Metro Jabodetabek

JAKARTA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengingatkan warga di tiga wilayah Jakarta yang berpotensi banjir per 11 Januari 2024 agar meningkatkan kewaspadaan. “Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur masuk dalam kategori waspada maka perlu diantisipasi potensi banjir,” kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji,(11/1/2024).

Isnawa merinci wilayah Jakarta Barat meliputi Kecamatan Kalideres dan Cengkareng. Di Jakarta Selatan meliputi Kecamatan Cilandak, Jagakarsa, dan Pasar Minggu. Serta Kecamatan Ciracas, Cipayung, dan Jatinegara untuk Jakarta Timur.

Peringatan itu berasal dari analisa prediksi berdasarkan dampak (impact based forecast) yang dihimpun dari BMKG, Satgas Banjir (PUPR), dan Inarisk (BNPB). Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari cuaca ekstrem, salah satunya mengecek melalui situs pemantau banjir.

“Informasi banjir terkini dapat dipantau melalui situs https://pantaubanjir.jakarta.go.id/peta-banjir-berbasiskan-rt,” tuturnya.

BPBD DKI mengimbau masyarakat apabila menemukan atau mengalami keadaan darurat dapat menghubungi pusat bantuan (call center) Jakarta Siaga di pesawat 112. BPBD DKI Jakarta turut menyiagakan 267 petugas yang telah dibekali keahlian untuk mengevakuasi warga dalam keadaan darurat dan terdampak banjir di wilayah DKI Jakarta.

BPBD DKI Jakarta juga menyampaikan sebanyak 16 kecamatan di Jakarta masuk dalam zona berpotensi rawan longsor pada Januari 2024. “Prakiraan wilayah potensi gerakan tanah itu disusun berdasarkan hasil tumpang susun (overlay) antara peta zona kerentanan gerakan tanah dengan peta prakiraan curah hujan bulanan yang diterbitkan BMKG,” kata Isnawa.

Isnawa menyebutkan 16 kecamatan tersebut tersebar di wilayah Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Berdasarkan data BPBD DKI yang dihimpun dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), beberapa wilayah yang rawan longsor itu berada di zona menengah.(*/Bi)

CIBINONG – Penjabat Bupati Bogor Asmawa Tosepu gandeng Kepala Sekolah SMP se-Kabupaten lakukan deklarasi Sekolah Bersih Narkoba (Bersinar), sebagai bentuk komitmen dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bogor, yang berlangsung di SMPN 1 Cibinong, Kamis , 11 Januari 2024

Dalam kesempatan ini, Asmawa Tosepu, meminta kepada seluruh sekolah baik SD dan SMP di Kabupaten Bogor untuk segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Narkoba untuk menjadi garda terdepan dalam mencegah masuknya narkoba sekolah.

“Saya sangat apresiasi deklarasi Sekolah Bersinar yang dimulai dari tingkat SMP semoga bisa dilanjutkan ke tingkat SD, saya harap Sekolah Bersinar ini dapat memperkuat komitmen dalam mencegah dan memberantas narkoba di kalangan generasi muda di level SD hingga SMP,” ungkap Asmawa Tosepu.

Menurut Asmawa Tosepu, masa pendidikan jenjang SMP merupakan masa dimana anak usia remaja dalam proses pencarian jati diri, di masa itulah muncul rasa ingin tahu, rasa ingin mencoba tentu harapannya dapat mencoba hal-hal yang bersifat positif. Manakala kondisi yang diharapkan anak dan generasi muda dapat mencoba sesuatu yang baru ke hal yang positif.

“Agar tidak beralih ke hal yang negatif, sehingga dibutuhkan pendampingan yang intensif. Seperti kita tahu bersama bahwa bahaya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba terus mengancam sektor pendidikan. Maka dibutuhkan edukasi terus menerus dan berkelanjutan di sektor pendidikan mengenai bahaya narkoba,” terangnya.

Ia juga akan terus memperkuat sinergi antara BNN Kabupaten Bogor dan stakeholder untuk bergerak dalam satu langkah yang terpadu dan progresif guna menguatkan jaringan sebagai benteng dalam mencegah dab memerangi penyalahgunaan narkoba.

“Kejahatan narkoba telah meracuni berbagai lapisan masyarakat, bukan hanya pada masyarakat usia dewasa bahkan level SD. Menyadari bersama peredaran narkoba tidak mengenal korban, desa, strata mana masyarakat kita semua punya tanggung jawab sama, dan memastikan tidak boleh ada peredaran narkoba,” tegasnya.

Di tempat yang sama, Kepala BNN Kabupaten Bogor, AKBP Renny Puspita menyatakan, apresiasi atas terselenggaranya Sekolah Bersinar di tingkat SMP sebagai wujud komitmen dalam menyukseskan program P4GN di Kabupaten Bogor.

“Ini salah satu upaya kami dalam percepatan pencegahan masuknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bogor. Kami siap memberikan dukungan baik bimbingan teknis, pembekalan peningkatan kapasitas para Kepala Sekolah serta sosialisasi tanpa pungutan biaya atau 100 persen gratis, serta rehabilitasi, ” terang Renny.

Selanjutnya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Bambang W Tawekal menambahkan bahwa, deklarasi sekolah bersinar SMP se-Kabupaten Bogor merupakan salah satu upaya dalam mendukung arah kebijakan Pj. Bupati Bogor dalam menciptakan dunia pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat di Kabupaten Bogor.

“Melalui deklarasi ini, kami menolak sekeras-kerasnya peredaran dan penyalahgunaan narkoba masuk di lingkungan sekolah. Kami berkomitmen untuk mensosialisasikan bahaya penyalahgunaan narkoba kepada warga sekolah secara massif,” imbuhnya. ( Asep Syahmid)

CIBINONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dan Tangerang mulai melakukan komunikasi intens terkait persoalan jalur tambang di perbatasan kedua wilayah.

Salah satu hal yang menjadi pemantik kedua pemerintahan itu adalah peristiwa keributan yang melibatkan personel Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor dengan sopir truk tambang di Parungpanjang belum lama ini.

Kepala Bidang (Kabid) Lalu Lintas Dishub Kabupaten Bogor, Dadang Kosasih menjelaskan, komunikasi yang dibangun Pemkab Bogor dengan Tangerang membahas soal rencana operasi gabung truk tambang melanggar operasional.

Sesuai Peraturan Bupati (Perbup) Bogor Nomor 56 Tahun 2023, operasi gabungan itu akan menindak truk tambang yang beroperasi di luar jam operasional yang telah ditentukan. Yakni mulai pukul 22.00 WIB hingga 05.00 WIB.

“Ya itu sudah kami bahas bersama. Intinya dari Perbup sudah sesuai dengan Tangerang, sehingga mau ada operasi gabungan kita dengan Tangerang. Ini sesuatu yang bagus jadi nanti tindaklanjuti dengan operasi gabungan,” ungkap Dadang kepada wartawan, Kamis , 11 Januari 2024

Menurut Dadang, kebijakan soal operasi gabungan oleh Dishub Kabupaten Bogor dan Tangerang sangat tepat untuk mengurai para pelanggar Perbup terkait jam operasional.

Selain untuk meminimalisir hal serupa seperti beberapa hari lalu, operasi tersebut juga untuk mengurangi angka kecelakaan yang kerap terjadi di jalur tambang.

“Jadi kami telah sepakat untuk melaksanakan operasi gabungan. Ini untuk meminimalisir persoalan di jalur tambang,” jelasnya.

Namun, kata Dadang, pelaksanaan operasi gabungan itu dilakukan setelah pemerintah mendapati kembali terjadi pelanggar jam operasional saat pembangunan kantong parkir telah mencapai 80 persen.

“Pokoknya kalau sudah mengerucut 80 persen sudah ada pergerakan, kendaraan sudah masuk (ke kantong parkir), kita akan melakukan operasi gabungan dengan Tangerang,” terangnya
Sebelumnya diketahui, personel Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor terlibat keributan dengan sopir truk tambang di wilayah Kecamatan Parungpanjang.

Peristiwa yang diketahui terjadi pada Kamis 4 Januari 2024 sekitar pukul 16.10 WIB itu bermula saat petugas memutar balik truk yang masuk dari wilayah Tangerang pada saat penegakkan Perbup Nomor 56 Tahun 2023 tentang Pembatasan Waktu Operasional Kendaraan Angkutan Barang Khusus Tambang selesai.

Kepala Dishub Kabupaten Bogor, Agus Ridho menjelaskan, kejadian tersebut berawal saat personelnya tengah melaksanakan tugas penegakkan Perbup Nomor 56 Tahun 2023 tentang Pembatasan Waktu Operasional Kendaraan Angkutan Barang Khusus Tambang.

Penegakkan tersebut, kata dia, dilaksanakan karena saat itu waktu telah menunjukkan pukul 16.10 WIB
atau aturan itu selesai. Yang dimana kegiatan itu juga dilakukan
sesuai Berita Acara Nomor 551.11/14913/DISHUB/2023.

“Personel saat itu tengah menjalankan tugasnya soal uji coba memasukan kendaraan tidak bermuatan dari Kabupaten Tangerang ke Kabupaten Bogor yaitu pada pukul 13.00-16.00 WIB,” ungkap Agus dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan belum lama ini. ( Asep Syahmid)

DEPOK – Rumah Sakit Umum Daerah Khidmat Sehat Afiat (KiSA) Kota Depok, Jawa Barat menyiapkan layanan konsultasi masalah psikologis bagi para calon anggota legislatif (caleg) yang gagal terpilih di Pemilu 2024.

Direktur RSUD KiSA Kota Depok Devi Maryori mengatakan memiliki dokter spesialis kejiwaan atau psikiater yang membuka layanan konsultasi bagi caleg gagal. Dokter tersebut akan memeriksa dan mendiagnosa tingkat masalah kejiwaan pasien.

“Jadi kami siap melayani para caleg yang gagal di Pemilu 2024,” katanya.

Dia mengatakan konsultasi dilakukan di Poliklinik Psikiatri dan akan dilihat tingkat ketahanan mental dan banyak lagi terapi yang dapat diberikan oleh dokter spesialis kejiwaan Diana Papayungan sebagai psikiater di RSUD KiSA.

“Pemeriksaannya antara lain pendampingan psikoterapi dan jika dibutuhkan pemberian obat-obatan psikofarmaka untuk memperbaiki kembali kondisi mentalnya, agar dapat berfungsi kembali seperti sediakala,” jelas Devi.

Menurut dia, fasilitas konsultasi itu bisa membentengi mental psikologis pasien sehingga tidak mudah mengalami depresi. Namun, ia tidak menyiapkan ruang rawat inap khusus bagi pasien dengan gangguan jiwa.

“Kalau masih bisa ditangani untuk terapi ya terapi dulu, tetapi kalau perlu perawatan kami bisa rujuk ke RS Marzoeki Mahdi dan rumah sakit yang ada perawatan kejiwaannya,” ujarnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat (Jabar) telah menetapkan 769 Daftar Caleg Tetap (DCT) yang akan memperebutkan 50 kursi DPRD Kota Depok pada Pemilu 2024. Berarti akan ada 719 caleg yang gagal duduk di DRPD Kota Depok.(*/Idr)

CIBINONG – Penjabat Bupati Bogor, Asmawa Tosepu menerima pengurus Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Bogor untuk menyerap aspirasi dan masukan dari para penyandang disabilitas di Kabupaten Bogor.

Asmawa Tosepu mengungkap pentingnya komitmen kesetaraan dan persamaan hak layanan untuk penyandang disabilitas.

Lebih lanjut, kata Asmawa Tosepu, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengamanatkan pemerintah baik pusat maupun daerah wajib untuk melakukan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak para penyandang disabilitas. Kehadiran kita pada hari ini dalam rangka melaksanakan amanah dari undang-undang tersebut.

“Jadi yang terpenting adalah komitmen bersama terkait kesetaraan dan persamaan hak sehingga tidak ada diskriminasi pelayanan kepada masyarakat khususnya para penyandang disabilitas,” ungkap Asmawa Tosepu, Rabu, 10 Januari 2024

Asmawa menerangkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor sudah sejak lama memiliki komitmen untuk memberikan penghormatan, melindungi, mengayomi, dan melayani para penyandang disabilitas.

Banyak yang sudah dilaksanakan salah satunya program sekolah inklusif, dimana program ini dilakukan secara berkelanjutan.

“Kemudian yang terpenting adalah bagaimana Pemkab Bogor menyediakan layanan yang memadai bagi para penyandang disabilitas, seperti rehabilitasi sosial, pemberdayaan, perlindungan, jaminan sosial, dan yang lainnya,” terang Asmawa.

“Saya minta Pengurus PPDI dapat menyampaikan kepada seluruh anggotanya di Kabupaten Bogor untuk sama-sama mensukseskan pesta demokrasi, karena sangat penting bagi kelanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta melahirkan pemimpin bangsa yang dapat membawa Indonesia lebih baik lagi,” tandas Asmawa.

Sementara itu, Ketua PPDI Kabupaten Bogor, Erfandi menuturkan terima kasih kepada Pemkab Bogor atas respon yang cepat dan baik sehingga kami dapat bersilaturahmi dan beraudiensi dengan Pj. Bupati Bogor.

Menurutnya, selama ini dukungan Pemkab kepada para penyandang disabilitas sudah baik, tinggal bagaimana lebih mengakselerasi lagi UU Nomor 8 tahun 2016.

“Kami ingin ada peningkatan akselerasi terhadap implementasi UU No.8 tahun 2016 tentang disabilitas di Kabupaten Bogor, dimana isu utama yang dihadapi adalah terkait, ketenagakerjaan, kesehatan, sarana prasarana, pendidikan, pemberdayaan UMKM,” tutur Erfandi.

Ia melanjutkan, kami ingin Unit Layanan Disabilitas (ULD) segera didirikan, kemudian Pemkab Bogor mendorong adanya pendataan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Bogor agar datanya lebih valid. Serta tetap melibatkan penyandang disabilitas dalam memberikan masukan terhadap perencanaan pembangunan di Kabupaten Bogor .

Hadir dalam kegiatan kali ini diantaranya Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), dan perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang). ( Asep Syahmid)

JAKARTA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyiagakan 267 petugas yang telah dibekali keahlian untuk mengevakuasi warga dalam keadaan darurat dan terdampak banjir di wilayah DKI Jakarta. “Petugas juga telah dibekali keahlian evakuasi warga dalam keadaan darurat,” kata Kepala Satuan Pelaksana Pengolahan Data dan Informasi BPBD DKI Jakarta Michael Sitanggang, saat dihubungi di Jakarta, Selasa (9/1/2024).

Dia menyebutkan, total ada 267 personel petugas penanggulangan bencana atau Tim Reaksi Cepat (TRC) yang bertugas di seluruh wilayah rawan banjir. Tim itu bertugas menangani bencana termasuk banjir, melakukan edukasi dan mengevakuasi warga jika terjadi banjir di wilayah Jakarta serta melakukan penanganan dan pemantauan setelah bencana terjadi.

BPBD DKI Jakarta juga telah menyiapkan peralatan pendukung seperti tenda, perahu karet di setiap kelurahan, pelampung cincin (ring buoys), jaket dan pelampung untuk mengevakuasi apabila terjadi banjir. Michael menyebutkan, BPBD DKI Jakarta sudah memberikan pelatihan pertolongan di air (water rescue) dan simulasi pengangkatan korban di Danau Sunter, Jakarta Utara, pada Minggu (26/2/2023).

Kegiatan pelatihan tersebut dihadiri oleh Subkoordinator Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga BPBD DKI Jakarta. Peserta kegiatan terdiri dari relawan lingkar 17, relawan sekawan, PMI, Kolinlamil, Dompet Dhuafa, Petugas Penanganan Bencana atau TRC BPBD DKI Jakarta dan relawan penggiat kebencanaan.

BPBD DKI juga telah melaksanakan pelatihan pertolongan pencarian dan penyelamatan air serta ramah tamah dengan pihak pemangku kepentingan terkait (stakeholder) para penggiat kebencanaan di Bumi Perkemahan Situ Cipondoh, Kota Tangerang, pada 17-19 Maret 2023.

Pelatihan tersebut diikuti oleh Ketua CAT Rescue, Perwakilan Petugas Penanganan Bencana atau TRC di lima wilayah kota, TAGANA Jakarta Barat, PMI Jakarta Barat, Resimen Mahasiswa, Baznas-Bazis DKI Jakarta, Relawan Kebencanaan dan lain sebagainya. Materi yang diberikan berupa adaptasi dan teknik renang, pengenalan je js perahu dan dayung, aplikasi dayung, pengenalan dasar di air, dan teknik penyelamatan air.

BPBD DKI juga sudah melakukan pelatihan Metode ‘Disaster Urban Search and Rescue’ lintas perangkat daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di Citeko, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Pelatihan ini diikuti oleh Tim TRC BPBD DKI Jakarta, Satpol PP DKI Jakarta, Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta, Pusat krisis Kegawatdaruratan Kesehatan Medis (PK3D) DKI Jakarta.

Materi yang dibawakan, yaitu asesmen untuk penilaian kaji cepat, sektorisasi pemetaan wilayah berdasarkan Timur, Utara, Selatan dan Barat. Selain itu Triage, yaitu menetapkan sektor yang lebih prioritas.

“Kita sudah cukup sering untuk melakukan pelatihan kepada petugas dan juga memberikan pelatihan kepada masyarakat. Dalam satu tahun dilakukan minimal dua kali pelatihan dan juga latihan evakuasi gabungan dengan Basarnas dan OPD terkait lainnya,” kata Michael.

BPBD DKI Jakarta meminta masyarakat terus memantau tinggi permukaan air, mengunduh buku panduan kesiapsiagaan serta memperbarui informasi banjir. Selanjutnya melaporkan bila menemukan potensi genangan atau banjir melalui aplikasi JAKI.(*/Fa)

CIBINONG – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto, menyoroti pentingnya pemerintah daerah meminimalisir potensi konflik dalam menangani polemik lalu lintas (Lalin) angkutan tambang di wilayah Parungpanjang, Kabupaten Bogor.

Dalam konteks ini, kata Rudy Susmanto, meluangkan waktu untuk mengambil pendekatan hati-hati, mengingat berbagai kepentingan kelompok masyarakat yang harus diakomodir.

“Dalam menyelesaikan permasalahan ini, cara-cara persuasif harus dikedepankan. Kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan perlu diajak bicara, dan setiap kebijakan yang dikeluarkan harus disosialisasikan dengan baik,” ujar Rudy Susmanto kepada wartawan, Senin (09/01/24).

Menurutnya, dalam kejadian antara petugas Dishub Kabupaten Bogor dan sopir truk, saya menyadari bahwa solusi harus lebih dari sekadar penertiban.

“Cara persuasif harus dikedepankan, masyarakat yang memiliki kepentingan disana diajak bicara, dan setiap kebijakan yang dikeluarkan harus disosialisasikan,” kata Rudy.

Ia menerangkan, solusi dalam permasalahan itu diantaranya pembangunan kantung parkir harus dituntaskan. Tempat dan fasilitasnya harus layak, disosialisasikan dengan baik agar para pengemudi mau menepi ke sana saat jam operasional diberlakukan.

“Dukungan penuh dari DPRD Kabupaten Bogor untuk merampungkan pembangunan ini akan menjadi langkah konkret menuju solusi,” bebernya.

Selanjutnya, lanjut dia, pembangunan jalan baru untuk membagi beban lalu lintas di Jalan Parungpanjang-Bunar harus segera direalisasikan.

Adapun, pembangunan jalan ini yang dikhususkan untuk lalu lintas angkutan material tambang, memerlukan keterlibatan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Oleh karena itu, perlu diintensifkan komunikasi dengan Pemprov Jabar untuk merealisasikan pembangunan ini,” jelas politisi Gerindra itu.

Lebih lanjut ia memaparkan, harapan terbesar masyarakat adalah pembangunan jalan. Pembangunan ini bukan hanya sebuah kebutuhan praktis tetapi juga sudah menjadi janji politik pemerintah provinsi.

“Masyarakat menunggu realisasi janji tersebut dengan harapan bahwa pembangunan ini dapat mengakomodir semua kepentingan yang ada di Parungpanjang,” tegasnya.

Pria yang juga merupakan Waksekjen DPP Partai Gerindra ini menyampaikan, jika penanganan hanya berkutat pada pengaturan jam operasional, dirinya pun khawatir akan terjadi konflik sosial antara petugas dengan kelompok masyarakat, serta konflik antara kelompok pengemudi dengan kelompok masyarakat lainnya.

“Hal ini harus di antisipasi dengan serius guna mencegah ketegangan yang dapat merugikan semua pihak,” tandasnya.(*/Wan)

CIBINONG – Persoalan angkutan truk tambang yang terjadi di Parung Panjang dari tahun ke tahun belum ada titik temu untuk diatasi agar bisa diterima semua pihak .

Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto, menyoroti pentingnya pemerintah daerah meminimalisir potensi konflik dalam menangani polemik lalu lintas angkutan tambang di wilayah Parungpanjang, Bogor,

Dalam konteks ini, kata Rudy Susmanto, kita perlu mengambil pendekatan hati-hati, mengingat berbagai kepentingan kelompok masyarakat yang harus diakomodir.

Dalam menyelesaikan permasalahan ini, cara-cara persuasif harus dikedepankan. Kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan perlu diajak bicara, dan setiap kebijakan yang dikeluarkan harus tersosialisasikan dengan baik.

Dalam insiden keributan antara petugas Dishub Kabupaten Bogor dan sopir truk, kita menyadari bahwa solusi harus lebih dari sekadar penertiban.

“Cara persuasif harus dikedepankan, masyarakat yang memiliki kepentingan disana diajak bicara, dan setiap kebijakan yang dikeluarkan harus disosialisasikan,” kata Rudy Susmanto.

Pertama-tama, pembangunan kantung parkir harus dituntaskan. Tempat dan fasilitasnya harus layak, disosialisasikan dengan baik agar para sopir mau menepi ke sana saat jam operasional diberlakukan.

Dukungan penuh dari DPRD Kabupaten Bogor untuk merampungkan pembangunan ini akan menjadi langkah konkret menuju solusi. Selanjutnya, pembangunan jalan baru untuk membagi beban lalu lintas di Jalan Parungpanjang-Bunar harus segera direalisasikan.

Pembangunan jalan ini, yang dikhususkan untuk lalu lintas angkutan material tambang, memerlukan keterlibatan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Oleh karena itu, perlu diintensifkan komunikasi dengan Pemprov Jabar untuk merealisasikan pembangunan ini,” ujar Rudy Susmanto.

Harapan terbesar masyarakat adalah pembangunan jalan. Pembangunan ini bukan hanya sebuah kebutuhan praktis tetapi juga sudah menjadi janji politik pemerintah provinsi.

Masyarakat menunggu realisasi janji tersebut dengan harapan bahwa pembangunan ini dapat mengakomodir semua kepentingan yang ada di Parungpanjang.

Jika penanganan hanya berkutat pada pengaturan jam operasional, kita khawatir akan terjadi konflik sosial antara petugas dengan kelompok masyarakat, serta konflik antara kelompok sopir dengan kelompok masyarakat lainnya.

“Hal ini harus diantisipasi dengan serius untuk mencegah ketegangan yang dapat merugikan semua pihak agar semua bisa jadi kondusif ksususnya masyarakat di Parung Panjang,” jelas Politis Gerindra ini.(*/Wan)

BOGOR – Wali Kota Bogor Bima Arya meresmikan Kantin Kabita Balai Kota, Kecamatan Bogor Tengah pada Senin 8 Januari 2024. Kantin yang direnovasi oleh pihak ketiga dengan sistem Corporate Social Responsibility (CSR) membuat pegawai dilingkungan Balai Kota Bogor atau sekitar nya nyaman untuk mencicipi kuliner ramah kantong atau untuk kongkow.

“Intinya kami ingin agar lingkungan Balai Kota Bogor semakin bersih dan semakin nyaman,” ungkap Bima didampingi Kabag Umum Setda Kota Bogor Abdul Manan Tampubolon kepada wartawan.

Bima menjelaskan, renovasi kantin kabita ini juga dilakukan agar keluarga besar Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berdinas di lingkungan Balai Kota Bogor tak perlu jauh-jauh harus mencari makan ke luar.

“Menghemat waktu, menghemat biaya, dan di sini juga bisa kongkow sama-sama. Demi kebersamaan,” jelas Bima.

Bima memaparkan, keberadaan Kantin Kabita diharapkan dapat mensejahterakan pedagang yang ada.

“Jadi yang mengisi kantin ini pedagang lama semua. Semuanya eksisting di sini. Kami berharap berkembang dan naik kelas,” papar Bima.

Bima meminta, kepada Wali Kota Bogor selanjutnya akan melakukan penataan Balai Kota Bogor, lantaran masih ada beberapa gedung yang perlu direnovasi.

“Salah satunya Kemuning Gading yang akan direnovasi. Agar, komplek Balai Kota ini semakin rapih. Secara bertahap juga menjemput, masa di mana Balai Kota akan berpindah ke Bogor Timur,” tuturnya.

Bima membeberkan, konsep awal kantin ini hanya memiliki 10 tentant yang berjualan, setelah renovasi saat ini setidaknya ada 15 tenant dan kafe yang bisa ditampung.

“Sekarang lebih nyaman bahkan marketnya bukan ASN balai kota saja tapi perkantoran sebelah. Lalu, ada sekolah juga serta pengunjung perpustakaan,”tandasnya.(*/Jun)

CIBINONG – Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto melakukan sosialisasi dan konsolidasi untuk memenangkan pasangan Calon Presiden (Capres) nomor 2 itu di Bumi Tegar Beriman.

Dalam konsolidasi digelar di Kampung Pabuaran RT 5, RW 2 desa Cimandala Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor itu, Rudy Susmanto mengaku akan memenangkan mantan Danjen Kopasus tersebut dengan raihan suara 90 persen.

“Untuk target sendiri sesuai dengan yang diucapkan Pak Prabowo di Stadion Pakansari, beliau mentargetkan untuk di Kabupaten Bogor menang 90 Persen. Nah ini memerlukan kerja keras dan dukungan bersama-sama dari semua pihak,” katanya kepada Wartawan, Senin (8/1/24).

Menurut Rudy yang juga sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bogor itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk meyakinkan masyarakat untuk mendukung dan memilih Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Kita melakulan sosialisasi, konsolidasi, untuk kekuatan Prabowo-Gibran di Kabupaten Bogor. Hari ini kita melakukan di Sukaraja, kita beberapa titik lokasi.

“Kita menyapa warga, menyapa masyarakat meyakinkan bahwa untuk dukungan Presiden dan Wakil Presiden 2024, insya allah Kabupaten Bogor menang mutlak Prabowo-Gibran,” jelasnya.

“Kita hari ini sebenernya semua desa di Kecamatan Sukaraja akan kita kunjungi, nanti hari Rabu insya allah selesai semua desa dikunjungi. Nanti kita ulang kembali di akhir Januari atau di awal Februari,” tambahnya.

Wakil Ketua Sekretaris Jendral (Wasekjen) DPP Partai Gerindra itu juga menuturkan jika pada debat Pilres yang digelar pada Minggu 7 Januari malam tadi, Prabowo mengucapkan perkataan yang sesuai dengan perilakunya.

“Terkait debat semalam itulah pak Prabowo yang ucapan dan perilakunya itu sama,” ucapnya.

Dia juga mengungkapkan bahwa Prabowo Subianto merupakan sosok yang sudah tidak memikirkan kehidupannya sendiri.

“Seorang Negarawan yang sudah selesai dengan hidupnya sendiri. Sudah tidak berfikir untuk mencari uang, yang difikirkan cuma satu, bagaimana yang beliau miliki, beliau sumbangkan dan di wakafkan untuk membangun Indonesia,”tambahnya.(*/Wan)