Metro Jabodetabek

CIBINONG – Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto mewacanakan penyelenggaraan diskusi publik bersama para kandidat Penjabat (Pj) Bupati Bogor dalam waktu dekat.

Rudy di Cibinong, Bogor, Senin, menjelaskan diskusi tersebut akan digelar terbuka dengan menghadirkan para kandidat yang namanya diusulkan masyarakat. Sehingga, mereka bisa mendengar langsung harapan publik terhadap pembangunan Kabupaten Bogor satu tahun ke depan.

“Rencananya kita undang beliau-beliau (kandidat Pj Bupati) ini, dan juga kita undang perwakilan elemen masyarakat dalam forum diskusi,” ungkap Rudy.

Sejumlah nama yang telah diusulkan perwakilan masyarakat ke DPRD untuk menjadi Pj Bupati Bogor antara lain, AKBP Iman Imannudin, Asep Engkus Sutisna, Adang Suptandar, dan satu orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berdinas di Jakarta.

Namun, kata dia, sejauh ini DPRD Kabupaten Bogor masih menunggu surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait rekomendasi nama calon Pj Bupati Bogor mengingat masa jabatan Bupati Periode 2018-2023 akan segera selesai akhir tahun ini.

Sementara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati periode berikutnya baru digelar September atau November 2024.

Sesuai mekanisme, kata Rudy, pihaknya akan membahas nama-nama tersebut dengan semua fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Bogor. Namun, untuk mendalami siapa yang paling layak untuk di rekomendasikan menjadi Pj Bupati Bogor, Rudy juga ingin masyarakat dilibatkan berdiskusi dengan figur-figur tersebut.

Menurut dia, langkah ini juga sekaligus menetralisir kecurigaan bahwa DPRD lebih cenderung pada figur tertentu.

“Tapi sekali lagi Saya katakan, kita menunggu surat dari Kemendagri,” ujarnya.

Diketahui, masa jabatan Bupati Bogor Iwan Setiawan akan berakhir pada akhir tahun ini. Adapun sesuai dengan agenda penyelenggaraan pemilu, Pilkada serentak 2024 baru akan digelar 27 November 2024. Belakangan, Pemerintah mewacanakan Pilkada dimajukan ke September 2024 agar Kepala Daerah terpilih bisa mulai bertugas pada awal tahun 2025.(Antara/Wa)

TANGERANG – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Tangerang, Banten memperketat pengawasan terhadap jam operasional bagi kendaraan truk pasir dan tambang. Kepala Dishub Kabupaten Tangerang Achmad Taufik mengatakan pengetatan pengawasan jam operasional itu untuk mencegah terjadinya kerusakan jalan yang dikeluhkan masyarakat.

“Tentunya kami terus melakukan pengawasan (jam operasional truk pasir dan tambang), puluhan personel kami juga terus melakukan pengawasan di titik-titik perbatasan Kabupaten Tangerang dengan wilayah lain,” katanya, Senin (23/10/2023).

Terkait keberadaan truk pasir dan tambang yang parkir dan memenuhi bahu jalan Jalan Raya Serang, kata dia, hal itu karena belum optimalnya peraturan jam operasional truk pasir di wilayah lain di luar Kabupaten Tangerang.

“Kabupaten Tangerang ini merupakan hilirnya dari keberadaan truk pasir dan tanah, mengingat jam operasional truk di wilayah lain khususnya yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tangerang memang belum optimal. Jadi saya rasa diperlukan juga adanya rapat gabungan yang ditangani oleh Provinsi Banten, karena ini melibatkan kabupaten kota lain di luar wilayah Kabupaten Tangerang,” ujarnya.

Untuk itu, ia membentuk tim gabungan bersama TNI, Polri dan Satpol PP agar pengawasan lebih efektif.

“Mengingat keberadaan truk pasir ini juga sangat mengganggu dan membahayakan masyarakat, kami juga berharap masyarakat membantu mengatasi permasalahan truk ini. Segera laporkan kepada kami jika menemukan truk tambang dan pasir yang melintas tidak sesuai dengan jam yang sudah ditentukan,” katanya.

Jam operasional truk pasir dan tambang telah diatur oleh Peraturan Bupati (Perbup) Tangerang Nomor 12 Tahun 2022. Jam operasional truk pasir dan tambang diberlakukan mulai pukul 22.00 sampai 05.00 WIB.

Adapun ruas jalan yang dilakukan pembatasan meliputi jalan yang berada di wilayah Kabupaten Tangerang baik jalan nasional, provinsi, maupun kabupaten, kecuali jalan tol. Kendaraan barang tambang yang dikenakan pembatasan jam operasional terdiri dari Golongan III, IV, dan V.(*/Ind)

CIBINONG – Ketua Komunitas Peduli Sungai Cileungsi dan Cikeas (KP2C) mencatat pencemaran di Sungai Cileungsi, Kabupaten Bogor telah terjadi sejak sekitar lima tahun lalu. Kondisi ini pun diperparah oleh musim kemarau yang tiba di pertengahan tahun.

Ketua KP2C Puarman mengungkapkan sejatinya pencemaran di Sungai Cileungsi terjadi sepanjang waktu. Hanya saja, dampaknya sangat terasa oleh warga ketika musim kemarau karena dua hal.

“Pertama, karena sedimen yang sudah ada. Sedimen-sedimen limbah ya yang sudah ada di dasar sungai itu berbalik, mengangkat,” kata Puarman kepada wartawan, Senin (23/10/2023).

Kondisi kedua, sambung dia, ialah debit dan Tinggi Muka Air (TMA) Sungai Cileungsi yang mengecil saat musim kemarau. Saat ini, TMA Sungai Cileungsi berada di angka 8-10 centimeter. Di mana pada waktu normal TMA Sungai Cileungsi mencapai 100 centimeter.

“Cuma di musim kemarau karena airnya nggak ada, hanya limbah yang dominan, maka parahnya hanya di musim kemarau,” ujarnya.

Saat musim kemarau, kata Puarman, Sungai Cileungsi terjadi lebih dari tujuh hari tanpa hujan (HTH), maka debit sungai itu mengecil. Saat debit kecil dan TMA rendah, maka limbah diduga dari pabrik sekitar sungai menjadi dominan.

Pantauan pada Senin (23/10/2023), warna air di pertemuan Sungai Cileungsi dan Cikeas terlihat berbeda. Aliran air Sungai Cikeas berwarna coklat dan mengalir deras, sedangkan aliran air Sungai Cileungsi berwarna hitam pekat seperti oli dan alirannya seperti mengendap. Keduanya bertemu di sebuah persimpangan, dan mengalir ke arah Kali Bekasi, Kota Bekasi.

“Terkesan pencemaran terjadinya hanya musim kemarau. Padahal nggak, sepanjang waktu. Cuma di luar musim kemarau, karena debit sungainya tinggi, pencemarannya nggak terlihat. Itu saat musim hujan,” kata Puarman.

Diketahui, selama Agustus 2023, ribuan warga yang bermukim di sekitar Sungai Cileungsi dan Cikeas mengeluhkan air sungai yang berwarna hitam dan bau menyengat. KP2C pun kembali melakukan penelusuran untuk mencari sumber pencemaran dari hulu ke hilir.

Puarman mengatakan pencemaran sungai Cileungsi ini sudah berlangsung lama, bahkan lebih dari lima tahun. Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah selama ini, dinilainya tidak efektif karena pencemaran yang diduga dari limbah industri selalu terjadi dan berulang.

Terbaru, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia (HAM) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyurati Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, untuk meminta klarifikasi terkait permasalahan pencemaran Sungai Cileungsi, Kabupaten Bogor. Saat ini, Ditjen HAM Kemenkumham tengah menunggu jawaban dari Pemkab Bogor.(*/Jun)

CIBINONG – Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto mengaku tidak mengetahui Bupati Bogor Iwan Setiawan pergi ke Eropa tepatnya ke Negara Prancis, sejak hari Sabtu 21 Oktober 2023 lalu.

Menurut Rudy Susmanto, hingga saat ini belum ada tembusan atau pemberitahuan dari pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor kepada DPRD Kabupaten Bogor terkait Keberangkatan Iwan Setiawan bersama pejabatnya tersebut.

“Emang keluar Negeri Bro? Malah saya nggak tau. Nggak ada pemberitahuan apapun ke DPRD Bro,” kata Rudy Susmanto saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp-nya kepada wartawan, Senin (23/10/23).

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Gerindra itu mengatakan, baru mendapatkan informasi orang nomor satu di Bumi Tegar Beriman itu ke luar negeri dari media. Untuk itu Rudy Susmanto akan mencoba mencari tahu kebenaran informasi itu.

“Belum tau kita sama sekali. Malah tau dari media sekarang. Coba kita cari info dulu,” jelasnya.

Rudy Susmanto menyayangkan jika informasi yang berkembang itu memang benar. Karena untuk Pelaksana Harian (PLH) pengganti Bupati seharusnya diberitahukan terlebih dahulu, agar DPRD dan Masyarakat khususnya bisa mengetahui.

“Seharusnya kan ada pemberitahuan PLH Bupati, ini nggak ada juga,” beber Rudy Susmanto.

Terlebih, pekan ini DPRD akan menggelar Paripurna Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Bogor.

“Kami minggu ini mau Paripurna KUA-PPAS 2024 juga,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Yusfitriadi menyayangkan kepergian Bupati Bogor Iwan Setiawan ke Eropa selama beberapa hari tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu.

Menurutnya, posisi Iwan Setiawan saat ini sebagai orang nomor satu di Kabupaten Bogor. Sehingga apapapun kegiatannya harus sesuai dengan undang-undang walaupun untuk kepentingan masyarakat.

“Iwan setiawan itu sekarang jabatannya bupati, artinya orang nomor 1 di kabupaten Bogor. Artinya selain pejabat negara yang semua aktifitasnya diatur oleh undang-undang, juga harus ada penyerahan tugas dan kewenangannya sebagai bupati ketika bupati sedang tidak bisa bertugas,” katanya kepada Wartawan, Senin (23/10/23).

Sehingga, kata Kang Yus sapaan akrabnya, jika informasi Iwan Setiawan posisinya sudah 2 hari di Benua Eropa, maka sudah pasti ada informasi terkait perjalanannya tersebut. Ke negara mana tujuannya, untuk apa keperluannya, dan kepada siapa kepemimpinan pemerintah daerah didelegasikan selama Iwan Setiawan berada di luar negeri.

“Hal ini penting diketahui publik, karena posisinya sebagai kepala daerah. Kalau memang keberangkatannya jelas-jelas berhubungan dengan kinerjanya sebagai kepala daerah, mengapa harus sembunyi-sembunyi, sehingga sulit mendapatkan informasi tentang hal tersebut,” tegasnya.

“Jika memang keberangkatannya tidak ada hubungannya sama sekali kan akan banyak konsekwensi logisnya, seperti anggara siapa yang digunakan, bagaimana konsekwensi meninggalkan tugas, terlebih dalam waktu yang lama misalnya, kepada siapa kepemimpinan kepala daerah didelegasikan,” tandasnya.(*/Wan)

BOGOR – Pemerintah Kota Bogor menggratiskan biaya pemasangan iklan dan sosialisasi partai politik yang ditayangkan melalui videotron di sejumlah titik. Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, pemasangan iklan gratis itu hanya berlaku di titik yang dilarang untuk pemasangan bendera, baliho partai politik, dan spanduk calon anggota legislatif.

“Semua partai di Kota Bogor akan punya slot di videotron dan tidak dipungut biaya,” kata dia di Balai Kota Bogor, Jawa Barat, Senin, 23 Oktober 2023.

Dia menuturkan Pemkot Bogor berserta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat telah menyepakati larangan pemasangan alat peraga kampanye, seperti baliho atau spanduk, milik partai dan calon legislatif di sejumlah titik.

Larangan itu berlaku di kawasan jalan protokol, Kebun Raya Bogor atau jalur sistem satu arah (SSA), Jalan Sudirman, dan sebagian Jalan Raya Pajajaran. Menurut Bima, larangan tersebut tak berlaku di lokasi lain.

Karena itulah, lanjut dia, Pemkot Bogor memfasilitasi partai untuk kampanye melalui videotron. “Kami fasilitasi semua videotron untuk partai politik, jadi bukan untuk caleg,” ujar politikus PAN itu.

Pemkot Bogor juga telah menentukan titik yang boleh dipakai untuk kampanye menjelang Pemilu 2024. Bima menuturkan ada 17 titik eksisting dan puluhan lainnya yang dikhususkan untuk kampanye.

Dia tak mendetailkan lokasinya. Kebijakan ini diambil agar sosialisasi peserta Pemilu 2024 berjalan tertib di Kota Bogor. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor Samsudin menegaskan, saat ini, caleg tidak boleh kampanye dengan membeberkan visi dan misi ataupun mengajak untuk memilih.

Para calon wakil rakyat 2024 hanya diizinkan memasang alat peraga kampanye yang isinya foto, nama, nomor urut caleg, dan daerah pemilihan (Dapil). Samsudin menyebut kebijakan ini berlaku hingga masa kampanye tiba. KPU RI telah menetapkan masa kampanye Pemilu 2024 pada 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024.(*/Ju)

CIBINONG – Publik di Kabupaten Bogor begitu terkejut karena Bupati dan ada sebagian jajarannya pergi keluar negeri sementara masyarakat Kabupaten Bogor masih dilanda kekeringan dan kemarau panjang mengakibatkan warga kesulitan air bersih .

Hala ini baru terbuka setelah ada informasi Perumda Air Minum Tirta Kahuripan bertolak ke Prancis bersama Bupati Bogor Iwan Setiawan untuk memenuhi undangan dari Suez Pte. Ltd.

Pertemuan dengan Suez tersebut secara tidak langsung membantah isu soal Iwan Setiawan yang pelesiran ke Prancis. Padahal perjalanan ke Prancis tersebut untuk membahas kerja sama bidang air minum, di antaranya tentang pembangunan instalasi pengolahan air minum berbasis teknologi.

Keberangkatan Iwan Setiawan ke perusahaan tersebut juga bukan atas inisiasi dirinya, melainkan dikarenakan adanya undangan.

Informasi yang dihimpun, Suez Pte. Ltd merupakan perusahaan air minum terkemuka di dunia yang bermarkas di Paris, Prancis dan telah hadir di 40 negara.

Suez Pte. Ltd terkenal dengan teknologi dan sistem pengelolaan air minum berkelanjutan yang mengedepankan kesehatan dan lingkungan.

“Ini undangan dari Suez Pte. Ltd langsung, kami berencana menjajaki kerjasama. Mereka ingin menjelaskan rincian teknologi dan keahlian manajemen serta tentang bagaimana mereka dapat mendukung Indonesia, khususnya Kabupaten Bogor dan Perumda Tirta Kahuripan dalam pengembangan layanan air di masa depan yang berdampak positif pada lingkungan hidup, kesehatan dan iklim,” kata Bupati Bogor Iwan Setiawan kepada wartawan, Senin, 23 Oktober 2023.

Iwan Setiawan menuturkan di Negara Prancis, ia dan Perumda Tirta Kahuripan akan mengikuti serangkaian kegiatan, di antaranya dialog interaktif dan kunjungan ke water treatment plant, lalu dilanjutma kunjungannua ke wastewater treatment plant dan terakhir mengunjungi water treatment supporting industry.

“Kami akan diajak melihat perkembangan teknologi terbaru dan terkini dalam pengelolahan air minum dan air limbah, serta energi yang berwawasan lingkungan yang sudah diterapkan hampir seluruh proyek Suez di dunia,” tutur politisi Partai Gerindra tersebut.

Iwan pun berharap teknologi yang ada di Suez Pte. Ltd dapat secara bertahap diaplikasikan di Perumda Tirta Kahuripan dengan menyesuaikan kondisi wilayah.

Sementara itu, Direktur Operasional Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Tedi Kurniawan menjalaskan bahwa pelayanan yang dilakukan Perumda Air Minum Tirta Kahuripan saat ini belum dapat mencakup seluruh wilayah.

Untuk itu, diperlukan upaya untuk peningkatan dan pemerataan wilayah pelayanan.

“Studi tiru ini juga dilakukan untuk menjawab tantangan dalam mengatasi kondisi ekstrem kekeringan di Kabupaten Bogor yang saat ini terjadi dan sangat mungkin terjadi di masa mendatang,” jelas Tedi Kurniawan.

Ia menambahkan bahwa kondisi ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Perumda Air Minum Tirta Kahuripan untuk peningkatan cakupan maupun dari segi pendanaan yang cukup besar tanpa membebani keuangan daerah atas potensi kebutuhan masyarakat terhadap air minum yang sangat besar.

“Salah satu solusi untuk dapat mengoptimalkan alternatif pembiayaan melalui kerja sama investasi antara Perumda Air Minum Tirta Kahuripan dengan badan usaha,” tambahnya.
Ia juga berharap, kunjungan ini dapat menarik minat Investor, khususnya SUEZ Pte. Ltd. yang memiliki pengalaman dalam penyediaan air minum dan pengolahan air limbah berbasis teknologi di Eropa, Asia dan Afrika untuk membantu Perumda Air Minum Tirta Kahuripan, baik dalam bentuk Kerjasama dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS) atau Bangun Serah Guna (BSG), ataupun dalam bentuk lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

Kunjungan ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran, alternatif dan rekomendasi langkah-langkah penguatan strategi peningkatan pelayanan publik dengan alih teknologi, khususnya pemenuhan dasar atas air kepada masyarakat dengan optimasi alternatif pembiayaan. Sehingga, dapat terpenuhinya penyiapan infrastruktur sarana dan prasarana air minum di Kabuoaten Bogor yang dibutuhkan dalam jangka menengah ataupun jangka panjang.

“kegiatan ini dapat meningkatkan citra positif, khususnya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam peningkatan investasi dalam sektor pelayanan publik berbasis masyarakat baik dalam skala nasional maupun skala internasional,” tukas Tedi. (Rez)

CIBINONG – Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sudah cair,Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kabupaten Bogor mulai hari ini membangun 1.033 kios Tempat Penampungan Sementara (TPS) pedagang Pasar Leuwiliang.

Sekda Kabupaten Bogor Burhanudin pun menargetkan, pembangunan 1.033 kios atau TPS, bisa selesai dalam kurun waktu 30 hari, hingga pedagang Pasar Leuwiliang bisa segera menggunakannnya.

“Sudah cair, mulai hari ini Disdagin Kabupaten Bogor membangun 1.033 kios atau TPS untuk pedagang Pasar Leuwiliang korban bencana kebakaran dengan target selesai 30 hari,” ucap Burhanudin kepada wartawan, Senin, 23 Oktober 2023.

Burhanudin menerangkan bahwa berdasarkan usulan Perumda Pasar Tohaga besar anggaran BTT yang disiapkan untuk pembangunan 1.033 kios atau TPS mencapai Rp 4,4 miliar.

“Besar anggarannya sekitar Rp 4,4 miliar, anggarannya lebih besar dari pembangunan TPS Pasar Citayam, Bojonggede karena memang jumlah kios atau TPS-nya lebih besar Pasar Leuwiliang,” terangnya.

“Lokasi TPS Pasar Leuwiliang berada di Jalan Lingkar yang ada dalam pasar saat ini (area parkir),” jelas Haris Setiawan.
Informassi yang dihimpun , dari 4 unit Gedung Pasar Leuwiliang yang hangus terbakar pada Rabu malam, 27 September lalu, 3 unit diantaranya telah dinyatakan tidak layak pakai oleh Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor.

Namun, keputusan membangun ulang 3 atau 4 unit Pasar Leuwiliang, masih menunggu kajian ahli dari akademisi Institut Teknologi Bandung (ITB). (Rez)

CIBINONG – Kabar gembira bagi masyarakat Kabupaten Bogor dan juga Jawa Barat, karena Bappenda Jawa Barat membuat program bebas dan diskon pemutihan denda pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor yang akan berlangsung dari 16 Oktober sampai 16 Desember 2023.

Hal itu diungkapkan Kepala P3DW Kabupaten Bogor Yadi Cahyadi, bahwa ada dua keuntungan dalam program ini yakni bebas dan diskon pemutihan denda pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor .

“Pada program bebas wajib pajak akan mendapatkan beberapa promo yakni, bebas denda pajak kendaraan bermotor yaitu pembebasan denda pajak kendaraan bermotor diberikan kepada seluruh masyarakat Jawa Barat yang terlambat melakukan proses pembayaran,” ungkap Yadi Cahyadi kepada wartawan, Minggu, 22 Oktober 2023.

Ia menambahkan bebas bea balik nama kendaraan bermotor ke-Il adalah pembebasan BBNKB II ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang melakukan proses balik nama penyerahan kedua dan seterusnya di Wilayah Jawa Barat.

“Juga ada bebas tunggakan pajak kendaraan Tahun ke-5 yaitu pembebasan tunggakan pajak kendaraan bermotor tahun ke-5 diberikan kepada wajib pajak yang memiliki kewajiban tunggakan pajak lebih dari 4 tahun,” tambah Yadi Cahyadi.

Selain itu. Yadi menjelaskan bahwa ada bebas SWDKLLJ untuk tahun yang lewat yakni pembebasan denda SWDKLLJ diberikan kepada wajib pajak yang terlambat melakukan pembayaran untuk tahun yang lewat

“Sementara untuk program diskon yaitu diskon pajak kendaraan bermotor, yaitu pengurangan pokok PKB diberikan untuk masyarakat yang membayarkan pajak Kendaraan dengan ketentuan. Pembayaran saat jatuh tempo sampai dengan 30 hari sebelum jatuh tempo diberikan diskon sebesar 2%, pembayaran lebih dari 30-60 hari sebelum jatuh tempo diberikan diskon sebesar 4%,” jelasnya.

Ia menambahkan untuk pembayaran lebih dari 60-90 hari sebelum jatuh tempo diberikan diskon sebesar 6%, pembayaran lebih dari 90-120 hari sebelum jatuh tempo diberikan diskon sebesar 8% dan pembayaran lebih dari 120-180 hari sebelum jatuh tempo diberikan diskon sebesar 10%.

“Sedangkan untuk bea balik bama yakni kendaraan bermotor ke-1 merupakan program pengurangan pokok BBNKB I diberikan kepada wajib pajak atas permohonan pendaftaran kendaraan baru sebesar 2,5%,” tambahnya.

Yadi melanjutkan perlu diketahui adapun syarat dari program ini yakni, STNK Asli, E-KTP Asli, SKKP/SKPD Terakhir, BPKB Asli (khusus wilayah Polda Metro Jaya), pajak 5 tahunan/penerbitan STNK dan kendaraan dihadirkan (khusus pajak 5 tahunan/penerbitan STNK).

“Sementara untuk bukti hasil cek fisik diperuntukan bagi kendaraan khusus pajak 5 tahunan/penerbitan STNK. Lalu untuk persyaratan antara lain STNK Asli, E-KTP Pemilik Baru Asli, SKPP/SKPD Terakhir sebagai bukti pengalihan kepemilikan, BPKB asli. Kemudian kendaraan dihadirkan di Samsat serta bukti hasil cek fisik semua berkas difotokopi,” sambung Yadi. (Rez)

BOGOR – Tinggi Muka Air (TMA) Sungai Ciliwung di Bendung Katulampa, Kota Bogor naik menjadi 50 sentimeter atau siaga 4. Kondisi ini terjadi pertama kalinya sejak musim kemarau pada Juli 2023.

“Iya, baru datang 50 sentimeter. Gerimis nih. Perdana, Oktober baru Ciliwung nih 50 sentimeter langsung dari nol ke 50 sentimeter,” kata Pelaksana Bendung Katulampa, Andi Sudirman kepada wartawan,(20/10/2023).

Adapun kenaikan debit air itu terjadi sekira pukul 18.00 WIB. Karena, kawasan hulu atau Puncak diguyur hujan yang hampir merata sore tadi.

“Hujan cukup meratas di Puncaknya,” jelasnya.

Saat ini, terdapat sekitar 39.000 liter air perdetik yang mengalir ke Sungai Ciliwung. Jumlah itu dibagi ke saluran irigasi yang berada di samping sungai.

“Kalau yang ke irigasi diatur, nggak boleh lebih dari 5.000 liter per detik. Dibuang ke Ciliwung semua. Kalau Ciliwung apa adanya. Jadi ke Ciliwung 35.000 liter perdetik dan ke irigasi 4.000 liter,” jelasnya.

Saat ini, pihaknya terus memantau kondisi debit air dan cuaca di kawasan hulu. Karena dikhatirkan akan kembali terjadi kenaikan debit air Sungai Ciliwung.

“Masih (hujan), kita standby,” tandasnya.(*/Ju)

CIBINONG – Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto ingatkan Dinas Pendidikan (Disdik) untuk memprioritaskan sekolah yang membutuhkan pengadaan meubelair dan rehabilitasi ruang kelas yang rusak.

Rudy mengakui, banyak Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Bogor yang perlu rehabilitasi dan juga perlu pengadaan alat penunjang Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), seperti bangku dan meja.

“Dengan banyakanya jumlah SD, SMP di Kabupaten Bogor, lalu ada sekolah yang ruang kelasnya rusak sudah di rehabilitasi, ada yang ruang kelasnya kurang sudah di bangun, ruang kelas baru mebeler nya emang belum terisi, lalu ada meubelair yang sudah waktunya untuk diganti,” ujarnya, Selasa (21/10/2023).

Menurut Rudy, penambahan Ruang Kelas Baru (RKB), rehabilitasi kelas, hingga penambahan alat penunjang KBM tidak dapat dipenuhi seluruhnya dalam satu tahun penganggaran APBD.

“Maka tiap tahun kita anggarkan bertahap, rutin setiap tahun. Mudah mudahan pengalokasiannya betul-betul sesuai yang membutuhkan prioritas utama dulu,” katanya.

“Karena kalau bicara soal kemampuan anggaran pada saat ini supaya tidak berulang-ulang kita menyiapkan SD dan SMP yang dibutuhkan, karena yang dibutuhkan hampir setengah APBD kita. Makanya kita bertahap, tidak bisa kita cukupi semuanya sekaligus,” tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, Puluhan siswa/i kelas IV SDN Cidokom 2 terpaksa melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) hanya dengan beralaskan lantai. Hal ini karena kurangnya ruang kelas dan meubelair yang dimiliki sekolah yang berada di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor ini.

Salah satu siswi, Asep menyebut, ia merasakan belajar dengan beralaskan lantai pada saat menginjak di kelas IV, atau tahun ini.

Ia pun mengaku, Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dengan cara meleseh di lantai ini kurang nyaman dan memiliki ruangan yang panas. Namun kendati begitu, Asep menyebut ia lebih suka belajar dengan sistem lesehan, tanpa bangku dan meja ini. “Enak. Lebih suka kayak gini,” ujarnya.

Sementara itu, pelajar lainnya, ia lebih suka belajar diatas meja dengan alas duduk bangku.

“Lebih suka belajar di meja. Kalau di bawah nggak enak, pegal. Nulisnya susah, mau (kelas) lebih gede. Ini desek-desekan,” tuturnya.

Di lokasi yang sama, Wali Kelas 4B SDN Cidokom 2, Mohamad Andriyana menjelaskan, pihaknya terpaksa melakukan KBM di musola dengan sistem meleseh tersebut lantaran kekurangan ruang kelas dan juga meubelair.

“Intinya ruang kelas kurang, meubelair juga sama kurang. Karena kebetulan jumlah kelas ideal itu di angka 12 kelas, cuma ada 7 yang terpakai. Ada kelas 4B menggunakan musola, dan kelas 6 menggunakan laboratorium,” ujarnya.

Andriyana menyebut, 7 ruang kelas ini tak mampu menampung keseluruhan murid yang memiliki jumlah mencapai 494 siswa.

“Bangunan ini sudah 2 tahun kurang lebih. Kebetulan tahun ajaran 2022/2023 ditempati kelas 5 setahun full. Karena jumlah muridnya paling sedikit. Kebetulan di TA 2023/2024, jumlah murid paling sedikit kelas 4B jumlahnya 34 siswa/i. Mau tidak mau saya yang menempati kelas ini, termasuk siswanya,” tambahnya.

Andriyana pun mengaku, kerap mendapatkan komplain dari wali murid karena melakukan KBM di lantai tanpa fasilitas penunjang, seperti meja dan bangku .

“Itu manusiawi ya. Saya yakin orangtua ingin yang terbaik buat anaknya. Termasuk kondisi belajar, fasilitas anak,” pungkasnya.(*/Al)