Metro Jabodetabek

CIBINONG – Didampingi Ketua TP-PKK Kabupaten Bogor Halimatu Sadiyah, Asisten Pemerintahan dan beberapa pejabat lainnya, Bupati Bogor Iwan Setiawan melaksanakan kegiatan Bogor keliling (Boling).

Dalam kesempatan ini, Bupati Bogor Iwan Setiawan meninjau langsung program pembangunan yang didanai oleh bantuan keuangan insfrastruktur desa atau satu miliar satu desa (Samisade) dan meresmikannya.

Ia meninjau lima titik yang tersebar di dua desa yakni Desa Cibanteng dan Desa Ciseeng, Kecamatan Ciseeng.

Iwan Setiawan mengatakan, program pembangunan yang didanai program Samisade memang perlu pengawalan langsung oleh Pemkab Bogor baik itu kewenangan edukasi, kontroling, monitoring dan evaluasi sehingga harus dikawal dengan optimal agar terealisasi dengan baik.

“Akselerasi pembangunan desa melalui program Samisade sangat luar biasa, banyak manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat di masing-masing wilayah. Pengawalan dan pengawasan senantiasa kami lakukan bersama dengan tim agar pelaksaannya berjalan dengan lancar, mulus tanpa hambatan,” kata Iwan Setiawan kepada wartawan, Rabu, 7 Oktober 2023.

Pria berusia 43 tahun ini memastikan program Samisade akan tetap berlanjut hingga 2024 mendatang, meskipun ia tidak lagi menjabat sebagai Bupati Bogor, tetapi akan diteruskan oleh Penjabat Bupati Bogor.

“Walaupun saya tahun ini berhenti karena kontrak masa jabatan pada 30 Desember 2023, saya komitmen akan melanjutkan program Samisade di tahun 2024 mendatang dan mungkin PJ. Bupati Bogor nanti yang menjalankan program Samisadenya,” tegasnya.

Iwan menuturkan masyarakat sangat terbantu dengan program Samisade ini, infrastruktur jalan dan jembatan yang puluhan tahun tidak tersentuh kini berhasil terbangun, bahkan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat hingga di tingkat desa.

Diwawancarai ditempat yang sama, Camat Ciseeng Yodi Ermaya menyampaikan, terimakasih kepada Bupati Bogor Iwan Setiawan, Ketua TP-PKK Kabupaten Bogor beserta jajaran Pemkab Bogor yang telah berkesempatan meninjau langsung pembangunan di wilayah Kecamatan Ciseeng serta melihat beragam potensi yang dimiliki Ciseeng sebagai wilayah minapolitan yakni perikanan, pertanian dan perternakan.

“Kehadiran Bupati Bogor Iwan Setiawan ke wilayah kami ini tentunya dapat memberikan solusi dari permasalahan yang ada di Kecamatan Ciseeng serta dapat mendorong pembangunan wilayah Ciseeng ke depan lebih baik lagi,” tukas Yodi Ermaya. (Rez)

CIBINONG – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto menghimbau agar masyarakat lebih waspada terhadap cuaca ekstrem yang terjadi saat ini.

Terlebih, kata Rudy Susmanto, di musim hujan pasca kemarau panjang (Pancaroba), membuat potensi bencana lebih tinggi.

“Saya menghimbau agar masyarakat mewaspadai situasi lingkungan dengan mengenali potensi bencana di sekitarnya. Sehingga jika terjadi hujan deras bisa langsung bersiap untuk melakukan evakuasi agar terhindar dari dampak bencana alam,” kata Rudy Susmanto, Selasa (7/11/23).

Rudy Susmanto menjelaskan, saat ini banyak wilayah di Kabupaten Bogor yang terjadi rekahan tanah akibat panas yang ekstrem saat musim kemarau yang lalu.

“Fenomena itu bisa menjadi potensi bencana alam jika terjadi hujan secara sporadis dengan intensitas sedang hingga tinggi yang menyebabkan tanah longsor karena terkikis air,” sebutnya.

“Warga juga bisa memulai koordinasi dan komunikasi dengan aparatur terkait kebencanaan melalui kelurahan dan desa atau Kecamatan, sehingga bisa dilakukan edukasi agar siap menghadapi cuaca ekstrem dan terselamatkan dengan adanya evakuasi yang cepat,” kata Rudy Susmanto menambahkan.

Untuk diketahui, saat ini wilayah Kabupaten Bogor dan sekitarnya memasuki masa pancaroba ditandai curah hujan dengan intensitas sedang hingga deras dalam durasi singkat. Saat terjadinya hujan tersebut juga tidak jarang membawa petir dan angin kencang.

Kondisi itu bisa saja menyebabkan bencana alam, karena hampir 6 bulan wilayah Kabupaten Bogor dan sekitarnya terjadi musim kemarau yang sangat panas. Sehingga bisa saja terjadi retakan tanah yang bisa menyebabkan longsor.(*/Wan)

JAKARTA – Sejumlah wilayah di DKI Jakarta masih terendam banjir walaupun sudah ada Sodetan Ciliwung. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan akan perbaiki Standar Operasional Prosedur (SOP) Sodetan Ciliwung.

“Jadi, kemarin SOP-nya mau diperbaiki. Kalau bisa begitu mengalir ke Kali Ciliwung itu masuk dulu ke sodetan. Kalau selama ini kan tunggu posisi tertentu baru dia ngalir,” kata Heru kepada wartawan di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat pada Selasa (7/11/2023).

Heru menjelaskan Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane sedang mendiskusikan untuk memperbaiki SOP.

“Kemarin saya minta udah langsung kebagi dua aja, sehingga di Bidara Cina tidak seperti kemarin (banjir),” kata dia.

Sebelumnya diketahui, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengungkapkan 22 Rukun Tetangga (RT) tergenang imbas hujan lebat di wilayah Jakarta dan sekitarnya pada Sabtu (4/11/2023).

“Hingga pukul 09.00 WIB, BPBD mencatat genangan yang sebelumnya terjadi di 10 RT dan dua ruas jalan tergenang, saat ini menjadi 22 RT atau 0,071 persen dari 30.772 RT yang ada di wilayah DKI Jakarta,” kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta Isnawa Adji di Jakarta, Minggu (5/11/2023).

Isnawa menuturkan, di Jakarta Selatan terdapat satu RT tergenang, yakni di Kelurahan Rawajati dengan ketinggian 30 sentimeter (cm) dan penyebabnya adalah curah hujan tinggi.

Kemudian, di Jakarta Timur terdapat 21 RT tergenang yang berada di Kelurahan Cililitan. Dua RT di antaranya memiliki ketinggian 20 sentimeter (cm) dan penyebab curah hujan tinggi serta luapan Kali Baru.

Lalu, di Kelurahan Cawang terdapat 14 RT tergenang memiliki ketinggian 30 hingga 250 sentimeter (cm) atau 2,5 meter dan penyebabnya curah hujan tinggi serta luapan Kali Ciliwung.

Di Kelurahan Bidara Cina terdapat tiga RT tergenang dengan ketinggian 30 hingga 150 sentimeter (cm) dan penyebab curah hujan tinggi serta luapan Kali Ciliwung.(*/Ta)

JAKARTA – Sejumlah wilayah di DKI Jakarta masih terendam banjir walaupun sudah ada Sodetan Ciliwung. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan akan perbaiki Standar Operasional Prosedur (SOP) Sodetan Ciliwung.

“Jadi, kemarin SOP-nya mau diperbaiki. Kalau bisa begitu mengalir ke Kali Ciliwung itu masuk dulu ke sodetan. Kalau selama ini kan tunggu posisi tertentu baru dia ngalir,” kata Heru kepada wartawan di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat pada Selasa (7/11/2023).

Heru menjelaskan Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane sedang mendiskusikan untuk memperbaiki SOP.

“Kemarin saya minta udah langsung kebagi dua aja, sehingga di Bidara Cina tidak seperti kemarin (banjir),” kata dia.

Sebelumnya diketahui, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengungkapkan 22 Rukun Tetangga (RT) tergenang imbas hujan lebat di wilayah Jakarta dan sekitarnya pada Sabtu (4/11/2023).

“Hingga pukul 09.00 WIB, BPBD mencatat genangan yang sebelumnya terjadi di 10 RT dan dua ruas jalan tergenang, saat ini menjadi 22 RT atau 0,071 persen dari 30.772 RT yang ada di wilayah DKI Jakarta,” kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta Isnawa Adji di Jakarta, Minggu (5/11/2023).

Isnawa menuturkan, di Jakarta Selatan terdapat satu RT tergenang, yakni di Kelurahan Rawajati dengan ketinggian 30 sentimeter (cm) dan penyebabnya adalah curah hujan tinggi.

Kemudian, di Jakarta Timur terdapat 21 RT tergenang yang berada di Kelurahan Cililitan. Dua RT di antaranya memiliki ketinggian 20 sentimeter (cm) dan penyebab curah hujan tinggi serta luapan Kali Baru.

Lalu, di Kelurahan Cawang terdapat 14 RT tergenang memiliki ketinggian 30 hingga 250 sentimeter (cm) atau 2,5 meter dan penyebabnya curah hujan tinggi serta luapan Kali Ciliwung.

Di Kelurahan Bidara Cina terdapat tiga RT tergenang dengan ketinggian 30 hingga 150 sentimeter (cm) dan penyebab curah hujan tinggi serta luapan Kali Ciliwung.(*/Ta)

CIBINONG – Pemkab Bogor secara resmi telah menerima hibah tanah seluas 52 hektare dari PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII, yang diperuntukan untuk lahan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) korban bencana alam banjir bandang dan tanah longsor pada 1 Januari 2020 lalu.

Tanah PTPN VIII yang awalnya perkebunan sawit tersebut berada di Desa Sukaraksa dan Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg serta Desa Pasir Madang, Kecamatan Sukajaya.

“Setelah 3 tahun lebih, alhamdulillah hari ini penyerahan aset berupa tanah oleh PTPN VIII ke Pemkab Bogor selesai. Dimana luas lahan yang diserahkan luasnya 52 hektare, dan lokasinya di Kecamatan Cigudeg dan Kecamatan Sukajaya,” kata Bupati Bogor Iwan Setiawan kepada wartawan, Senin, 6 November 2023.

Iwan Setiawan menerangkan dengan akte hibah lahan ini, ada kepastian hukum baik untuk PTPN VIII, Pemkab Bogor maupun korban bencana alam yang menerima bantuan Huntap.

“Penyerahan yang dilakukan oleh PTPN VIII ini bukan hanya tanah, tetapi juga pohon-pohon sawit yang berada di lahan seluas 52 hektare. Hal ini patut syukuri oleh masyarakat korban bencana alam,” ungkap Iwan Setiawan.

Kepada masyarakat korban bencama alam penerima Huntap, mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor ini pun menyampaikan bahwa mereka tidak bisa memperjual belikan Huntapnya.

“Saya ingatkan bahwa Huntap tidak boleh diperjual belikan, karena lahannya merupakan milik Pemkab Bogor atau tepatnya mereka hanya mendapatkan Hak Guna Bangunan (HGB) diatas Hak Penggunaan Lahan (HPL) yang dimiliki oleh Pemkab Bogor,” paparnya.

Iwan menyarankan, terutama Huntap yang berada di Kecamatan Cigudeg untuk dimanfaatkan sebagai tempat usaha, karena ratusan unit Huntap tersebut berada di jalan raya dan terbilang strategis.

“Kalau Huntap mau dimanfaatkan sebagai tempat usaha, selain tempat tinggal boleh dan dipersilahkan,” kata Iwan.

Ia melanjutkan penyerahan aset PTPN VIII tidak berhenri pada hari ini, karena banyak Huntap di desa lainnya yang juga bakal diserahkan lahannya kepada Pemkab Bogor.

Terlebih, Pemkab Bogor masih melakukan pembangunan Huntap, dari total target 4.000an unit Huntap.

“Total ada 4.000an unit Huntap yang sudah, sedang dan akan dibangun oleh Pemkab Bogor, baik dengan bantuan anggaran dari BNPB, Pemprov Jawa Barat maupun menggunakan dana APBD Kabupaten Bogor. Oleh karena itu, kedepan akan ada lagi penyerahan aset PTPN VIII ke Pemkab Bogor,” sambungnya.(Rez)

BEKASI – Pemerintah Kabupaten Bekasi mengejar pendapatan asli daerah yang masih rendah dari sejumlah pajak’ sektor pajak demi merealisasikan percepatan pembangunan di wilayah itu.

“Sektor pajak yang masih rendah secara penerimaan sampai saat ini antara lain pajak perhotelan, hiburan, serta pajak parkir,” kata Kepala Bidang Pajak Daerah pada Bapenda Kabupaten Bekasi Jenal Aca di Cikarang, Minggu 5 November 2023.

Dia mengatakan penerimaan pajak’ sektor pajak perhotelan hingga kini baru mencapai Rp25 miliar atau setara 46 persen dari total target pendapatan sektor tersebut tahun ini yakni senilai Rp55 miliar.

Sejumlah faktor turut berpengaruh terhadap minim penerimaan pajak sektor perhotelan antara lain kondisi beberapa hotel yang sepi serta persaingan dengan penyewaan hunian vertikal yang saat ini tumbuh subur di Kabupaten Bekasi.

Pihaknya berencana melakukan pendataan dan penyaringan terhadap hunian vertikal yang memberlakukan sistem sewa harian sebagaimana dilakukan hotel agar dapat ditarik pajak.

“Jadi aturan terkait apartemen ini memang memiliki perbedaan yang perlu diperhatikan. Kami masih melakukan rumusan supaya ada dasar regulasi untuk penarikan pajak daerah dari unit apartemen tersebut,” ucapnya.

Kemudian sektor hiburan dan parkir dikarenakan Kabupaten Bekasi masih minim dalam jumlah pusat perbelanjaan meski ke depan diakui bakal memiliki potensi pajak besar setelah pembukaan AEON Mal Kota Deltamas nanti.

Jenal meyakini target pajak daerah secara keseluruhan dapat tercapai pada akhir tahun ini meski beberapa sektor masih rendah menyumbang penerimaan daerah dari pajak. Terlebih dari total target Rp2,4 triliun, sudah tercapai senilai Rp1,8 triliun, setara 78 persen.

“Pajak daerah sangat menunjang pembangunan daerah. Oleh sebab itu kami mengimbau seluruh pihak (wajib pajak) menjadi warga negara yang bijak dan patuh dengan membayar pajak karena pajak yang dibayarkan akan kembali ke daerah untuk mengoptimalkan pembangunan,”ujarnya. (ant/Al)

CIBINONG – Walaupun mengakomodir kepentingan keberlangsungan proyek program strategis nasional (PSN), Pansus Raperda revisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor tetap berupaya melindungi lahan pangan pertanian berkelanjutan (LP2B).

“Pansus Raperda revisi Perda RTRW mengakomodir kepentingan nasional, yaitu pembangunan 4 ruas jalan tol dan 2 bendungan. Namun, kami juga berupaya untuk melindungi atau mempertahankan luas LP2B,” kata Ketua Pansus Raperda revisi Perda RTRW Kabupaten Bogor Andi Permana kepada wartawan, Minggu 5 November 2023.

Andi Permana menuturkan dalam upaya merevisi Perda RTRW dan menjadikan Perda RTRW yang baru, maka Pansus Raperda akan mengoptimalkan kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor sesuai dengan potensinya.

“Masing-masing kecamatan memiliki potensi baik di pariwisata, pertambangan, industri dan lainnya hingga dalam Perda RTRW yang baru, akan memaksimalkan potensi tersebut demi kesejahteraan masyarakat hingga tidak terjadi disparitas perbedaan pendapatan yang mencolok antara satu wilayah dengan wilayah lainnya,” jelas politisi Partai Gerindra tersebut.

Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika menerangkan walaupun total LP2B berkurang, jumlahnya tidak terlalu besar.

Apalagi baik itu Pemkab Bogor, Pemprov Jawa Barat dan pemerintah pusat, sama-sama bertujuan untuk menjaga ketersediaan atau ketahanan pangan.

“Jumlah luas LP2B di Kabupaten Bogor kini jadi 37.900an hektare, hanya berkurang sedikit karena ada LP2B yang dibebaskan untuk pembangunan Bendungan Cibeet, Bendungan Cijurey dan jalan tol,” terang Ajat Rochmat Jatnika.

Ajat menambahkan selain demi proyek PSN, juga ada koreksi luas LP2B karena adanya pembangunan sarana prasarana pendidikan.

“Sarana prasarana pendidikan juga daya dukung peningkatan pendapatan masyarakat, hingga diiperbolehkan menggunakan lahan yang masuk ke dalam LP2B,” sambungnya. (Rez)

CIBINONG – Kabar duka, telah berpulang ke Rahmatullah, Direktur Utama (Dirut) Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor, Yuliansyah Anwar, pada Senin (6/11/23) pukul 06 pagi.

Kabar duka ini diterima awak media, dari Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Bogor, Sintha Dec Checawati.

“Telah berpulang ke Rahmatullah Bapak Yuliansyah Anwar Bin Kashful Anwar (Direktur Utama) pada hari ini Senin, 6 Nopember 2023 pukul: 6.06 di Rumah Sakit Sari Asih Ciputat Tangsel Mohon dimaafkan bila ada kesalahan ,” tulis Shinta dalam pesan WhatsApp nya, kepada wartawan, Senin (6/11/23).

Dalam pesan yang ditulis Ketua KADIN, saat ini almarhum Dirut Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor, Yuliansyah Anwar, berada di rumah duka, Alamat Bali View, Jl. Kintamani Raya Blok D9 No.19 Cireundeu Ciputat Timur Tangsel, Provinsi Banten.(*/Wa)

CIBINONG – Kontraktor proyek pembangunan Pasar Gunung Putri di Perumahan Griya Bukit Jaya (GBJ) Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, diduga menggunakan lahan milik warga tanpa izin untuk menjalankan kegiatannya.

Proyek yang dikerjakan oleh CV Bela Persada dengan nilai Rp. 7.343.750.000,00 dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kabupaten Bogor itu, dinilai sembrono.

Pasalnya, kontraktor menggunakan lahan milik Acang Suryana untuk akses jalan, menaruh alat berat dan membuat bedeng atau rumah sementara pekerja, tanpa izin pemiliknya.

“Tanah saya di pakai tempat parkir alat berat Beko. Tanah saya di rusak untuk dipakai akses jalan dan sekarang sedang di bangun bedeng kontraktor. Semua itu belum atau tidak ada ijin dari saya,” kata Acang Suryana kepada wartawan, Sabtu (4/11/23).

Acang sapaan akrabnya itu mengaku keberatan dengan sikap kontraktor yang sudah merugikan tersebut.

“Kalau sudah begini, apakah RT dan RW mau bertanggung jawab. Intinya saya keberatan. Bukan dengan pembangunan pasar nya melainkan etika sopan santunnya yang tidak menghargai orang lain,” tegasnya.

Apalagi, Acang yang merupakan warga perumahan GBJ dan memiliki lahan tepat berada disamping pembangunan Pasar Gunung Putri itu, tidak pernah dilibatkan dalam hal apapun sampai saat ini.

“Saya sebagai warga perumahan Griya Bukit Jaya RT 08 RW 28 tidak pernah merasa minta di wakilkan oleh RT dan RW terkait masalah Pasar,” jelasnya.

Bahkan, dia juga tidak dilibatkan dalam atau diberitahu oleh RT dan RW setempat terkait setuju atau tidak setuju adanya pasar tepat berada disamping lahan miliknya.

“Intinya bahwa saya selaku pemilik tanah seluas 12.000 meter yang lokasinya bersebelahan dengan lokasi pembangunan Pasar Gunung Putri sama sekali tidak di libatkan atau di beritahu oleh Pelaksana pembangunan pasar mulai dari pengukuran dan pemasangan patok tetangga batas tanah,” ujarnya.

“Karena tetangga terdekat dan terdampak ada nya pasar ya saya langsung karena tanah saya bersebelahan dengan bangunan pasar,” sambungnya.

Karena sudah merusak tanah miliknya tanpa izin, tegas Acang, untuk langkah yang akan diambil selanjutnya, sudah diserahkan kepada kuasa hukum karena sudah sangat merugikan.

“Sedang di pelajari oleh team kuasa hukum saya (langkah selanjutnya). Yang pasti sudah ada 3 pasal yang di langgar kontraktor yakni, perusakan tanah, memasuki pekarangan orang lain tanpa ijin dan membangun diatas tanah milik orang lain tanpa ijin pemiliknya,” ungkapnya.(*/Wa)

JAKARTA – Kapolres Metro Jakarta Pusat Komisaris Besar (Kombes) Polisi, Susatyo Purnomo Condro mengatakan jumlah massa Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina yang akan menggelar aksi di Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat pada Minggu (5/11/2023) besok, diperkirakan sekitar tiga ribu orang.

“Masih kami dalami ya (perkiraan jumlah massa). Kalau kemarin itu sekitar dua ribu ke tiga ribu minggu lalu. Mungkin kurang lebih hampir sama,” ujar Susatyo, Sabtu (4/11/2023) usai apel besar PAM Swakarsa di Mapolda Metro Jaya.

Susatyo mengimbau agar setiap korlap atau penanggung jawab bisa menjamin bahwa peserta yang mengikuti kegiatan Aksi Bela Palestina bisa ketertiban sesuai dengan ketentuan.

Susatyo Purnomo Condro mengatakan, polisi masih mempersiapkan jumlah personel yang akan dikerahkan.

“Kami masih berkoordinasi dengan pihak Polda Metro Jaya, termasuk juga dengan pengalihan arus ya. Kami akan situasional besok akan seperti apa kegiatannya,” katanya.

“Aksi Palestina ini bukan yang pertama, minggu lalu juga ada berakhir juga damai, kami berharap kegiatan besok juga aman dan damai,” jelas Susatyo.

Pihak kepolisian kata dia juga akan mengantisipasi penyusup ke dalam barisan massa.

“Tentunya kami semua langkah-langkah pengamanan baik itu secara preemtif, secara preventif, semua kami siapkan,” pungkas Susatyo.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina akan mulai berdatangan ke Monas Jakarta Pusat sekira pukul 06.00 WIB.

Berdasarkan poster yang beredar, Ketua Pengarah Aksi adalah M. Din Syamsuddin, Ketua Korlap atau Koordinator Lapangan yaitu Bachtiar Nasir. Peserta yang hadir akan dihadiri lebih dari 10 organisasi massa (ormas) dan komunitas.

Massa diimbau mengenakan pakaian putih, membawa bendera Indonesia dan Palestina, serta tidak membawa atribut organisasi, partai, atau kelompok tertentu.(*/Fa)

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali menerapkan razia uji emisi mulai pekan ini guna menekan polusi udara yang semakin memburuk.

Kendaraan bermotor seperti mobil dan motor yang berusia di atas 3 tahun akan dirazia saat masuk DKI Jakarta.

Pemprov DKI juga telah menyiapkan sejumlah lokasi uji emisi yang dapat dimanfaatkan pemilik kendaraan agar lolos dari tilang oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya mulai 1 November 2023.

Juru Bicara Satuan Tugas Pengendalian Pencemaran Udara (Satgas PPU) Provinsi DKI Jakarta, Ani Ruspitawati mengatakan bahwa razia uji emisi akan dilakukan di berbagai lokasi, pada lima wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Ani menyampaikan bahwa setiap kendaraan, baik roda dua maupun roda empat, di atas 3 tahun akan menjadi sasaran razia uji emisi. Berdasarkan peraturan yang berlaku, apabila tidak lolos uji emisi, maka tilang akan menanti dengan besaran denda Rp250 ribu.

“Sasarannya adalah kendaraan bermotor roda dua dan empat yang berusia di atas tiga tahun. Pemberian sanksi tilang pada kendaraan bermotor tidak lulus uji emisi sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 tahun 2009,” kata Ani dalam keterangan resmi.

Seperti diketahui, kendaraan bermotor dianggap sebagai salah satu penyumbang terbesar polusi udara di DKI Jakarta. Menurut Ani, kebijakan razia uji emisi ini diambil sebagai salah satu upaya Pemprov DKI dalam mempercepat penanganan polusi udara.
“Karena itu, Pemprov DKI berterima kasih dan mengapresiasi berbagai instansi yang telah memberikan dukungan penuh dalam penanggulangan polusi udara di Jakarta,” ujar Ani Ruspitawati.

Bukan hanya fokus melakukan razia, Pemprov DKI Jakarta juga terus memperluas akses bagi masyarakat untuk melakukan uji emisi. Tercatat pelaksanaan uji emisi hingga 27 Oktober 2023, terdapat 1.167.870 kendaraan roda empat dan 124.588 kendaraan roda dua yang telah melakukan uji emisi.

Lokasi uji emisi telah tersedia di 342 bengkel untuk kendaraan roda empat dengan jumlah teknisi sebanyak 950 teknisi. Sedangkan 114 bengkel untuk kendaraan roda dua dengan 195 teknisi yang tersebar di berbagai wilayah Jakarta.(*/Ind)