Metro Jabodetabek

CIBINONG – Demi kemajuan Pendidikan Pesantren dan memiliki payung hukum, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto mengaku senang dengan adanya Peraturan Daerah (Perda) Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren yang sudah disahkan .

“Dengan adanya Perda Pesantren ini, nantinya Kabupaten Bogor akan memiliki payung hukum yang lebih jelas untuk peningkatan mutu maupun ekonominya. Dengan begitu, Pesantren di Kabupaten Bogor akan lebih maju dan bisa terus memberikan kontribusi terhadap bangsa dan negara,” kata Rudy Susmanto kepada wartawan.

Rudy Susmanto mengaku, pihaknya sudah membahas Program pembentukan peraturan daerah (Propemperda), Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren pekan kemarin dan itu semua sudah sampai dengan djadikan perda penyelenggaraan pesantren.

“DPRD baru pekan kemarin membahas Propamperda, Raperda Fasilitas penyelenggara Pesantren. Semoga ini menjadi satu titik langkah perhatian kita untuk memajukan pendidikan Pesantren dan para Santri di Kabupaten Bogor,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, lanjut Politisi Partai Gerindra itu, kehadiran dan eksistensi pesantren sudah berlangsung sangat lama dan turut mewarnai sejarah perjuangan dan pertumbuhan Kabupaten Bogor hingga saat ini.

“Dengan ada Perda Penyelenggaraan Pesantren ini, kedepannya akan meningkatkan fasilitasi pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan pesantren, karena selama ini pesantren masuk ke dalam kategori kewenangan pemerintah pusat,” tuturnya.

Rudy Susmanto berharap, dengan adanya Perda pesantren, nantinya sudah memiliki payung hukum. Karena saat ini sekolah SD baik swasta maupun negeri bisa dapat dana bantuan operasional sekolah (BOS). Sedangkan pesantren yang tidak mempunyai sekolah formal, tidak dapat bantuan tersebut.

“Padahal pesantren juga sama dalam pendidikan yang juga mencerdaskan kehidupan bangsa. Apalagi sekarang banyak kampus atau universitas-universitas yang siap menampung lulusan pesantren. Untuk itu diharapkan Kabupaten Bogor saat ini sudah memiliki Perda itu,” ucapnya.

Perda Pesantren di Kabupaten Bogor yang merupakan inisiatif dari DPRD ini merupakan sebuah bentuk dukungan kepada pondok pesantren untuk terus meningkatkan mutu, baik dari sisi penyelenggaraan juga sebagai sebuah reward, karena pondok pesantren telah melahirkan para pejuang dan pemimpin.

“Semoga Perda Pesantren ini bisa meningkatkan Pesantren yang ada di Kabupaten Bogor , tentu kami sangat mendukung upaya yang dilakukan banyak banyak pihak dari para Kiyai, pemangku Pesantren dan para santri,”ungkapnya.(*/Wan)

JAKARTA – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, Jakarta International Stadium (JIS) sudah sudah siap menjadi tempat Piala Dunia U-17 2023. Acara tersebut akan digelar di Indonesia pada 10 November-2 Desember 2023.

“Sudah, sudah siap,” kata Heru kepada wartawan di Gedung Annex Dinas Teknis Jatibaru, Jalan Taman Jatibaru, Jakarta Pusat pada Rabu (8/11/2023).

Selain itu, Heru mengaku akan menonton pertandingan Piala Dunia U-17 yang berlangsung di JIS. Adapun di antara laga yang bermain di JIS, adalah timnas Inggris versus Brasil dan Prancis versus Korea Selatan. “Iya, ikut (menonton),” kata kepala sekretariat presiden (kasetpres) tersebut.

Sebelumnya, Direktur Teknik dan Pengembangan Bisnis PT Jakarta Propertindo (Jakpro) I Gede Adi Adnyana mengatakan renovasi stadion berkapasitas 82 ribu penonton tersebut telah selesai. Dia memastikan, JIS dapat bisa digunakan untuk pertandingan Piala Dunia U-17 2023.

“Aman persiapan JIS. Kita didukung penuh. Sudah tinggal jalan saja,” kata Adi kepada wartawan di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat pada Senin (6/11/2023).

Menurut Adi, pembangunan fasilitas umum, seperti jembatan penyeberangan orang (JPO) dari Ancol sudah bisa digunakan. Sehingga, bisa memudahkan masyarakat yang parkir kendaraan di Ancol untuk menonton sepak bola di JIS.

“JIS sudah tinggal digunakan untuk pertandingan. JPO-nya juga sudah. Sudah finishing, semua sudah. Sudah tinggal main doang. Kalau boleh dikatakan, tinggal dipakai saja, sudah selesai,” kata Adi.

Adapun JIS menjadi markas peserta Grup C dan Grup E. Baik laga pembuka maupun final, tidak ada yang dihelat di stadion terbesar di Indonesia tersebut.(*/Ta)

CIBINONG – DPRD Kabupaten Bogor mengesahkan Raperda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren menjadi Perda dalam rapat paripurna, Selasa 7 November 2023.

“Alhamdulillahirabbil ‘alamin, syukur kepada Allah SWT. Telah disahkan Perda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. Saya berharap besar bahwa perda ini bisa manfaat bagi masyarakat, khususnya di lingkungan pesantren,” kata Koordinator Pansus, KH. Agus Salim.

Wakil ketua DPRD Kabupaten Bogor ini mengharapkan keberadaan Perda tersebut, mampu memaksimalkan peran pemerintah kepada civitas di pondok pesantren.

“Alhamdulillah pansus selesai, saya sebagai koordinator dari pansus ini, mengapresiasi dan bersyukur. Saya berharap para santri dan kiyai bisa dibantu lebih maksimal,” papar dia.

Sebab, lanjut Agus Salim, dalam Perda tersebut, pemerintah akan lebih dirasakan keberadaannya dalam membantu pondok pesantren pada sejumlah sektor.

“Diharapkan dengan Perda ini, kehadiran pemerintah Kabupaten Bogor lebih maksimal dan seluruh SKPD memberikan support kepada pendidikan pondok pesantren,” ungkapnya.

Menurut Agus Salim, Perda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren itu merujuk pada amanah UU tentang Pesantren yang ada di pusat dan Peraturan Daerah di Provinsi Jawa Barat.

“Ini disusun oleh tenaga ahli di bidangnya, kemudian kita bahas bersama dengan tenaga ahli untuk mendapatkan hasil maksimal dengan pembanding dengan beberapa Perda yang sama di daerah lain,” jelas Agus Salim.

Dalam pembahasannya, DPRD Kabupaten Bogor juga mengundang sejumlah perwakilan pondok pesantren untuk duduk bersama sebelum disahkan menjadi Perda.(*/Wan)

JAKARTA – Komunitas Bike to Work (B2W) Indonesia mencabut predikat Jakarta sebagai ‘Kota Ramah Sepeda’ yang sebelumnya diberikan pada 2021. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pun angkat bicara terkait hal tersebut.

“Tanya sama Dishub DKI. Kalau perlu dibangun jalur sepeda ya bangun, dimana?,” kata Heru kepada wartawan di Gedung Annex Dinas Teknis Jatibaru, Jalan Taman Jatibaru, Jakarta Pusat pada Rabu (8/11/2023).

Heru mengaku menyerahkan pembangunan jalur sepeda di DKI Jakarta kepada Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo. “Iya dong kan perlu di evaluasi sama Dishub DKI. Semua boleh dibangun,” kata dia.

Namun, tidak menutup kemungkinan Heru bakal menambah jalur sepeda. Sebab, ia tidak melarang jalur tersebut untuk dibangun. “Ya tambah kalau warga minta. Emang ada yang melarang?,” kata dia.

Sebelumnya diketahui, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, dinilai tidak lagi melanjutkan pembangunan jalur sepeda yang ada di Jakarta.

Menyikapi hal itu, Komunitas Bike to Work (B2W) Indonesia mencabut predikat ‘Kota Ramah Sepeda’ untuk DKI Jakarta yang diberikan pada 2021.

“Per hari ini, Selasa 7 November 2023, anugerah tersebut kami cabut kembali dan menyatakan Kota Jakarta gugur mendapat predikat sebagai Kota Ramah Sepeda,” kata Ketua Umum B2W Indonesia, Fahmi Saimima dalam keterangan tertulis di Jakarta pada Rabu (8/11/2023).

Dia menjelaskan, pencabutan predikat itu berdasarkan evaluasi selama satu tahun. Menurut Fahmi, banyak kebijakan Pj Heru yang ternyata sangat bertolak belakang dengan semangat penghargaan tersebut.

“Realitasnya malah memperlihatkan adanya langkah-langkah yang sangat bertolak belakang dengan semangat penghargaan itu. Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono justru menggusur kebijakan sebelumnya. Kami anggap malapraktik tata kelola,” ucap Fahmi.

Menurut dia, pada November 2022, pemangkasan anggaran untuk jalur sepeda dari semula diproyeksikan di RAPBD 2023 sebesar Rp 38 miliar, kemudian diusulkan menjadi nol. Hal itu jelas menunjukkan keberpihakan Pj Heru tidak ke pengguna sepeda.(*/Nu)

CIBINONG – DPRD Kabupaten Bogor menunjukkan bukti nyata dalam mendukung warga Negara Palestina untuk merdeka dari penjajahan Israel.

Kibaran bendera dan atribut Negara Palestina pun mewarnai Gedung Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor, saat menggelar Rapat Paripurna bersama Pemkab Bogor pada Selasa malam 7 November 2023.

Rapat paripurna ini membahas 3 poin, yaitu Raperda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, penandatanganan berita acara kesepakatan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah (RT RW) tahun 2023-2043 dan pengumuman usulan nama-nama calon Penjabat Bupati Bogor.

Selain berkibarnya bendera Negara Palestina yang disandingkan dengan bendera Negara Indonesia, di tengah rapat paripurna ini para anggota legislatif dan juga jajaran pemangku jabatan di lingkungan Pemkab Bogor juga mengenakan syal dan juga sticker bendera Negara Palestina di sisi kiri pipinya.

Selain itu seluruh peserta yang hadir dalam acara tersebut diminta untuk menonton video yang dialami oleh saudara-saudara kita di Negara Palestina, dilanjut dengan pembacaan doa-doa usai pemutaran video Pray for Palestina.

Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto menyebut, sikap yang diambil oleh para peserta rapat paripurna tersebut bukan hanya membahas permasalahan agama, namun juga berbicara tentang kehormatan dan keselamatan suatu bangsa.

“Apapun agamamu kita semua bersaudara, kita tidak bisa membantu saudara-saudara kita di palestina minimal kami lembaga perwakilan rakyat daerah ada sebuah langkah, ada sebuah sikap dan ini dukungan kami kepada rakyat Palestina,” kata Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto kepada wartawan.

Selain itu, sambung Rudy Susmanto pertanggal 8 November, DPRD dan Pemkab Bogor akan berkolaborasi untuk menggalang dana agar bisa membantu warga di Palestina yang menjadi korban perang.

“Kami juga membuka donasi untuk saudara-saudara kita di Palestina. Bupati Bogor Iwan Setiawan juga menyampaikan bahwa Pemkab Bogor akan open donasi untuk bantuan saudara-saudara kita di Palestina,” sambungnya.

Sementara itu, Dadeng Wahyudi anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi PKS dalam kesempatan yang sama menitipkan sebagain gajinya untuk warga Negara Palestina.

“Saya titipkan sebagian uang gaji saya untuk saudara warga Negara Palestina, semoga shodaqoh ini tak hanya saya pribadi, tetapi diikuti oleh teman-teman lainnya,” tukas Dadeng Wahyudi. (Rez)

CIBINONG – Karena ketidak sesuaian antara harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan luas lahan, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto meminta proses ruislag lahan SMPN 3 Gunung Putri dengan lahan PT KSP ditunda.

“Luas lahan dan NJOP lahan SMPN 3 Gunung Putri yang bakal diruislag atau tukar guling dengan lahan PT KSP di Desa Ciangsana saya minta ditunda,” kata Rudy Susmanto kepada wartawan, Rabu, 8 November 2023.

Rudy Susmanto menuturkan bahwa alasan diatas ia katakan kepada panitia khusus (Pansus) Ruislag SMPN 3 Gunung Putri DPRD Kabupaten Bogor karena ada potensi kerugian negara.

“Kalau ada potensi kerugian negara, saya ga bakal tanda tangan. Saya minta disesuaikan dengan cara PT KSP menambah luas lahan yang akan ditukar dengan lahan SMPN 3 Gunung Putri hingga nilainya sesuai dan lahannya harus dalam satu hamparan,” tutur pria yanh juga Wakil Sekjend DPP Partai Gerindra tersebut.

Ia menyampaikan bahwa sebelumnya, Pansus Ruislag SMPN 3 Gunung Putri DPRD bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dan Kepala Desa Ciangsana sudah meninjau dua lahan yang bakal ‘ditukar guling’.

“Kabarnya ada yang menyetujui lahan SMPN 3 Gunung Putri ‘ditukar guling’ karena sekolahan tersebut kerap menjadi korban bencana alam banjir, oleh karena itu kami memproses. Namun hal itu belum disepakati, walaupun PT KSP siap membangun baru Gedung SMPN Gunung Putri,” sambungnya.

Rudy melanjutkan apabila proses ruislag lahan SMPN 3 Gunung Putri batal, maka akan ada upaya lebih untuk mengantisipasi bencana alam banjir di sekolah tersebut.

“Pemkab Bogor sebelumnya sudah membangun sodetan, namun apabila harus ada upaya lebih untuk mengantisipasi bencana alam banjir di sekolah tersebut, maka akan kami laksanakan,” sambungnya. (Rez)

CIBINONG – Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin meninjau lokasi tumpukan dalam saluran air di Simpang Ciawi, Kabupaten Bogor. Sampah yang menutupi aliran air langsung dibersihkan Pemerintah Kabupaten Bogor dan TNI, Polri dan lainnya.

Video tumpukan sampah itu sendiri sempat viral di media sosial. Sehingga, Bey meminta agar secepatnya sampah-sampah tersebut dibersihkan.

“Saya meminta Bupati Bogor dan Dandim untuk segera membersihkan tumpukan sampah ini, sehingga masyarakat bisa tetap nyaman. Hari ini kami gerak cepat kita berbagi tugas, untuk pembersihan akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Bogor bersama TNI,” kata Bey, Selasa (7/11/2023).

“Saya ingin respon cepat jangan sampai ramai di medsos. Pada akhirnya kita lakukan bersama. Harus segera diangkut dan saya mohon masyarakat buang sampah ke tempatnya. Ini (tumpukan sampah) nanti langsung dibawa ke TPA Galuga,” sambung Bey.

Kata dia, kawasan tersebut merupakan milik Kementerian PUPR yang dikelola bersama PT Jasa Marga. Sehingga, ke depannya pengawasan akan dilakukan oleh keduanya agar tidak ada lagi sampah.

“Pada intinya ini lahan milik KemenPUPR, yang dikelola Jasa Marga. Jadi ke depan akan dikelola lebih baik lagi. Dibersihkan dulu utamanya, kemudian ditutup, dikamuflasekan seperti apa agar masyarakat sampah baik dari aliran air, selokan hadi akan supaya tidak terjadi lagi. Intinya kita harus menjaga lingkungan bersama,” ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Bogor Iwan Setiawan mengatakan pihaknya bersama aparat TNI, Polri dan lainnya langsung membersihkan sampah tersebut.

“Intinya tadi, viral itu bawa berkah buat saya. Jadi saya ada kekuatan, tadi saya ditelfon langsung pak Pj untuk melihat ke sini dan menindaklanjuti. Intinya (pesan) beliau (Pj), jangan sampai viral itu terus dilanjutkan dan suruh beresin aja,” ucap Iwan.
Iwan pun meminta camat dan jajarannya untuk mengawasi pengerukan ini. Termasuk membongkar bangunan liar sehingga proses pembersihan lancar.

“Namun saya meminta agar pembongkaran bangunan liar dilakukan dengan pendekatan humanis. Saya berharap lokasi ini ke depan bisa dibuat nyaman, misalnya seperti dibuat taman,” tandasnaya.(*/Ju)

CIBINONG – DPRD Kabupaten Bogor menerima 10 usulan nama calon Penjabat (Pj) Bupati Bogor untuk menggantikan Iwan Setiawan yang akan habis masa jabatannya pada Desember 2023 mendatang.

Dari 10 nama tersebut, DPRD Kabupaten Bogor menyepakati mengusulkan tiga nama dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Bogor, pada Selasa (7/11/23).

Ketiga nama tersebut diantaranya Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Bogor, Juanda Dimansyah.

Dr Nurdin (Direktur Dekonsentrasi Tugas Pembantuan Kerja sama pada Direktorat Jendral Bina Administrasi Kewilayahan Kementrian Dalam Negeri)

Terakhir, Dr Tubagus Hairul Dwi Sapta (Diretur Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa PKK dan Posyandu pada Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa Kementrian Dalam Negeri)

“Dari 10 nama itu, maka DPRD Kabupaten Bogor melalui mekanisme tahapan-tahapan yang sudah ditempuh bersama dengan pimpinan Kabupaten Bogor. Maka DPRD mengusulkan 3 nama calon Penjabat Kabupaten Bogor,” kata Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto kepada Wartawan.

Menurut Rudy Susmanto, usulan calon Pj tersebut didapat dari rekomendasi kelompok masyarakat dan fraksi DPRD. “DPRD Kabupaten menerima usulan dan rekomendasi dari beberapa kelompok masyarakay dan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Bogor,” ungkapnya.(*/Wan)

Berikut 10 nama calon Pj Bupati Bogor yang diusulkan, diantaranya:

1. Engkus Sutisna (Staff Ahli Gubernur Jawa Barat bidang hukum pemerintah dan politik)
2. Zaenudin MA (Ketua PCNU Kabupaten Bogor)
3. AKBP Iman Imanudin (Wakil Direktur Narkoba Polda Metro Jaya)
4. Adang Suptandar (Auditor Ahli Utama Inspektorat Kabupaten Bogor)
5. Juanda Dimansyah (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor)
6. Nurdin (Direktur Generasi Perbantuan dan Kerja Sama pada Direktorat Jendral Bina Adminstrasi Wilayah Kementrian Dalam Negeri)
7. Tubagus Hairul Dwi (Diretur Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan dan Adab Desa PKK dan Posyandu pada Diretorat Jendral Bina Pemerintahan Desa Kementrian Dalam Negeri)
8. Soebiantoro (Kepala Dinas PUPR)
9. Risnandar Mandiwa SSTP (PLH Seksi Direjen Politik dan TUN Direktur Kemasyarakatan
10. Yeti Rahmat (Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Kementrian Dalam Negwri).

DEPOK – Wali Kota Depok Mohammad Idris menyebut jumlah pemilih pemula di wilayahnya cukup signifikan dan menentukan pada Pemilu 2024. Ia mengatakan sekitar 36 persen pemilih di Depok adalah pemilih pemula, sehingga perlu ada pendidikan politik yang baik untuk mereka.

“Pemilih pemula ini mendominasi, memposisikan cukup tinggi di DPT (Daftar Pemilih Tetap) Kota Depok, jumlah mereka 36 persen,” jelas Mohammad Idris, Selasa (7/11/2023).

“Misalnya 60 persen tidak mau ikut (pemilu), memboikot, kan ini bahaya untuk partisipasi,” tambah Idris.

Dia menilai sangat penting untuk memberikan sosialisasi pendidikan politik kepada para pemilih pemula agar mereka bisa berperan aktif dalam proses demokrasi.

“Wawasan mereka juga kan barang kali dengan medsos (media sosial) dan yang lainnya, mereka ada yg antipati dengan politik, ah males itu mah urusan orang dewasa, bapak-bapak, kakek-kakak, nenek-nenek, kita milenial misalnya, ini yang harus disadarkan,” katanya.

Idris berharap anak muda atau generasi milenial agar lebih melek politik. Sehingga dapat menjadi pemilih cerdas melalui proses pemilihan dengan benar serta menggunakan hak pilihnya dengan baik.

“Jadi ikut pemilihannya agar bisa memilih dengan cerdas, jangan golput, jangan money politic, ini yang harus ditekankan,” ujarnya.

Sementara Kepala Bakesbangpol Kota Depok, Lienda Ratnanurdianny mengungkapkan, sosialisasi pendidikan politik sudah terlaksana di enam sekolah dari total 10 sekolah yang direncanakan. Empat sisanya akan dilaksanakan pada bulan November ini.

“Setiap sosialisasi ada 100 orang peserta, jika ditotal ada 1.000 anak yang mendapatkan sosialisasi,” katanya.

Dia berharap para siswa yang mengikuti kegiatan ini dapat mensosialisasikan kembali ke lingkungan terdekatnya, baik itu, teman, keluarga dan lingkungan lainnya. Melalui sosialisasi ini pemilih pemula akan mendapatkan beberapa materi dari para narasumber. Seperti, tahapan pemilu dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok dan aturan dalam pelaksanaan pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok.

“Selain sosialisasi, kami juga akan mengadakan Senadung Pemilu Damai di Alun-alun Kota Depok tanggal 26 November 2023, rencananya ada 1.000 anak,” ungkapnya.(*/Idr)

CIBINONG – Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto mengaku bakal segera menyelesaikan pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada Kamis 8 November 2023 lusa.

Menurut Rudy Susmanto, pada Kamis nanti dimaksimalkan agar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW selesai sampai ke penyelarasan, agar proyek strategis nasional (PSN) di Kabupaten Bogor, salahsatunya Jalan Tol dan Bendungan Cibeet dan Cijurey, dapat segera berjalan.

“Kita masih berlangsung kemarin pembahasan, insya allah di hari Kamis kita agendakan berakhir, sekaligus penyelarasan. Saya berharap kamis ini selesai termasuk penyelarasan,” katanya kepada Wartawan, Selasa (7/11/23).

Target tersebut terus digeber, jelas Rudy Susmanto, karena Raperda RTRW berbeda dengan Raperda lain yang tidak bisa langsung menjadi Peraturan Daerah (Perda).

“Karena berbeda dengan Raperda lain. Kalau Raperda lain, begitu selesai maka sudah menjadi produk atau Perda. Tapi kalau ini tidak, begitu kita selesai penyelarasan, maka akan diberikan kepada Kementrian ATR/BPN,” jelasnya.

“Mereka akan kaji dan evaluasi lagi, setelah selesai akan dikembalikan lagi ke DPRD terkait hasil evaluasinya,” sambungnya.

Tidak sampai disitu, tegas Politisi Partai Gerindra itu, setelah dari ATR/BPN, DPRD akan menyerahkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar). Nantinya, Pemprov Jabar juga akan mengkaji hasil kajian dari DPRD dan Kementrian ATR/BPN tersebut.

“Kemudian setelah itu, balik lagi ke kita, lalu akan di Paripurnakan menjadi Perda. Begitu tahapannya yang harus kita lalui terlebih dahulu,” ujarnya.

Rudy mengaku, untuk kepastian waktu selesai menjadi Perda RTRW tersebut, belum bisa dipastikan karena harus melalui proses yang panjang. Namun begitu, DPRD mentargetkan di tahun 2023 ini sudah selesai.

“Untuk waktunya kita belum bisa pastikan, karena nanti kan di Kementrian dan Pempov Jabar itu berapa lama kajian dan evaluasinya, apakah mereka punya deadline. Prinsipnya bahwa Raperda ini harus disegerakan selesai, karena berkaitan dengan PSN yang harus segera berjalan. Tapi insya allah tahun 2023 ini selesai,” katanya.(*/Wan)