Metro Jabodetabek

TANGERANG – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tangerang mencatat, masyarakat yang mengalami kekurangan air bersih di 12 kecamatan, terus meluas. Sedikitnya 2.000 kepala keluarga (KK) di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, terdampak bencana kekeringam.

“Dari 12 kecamatan yang kami data terdampak kekeringan, saat ini wilayah atau titik dan lokasinya mengalami perluasan krisis air bersih,” kata Kepala BPBD Kabupaten Tangerang Ujat Sudrajat di Kabupaten Tangerang, Senin (2/10/2023).

Menurut dia, dari 12 wilayah kecamatan yang sudah mengalami krisis air bersih itu, dalam satu desanya di lingkup kecamatan sampai 200 kepala keluarga (KK). Sehingga, jika di total secara keseluruhan warga yang terdampak mencapai 2.000 sampai 3.000 KK.

“Itu terlihat dari peningkatan permintaan air bersih secara intens per harinya ke BPBD. Dalam satu hari itu kita bisa kirim 10 tangki air ke warga,” ujar Ujat. Dia menyatakan, kondisi kemarau dan kekeringan akibat fenomena El Nino prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) berlangsung sampai September-November 2023.

Ujat mengeklaim, BPBD Kabupaten Tangerang telah mengoptimalkan pendistribusian air bersih untuk masyarakat yang terdampak kekeringan tersebut. “Kita sekarang tetap laksanakan pendistribusian air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Baik itu dibantu perusahaan daerah air minum (PDAM), palang merah Indonesia (PMI) dan instansi terkait lainnya,” katanya.

Ujat mengungkapkan, untuk wilayah yang mendapat perhatian lebih adalah Kecamatan Tigaraksa, Curug, Legok, Kronjo, dan Pakuhaji. Seiring meluasnya daerah yang terdampak kekeringan tersebut, sambung dia, BPBD Kabupaten Tangerang akan memperpanjang status tanggap darurat bencana di daerah itu.

“Iya, nanti kita rencana mau perpanjang. Tapi, nunggu surat dari Pj Bupati Tangerang dulu untuk bisa diperpanjang itu,” ungkapnya.(*/Idr)

CIBINONG – Diduga belum berijin dengan bebas beroperasinya tempat hiburan malam (THM) DI Hotel M-One menjadi sorotan Sekretaris Pemuda Mahasiswa Bogor Bersatu (PMBB) Yoga Triana Anshory sangat menyayangkan sikap tebang pilih Satpol PP Kabupaten Bogor dalam menindak Tempat Hiburan Malam (THM). Hal itu dibuktikan dengan tidak menindak THM di M-One Hotel Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor.

Padahal diketahui, melalui program Nongol Babat (Nobat) Satpol PP sangat gencar melakukan giat razia ke THM yang tidak memiliki izin dan menjual Minuman Keras (Miras).
seperti razia yang terjadi di Kecamatan sukaraja dengan tegas dilakukan.

“Penegakan peraturan terkait pelarangan THM di Kabupaten Bogor masih belum berjalan maksimal. Satpol PP Kabupaten Bogor, dalam hal ini yang diberikan kewenangan untuk menindak. Akan tetapi tidak memiliki keberanian dan seringkali dianggap tidak adil dan tebang pilih,” katanya kepada pada awak media, Senin (2/10/23).

Ketidakadilan itu terlihat, lanjut Yoga, lantaran keberadaan M-One Hotel yang menyediakan fasilitas diskotik, karaoke dan SPA dan keberadaannya tidak jauh dari pusat Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bogor, tidak pernah disentuh padahal diduga belum memiliki izin.

“Berbeda perlakuan kepada THM di M-One hotel, jaraknya yang tidak jauh dari pusat pemerintahan, namun tidak ada penindakan. Sedangkan THM yang jauh selalu ditindak afda dugaan main mata ,” jelasnya.

Dengan begitu, beber Yoga, kinerja Satpol PP yang dirasakan masyarakat sekedar formalitas belaka, karena tidak melakukan kewenangannya dengan maksimal untuk memberantas dan menindak aktifitas THM di Kabupaten Bogor.

“Aktifitas THM masih terus merajalela, banyak diskotik, tempat karaoke yang juga menjual miras. Padahal peredaran miras di Kabupaten Bogor itu dilarang,” ujarnya.

Yoga menegaskan, jika Satpol PP tidak menindak THM di M-One hotel, maka mahasiswa yang tergabung dalam PMBB akan turun ke jalan melakukan aksi demo.

“Kami akan turun ke jalan untuk meminta Bupati Bogor mengevaluasi kinerja Satpol PP Kabupaten Bogor. Agar masyarakat tahu, berapa bobroknya kinerja Satpol PP Kabupaten Bogor dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Dengan kejadian yang terjadi pada saat yang lalu Viral ada anggota Satpol PP yang mabuk mabukan dipos apakah seperti itu ,” Papar Yoga.(*/Wan)

CIBINONG – Program nobat sepertinya sudah mati suri hal ini dibuktikan masih ada THM yang diduga tak berijin namun bebas beroperasi hal ini menjadi sorotan publik di Bumi Tegar Beriman.

Bagi para penikmat Tempat Hiburan Malam (THM) tentu tak asing dengan M-One Hotel yang terletak di Jalan Raya Jakarta-Bogor, KM 49, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Selain tempat menginap, M-One Hotel juga menyediakan Karaoke dan Diskotik, yang bebas dari sentuahn hukum seperti razia Satpol PP.

Padahal fasilitas Karaoke dan Diskotik bernama M-Club itu diketahui belum mengantongi izin. Meski lokasinya berada tidak jauh dari Pusat Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bogor, namun Satpol PP seolah-olah tutup mata dan seperti adanya pembiaran .

Selain itu, pengelola juga menyediakan minuman keras (Miras) berbagai merk meski tak mengantongi izin penjualan dari Pemkab Bogor. Bahkan pengelola menyediakan pemandu lagu (PL) dengan pakaian seksi untuk menemani pengunjung.

Selain THM, di M-One Hotel tersedia juga SPA yang diduga menjadi tempat esek-esek. Disana pengelola menyediakan berbagai paket dengan pilihan terapis wanita yang membuat syahwat meningkat dan hal ini memancing kekerasan mengundang tidak aman.

Salah satu pengunjung yang enggan disebutkan namanya mengatakan, untuk menikmati dunia malam, M-One hotel menjadi salah satu rekomendasi untuk berkunjung. Alasannya, selain tidak khawatir akan di Razia oleh Satpol PP, tersedia PL yang siap menemani di dalam room karaoke tersebut.

“Karaoke di M-One itu enak, karena nggak khawatir di razia. PL nya juga banyak pilihan, seksi dan cantik-cantik lah pokoknya. Kalau bosen nyanyi, tinggal turun kebawah atau ke Diskotiknya,” katanya kepada awak media , Minggu (1/10/23).

Sementara diketahui, tepat disamping hotel M-One berdiri sebuah sekolah islam (pesantren) ini sangat terbalik dengan keadaan dan lingkungan . Apakah Pemkab Bogor tak punya nyali menutup M-One yang jelas-jelas sudah menyalahi aturan Pemerintah Daerah .(*/Wa)

CIBINONG – Bupati Bogor Iwan Setiawan berkomitmen memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan lewat BPJS Ketenegakerjaan kepada para ketua RT dan ketua RW se-Kabupaten Bogor.

Komitmen jaminan sosial bagi RT dan RW tersebut dibuktikan Iwan Setiawan lewat dukungan anggaran yang telah disahkan dalam Anggaran Pendapanan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2023.

Kepada wartawan, Sabtu malam, 30 September 2023. Bupati Bogor Iwan Setiawan menuturkan bahwa anggaran yang disiapkan dalam APBD Perubahan tersebut untuk mengkaver BPJS Ketenagakerjaan untuk tiga bulan ke depan terhitung sejak Oktober.

“Saya juga kemaren janji kepada para RT RW, dan Alhamdulillah untuk tiga bulan ke depan kita bisa mengalokasikan BPJS ketenagakerjaan untuk RT RW se-Kabupaten Bogor. Anggarannya sekira Rp1 miliar,” ujar Iwan Setiawan usai Rapat Paripurna pengesagan APBD Perubahan 2023 di gedung DPRD Kabupaten Bogor, Sabtu 30 Oktober 2023 malam.

Menurutnya, Jaminan Sosial Ketenagakerjaan masih identik bagi pekerja formal, sementara pekerja informal, seperti RT hingga RW belum banyak yang tersentuh.

Iwan mengaku pemberian jaminan tersebut merupakan bentuk perhatian Pemkab Bogor kepada RT dan RW yang menjadi ujung tombak pemerintah di lingkup terkecil.

“Tujuan utama pemerintah hadir untuk memberikan perlindungan pada ketua RT dan Ketua RW. Harapannya, ada kenyamanan dan jaminan bagi ketua RT dan RW yang melaksanakan tugas. Sehingga ketika ada yang meninggal dunia, nantinya akan mendapatkan jaminan santunan dari BPJS ketenagakerjaan,” terang Iwan.

Bupati Bogor Iwan Setiawan berkomitmen memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan lewat BPJS Ketenegakerjaan kepada para ketua RT dan ketua RW se-Kabupaten Bogor.

Politisi Partai Gerindra ini berharap pemberian jaminan ketenagakerjaan ini juga bisa memacu kinerja RT dan RW se Kabupaten Bogor yang jumlahnya sekira 19.235 orang.

Untuk mensukseskan program ini, Iwan juga meminta kerjasama dari para Camat hingga kepala desa (Kades) untuk membantu mempersiapkan segala hal agar program prioritas ini dapat terlaksana dengan baik.

“Mudah-mudahan bisa memacu semangat kerja para Ketua RT dan Ketua RW. Jadi selain BPJS Kesehatan, kita juga bisa mengakomodir BPJS Ketenagakerjaan untuk seluruh RT RW. Kami akan segera ditindaklanjuti teknisnya dan jumlah pasti penerimanya,” tutupnya.(Rez)

BOGOR – Polresta Bogor menangkap dan menetapkan lima tersangka dalam kasus kecurangan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) zonasi di Kota Bogor. Kelima tersangka melakukan modus operandinya masing-masing dan meraup keuntungan jutaan rupiah.

Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso mengungkapkan lima tersangka berinisial SR, AS, MR, BS, dan MS beraksi menjelang PPDB zonasi pada Juli 2023. Modus yang dilakukan antara lain membuat alamat fiktif di Kartu Keluarga (KK), memalsukan tanda tangan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor, dan sebagainya.

Ia menyebut, tersangka SR telah memalsukan KK sebanyak sembilan kali, AS empat kali, MR 40 kali, BS 50 kali, dan RS tujuh kali. Dalam pemeriksaan, tersangka SR membantu orang tua siswa sebanyak sembilan kali dengan meminta bayaran sebesar Rp 13,5 juta per orang.

Tersangka AS dan MR membuat KK yang beralamatkan fiktif di SDN Polisi 4 Kota Bogor dan Masjid At Taqwa. Mereka menerima uang sebesar Rp 300 ribu per orang yang ingin nama anaknya dimasukkan ke alamat KK tersebut.

Kemudian, tersangka BS telah melayani 50 orang yang ingin dibantu untuk didaftarkan ke PPDB zonasi secara daring dengan tarif berkisar antara Rp 1,5 juta hingga Rp 3 juta per orang. Selanjutnya, tersangka RS berperan membuat KK palsu dengan mengubah tanggal dikeluarkan dan tanda tangan kepala Disdukcapil Kota Bogor dalam bentuk PDF. Mereka mengunggah KK palsu ini ke dalam aplikasi PPDB daring dengan tarif sebesar Rp 7 juta per orang.

“(Nominalnya) dikalikan saja. Untuk tersangka SR sebesar Rp 13 juta dikali 9, BS Rp 3 juta dikali 50, AS Rp 300 ribu dikali 4, MR Rp 300 ribu dikali 40, RS Rp 7 juta dikali 7. Ini baru yang ngaku, yang nggak diakui pasti lebih dari itu,” kata Bismo, Jumat (29/9/2023).

Untuk sementara, kata Bismo, para orang tua murid yang menggunakan jasa para tersangka hanya menjadi saksi. Sedangkan jeratan hukum hanya diterapkan kepada para pelaku yang terancam hukuman pidana tujuh tahun penjara.

“Untuk para tersangka kita kenakan Pasal 263 juncto 266 KUHP, yaitu secara bersama-sama menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik atau membuat surat palsu, yang dimaksud Pasal 266 KUHP juncto Pasal 55 KUHP subsider 263 KUHP juncto Pasal 55 KUHP. Ancaman hukuman 7 tahun penjara,” jelasnya.

Diketahui, PPDB sistem zonasi di Kota Bogor beberapa waktu lalu menimbulkan banyak polemik. Wali Kota Bogor Bima Arya pun melakukan sidak terhadap alamat peserta dan ditemukan banyak data peserta PPDB yang tidak sesuai dengan domisili.

Sempat dibentuk tim khusus untuk melakukan verifikasi faktual di lapangan terhadap seluruh aduan yang masuk. Hal itu untuk mencegah kecurangan atau manipulasi data yang dilampirkan peserta.

Selain itu, Pemerintah Kota Bogor pun memutuskan untuk memperketat proses perpindahan kependudukan pada layanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor. Polresta Bogor Kota juga menerima sejumlah laporan yang mengadukan dugaan kecurangan dalam PPDB zonasi. Satuan Reserse Kriminal Polresta Bogor Kota pun melakukan penyelidikan dan pendalaman.(*/Ju)

CIBINONG – Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto meminta pemerintah kabupaten merelokasi lapak pedagang yang terdampak peristiwa kebakaran di Pasar Leuwiliang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (27/9) malam.

Rudy di Bogor, Jumat, menyebutkan bahwa upaya relokasi perlu segera dilakukan agar para pedagang tetap bisa beraktivitas dan roda perekonomian mereka tidak terhenti.

“Solusi berupa relokasi pedagang terdampak, khususnya yang selama ini menempati kios blok daging dan sayuran harus segera dilakukan agar aktivitas pasar dan kegiatan perdagangan tidak terhenti akibat musibah tersebut,” kata Rudy.

Menurut dia, anggota DPRD Kabupaten Bogor segera turun ke Pasar Leuwiliang untuk melihat langsung dan mencatat kebutuhan para warga terdampak.

“Kita akan segera ke lokasi (Pasar Leuwiliang), insyaallah nanti akan ada solusi yang kita lakukan bersama Pemkab Bogor,” ungkap dia.Untuk sementara, ia meminta para pedagang tetap bersabar dan menunggu gerak cepat Pemerintah Kabupaten Bogor.

“Saya atas nama Ketua DPRD Kabupaten Bogor turut prihatin, semoga para pemilik kios diberikan kesabaran dan ketabahan atas musibah ini,” ujarnya.Sementara itu, Bupati Bogor Iwan Setiawan mengaku segera merelokasi lapak pedagang melalui Perumda Pasar Tohaga dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin).

“Sekarang tahap pengkajian rencana relokasi sementara dan pengkajian penanganan dampak bencana kebakaran,” kata Iwan.

Ia menjelaskan meski belum menentukan tempat relokasi, saat ini Pemerintah Kabupaten Bogor sedang melakukan pendataan berapa jumlah lapak pedagang yang perlu direlokasi.

Berdasarkan data Disdagin Kabupaten Bogor, dari sebanyak 590 kios di Pasar Leuwiliang, sebanyak 550 kios di antaranya hangus terbakar. Kemudian, dari los berjumlah 641 lapak, sebanyak 580 lapak di antaranya ikut terbakar.

Tak hanya itu, peristiwa kebakaran yang berlangsung lebih dari 12 jam itu menghanguskan 450 lapak ‘auning’ dan 35 lapak pedagang kaki lima (PKL).

“Kami saat ini terus berkoordinasi dengan Tim Perumda Pasar Tohaga berkenaan dengan rencana penanganan dampak kebakaran,” kata Iwan.

Ia memaparkan kebakaran ratusan lapak pedagang sembako, buah, dan pakaian itu dilaporkan terjadi mulai Rabu (27/9) sekitar pukul 20.00 WIB hingga Kamis pukul 13.00 WIB.(*/Rez)

CIBINONG – Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor meluruskan, terkait kebakaran Pasar Leuwiliang yang terjadi, pada Rabu 27 September 2023 sekira pukul 20.38 WIB lalu.

Melalui kepala bidang (Kabid) Hubungan Masyarakat dan Protokol pada Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor Arfur menjelaskan, jika pada saat itu pihak Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Cabang Leuwiliang khususnya, telah membantu membuka semua hydrant yang terdekat dari pasar Leuwiliang, seperti hydrant pasar, hydrant Lebak Pasar, dan hydrant Grand Sutera.

“Pada pukul 21.07 WIB Manajer Cabang Leuwiliang telah menghubungi Komandan Sektor Pemadam Kebakaran (Damkar) Leuwiliang, yaitu Bapak Ade dan menyampaikan bahwa pihak Damkar dapat memanfaatkan seluruh fasilitas Perumda Air Minum Tirta Kahuripan untuk mempercepat pemadaman kebakaran yang sedang berlangsung,” terang Arfur dalam keterangannya secara tertulis, Sabtu (30/9/23).

Ia melanjutkan, usai di bukanya instalasi anak cabang perusahaan tempatnya bekerja itu, sekitar pukul 21.00 WIB, ada dua armada Damkar sektor Leuwiliang langsung melakukan pengisian air di Instalasi Pengolahan Air Cibungbulang.

Sementara, beberapa armada lain melakukan pengisian dari hydrant yang berada di Lebak Pasar Leuwiliang.

“Sebenarnya kami (Perumda Air Minum Tirta Kahuripan), juga sudah menempatkan hydrant di Pasar Leuwiliang tepatnya di sebelah Pos Polisi (Pospo), dan ketika kejadian sudah dipastikan memiliki air dengan tekanan yang cukup,” bebernya.

“Kami memiliki komitmen yang sangat tinggi dalam membantu Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bogor dalam menghadapi segala bencana, baik bencana alam maupun bencana lainnya yang terjadi khususnya di wilayah bagian barat Kabupaten Bogor tersebut,” sambungnya mengakhiri.

Foto yang memperlihatkan, jika Hydrant dapat berfungsi pada saat terjadi kebakaran di Pasar Leuwiliang Bogor, pada Rabu (27/9/23) lalu.
Kepala Seksie (Kasie) Operasi Pemadaman pada Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Bogor, Rico Wibisono mengatakan, jika belum padamnya api dilokasi pasar Leuwiliang, yang malam tadi sekitar pukul 21.00 WIb secara tiba-tiba alami kebakaran hebat, sampai pukul 12.00 WIB siang ini pihaknya masih terus berjuang memadamkan si jago merah.

Menurut Rico, kendala utama yang menyulitkan tim berseragam biru lantaran saat ini tengah mengalami musim kemarau atau bencana kekeringan dimana-dimana, sehingga menyebabkan dilokasi pasar Leuwiliang yang ada beberapa titik lokasi hydrant jadi tidak mengeluarkan air.

“Dari malam sampai siang kami terus berusaha memadamkan api di pasar Leuwiliang yang semalam alami kebakaran hebat hingga siang pada hari ini,” kata Rico Wibisono kepada wartawan media ini, Kamis (28/9/23).

Rico melanjutkan, selain kekurangan air dalam memadamkan si jago merah dilokasi pasar Leuwiliang yang terbakar, dirinya juga mengaku bila sulitnya api yang dipadamkan hingga hampir 15 jam lamanya, juga disebabkan akibat akses kelokasi yang sempit akibat masih banyaknya pedagang kaki lima pada siang hari ini masih berjualan di pinggir jalan menuju titik lokasi, serta bahan-bahan berupa plastik yang ikut terbakar.

“Masih ada beberapa titik api yang masih kita terus padamkan, karena diduga api api yang sulit kita padamkan lantaran akses menuju lokasi dititik-titik kebakaran yang sulit dilalui, dan adanya plastik-plastik yang ikut kebakar membuat api terus menyala dari malam hingga siang hari ini,” akunya.

Ia menerangkan, terkait kendala air yang menjadi faktor utama bagi tim Brandweer itu membuat pihaknya meminta kepada jajaran Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor, untuk membuka instalasi cabang dari perusahaannya yang berada di Unit Cibungbulang.

“Persoalan air, kita meminta bantuan dari Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor, agar instalasinya yang berada di Kecamatan Cibungbulang untuk dibuka. Adapun untuk memenuhi kebutuhan air dalam memadamkan api dilokasi kebakaran, unit kami sampai mengambilnya dari Situ Cigudeg yang lokasinya berada pinggir jalan raya,” ungkap Rico.(*/Ju)

CIBINONG — Bupati Bogor Iwan Setiawan, menyatakan hampir 90 persen area Pasar Leuwiliang terdampak kebakaran pada Rabu (27/9/2023) malam. Saat ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menginventarisasi lokasi mana yang layak digunakan untuk merelokasi ribuan pedagang pasar yang terdampak.

Iwan mengatakan, untuk penanganan jangka pendek, Pemkab Bogor bakal merelokasi para pedagang. Data sementara yang dihimpun, ada 1.231 pedagang yang terdampak kebakaran dengan jumlah lapak terbakar sebanyak 1.615 lapak mulai dari kios, los, awning, hingga PKL.

“Informasi dari Camat, katanya ada tanah pemerintah daerah dekat terminal provinsi, mudah-mudahan bisa segera di tempatkan di situ. Tapi kita juga harus mempersiapkan kelayakan pasar sementara itu, sarana dan prasarana juga harus dibangun dulu,” kata Iwan di lokasi, Jumat (29/9/2023).

Ia berharap, lokasi yang disebutkan itu cukup dan layak untuk menjadi tempat relokasi sementara para pedagang. Selain itu, Iwan juga akan berkoordinasi dengan DPED Kabupaten Bogor terkait kebutuhan anggaran penanganan kebakaran ini.

Dimana, menurutnya yang paling memungkinkan ialah penanganan jangka pendek menggunakan anggaran dari belanja tak terduga (BTT). “Intinya saya minta para pedagang tertib di dalam pengaturannya, jangan sampai di musibah ini ada yang menunggangi. Pemerintah hadir di sini untuk mengambil langkah strategis, masyarakat kembali ada harapan, bisa kembali berjualan,” tegasnya.

Saat meninjau kios yang terbakar, Iwan juga berdialog dengan beberapa pedagang dan menanyakan langsung kondisi mereka. Iwan meminta area kebakaran disterilkan dulu untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan.

“Tadi saya lihat masih ada aktivitas (di area kebakaran), padahal ini cukup berbahaya ya karena udara bekas kebakaran dan masih rawan. Saya minta di-clear-kan dulu, ada masa pemulihan, masa pendinginan. Intinya ini untuk menyelamatkan warga. Jangan sampe sudah kena bencana kebakaran ditambah sakit,” ujarnya.

Diketahui, kebakaran melanda Pasar Leuwiliang Kabupaten Bogor pada Rabu (27/9/2023) malam. Peristiwa kebakaran terjadi pada kios yang menyediakan sembako, sayuran dan buah-buahan.

Kebakaran dilaporkan pada Rabu (27/9/2023) sekitar pukul 20.00 WIB saat pasar tersebut sedang tidak beroperasi dan tidak menimbulkan korban jiwa. Api berhasil dijinakan oleh tim dari pukul 20.30 WIB hingga Kamis (28/9/2023) keesokan harinya.(*/Wa)

CIBINONG – Kapolsek Leuwiliang Kompol Agus Supriyanto mengatakan puluhan kios di salah satu blok Pasar Leuwiliang ludes terbakar. Kios-kios tersebut menjual bahan pangan.
“Dari mulai awal api di kios blok B, itu sembako. Kalau kiosnya mungkin puluhan, satu blok B itu sudah habis. Iya, buah, sayur, bumbu,” kata Agus saat dihubungi wartawan, Rabu (27/9).

Petugas masih berupaya memadamkan api di Pasar Leuwiliang, Kabupaten Bogor, hingga malam ini. Api diduga berasal dari salah satu kios di blok B pasar tersebut.

Menurutnya, saat ini api sudah mulai mereda dibandingkan sebelumnya. Kebakaran mulanya dilaporkan oleh penjaga pasar sekitar pukul 20.00 WIB.

“Yang piket pasar, lagi patroli melihat ada api. Jadi tadi lapor ke Babin, lapor ke saya, saya ke TKP (tempat kejadian perkara) sudah nyala, ternyata pihak Damkar sudah dihubungi dan datang,” jelasnya.

Agus mengatakan pihaknya belum mendapatkan adanya laporan korban imbas kebakaran tersebut.

“Korban masih nihil, kita belum cek juga. Api kebakaran masih dipadamkan, belum padam betul,” ujarnya.

Saat kebakaran terjadi, pasar sedang tutup dan tidak ada aktivitas. Sejumlah pedagang yang kiosnya terbakar pun mendatangi lokasi kebakaran. Pihaknya pun menjaga lokasi kejadian.

“Kita sekat masyarakat daripada malah jadi tambah korban manusia ,” jelasnya.(*/Ju)

CIBINONG – Prahara sengketa kepemilikan tanah di Desa dan Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor semakin memanas. Kini oknum Desa Cijeruk diduga melakukan manipulasi data.

Setelah adanya dugaan kriminalisasi terhadap para penggarap dan petani yang dilakukan oleh perusahaan, sampai kepada dugaan perusakan akses material jalan dan pembakaran area perkebunan petani, kini diduga ada temuan manipulasi data yang diduga dilakukan oknum Pemdes Cijeruk demi sebuah keuntungan.

Kuasa Hukum Penggarap Anggi Triana Ismail mengungkapkan, ada dugaan permainan kotor yang diduga dilakukan oknum Pemdes Cijeruk Kabupaten Bogor dan orang-orang di lingkarannya. Hal itu mengakibatkan klien meras dijadikan korban atau tumbal administratif yang harus terseret ke persoalan pidana kantor polisi.

“Kami baru menemukan beberapa data perihal dugaan temuan manipulasi data yang menyebabkan prahara ini mencuat ke permukaan. Tidak hanya itu, kami pun mencium adanya dugaan permufakatan jahat yang diduga dilakukan oleh sekelompok oknum pelat merah, kami sedang mendalaminya secepatnya kami akan bongkar,” ungkap Anggi kepada wartawan, Kamis 28 September 2023.

Anggi menuturkan, Sembilan Bintang & Partners sudah melayangkan somasi ke Kepala Desa Cijeruk sebagai pimpinan Pemerintahan Desa (Pemdes) Cijeruk.

“Kami meminta kades Cijeruk berjiwa ksatria, jangan kabur-kaburan disaat klien kami membutuhkan keberadaannya sebagai pelayan publik, memberikan penjelasan secara komprehensif dan berlandaskan hukum perihal fakta hukum hari ini, dan melakukan permohonan maaf secara langsung kepada klien kami,” tuturnya.

Ia menambahkan, sudah sering Kades Cijeruk menghindar kala klien kami sebagai penggarap meminta penjelasan dan pertanggungjawabannya atas adanya permasalahan yang terjadi di lahan garapannya.

Sikap Kades Cijeruk dan beberapa pegawai Pemdes yang sulit dihubungi dan ditemui merupakan preseden paling buruk didalam sebuah pelayanan publik, hal itu bertentangan dengan Ssumpah abdi bangsa dan UU Nomor 25/2009 tentang Pelayanan Publik,” tambahnya.

Ia menjelaskan bahwa permasalahan ini timbul disaat pada akhir tahun 2022 atau tepatnya pada Bulan November, awalnya para penggarap dan petani mendapatkan surat teguran dari PT. Bahama Sukma Sejahtera (BSS), dengan inti suratnya agar supaya para penggarap dan petani segera mengosongkan lahan garapannya karena hal itu berlandaskan pada Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 6/1997 atas nama PT BSS.

“Bahwa sedari awal tidak sepenuhnya pihak Pemdes Cijeruk memberikan pemahaman atas status tanah yang akan dijadikan garapan oleh penerima manfaat atas lahan yang kelak akan digarapnya. Dengan wajah tanpa dosa pihak Pemdes Cijeruk menyampaikan bahwa lahan garapan ini tidak akan ada permasalahan dikemudian hari. Sehingga penggarap percaya atas adanya pernyataan tersebut yang disampaikan oleh Pemdes Cijeruk, ditambah adanya surat keterangan garap yang dikeluarkan oleh Pemdes Cijeruk, semakin meyakinkan para penggarap untuk menggarap lahan tersebut,” paparnya. (Rez)