Metro Jabodetabek

JAKARTA — Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menegaskan media massa memiliki peranan penting dalam menghadapi pemilihan umum (Pemilu) 2024. Dia juga berharap media massa bisa berperan menjadi pencerah dan edukasi kepada masyarakat untuk mewujudkan pesta demokrasi lima tahunan yang damai.

“Media memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk opini publik dan membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam Pemilu,” ujar Karyoto saat bersilaturrahmi dengan ratusan awak media yang tergabung dalam Forum Wartawan Polri (FWP) di Gedung Promoter Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (15/11/2023).

Dalam kesempatan itu, Karyoto berharap awak media dapat memberikan pencerahan dan edukasi kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara dalam Pemilu 2024.

Dia berharap awak media dapat menghindari pemberitaan yang bersifat provokatif, tendensius atau mengandung hoaks yang dapat memicu konflik atau kerawanan sosial. Karena itu, ia menekankan pentingnya cooling system pemberitaan media untuk Harkamtibmas Pemilu damai.

Menurut Karyoto, cooling system adalah upaya untuk menyejukkan suasana dan menurunkan tensi politik yang mungkin meningkat menjelang pemilu. Kemudian Cooling system juga dapat dilakukan dengan cara memberikan ruang dialog dan diskusi antara para kontestan pemilu, penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, aparat penegak hukum, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan media.

“Kita harus saling menghormati dan menghargai perbedaan pandangan politik yang ada di masyarakat. Serta harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di atas segala kepentingan pribadi atau golongan. Bersikap toleran dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dalam berkompetisi di Pemilu, bersama-sama menjaga kondusifitas Kambtibmas agar Pemilu dapat berlangsung aman, lancar dan sukses,” tutur Karyoto.

Selanjutnya, kata Karyoto, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan media dalam memberantas tindak pidana yang dapat mengganggu jalannya Pemilu. Lalu dia juga meminta media untuk melaporkan segala bentuk gangguan Kamtibmas yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

“Kami berharap media dapat memberikan masukan dan kritik yang membangun kepada kami. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang selama ini telah terjalin baik antara media dan Kepolisian,” harapnya.(*/Ad)

BOGOR – Pemerintah pusat menunjuk Kota Bogor, Jawa Barat menjadi proyek pilot (percontohan) pembangunan perkotaan nasional (NUDP) yang merupakan proyek kerja sama pemerintah Indonesia dan Bank Dunia.

“Program tersebut bertujuan meningkatkan perencanaan dan pemrograman pembangunan kota yang terpadu serta penyusunan prioritas program investasi modal,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Syarifah Sofiah, Rabu (15/11/2023).

Ia mengatakan pemerintah kota menyambut baik ditunjuknya Kota Bogor sebagai proyek pilot NUDP sehingga ke depan dapat dicontoh agar setiap kota memiliki kemandirian.

“Iya karena harus diakui banyak juga yang tinggal di Bogor bekerja di Jakarta. Tentu saja konektivitas antara Jakarta dan Kota Bogor itu sedemikian tinggi, sedangkan di satu sisi Kota Bogor luas wilayahnya sekitar 11.000 hektare,” katanya.

Menurut dia, letak geografis Kota Bogor sebagai hinterland atau penyangga Jakarta sebagai epicentrum dalam sisi pertumbuhan dan proses dinamis ekonomi di Indonesia sedikit banyak juga memberikan pengaruh.

Syarifah menyebutkan setiap hari ada 50 ribu hingga 75 ribu orang yang bergerak dari Kota Bogor ke Jakarta menggunakan kereta rel listrik (KRL) commuter. Jumlah tersebut belum termasuk masyarakat dan warga yang menggunakan kendaraan pribadi atau angkutan darat lainnya.

Pilot Proyek NUDP Kota Bogor diawali dengan workshop pelingkupan kegiatan capital investment planning (CIP) NUDP oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah II yang dihadiri jajaran Kemendagri.

Workshop itu diisi oleh berbagai narasumber di antaranya dari Kementerian PUPR, Kemenhub, Bappenas dan narasumber lintas kementerian lain. Dalam kesempatan itu, Kasubdit Perhubungan Kemenhub Ali Irmanda menjelaskan bahwa NUDP merupakan proyek kerja sama pemerintah Indonesia dan Bank Dunia yang bertujuan meningkatkan perencanaan dan pemrograman pembangunan kota yang terpadu serta penyusunan prioritas program investasi modal.

Pencapaian tujuan NUDP ini diukur dengan tiga indikator utama, yaitu tersusunnya strategi nasional pembangunan infrastruktur perkotaan, tersusunnya rencana dan program pembangunan perkotaan terpadu serta keterpaduan antara kerangka perencanaan investasi dan penganggaran.(*/Jun)

BOGOR — Memasuki musim hujan sejak awal November ini, beberapa wilayah di Kota Bogor mulai tergenang banjir. Meski yang terjadi merupakan banjir lintasan, namun kejadian itu selalu berulang ketika hujan deras turun.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor, Teofilo Patrocinio Freitas, mengatakan banjir mulai menggenangi hampir seluruh wilayah Kota Bogor pada Senin (13/11/2023).

“Iya (banjir) lintasan, nggak lama. Hujan berhenti, sudah normal kembali. Tapi itu dia, jadi pekerjaan setiap kali hujan. Berulang, meski nggak ada yang mengungsi,” kata Theo kepada wartawan, Rabu (15/11/2023).

Theo menyebutkan, salah satu daerah yang menjadi atensi utama dalam banjir lintasan ini ialah di Jalan Dadali, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Terlebih pada Maret tahun lalu, seorang mahasiswi IPB University hanyut ke gorong-gorong di Jalan Dadali, dan ditemukan tewas di aliran Banjir Kanal Barat (BKB) kawasan Tambora, Jakarta Barat.

Ia menjelaskan, setelah dilakukan pemeriksaan, volume air yang melintas di Jalan Dadali sangat tinggi. Namun kapasitas saluran air tidak bertambah.

“Kami cek di lapangan volume air sangat tinggi, yang jelas itu. Kapasitas saluran masih segitu, sementara airnya sangat tinggi. Ditambah material ada bunga, ada sampah, ada batu alam yang terbawa ke lokasi itu karena cukup deras arusnya,” jelasnya.

Tak hanya di Jalan Dadali, Theo melanjutkan, banjir juga melintas di permukiman warga seperti di wilayah Tanah Baru dan Cibuluh, Kecamatan Bogor Utara. Serta di wilayah Kebon Pedes dan Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal.

Menurut Theo, banjir yang melanda kawasan Cibuluh kerap terjadi setiap tahun. Sedangkan di wilayah Cibadak ada perumahan terdampak banjir karena penyempitan saluran air akibat tiang pancang jalan tol.

“Kalau Cibuluh sudah rutin itu luapan kali yang mengalir ke kolam retensi. Terlalu bawah juga posisinya. Terus kaya model yang di Cibadak, imbasan juga dari Tol BORR,” ucapnya.

Oleh karena itu, Theo mengimbau masyarakat untuk melakukan kerja bakti dan membersihkan lingkungan masing-masing. Serta tidak membuang sampah ke aliran air, yang bisa menyebabkan air tersumbat dan meluber ke permukiman.

“Kalau ada endapan, warga secara mandiri juga melakukan pembersihan. Memperdalam saluran, dan segala macam sehingga airnya lancar,” kata Theo.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Barat, Rakhmat Prasetia, mengatakan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memang sudah memprediksi bahwa wilayah Kota Bogor akan memasuki musim hujan pada November. Kondisi ini diperkirakan akan berlangsung hingga Desember.

“Sebagaimana info kami sebelumnya bahwa November akan masuk musim hujan, di mana potensi hujan lebat yang kadang disertai angin kencang dan petir bisa terjadi,” ujarnya.
Rakhmat pun mengimbau agar masyarakat tetap waspada di tengah cuaca ekstrem. Serta selalu memantau informasi cuaca dari BMKG.(*/Jun)

CIBINONG – Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto berharap kepada Pemerintah Kabupaten Bogor (Pemkab) Bogor agar mengusulkan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) bantuan anggaran infrastruktur desa atau satu miliar satu desa (Samisade).

Hal itu perlu dilakukan, agar program besutan Ade Yasin-Iwan Setiawan periode 2018-2023 memiliki payung hukum.

“Kalau bicara payung hukum, kita berharap produk hukum pemerintah daerah yang tertinggi adalah Peraturan Daerah. Tentunya kami sangat berharap, kalaupun itu dirasa perlu untuk ditetapkan menjadi Perda, apabila eksekutif mengusulkan kepada kami, tentu kami akan mendukung,” kata Rudy Susmanto kepada Wartawan, Rabu (15/11/23).

Menurut Rudy Susmanto, pihak DPRD bisa saja membuat perda tersebut menjadi perda Inisiatif, namun tahapannya akan panjang. Akan tetapi jika eksekutif yang mengusulkan, maka prosesnya akan lebih cepat.

“Pada saat menjadi perda inisiaif, dan kita bicaranya bantuan infrastruktur desa, tahapannya mungkin agak sedikit panjang. Dan kita pada saat membentuk perda inisiatif dengan perda usulan prakarsa eksekutif, tahapannya lebih cepat Perda Prakarsa Eksekutif,” ujarnya.

Politisi Partai Gerindra itu menyebut, payung hukumnya bantuan keuangan infrastruktur desa tersebut ada di Peraturan Bupati nomor 100. Program itu tercetus karena dengan banyaknya jumlah desa di Kabupaten Bogor, 416 Desa dan 19 Kelurahan, tentunya menjadi sebuah tantangan membangun wilayah Kabupaten Bogor.

“Sebetulnya program bantuan keuangan infrastruktur ini sebelum pemerintahan Ade Yasin dan Iwan Setiawan, program ini sudah ada. Hanya namanya bantuan infrastruktur desa itu Samisade yang merupakan sebuah jargon, namun pada saat kepemimpinan Ade-Iwan program tersebut betul-betul di maksimalkan,” tuturnya.

Rudy Susmanto juga sangat mengapresiasi program yang sudah dicetuskan dan di canangkan dalam Visi dan Misi kepala daerah, oleh Ibu Ade Yasin dan Iwan Setiawan merupakan program yang baik.

“Kalau sampai capaiannya dinilai ada yang kurang, wajar, karena tidak ada hal yang sempurna. Tugas kita bersama menyempurnakan selagi kita masih ada waktu menjabat di DPRD Kabupaten Bogor,” tandasnya.(*/Wan)

CIBINONG – Bertempat di Ruang Serba Guna 1 Setda Kabupaten Bogor, Bupati Bogor Iwan Setiawan merotasi dan melantik 74 pejabat baik itu esselon II, III, maupun IV.

Kepada para pejabat yang dilantik dengan jabatan barunya, Iwan Setiawan mengatakan harus siap dan semangat dalam menjalankan tugasnya di lingkungan Kabupaten Bogor.

“Seorang pejabat Kabupaten Bogor harus siap ditempatkan dimana saja dan menjalankannya dengan penuh semangat,” kata Iwan Setiawan kepada wartawan, Rabu 15 November 2023.

Dari 74 pejabat, yang menarik tentunya rotasi pejabat eeselon II dan III, sejumlah pejabat teras seperti Raden Soebiantoro yang digeser dari Dinas PUPR ke Dinas LH dan Arif Rahman yang digeser dari Bappenda ke Disdagin.

Iwan Setiawan juga melantik pejabat esselon III, dimana sejumlah Camat bergeser dan lainnya juga bergeser menjadi Camat.

Kepada para Camat, ia meminta mereka untuk membentuk budaya kerja yang solid dan budaya kerja perubahan ke arah yang positif dengan meningkatkan kompetensi organisasi serta berinovasi.

“Saya juga minta Camat tanpa sekat, tidak berleha-leha, responsif dengan permasalahan yang ada di masyarakat serta menerima dengan baik kritik dan masukan yang datang dari masyarakatnya,” pinta Iwan Setiawan.
Ia menuturkan bersama Sekda Kabupaten Bogor Burhanudin kerap disibukkan menjawab pertanyaan jurnalis dan masyarakat atas permasalahan yang ada baik sesuai realita maupun bersifat hoax.

“Oleh karena itu, baik Camat, Kepala Dinas atau jajaran harus bisa menyikapi kabar dan isu yang beredar di tengah masyarakat,” ungkapnya. (Rez)

CIBINONG – Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto menyebut jika Pejabat (Pj) Bupati Bogor pada 2024 mendatang, bisa melakukan Penjabaran APBD dalam masa jabatannya.

Namun begitu, setiap keputusan yang diambil oleh Pj Bupati Bogor nanti, harus berdasarkan izin dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kepala Daerah itu boleh namanya penjabarkan APBD, tapi tidak boleh melakukan perubahan dan menggeser program kegiatan. Kita melihat bahwa Pj ini, memiliki kewenangan penuh, tetapi dalah hal dalam mengambil kebijakan apapun harus seizin tertulis dari Kemendagri,” katanya kepada Wartawan, Rabu (15/11/23).

Rudy Susmanto menjelaskan, tujuan penjabaran APBD adalah pertama apabila ada dana-dana dari Pemerintah Pusat ataupun Provinsi yang masuk dan harus diakomodir dalam Postur APBD, seperti dana alokasi khusus (DAK), dana alokasi umum (DAU) dan Dana Hibah.

“Penjabaran APBD itu bisa dilakukan jika ada dana yang masuk dari Pemerintah Pusan dan Provinsi seperti, DAK, DAU dan Dana Hibah. Nah boleh melaksanakan penjabaran APBD karena harus diakomodir,” jelasnya.

Apabila melakukan perubahan struktur APBD, lanjut Rudy Susmanto, maka harus melaksanakan APBD Perubahan. Hal itu diperbolehkan apabila untuk mengakomodir beberapa anggaran-anggaran yang bersifat khusus maupun umum dari Pemerintah Pusat atau Provinsi.

“Contoh boleh melaksanakan penjabaran APBD, apabila terjadi sesuatu hal yang tidak sewajarnya, seperti bencana alam. Tiba-tiba terjadi bencana alam, longsor, banjir dan lainnya, kita sudah menganggarkan kedalam BTT, tapi BTT kita kurang, karena kondisinya mendesak dan harus dilakukan penangnanan, maka di izinkan,” tegasnya.(*/Wan)

CIBINONG – Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto mengaku akan menyempurnakan segala program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dimasa kepemimpinan Ade Yasin-Iwan Setiawan yang akan habis di akhir tahun 2023 mendatang.

Menurut Rudy Susmanto, meskipun saat ini masa kepemimpinan kepala daerah periode 2018-2023 hanya dijabat oleh Iwan Setiawan, namun segala program yang tercetus, berasal dari Bupati dan Wakil Bupatinya.

“Kepala daerah hari ini walaupun Bupatinya Iwan Setiawan, tapi ingat bahwa program tersebut dicetuskan dan direncanakan oleh Bupati dan Wakil Bupati. Sekali lagi saya sampaikan bahwa program Pancakarsa yang dicetuskan ide dan gagasan dari Ade Yasin, kita melihat adalah program-program yang cukup baik,” kata Rudy Susmanto kepada Wartawan, Selasa (14/11/23).

Bicara bagaimana mencapainya, lanjut Politisi Partai Gerindra itu, programnya sudah baik, tinggal Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), bagaimana menindaklanjuti, menterjemahkan Visi dan Misi kepala daerah tersebut.

“Masih ada waktu pada saat APBD Perubahan sudah di sahkan, kejar ketertinggalan. Kalaupun tidak selesai 100 persen, bukan berarti kita harus mengkritisi dengan cara yang tidak baik, tapi tugas kita bersama menyempurnakannya di tahun 2024,” ujarnya.

Karena DPRD Kabupaten Bogor jabatannya hingga Agustus 2024, tegas Rudy Susmanto, maka tidak boleh mengedepankan kepentingan pribadi. Maka dari itu, pihaknya akan bekerjasama dengan eksekutif untuk menyempurnakan pelayanan kepada masyarakat benar-benar terakomodir.

“Pada saat kita bicara DPRD Kabupaten Bogor, kita lembaga perwakilan rakyat daerah, adalah mitra sejajar dengan eksekutif, sama-sama penyelenggara pemerintahan. Pada saat jabatan eksekutif sudah berakhir, yang kita harus perhatikan adalah kepentingan masyarakat Kabupaten Bogor,” jelasnya.

Maka, beber Rudy Susmanto, program yang belum selesai dari Visi dan Misi kepala daerah, yang sudah dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dari tahun 2019 hingga 2023, akan terus diperjuangkan.

Menurut Rudy Susmanto, salahsatu program unggulannya adalah bantuan keuangan infrastruktur desa atau Samisade. Programnya baik, ide dan gagasannya baik, kalaupun ada beberapa persoalan atau permasalahan maka tinggal di lihat berapa jyang bermasalah dari 416 desa yang ada di Kabupaten Bogor.

“Dari 416 desa berapa yang bermasalah, apakah sampai 50 persen, kan tidak sampai. Jangan sampai, permasalahan hanya terjadi di 10 desa, kita pukul rata bahwa 416 desa diperlakukan sama. Programnya sudah baik, maka kita jangan melihat siapa yang mencetuskan ide dan gagasannya. Tapi selama program tersebut baik dan untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Bogor, kita harus dukung dan dorong bersama-sama,” ungkapnya.(*/Wan)

CIBINONG – Tingginya angka harapan hidup di Indonesia meningkat dari 4,5 persen menjadi 10,48 persen pada Tahun 2022 dan diproyeksikan meningkat menjadi 20 persen pada Tahun 2024 mendatang.

Jumlah angka harapan hidup di Kabupaten Bogor diprediksi lebih tinggi, karena biasanya angka harapan hidup Kabupaten Bogor berada di atas rata-rata di tingkat nasional.

Dimana saat ini angka harapan hidup di Kabupaten Bogor yang pada Tahun 2019 mencapai 71,18 persen kini berada di angka 71,65 persen.

Menyikapi hal itu, Pemkab Bogor melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Bogor dan inisiasi Baznas Jawa Barat membangun Klinik Ramah lanjut usia (Lansia) dan Keluarga, diatas lahan yang dihibahkan oleh Pemprov Jawa Barat.

“Klinik Ramah Lansia dan Keluarga ini yang pertama di Bumi Tegar Beriman, pembangunannya diinisiasi oleh Baznas Jawa Barat dan dilaksanakan oleh Pemkab Bogor dan Baznas Kabupaten Bogor,” ujar Sekda Kabupaten Bogor Burhanudin kepada wartawan, Selasa, 14 November 2023.

Burhanudin menerangkan bahwa meningkatnya angka harapan hidup karena semakin berkualitasnya hidup individu masyarakat tersebut.

“Dengan meningkatnya angka harapan hidup sebesar 20 persen, maka di Tahun 2045 mendatang diprediksi 1 dari 10 penduduk adalah Lansia,” terang Burhanudin.
Ia menuturkan bahwa tingginya angka Lansia di Bumi Tegar Beriman ini menjadi tantangan tersendiri dan harus disikapi maupun diantisipasi karena adanya penurunan kesehatan, penurunan pendapatan dan pengurangan interaksi sosial dengan masyarakat lainnya.

“Oleh karena itu, kehadiran Klinik Ramah Lansia dan Keluarga ini untuk menyikapi dan mendorong Lansia agar tetap sehat, produktif dan berkontribusi bagi pembangunan sehingga tantangan ageung population kelak juga menjadi peluang bonus demografi kedua serta menjadi aset penting bagi pembangunan berkelanjutan,” ungkapnya. (Rez)

CIBINONG – Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto menyatakan bahwa program Pancakarsa besutan Ade Yasin-Iwan Setiawan merupakan ide dan gagasan yang terbaik.

Rudy Susmanto mengatakan, dalam Pancakarsa itu terdapat program Karsa Bogor Cerdas, Karsa Bogor Sehat, Karsa Bogor Maju, Karsa Bogor Membangun dan Karsa Bogor Berkeadaban, sangat dirasakan oleh masyarakat.

“Karsa Bogor membangun itu adalah merupakan ide dan gagasan terbaik, pada saat itu dicetuskan oleh Ade Yasin dan Iwan Setiawan selaku kepala Daerah,” katanya kepada Wartawan, Selasa (14/11/23).

“Intinya program tersebut, menurut kami DPRD Kabupaten Bogor adalah program yang cemerlang untuk membangun Kabupaten Bogor kedepan lebih baik lagi, lebih maju lagi, adil dan makmur,” sambugnya.

Menurut Rudy Susmanto, meski program yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kepemimpinan Ade Yasin-Iwan Setiawan periode 2019-23 belum selesai sepenuhnya, namun semua tahapannya sudah dilakukan.

“Program-programnya juga sudah dilaksanakan, kalau capaiannya belum 100 persen, tentunya bukan berarti harus kita anggap program tersebut buruk. Program tersebut tetap baik, pada saat ada yang kurang, tugas kita lah yang melanjutkan untuk menyempurnakannya bersama-sama. Sehingga kepentingan masyarakat Kabupaten Bogor dapat terlayani dengan baik,” jelasnya.

Tentunya, lanjut Rudy Susmanto, jika bicara capaian apakah program-program dalam Pancakarsa tersebut ada yang belum tercapa, maka harus tetap optimis karena masa jabatan Ade-Iwan masih berjalan hingga Desember 2023.

“Sekali lagi kami DPRD Kabupaten Bogor mengapresiasi ide dan gagasan yang saat itu dicetuskan oleh Ade Yasin terkait program Pancakarsa. Jika ada kekurangan maka kita siap melanjutkan besama-sama,” jelasnya.(*/Wan)

CIBINONG – Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto berterimakasih kepada Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro dan Dandim 0621 Letkol Kav. Gan Gan Rusgandara atas sinergitasnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban pada Pemilu 2024 di Kabupaten Bogor.

“Saya berterimakasih kepada Kapolres Bogor dan Dandim 0621 Kabupaten Bogor atas sinergitas TNI-Polri dalam menjaga kondusifitas Pemilu 2024,” kata Rudy Susmanto, Senin (13/11/23).

Dengan sinergitas itu, lanjut Rudy Susmanto, akan menciptakan kesejukan bagi masyarakat Kabupaten Bogor dalam menyambut perhelatan akbar di tahun depan tersebut.

“Sinergitas yang dibangun antara dua petinggi Polri dan TNI di Kabupaten Bogor ini dapat menciptakan kesejukan bagi masyarakat. Apalagi mereka siap mengedepankan netralitas di Pemilu 2024 nanti,” ujarnya.

Apalagi, jelas Rudy Susmanto, dengan adanya pernyataan dari AKBP Rio Wahyu Anggoro dan Letkol Kav. Gan Gan yang siap menindak tegas oknum atau kelompok yang akan membuat kegaduhan dan mengganggu Pemilihan Legislatif dan Presiden pada Pemilu mendatang, dapat membuat rasa nyaman masyarakat.

“Kapolres dan Dandin sudah sepakat akan menindak tegas siapapun yang mengganggu dan membuat tidak kondusif saat Pemilu,” jelasnya.

Namun begitu, Pemerintah Kabupaten Bogor juga siap bekersajama dengan TNI-Polri dalam menjaga kondusifitas Pemilu mendatang.

“Kami DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bogor juga pasti siap bekerjasama dengan TNI-Polri untuk menjaga kondusifitas Pemilu yang saat ini sudah berjalan,” tukas Rudy Susmanto.(*/Wan)