi DKJ tentunya harus juga ada perubahan secara redaksional di dalam KTP bagi warga DKJ,” kata Budi di Jakarta, Senin (18/9/2023).

Namun, perubahan tersebut akan dilakukan secara bertahap agar berjalan tertib dan menyesuaikan dengan stok blanko yang tersedia setiap harinya.

Menurut Budi, saat DKI Jakarta sudah berubah menjadi DKJ, warga pastinya berkeinginan memperbarui nama kota di KTP elektroniknya.

Budi menjelaskan blanko merupakan bahan dasar dari pencetakan KTP. Tentunya dengan perubahan nama kota, maka secara serentak identitas seluruh warga DKI menjadi DKJ.(*/Nu)