Metro Jabodetabek

CIBINONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menyiapkan jaminan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) untuk 25.000 hektare sawah. Jaminan ini akan diberikan kepada para petani padi yang mengalami gagal tumbuh atau gagal panen akibat bencana kekeringan di Kabupaten Bogor.

Bupati Bogor Iwan Setiawan mengatakan bahwa dampak El Nino ini sudah diprediksi oleh Pemkab Bogor lewat Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan (Distanhorbun) sejak jauh hari.

Salah satu langkah yang dilakukan untuk melindungi para petani dari dampak kekeringan dengan jaminan AUTP. Adapun Jumlah sawah yang diasuransikan tahun 2023 sebanyak 25.000 hektare atau dua kali lebih besar dibanding tahun sebelumnya.

“Tahun lalu di 2022 kita menargetkan hanya 10.000 hektare sawah yang diasuransikan, nah tahun ini sebagai bagian dari antisipasi kita naikkan jadi 25 ribu hektare. Karena sejak jauh hari juga BMKG telah memprediksi dampak kekeringan ini, jadi kita juga sosialisasikan ke para petani,” kata Iwan dalam keterangannya, Kamis (26/10/2023).

Asuransi ini dapat melindungi petani dari kerugian akibat gagal panen dengan klaim asuransi sebesar Rp 6 juta per hektare. Berbagai upaya lain juga terus dilakukan untuk meminimalisasi dampak kekeringan.
“Kita koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat untuk menangani dampak kekeringan ini,” terangnya.

Sementara itu, Plt Kepala Distanhorbun Kabupaten Bogor, Tatang Mulyadi menjelaskan asuransi tersebut ditanggung pemerintah Kabupaten Bogor dan pemerintah pusat. Artinya, petani tak perlu lagi membayar dan cukup mendaftarkan sawahnya kepada petugas agar dituntun masuk ke dalam sistem.

Sejauh ini, sudah ada 41 kelompok tani (poktan) yang mengajukan klaim asuransi karena mengalami puso dengan luas sawah mencapai 221 hektare yang tersebar di 11 kecamatan, yakni Sukamakmur, Cileungsi, Gunungputri, Citeureup, Klapanunggal, Rumpin, Tenjo, Nanggung, Cibungbulang, Jasinga, dan Pamijahan. Beberapa di antaranya sudah menerima klaim asuransi dengan nominal berbeda sesuai luasan lahan.

“Sejauh ini yang mengajukan asuransi itu sudah sekitar 16.800 hektare, kami terus mendorong agar mereka yang belum mengasuransikan lahannya bisa segera masuk. Ini menjadi bukti pemerintah hadir melindungi para petani,” ujar Tatang.

Distanhorbun juga baru-baru ini mendistribusikan sekitar 300 pompa air berbahan bakar gas dari pemerintah pusat untuk membantu petani mengatasi dampak kekeringan. Bantuan ini akan terus berjalan karena Kabupaten Bogor dijatah 664 pompa air untuk membantu mengairi sawahnya.

“Kita terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan pemerintah pusat untuk bersama-sama menangani dampak kekeringan ini. Kita juga sedang menyiapkan bantuan benih untuk para petani sehingga ketika kondisi sudah memungkinkan untuk menanam Kembali, petani bisa dengan cepat mengisi sawah-sawahnya,” pungkasnya.(*/Ju)

CIBINONG – Berawal dari defisitnya APBD TA 2023, Komisi III DPRD Kabupaten Bogor mencoba menggali potensi dari sejumlah wajib pajak sebagai bentuk pendapatan asli daerah (PAD).

Untuk itu, sejumlah wajib pajak yang nakal seperti King Resto, Family Karaoke, Pendopo 45, Rumah Makan Sop Janda, dan lainnya hari ini dipanggil ke Ruang Rapat Komisi III DPRD Kabupaten Bogor.

“Ada wajib pajak yang menunggak pajaknya mulai dari beberapa bulan hingga beberapa tahun. Mereka kami minta klarifikasi, apa yang membuat mereka memiliki tunggakan pajak,” ucap Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara kepada wartawan, Kamis 26 Oktober 2023.

Sastra Winara menerangkan, selain memanggil wajab pajak yang memiliki tunggakan pajak, UPT Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) juga ikut dipangggil.

“Kami memanggil semua UPT Bappenda untuk memaksimalkan PAD, pajak yang kita bayarkan akan digunakan untuk membangun Kabupaten Bogor yang kita cintai,” terang Sastra Winara.

Politisi Partai Gerindra ini menambahkan, jajarannya juga memanggil sejumlah Sekretaris Camat (Sekcam) dan Kepala Desa (Kades).

“Kami minta Sekcam dan Kades ikut membantu Bappenda, laporkan kalau ada usaha yang bakal berpotensi menjadi wajib pajak dan besar pajak di daerahnya, maka Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) yang kembali ke wilayah tersebut juga akan lebih besar,” tambahnya.

Sastra melanjutkan, jajarannya juga terus meneliti potensi ‘kebocoran’ pajak daerah, hingga tak menutup kemungkinan jajarannya akan memanggil pelaku usaha lainnya.

“Kalau omsetnya besar tetapi nilai pembayarannya pajaknya kecil atau tak seimbang maka pelaku usaha dan UPT Bappendanya akan kami panggil,” tegas Sastra. (Rez)

BOGOR — Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengusulkan kawasan pecinan Suryakencana yang menjadi destinasi kuliner di Kota Bogor, agar dikelola secara khusus. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor pun merekomendasikan agar pengelolaan kawasan Suryakencana dilakukan secara khusus oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT), seperti di Malioboro, Yogyakarta.
Bima Arya mengatakan, rencana pengelolaan khusus ini masih dikaji. Ia pun menargetkan agar konsep ini bisa berjalan sebelum Desember 2023, atau sebelum akhir masa jabatannya.

“Jadi masih dikaji. Tapi intinya saya mengusulkan Surken ini dikelola secara khusus. Targetnya sebelum Desember konsepnya itu harus sudah jalan,” kata Bima Arya, Kamis (26/10/2023).

Ia menilai, penanganan kawasan Suryakencana harus dilakukan secara fokus. Lantaran di kawasan tersebut tidak hanya tersedia kuliner, namun juga aspek-aspek dan potensi lain.

“Karena penanganannya juga harus fokus, tidak bisa sambi. Karena ada masalah keamanan, ektertiban, kebersihan, melindungi cagar budaya, sekaligus memaksimalkan potensi yang ada di sini. Harus melibatkan semua yang ada di sini,” ucapnya.

Kepala Bappeda Kota Bogor Rudy Mashudi mengatakan nantinya ada satu kelembagaan tata kelola yang memungkinkan secara operasional bisa berjalan dan sangat teknis. Kelembagaan yang dimaksud ialah UPT.

Wali Kota Bogor meminta agar Bappeda mematangkan konsep tersebut. Sambil kemudian Bappeda melihat atau mencari apakah ada alternatif selain UPT untuk kelembagaannya.

“Makanya kami merekomendasikan awal ke Pak Wali adalah bentuk UPT. Itu perlu ada kajian akademisnya, juga memerlukan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi,” kata Rudy.

Ia menjelaskan, pengelolaan secara khusus ini akan diterapkan untuk seluruh kawasan Suryakencana. Sebab, Wali Kota Bogor melihat Suryakencana sebagai satu kesatuan kawasan.

“Yang sudah berjalan unuk UPT kawasan itu di Yogyakarta. Itu melalui UPT Malioboro, Taman Budaya, dan apa gitu,” ucapnya.

Ketika ditargetkan bisa terbentuk sebelum akhir tahun ini, Rudy mengaku harus bekerja keras. Karena ada kajian-kajian yang perlu dilakukan dari sisi ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Dari sisi ekonomi, kata dia, di kawasan Suryakencana ekonomi sudah berjalan dari pedagang-pedagang yang sudah berjualan di sana. Lingkungan Suryakencana juga yang dulunya kumuh, sekarang lebih tertata dari segi estetika.

“Kalau di segi sosial, dampaknya semua warga pemerlu kepentingan dan mau kuliner juga nyaman. Nggak ada kekhawatiran, takut, istilahnya nggak ada sistem di luar yang mengganggu proses aktivitas kawasan,” jelasnya.

Ia menambahkan, UPT ini nantinya akan berada di bawah dinas. Namun belum diputuskan akan di dinas mana UPT ini dibuat, antara Dinas Perdagangan, Industri dan KUKM (DinKUKMDagin) atau Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Bogor.

“Nanti kita lihat domainnya ada di mana yang lebih besar. Apakah di DinKUKMDagin, Disparbud, atau mana? Nanti lanjutannya harus dikaji lebih lanjut. Kalau di Malioboro di bawah UPT Pariwisata,” ungkapnya.(*/Ju)

CIBINONG – Bencana alam angin kencang mengepung di sejumlah wilayah atau kecamatan di Kabupaten Bogor selama beberapa hari terakhir

Bencana alam tersebut terjadi sejak Jumat pekan kemarin, dari total 54 kejadian bencana alam, 48 kejadian merupakan akibat angin kencang 1 kejadian akibat banjir dan 5 kejadian akibat tanah longsor.

“Sejak Jumat hingga Rabu kemarin, telah terjadi 54 bencana alam, 48 kejadian akibat angin kencang, 1 kejadian akibat banjir dan 5 kejadian akibat tanah longsor,” ujar Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor M Adam Hamdani kepada wartawan, Kamis, 26 Oktober 2023.

M Adam Hamdani menuturkan dari 54 kejadian bencana alam, didominasi wilayah timur, barat dan selatan Kabupaten Bogor, dimana paling banyak kejadian di Kecamatan Cariu dengan 29 kejadian.

“25 kejadian bencana alamnya terbanyak juga ada di Kecamatan Megamendung, Ciawi dan Nanggung, lalu Kecamatan Cibinong, Cisarua, Ciawi, Cijeruk, Tamansari, Ciomas, Ciampea, Leuwiliang dan Rumpin,” jelas M Dhani Hamdani.

Dampak dari bencana alam angin kencang, ia menerangkan bajwa sejumlah pohon ambruk dan diikuti ambruknya atap rumah milik masyarakat.

“Kabupaten Bogor memang susah mulai rutin diguyur hujan, namun diiringi angin kencang hingga menimbulkan sejumlah kejadian bencana alam. Dimana puluhan rumah mengalami kerusakan,” terangnya.

Terkait jumlah rumah milik warga yang rusak, Adam mengaku bersama tim dan unsur Muspika arau Muspida lainnya sedang melakukan kajian.

“Rumah milik warga yang rusak akibat bencana alam angin kencang, longsor maupun banjir ini akan dikaji, dan sambil menunggu perintah untuk merehab rumah, maka rumah yang rusak dirapihkan terlebih dulu oleh pemiliknya,” ungkap Adam sapaan singkatnya. (Rez)

CIBINONG – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor, KH. Ahmad Mukri Aji mengaku akan berkirim surat kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat (Jabar) untuk meninjau ulang izin yang dikeluarkan kepada Tempat Hiburan Malam (THM) di M-One hotel di Kecamatan Sukaraja dan P’arunk atau Transit di Kecamatan Parung.

Hal itu diungkapkan KH. Mukri Aji usai menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) yakni Camat Parung, Ketua MUI Kecamatan Parung dan pengurusnya, Desa Jabon, Ketua MUI Kecamatan Sukaraja, Satpol PP Kabupaten Bogor diwakili oleh Sekretaris dan DPMPTSP Kabupaten Bogor untuk membahas izin yang dikeluarkan kepada dua THM tersebut.

“Dengan segala yang ada bisa saling mengklarifikasi, Insya Allah MUI Kabupaten Bogor akan mengirimkan surat kepada Dinas Perizinan Provinsi Jabar untuk meninjau kembali izin THM M-One dan P’arunk,” katanya kepada wartawan, Rabu (25/10/23).

Menurut pengakuan instansi terkait, jelas Mukri Aji, untuk izin yang dimiliki oleh THM itu, dikeluarkan oleh Dinas Perizinan Provinsi Jabar. Pemkab Bogor tidak mengetahui apapun soal perizinan tersebut.

“Katanya izinnya dari sana (Provinsi), untuk Dinas Perizinan Kabupaten Bogor enggak tau menau, karena urusannya Provinsi. Nanti kita akan bersurat ke Provinsi,” jelasnya.

“Semua memperlihatkan izin yang sudah dimiliki oleh THM Hotel M-One, memang tujuannya rakor ini juga baik untuk meningkatkan kualitas SDM, Umat dan Masyarakat Kabupaten Bogor, agar iman semakin kuat dan jauh dari maksiat,” tuturnya.

Namun begitu, Mukri Aji mengaku akan meminta kepada pihak terkait untuk terus mengawasi kegiatan maksiat tersebut. Jika terus beroperasi namun berbeda dengan izin yang dikeluarkan, maka sudah terlihat ada oknum yang bermain.

“Subhanallah!!! Oh tidak bisa semena-mena (bebas beroperasi) mereka terus diawasi. Memang perzinan sekarang melalui OSS, itu pun tetap diawasi. Jika dilapangan berbeda dengan izin yang sudah keluar, mudah-mudahan semuanya akan kelihatan jika ada permainan, ada sesuatu yang ditutup-tutupi,” ungkapnya.(*/Ju)

CIBINONG – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor KH. Agus Salim menerima audiensi para guru dan pejabat Yayasan Ummul Quro Bogor sekaligus menyampaikan kajian tentang marakya kasus kekerasan di Dunia Pendidikan Kabupaten Bogor.

“Hari ini menerima audiensi dari Yayasan Ummul Quro Bogor. Ada beberapa hal yang disampaikan terkit problematika khususnya terkait dengan kekerasan yang terjadi pada anak-anak di Dunia Pendidikan,” katanya kepada wartawan, Rabu (25/10/23)

Menurut Politisi PKS itu, ada beberapa rekomendasi yang disampaikan baik lisan dan tulisan diantaranya agar mendorong regulasi, peraturan serta ketentuan atau kebijakan Kabupaten Bogor tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di Dunia Pendidikan dengan berbasis nilai agama.

“Lalu mendorong organisasi Perangkat Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan mental anak melalui program keagamaan dengan melibatkan berbagai elemen yang berkepentingan,” jelas Agus Salim.

“Kemudian peningkatan peran keluarga melalui pemberdayaan keluarga berkualitas dan tangguh, sebagai pondasi utama dalam mewujudkan generasi muda Kabupaten Bogor yang berkeadaban,” lanjutnya.

Agus Salim mengaku, apa yang sudah disampaikan itu sudah sangat bagus, terutama yang juga seiring dengan visi, misi Pemerintah yaitu Bogor berkeadaban dan memastikan generasi yang akan datang itu berkualitas dan bagus. Apalagi itu merupakan masukan dari masyarakat dan institusi.

“Tentunya ini adalah kajian ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan, karena ada beberapa guru yang kemudian melakukan kajian ini dan hadir langsung menyerahkan yaitu Doktor H. Syamsudin, Suhendi dan Hari Ariansyah yang aktif di KPAD Kota Bogor,” tuturnya.

“Mereka memang punya kompeten di dunia Pendidikan dan merasakan berbagai kendala dan berharap hadirnya pemerintah, lebih maksimal lagi terkait penanganan hal-hal diatas,” tambahnya.

Dia juga menyampaikan berbagai hal yang sudah dilakukan DPRD baik itu di Rapat Badan Anggaran (Banggar) untuk memperhatikan program dan juga penambahan anggaran terkait dengan perlindungan anak dan perempuan.

“Lalu dari Regulasi, mudah-mudahan ada dalam Raperda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren yang sedang kita bahas, mungkin sebagian akan dititip disana. Kita harapkan mungkin nanti ada Raperda ketahanan keluarga yang bisa menjadi salahsatu solusi untuk itu. Karena di Provinsi sudah ada untuk perda Ketahanan Keluarga, tapi di Kabupaten belum ada,” jelasnya lagi.

“Nanti akan di dorong di APBD 2024, semoga bisa melengkapi dari semua sisi. Baik dari sisi keluarga, sekolah, masyarakat dan Pemerintah untuk bisa menanggulangi yang ada atau melakukan pencegahan,” katanya.(*/Wa)

JAKARTA – Sampah nasi kotak ditinggalkan massa aksi pendukung Bakal Calon Presiden (Bacapres) Prabowo Subianto dan Bakal Calon Wakil Presiden (Bacawapres) Gibran Rakabuming Raka yang berkumpul di Taman Suropati Menteng Jakarta Pusat pada Rabu (25/10/2023) siang.

Pantauan di lokasi tampak sisa-sisa dus nasi kotak yang sudah habis disantap massa ditinggalkan begitu saja di area rumput. Sampah nasi kotak ini membuat kotor lingkungan sekitar.

Hal serupa juga terlihat sepanjang trotoar di Jalan Imam Bonjol dari arah Taman Suropati menuju ke arah Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di kedua belah sisi jalan.

Sampah makanan cepat saji hingga nasi kotak tampak berserakan di sepanjang satu kilometer trotoar. Tampak petugas PPSU berbaju oranye berusaha menyapu dan memungut sampah dengan kantong plastik berukuran besar.

Tidak tampak dari massa pendukung Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka tersebut membuang sampah pada tempat yang sudah disiapkan.

Sebagaimana diketahui, pasangan Capres & Cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan jadwalkan akan menuju Taman Suropati Menteng pada Pukul 09.00 WIB dari Hall Indonesia Arena Gelora Bung Karno (GBK) Senayan.

Pada Pukul 09.30 WIB, dari Taman Suropati Parade Capres dan Cawapres, Ketum Partai Koalisi bergerak jalan kaki menuju Kantor KPU RI dan dijadwalkan masuk ke kantor KPU RI pada Pukul 10.00 WIB.(*/Li)

CIBINONG – Sekdispora Kabupaten Bogor, Hendarsah mengatakan saat ini akan fokus dalam membangkitkan kembali marwah PPOPM yang dulu sempat jadi destinasi studi banding berbagai daerah di tanah air.

Makanya, Hendarsah akan terus mengawal dan menata kembali PPOPM dari fasilitas latihan atlet, mess atlet, kedisplinan atlet dan juga akan berjuang dalam meningkatkan anggaran buat PPOPM Kabupaten Bogor.

” PPOPM itu harus besar karena sebagai salah satu lembaga yang memproduksi atlet atlet masa depan berkarakter juara . Makanya anggarannya juga harus besar,” tegas Hendarsah, Selasa, 24 Oktober 2023.

Menurutnya, kenapa anggaran PPOPM harus besar, karena membangun SDM Atlet itu tidak bisa disamakan dengan pembangunan bidang lain.

Selain itu, kata Hendarsah, para atlet tidak hanya fokus latihan saja tiap hari. Namun mereka juga butuh bertanding baik Try Out maupun event resmi antar atlet PPOPM yang ada dibawah naungan Dispora.

” Saya sangat miris kalau anggaran PPOPM Kabupaten Bogor kecil. Bagaimana para atlet mau unjuk kemampuan kalau mereka tak melakukan Try Out atau bertanding pada event resmi,: papar Hendarsah.

Disamping itu, kata Hendarsah, PPOPM juga harus menggelar test parameter minimalnya 3 kali dalam satu tahun.

” Test Parameter itu sangat penting karena akan menjadi tolak ukur untuk melihat perkembangan para atlet setelah sekian bulan melakukan latihan secara rutin,” tegasnya.

Intinya, sambung Hendarsah, minta suport dan dukungannya yang lebih dari TAPD kepada PPOPM Kabupaten Bogor

” UPT PPOPM ini bisa menjadi produk unggulan Pemkab Bogor, karena akan menghasilkan SDM Atlet berkarakter juara dan bisa membanggakan daerah dan bangsa semua itu tak lepas dari daya dukung anggaran, ” pungkas Hendarsah

Sementara itu, Ketua PBSI Kabupaten Bogor periode 2023-2027, Dedi Budi Sumardi sepakat dengan apa yang dikatakan Sekdispora soal penataan kembali PPOPM Kabupaten Bogor

Debus, panggilan akrab dari Dedi Budi Sumardi menegaskan, PPOPM itu bisa jadi lumbung atlet Kabupaten Bogor yang bisa berjaya di kancah nasional dan internasional.

” Hal.yang sangat wajar jika Pemkab Bogor melalui TAPD nya memberikan alokasi anggaran yang lebih maksimal lagi bagi PPOPM Kabupaten Bogor,” tegas Debus.

Menurut Debus, kedepannya PPOPM juga harus MoU dengan beberapa kampus yang ada di Indonesia untuk para atlet yang akan melanjutkan ke kejenjang.Perguruan Tinggi. ( Asep Syahmid)

CIBINONG – Anggota DPRD Kabupaten Bogor Daen Hn Nuhdiana mendukung Bupati Bogor Iwan Setiawan yang melakukan studi banding ke Prancis untuk memenuhi undagan dari Suez Pte Ltd.

Daen berharap, kunjungan Iwan Setiawan beserta jajaran dan Direktur Teknik Perumda Tirta Kahuripan ke Prancis tersebut, bisa menarik investasi asing ke Bumi Tegar Beriman.

“Saya mendukung (studi banding ke Prancis), dengan harapan Bupati Bogor Iwan Setiawan dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perumda Tirta Kahuripan menarik investasi dari Suez Pte Ltd ke Kabupaten Bogor,” harap Daen Hn Nuhdiana kepada wartawan, Selasa 24 Oktober 2023.

Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Bogor itu menambahkan, studi banding Iwan Setiawan beserta rombongan juga harus membawa pulang ilmu pengelolaan air dari negara yang dipimpin Emmanuel Macron tersebut.

“Pengelolaan air itu bukan hanya mengambil air dari dalam tanah lalu menyalurkannya ke pelanggan atau masyarakat, tetapi juga dengan menjaga alam, ekosistem dan sumber airnya. Semoga mereka bawa pulang ilmu dan bisa menerapkannya di Kabupaten Bogor,” tambahnya.

Selain itu, Daen pun meminta Iwan Setiawan dengan bekerjasama dengan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Jawa Barat bisa mengantisipasi bencana alam kekeringan yang saat ini menimpa ratusan desa dan puluhan kecamatan.

“Iwan Setiawan harus tugaskan jajarannya bersama Dinas Energi Sumber Daya Mineral Jawa Barat untuk mensweeping sumur bor di wilayah, terutama di lokasi usaha. Luar dugaan, banyak sumur bor tak berizin hingga keberadaannya menambah besar atau luas terjadinya bencana kekeringan,” katanya. (Rez)

JAKARTA – Lurah Rawasari, Arief Biki mengungkapkan jika di sekitaran Taman Pramuka Pasar Genjing, di Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, terdapat sebuah toko yang menjual minuman keras (miras) eceran.

Hal tersebut kemudian menjadi perhatian Arief karena toko penjual miras tersebut ada kaitannya dengan Taman Pramuka yang dijadikan lokasi pesta miras bagi para remaja.

“Setelah dianalisa juga ternyata kami berpendapat ada keterkaitan antara penjualan miras, ada di toko itu dengan orang yang (pesta) miras di Taman Pramuka,” kata Arief saat dihubungi, Selasa (24/10/2023).

Padahal, kata Arief, pihak Satpol PP Kota Jakarta Pusat telah menutup toko penjual miras tersebut, namun setelah tiga bulan tutup toko penjual miras itu kembali beroperasi.

“Penutupan itu ternyata hanya berlangsung 3 bulan sejak Juli 2020 setelah itu dibuka segelnya, toko kembali menjual miras secara eceran dan petugas Sudin Pertamanan menemukan botol-botol sisa miras,” ungkapnya.

Arief berharap, pihak terkait bisa memastikan dan memeriksa kembali penjualan miras di toko sekitaran Taman Pramuka itu, agar kondisi taman jauh lebih kondusif dan aman.

“Mungkin harapan kmi untuk bisa memastikan dan memeriksa kembali penjualan minuman keras yang berdekatan dengan taman itu, mungkin kalo itu dilakukn pemeriksaan mungkin kondisi ini lebih baik,” ucap Arief.

Sebelumnya, sejumlah fasilitas Taman Pramuka Pasar Genjing, Cempaka Putih, Jakarta Pusat kerap kali dirusak oleh para remaja yang menenggak minuman keras (Miras). Lampu dipecahkan hingga membakar tanaman kerap kali terjadi.

“Banyak laporan dari anak buah saya di lapangan. Ada aktiftas negatif yang kerap ada remaja kumpul – kumpul menggunakan taman jadi tempat untuk minum minuman keras,” ucap Kepala Satuan Pelaksana (Kasatpel) Hutan Kota Kecamatan Cempaka Putih, Yuni Rahayu saat diwawancarai, Senin 23 Oktober 2023.

Yuni Rahayu mengatakan petugas taman kerap kali mendapatkan botol – botol miras yang diletakkan di dalam taman. Kemudian sejumlah fasilitas kerap kali dirusak oleh orang yang tidak bertanggungjawab.
“Lampu taman sering dipecahin, terus tanaman banyak yang mati. Belum lagi di dalam taman itu ada tanaman yang dibakar sehingga jadi rusak,” keluhnya.

Yuni mengatakan aktiftas negatif di dalam taman paling sering terjadi pada hari Jumat hingga Minggu khususnya malam hari. Pihaknya juga sudah berulang kali melakukan perbaikan fasilitas taman yang kerap kali di rusak.

“Sudah sering kita perbaiki taman yang rusak terus ganti lampu – lampu taman yang dipecah,” ungkapnya.(*/Na)