CIBINONG – Dengan selesainya tempat kantung parkir truk tambang dan sudah mulai beroperasi akan mempermudah lalulintas kendaraan di Parung panjang .
Kabid Lalu Lintas (Lalin) Dishub Kabupaten Bogor, Dadang Kosasih alias Dadang Hengky merasa kagum dengan gebrakan Penjabat (Pj) Bupati Bogor, Asmawa Tosepu yang telah berhasil mengoperasikan kantung parkir truk angkutan tambang di lawasan Parung Panjang.
Dadang mengatakan Pj Bupati Bogor benar-benar sangat fokus pada semua persoalan di Kabupaten Bogor termasuk kantung parkir truk tambang.
“Alhamdulilah sekarang kantung parkir truk tambang tahap pertama sudah beroperasi. Hal ini tak lepas dari gebrakan serius dari Pak Pj Bupati Bogor,” tegas Dadang Hengky, Kamis (18/1/24).
Lebih lanjut, kata mantan Kasie Trantib Kecamatan Parung Panjang ini menegaskan pengoperasian kantung parkir tahap awal ini bisa memuat 50 truk tambang.
“Pengoperasian lantung parkir truk tambang ini sebagai wujud dari Komitmen Pak Pj Bupati Bogor dan Pemkab Bogor dalam mengatasi persoalan jalur tambang di wilayah Parung Panjang,” ujar Dadang Hengky yang juga sebagai salah satu inisiator kantung parkir truk tambang di Parung Panjang.
Lebih lanjut, tambah Dadang, kantung parkir truk tambang tahap awal ini dibangun diatas lahan 2,2 hektar
“Luar biasa Pak Pj Bupati Bogor terus monitor perkembangan kantung parkir dengan beberapa kali terjun langsung ke lokasi,”ungkapnya.(*/As)
CIBINONG – Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto beri tanggapan positif terkait wacana pembangunan jalan khusus angkutan tambang dengan panjang 11,5 kilometer yang ditargetkan rampung tahun ini.
Kendati memberi dukungan penuh, Rudy pun mengingatkan pentingnya memperhatikan aspek regulasi dan dampak sosial lingkungan atas pembangunan tersebut.
“Saya memberikan dukungan sepenuhnya terhadap target ini, namun penting untuk memastikan bahwa aspek-aspek regulasi dan sosial lingkungan juga diperhatikan dengan seksama. Pembangunan jalan khusus ini diharapkan dapat menyelesaikan polemik truk tambang di Parungpanjang dan sekitarnya,” katanya, (16/1/2024).
Rudy berharap, pembangunan jalan khusus angkutan tambang dapat membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar.
Karena itu, lanjut Rudy, perencanaan jalan khusus angkutan tambang yang telah lama diharapkan, perlu mempertimbangkan hal kemanfaatan ekonomi bagi masyarakat.
“Pentingnya dampak ikutan dari setiap pembangunan. Jalan khusus tambang ini, harus dapat mendorong peningkatan ekonomi bagi warga sekitar dan untuk kemajuan Kabupaten Bogor secara keseluruhan,” kata dia.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Burhanudin, mengatakan pembangunan jalan khusus angkutan tambang akan dirampungkan tahun ini. Pemkab Bogor akan menggandeng investasi pihak swasta untuk membangun jalan tol tersebut. Karena itu, jalan tol khusus angkutan tambang akan berbayar.
“Selain memberikan kelancaran transportasi, langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan pencatatan tonase barang hasil tambang, serta mengurangi potensi kebocoran pajak,” kata Sekda.
Burhanudin menambahkan, dampak ekonomi masyarakat juga telah dipikirkan. Rencananya, di dalam area jalan tol tersebut, nantinya akan dibangun rest area yang dapat dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Sekda mengakui pembangunan jalan tersebut masih mengalami beberapa kendala, seperti perizinan dan pembebasan lahan. Namun meski begitu, Pemkab Bogor optimis dapat menyelesaikan pembangunan ini tahun ini dengan menyinkronkan perencanaan dengan jalan berstatus provinsi dan memfasilitasi kelengkapan data pengurusan izin pembangunan.
Target Pemerintah Kabupaten Bogor adalah memastikan bahwa jalan khusus tambang ini berkontribusi pada kemudahan dan efisiensi transportasi barang hasil tambang di wilayah Kabupaten Bogor. Selain itu, polemik lalu lintas di Parungpanjang akan terselesaikan. (*/Wan)
JAKARTA – Kecelakaan terjadi di kawasan Flyover Mampang, Jakarta Selatan pada Rabu (17/1/2024) ini membuat pasangan suami istri lanjut usia terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Kecelakan itu terjadi karena banyaknya bendera partai yang membahayakan pengguna jalan.
Kapolsek Mampang, Kompol David Kanitero mengatakan, pasangan suami istri yang terlibat kecelakaan itu bernama M Salim dan Oon warga Petamburan, Jakarta Barat. Kedua korban pun saat ini tengah menjalani perawatan medis atas lukanya itu di rumah sakit.
“Anggota Polsek sudah cek TKP dan cek korban di RSUD Mampang Prapatan, yang mana kedua korban mengalami luka, keduanya boncengan suami istri,” ujarnya pada wartawan, Rabu (17/1/2024).
Menurutnya, kedua korban mengalami luka lantaran terlibat kecelakan yang diakibatkan bendera partai politik itu. Persoalan kecelakaan lalu lintas yang dialami pasangan suami istri tersebut saat ini ditangani oleh Subdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya.
Dia menambahkan, berdasarkan hasil pengecekan polisi di lokasi kejadian, terdapat belasan APK yang membahayakan pengguna jalanan. Maka itu, polisi berkoordinasi dengan Panwas Kecamatan Mampang dan Bawaslu Jakarta Selatan untuk bisa menertibkan bendera tersebut.
“Anggota Polsek Mampang yang di TKP melaporkan memang ada 12 bendera yang posisi tiangnya roboh dan membahayakan pengguna jalan,” tuturnya.
Berdasarkan pantauan di lokasi, belasan bendera partai yang dipasang di sepanjang jalanan Flyover Mampang itu bertuliskan PKB, Demokrat, hingga Gerindra. Bendera tersebut dipasang menggunakan kayu, selain ada tiang kayu yang roboh, bendera itu juga menghalangi pandangan pengendara hingga membahayakan pengendara jalanan.(*/Ad)
CIBINONG – Dengan selesainya tempat kantong parkir dan sudah mulai beroperasi akan meminimalisir keruwetan lalu lintas truk tambang di Parungpanjang .
Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto berikan apresiasi terhadap upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dalam penanganan polemik lalu lintas angkutan khusus material tambang di Parungpanjang.
Rudy Susmanto menyebut, Pembangunan kantong parkir yang telah dioperasikan diharapkan dapat secara bertahap mengurai permasalahan tersebut.
Kendati begitu, Rudy meminta Pemkab untuk membagi beban penanganan persoalan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, terutama dalam hal perbaikan dan perawatan jalan Parungpanjang-Bunar yang merupakan bagian dari infrastruktur provinsi.
“Dalam mengatasi persoalan ini, koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat diperlukan, terutama terkait perawatan jalan yang menjadi tanggung jawab provinsi,” kata Rudy,(17/1/2024).
sambung Rudy juga menekankan pentingnya intensifikasi koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Hal ini disebabkan karena lintasan truk tambang melibatkan wilayah tersebut.
“Koordinasi yang intensif dengan pemerintah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten menjadi kunci penting, mengingat truk tambang juga melintasi daerah tersebut. Upaya bersama lintas daerah dapat menjadi solusi holistik untuk mengatasi dampak dari aktivitas angkutan tambang,” tambah Rudy.
Sementara itu, Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu menyampaikan bahwa kantong parkir khusus angkutan truk tambang di Parungpanjang sudah mulai beroperasi per hari ini, Rabu 17 Januari 2024.
Pembukaan kantong parkir khusus truk angkutan tambang itu sudah bisa dipakai sementara untuk 50 kendaraan tambang. Asmawa mengaku, kantong parkir khusus truk tambang itu rencananya akan dibangun untuk parkir 1.000 truk tambang di atas tanah seluas 4,2 hektar.
“Untuk tahap awal progres pembangunan sudah di atas 50 persen atau 2,2 hektar dengan kapasitas menampung 750 kendaraan sudah hampir rampung diselesaikan,” kata Asmawa saat meninjau progres pembangunan kantung parkir.
“Berdasarkan hasil peninjauan kantong parkir sudah bisa digunakan untuk menampung sedikitnya 50 kendaraan truk angkutan tambang,” lanjut dia.
Asmawa mengaku, percepatan itu dilakukan sebagai pembuktian janji Pemerintah Kabupaten Bogor kepada masyarakat.
“Ini merupakan solusi sementara dari persoalan angkutan tambang yang ada di Kabupaten Bogor. Tentu hal ini harus segera direalisasikan karena ini menjadi kebutuhan terutama para pelaku aktivis pertambangan. Ini juga dalam rangka memulai meminimalisir kejadian-kejadian yang selama ini terjadi terkait angkutan tambang,” pungkasnya. (*/Wan)
JAKARTA – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menyatakan kesiapannya bersama jajaran membahas kembali kenaikan pajak hiburan yang ditetapkan sebesar 40 hingga 75 persen dengan DPRD DKI Jakarta.
“Nanti kita bahas lagi soal pajak hiburan yang naik 40 persen,” kata Heru di Balai Kota DKI, Jakarta, Rabu (17/1/2024).
Heru menyebut pihaknya segera membahas kenaikan pajak hiburan tersebut bersama DPRD DKI Jakarta. Namun, belum membeberkan kapan pembahasan tersebut akan berlangsung.
Sebelumnya, DPRD DKI meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta bisa mengkoreksi kenaikan pajak hiburan yang mencapai 40-75 persen agar jangan sampai memberatkan pelaku usaha.
“Makanya itu kan bisa dikoreksi,” kata Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi (Pras), kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu.
Pras menuturkan pihaknya akan melaksanakan rapat pimpinan bersama Bapenda DKI terkait kenaikan pajak hiburan tersebut. Dia menilai tentunya sejumlah tempat hiburan yang terkena imbas bisa saja bangkrut sehingga perlu ada evaluasi kembali.
Pajak hiburan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Dalam aturan tersebut, disebutkan bahwa pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) untuk jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40 persen dan paling tinggi 75 persen.
Sementara itu, Dinas Kebudayaan (Disbud) DKI Jakarta menyebutkan kenaikan tarif sewa gedung pertunjukan, kesenian, ataupun museum di Jakarta merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Penyesuaian tarif retribusi terhadap gedung-gedung kesenian dan museum yang dikelola, dimaksudkan untuk meningkatkan layanan yang berkualitas kepada masyarakat,” kata Kepala Disbud DKI Jakarta, Iwan Henry Wardhana di Jakarta, Rabu.
Iwan menyebut pada umumnya gedung kesenian dan museum merupakan bangunan cagar budaya yang memiliki nilai sejarah terhadap perkembangan Kota Jakarta dan sebagai bukti kemegahan peradaban bangsa Indonesia di masa lalu, sehingga keberadaannya harus dimuliakan.(*/Bi)
BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mulai pusing dengan kondisi Terminal Bubulak di Kecamatan Bogor Barat. Kondisinya menghawatirkan tetapi upaya revitalisasi terbentur dalam hal anggaran. Bahkan untuk perbaikan jalan, pemkot kali melalui Dinas Pekerjaan Umun dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor sampai ‘ngemis’ bongkaran aspal ke pengelola jalan tol.
Kepala Dinas PUPR Kota Bogor, Rena Da Frina mengatakan, bongkaran aspal itu diminta untuk menambal jalan terlebih dahulu di Terminal Bubulak. Menurut Rena, kondisi jalan di terminal Bubulak sangat meghawatirkan, bahkan mirip kolam ikan lele.
“Saya bilang, saya coba cari sisa bongkaran aspal yang dari kami maupun jalan tol. Saya coba mintakan AMP (pengelola jalan tol) sisa-sisa kerjaan mereka. Lalu, kami akan tutup sementara jalan disana (terminal Bubulak). Kami masukan alat berat, kami ratakan,” ungkap Rena kepada wartawan di Jembatan Pancasan, Kecamatan Bogor Barat pada Rabu 17 Januari 2024 siang.
Rena melanjutkan, Pemkot Bogor sampai meminta aspal itu, karena saat ini tidak ada solusi perbaikan sama sekali di terminal Bubulak. Khususnya perbaikan jalannya itu sendiri.
“Kemarin itu sudah dihitung dengan luasan terminal seperti itu, harus anggarannya Rp10 miliar. Kalaupun mau tahan lama itu harus di cor. Biayanya lebih besar lagi,” terang Rena.
“Saya coba konfirmasi ke Dishub Kota Bogor juga tahun ini, disana (terminal) dipastikan tidak ada intervensi anggarannya,” tambah Rena.
Rena menilai, secara kerusakannya sendiri, jalan di Terminal Bubulak ini sudah sangat parah. Aspal yang harusnya tebalnya 5 centimeter (cm) sudah habis terkikis, bahkan hampir rata dan pondasinya sudah terlihat.
“Kalau pake hotmix atau aspal, aspalnya itu gabisa 5 cm. Ya paling 15 cm atau dicor. Kenapa?, karena tonase kendaraan yang lewat kesana itu berat. Bukan kendaraan ringan,” tutur Rena.
Rena memastikan, PUPR akan terus mengumpulkan aspalnya terlebih dahulu. Sampai bulan Maret 2023, aspal yang dicari itu akan terkumpul dan PUPR langsung melalukan penambalan.
“Kalau kami nunggu anggaran, bertahun tahun ini tidak diintervensi. Jadi, mungkin salah satu solusi yang bisa PUPR bantu, kami akan cari bongkaran aspal nanti dihancurkan lagi dan padatkan,”tandasnya.(*/Jun)
CIBINONG – Penjabat Bupati Bogor Asmawa Tosepu menegaskan kantong parkir angkutan tambang mulai hari ini mulai dioperasionalkan dan digunakan sedikitnya untuk parkir 50 truk tambang, sebagai wujud komitmen pemerintah dalam menangani persoalan angkutan tambang di wilayah Parung Panjang.
Hal itu ditegaskan Asmawa Tosepu saat meninjau langsung progress pembangunan kantong parkir di wilayah Parung Panjang, Rabu (17/1/24).
Perlu diketahui, pembangunan kantong parkir yang direncanakan seluas 4,2 hektar dapat menampung kendaraan lebih dari 1.000 truk tambang.
Untuk tahap awal progres pembangunan sudah di atas 50 persen atau 2,2 hektar dengan kapasitas menampung 750 kendaraan sudah hampir rampung diselesaikan.
Berdasarkan hasil peninjauan kantong parkir sudah bisa digunakan untuk menampung sedikitnya 50 kendaraan truk angkutan tambang.
Asmawa Tosepu mengungkapkan, sebagaimana janji Pemerintah Kabupaten Bogor berdasarkan penugasan Pj. Gubernur Provinsi Jabar kepada Pj. Bupati Bogor, dari target akhir Januari sudah harus beroperasi. Berkat kerjasama tidak hanya pemerintah juga masyarakat termasuk pengusaha yang ada di Kabupaten Bogor termasuk pemerhati mulai hari ini kantong parkir sudah bisa mulai dimanfaatkan.
“Ini merupakan solusi sementara dari persoalan angkutan tambang yang ada di Kabupaten Bogor. Tentu hal ini harus segera direalisasikan karena ini menjadi kebutuhan terutama para pelaku aktivis pertambangan. Ini juga dalam rangka memulai meminimalisir kejadian-kejadian yang selama ini terjadi terkait angkutan tambang,” terang Asmawa Tosepu
Mantan Pj Walikota Kendari ini mengatakan, untuk tahap awal sudah bisa digunakan atau sekitar 2,2 hektar ini dengan kapasitas mencapai 750 kendaraan truk tambang.
“Hasil peninjauan hari ini, kantong parkir bisa kita pergunakan minimal 50 kendaraan truk tambang sudah bisa memanfaatkan ruang yang sudah tersedia ini. Alhamdulilah progresnya sudah di atas 50 persen. Mudah-mudahan akhir bulan sudah clear semua tapi hari ini berapapun yang bisa kita gunakan maka akan kita gunakan sebagai solusi sementara,” tegasnya.
Menurutnya langkah selanjutnya selain menyelesaikan percepatan pembangunan kantong parkir untuk tahap awal ini. Tahap selanjutnya akan segera mulai melakukan penegakan hukum. Penegakan hukum ini tentu ditempuh melalui berkoordinasi dengan aparat yang ada di wilayah termasuk stakeholder terkait baik pada tingkat Provinsi Jawa Barat maupun kabupaten tetangga seperti Tangerang dan Banten.
“Penegakan hukum ini menjadi penting karena sumber permasalahan selama ini adalah masalah penegakan hukum. Misalnya izin operasional tambangnya, kemudian kelayakan kendaraan, usia supir yang selama ini kadang-kadang menjadi penyebab termasuk di dalamnya kapasitas atau termasuk muatan kendaraan,” terang Asmawa Tosepu.
Ia menyatakan, akan menegakan hukum secara bersama-sama terlebih saat ini Pemkab Bogor telah memiliki Peraturan Bupati. Setelah kantong parkir telah rampung selesai maka penegakan hukum bisa segera dilakukan.
“Kita akan tegakan setelah kita siapkan kantong parkir ini, harapannya sebagai solusi sementara tetapi kemudian paralel, solusi permanen bisa kita lakukan terutama pembangunan jalan tambang. Ini komitmen bersama antara Pemprov Jabar dan Kabupaten Bogor,” katanya.
Ia juga menyampaikan terimakasih kepada semua pihak juga kepala desa di dua desa, kemudian Camat Parung Panjang dan Camat Tenjo, unsur Forkompimcam termasuk pihak-pihak pengusaha yang punya kepedulian membantu pemerintah dalam rangka percepatan pemberian penyediaan solusi sementara ini. ( Asep Syahmid)
CIBINONG – Lebih dari 4.000 personel gabungan disiapkan untuk hari pencoblosan Pemilu pada 14 Februari 2024 di Kabupaten Bogor. Personel itu akan disebar umtuk mengamankan proses pencoblosan setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).
“Hari H jumlah semuanya yang terlibat dari Polri sendiri 1.200, dari Brimob kami minta 1.000 perkuatan, dari Kodim sendiri 500, dari Batalyon 500. Sehingga totalnya kurang lebih ada hampir 4.000-an personel, belum Satpol PP, Linmas dan yang lainnya,” kata Kapolres Bogor, AKBP Rio Wahyi Anggoro kepada wartawan usai meninjau gudang logistik Pemilu bersama jajaran Forkompimda di wilayah Klapanunggal, Kabupaten Bogor, (15/1/2024).
Nantinya, pihaknya masih akan menggelar rapat lanjutan untuk menentukan jumlah personel setiap TPS. Sehingga, jumlah personel yang akan disebar menyesuaikan dengan kondisi TPS berada.
“Nanti kami akan rapat kembali untuk menentukan jumlah dari TPS yang tadi saya jelaskan, faktor demografi, Kamtibnas dan terorisme,” jelasnya.
Rio menambahkan, pihaknya menilai semua TPS di wilayah Kabupaten Bogor rawan. Sehingga, personel dapat melaksanakan tugas dengan maksimal untuk mengamankan pesta demkorasi tersebut.
“Semua kami katakan rawan, kami tidak mau underestimate sehingga kami bisa melaksanakan tugas untuk menghindari dari situasi ancaman dan gangguan apapun sekecil apapun. Saya minta Kabupaten Bogor zero dari insiden apapun,” tegasnya.
Masyarakat pun diimbau untuk turut membantu menjaga kondusifitas. Sehingga, dapat tercipta penyelenggaraan Pemilu yang aman dan damai.
“Saya berpesan pada masyarakat mari kita ciptakan Pemilu yang damai. Sehingga kita sama-sama menjaga situasi ini bukan hanya tugas keamanan saya bersama TNI dan Bupati namun seluruh lapisan masyarakat kami minta peran sertanya untuk menciptakan situasi ini jadi kondusif,”tandasnya.(*/Ju)
JAKARTA – Polda Metro Jaya melarang penggunaan knalpot brong atau knalpot tidak sesuai standar, baik di kendaraan roda dua maupun roda empat. Sanksi tilang akan diterapkan kepada mereka yang nekad menggunakan knalpot yang membisingkan telinga tersebut.
“Tentu (disanksi), akan ada sanski, sanski tilang,” tegas Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (16/1/2024).
Karena itu, Latif menyampaikan, pihaknya akan memberikan imbauan kepada masyarakat terkait knalpot brong tersebut. Dia menyebut penggunaan knalpot brong di semua jenis kendaraan bermotor dapat menimbulkan kebisingan dan berpotensi mengganggu ketertiban umum. Sehingga pihaknya bakal menertibkan kendaraan yang tetap menggunakan knalpot brong.
“Kita lakukan imbauan kepada masyarakat bahwa itu sangat mengganggu ketertiban masyarakat. Terutama kebisingan dan mengganggu ketertiban umum. Dan ini tentunya sesuai dengan undang-undang yang ada maka akan kita tertibkan. Enggak boleh untuk knalpot brong itu,” terang Latif.
Sebelumnya, Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Aan Suhanan mengimbau para pemilik kendaraan bermotor dengan knalpot brong atau tidak sesuai standar untuk segera diganti. Pihaknya juga telah melakukan langkah-langkah untuk mengatasi knalpot brong dengan memulai tindakan soft power memberikan edukasi sosialisasi kepada masyarakat hingga tindakan hard power melakukan penegakan hukum.
“Data di Kepolisian kita sudah menindak sekitar 430 ribu lebih di seluruh Indonesia, kita melakukan penindakan di tahun 2021, kemudian di Bandung sendiri ada 52 ribu lebih dari periode 1 Januari sampai tanggal 7 Januari atau satu minggu,” terang Aan.
Menurut Aan, suara knalpot brong yang bising bisa menggangu masyarakat yang lain. Selain itu juga melanggar peraturan lalu lintas juga ini menggangu ketertiban umum. Sebab penggunaan knalpot indentik dengan kebut-kebutan. Maka dengan adanya penindakan terhadap pengguna knalpot brong, edukasi dan sosialisasi juga akan terus dilakukan, agar mengurangi penggunaan knalpot brong.
“Kita berharap seluruh masyarakat juga ikut bersama-sama mencegah, mengingatkan, mulai dari rumah, untuk mengganti tidak menggunakan knalpot brong,” harapnya.(*/And)
BEKASI – Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat memastikan ruas Jalan Kalimalang sesi Tegal Danas akan segera beroperasi dua arah. Jalan akan beroperasi setelah menuntaskan pekerjaan pelebaran dan menunggu penertiban utilitas yang mengganggu kelancaran pengguna kendaraan.
“Secara konstruksi kita sudah capai target, sudah selesai semua beton tuntas, sesuai dengan kontrak. Sekarang tinggal menunggu untuk bisa digunakan secara dua arah,” kata Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan saat meninjau jalan itu, Senin (15/1/2024).
Dia mengatakan penertiban utilitas yang berdiri di atas badan jalan seperti tiang listrik dan telepon, baliho, bangunan liar, hingga aktivitas parkir liar menjadi faktor penunda operasional dua arah pada ruas tersebut.
Pemerintah daerah telah meminta otoritas maupun instansi terkait untuk segera menertibkan maupun memindahkan utilitas yang ada di badan jalan agar rencana operasional dua arah pada ruas tersebut dapat segera dilakukan.
Dani menargetkan penertiban seluruh utilitas itu mampu dituntaskan dalam waktu satu minggu ke depan sehingga memudahkan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kabupaten Bekasi menyelesaikan sambungan ruas pada jalan Kalimalang.
“Kita akan rapikan dulu di persimpangan Pasar Tegal Danas ini karena masih ada billboard, masih ada tiang-tiang listrik dan telepon yang berada di tengah jalan. Makanya saya kumpulkan sehingga kita bagi tugas dan sepakati dalam waktu satu minggu selesai,” ucapnya.
Pemerintah Kabupaten Bekasi di awal tahun ini akan melanjutkan proyek pelebaran Jalan Kalimalang sepanjang kurang lebih 200 meter pada sesi Cipayung-Pasir Tanjung, Kecamatan Cikarang Pusat. Jalan tersebut berbatasan dengan Kabupaten Karawang.
Pemerintah daerah setempat juga akan menuntaskan pekerjaan perbaikan ketinggian Ruas Jalan Kalimalang yang berlokasi di depan Pasar Tegal Danas sehingga memiliki tinggi yang sejajar dengan jalan baru tersebut.
“Tahun ini kita akan lanjutkan sampai batas Jalan Cipayung-Pasir Tanjung sehingga nanti dari sana kita ada akses ke jalan negara menuju Kabupaten Karawang,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Penjabat Bupati Bekasi beserta jajaran menyempatkan diri meninjau Pasar Tegal Danas untuk berbincang bersama pedagang guna mengetahui kondisi pasar setelah dilakukan penertiban.
“Sengaja saya bawa seluruh jajaran dinas terkait mulai dari Bina Marga, Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan, Badan Pendapatan Daerah, Satpol PP, Camat Cikarang Pusat, serta PLN dan Telkom agar dapat bersinergi menuntaskan persoalan di ruas jalan ini,”ujarnya.(*/Eln)
© 2015. All Rights Reserved. Jurnal Metro.com | Analisa Jadi Fakta
Koran Jurnal Metro