Metro Jabodetabek

JAKARTA – PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) mengalokasikan ruangan di sejumlah halte hingga 30 persen untuk gerai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini dilakukan sebagai upaya mendukung perkembangan perekonomian DKI Jakarta.

“UMKM di (beberapa) halte TransJakarta itu sekitar 20-30 persen, ada khusus UMKM dan non UMKM. Semua itu sebagai bagian mendukung perekonomian lewat UMKM,” kata Direktur Pelayanan dan Bisnis TransJakarta, Fadly Hasan kepada pers di Jakarta, Senin (22/1/2024).

Fadly menjelaskan, TransJakarta juga bekerja sama dengan berbagai lembaga terkait yang melibatkan UMKM di beberapa halte TransJakarta. Selain itu, pihaknya juga melayani pelaku UMKM yang tertarik untuk membuka usahanya di halte TransJakarta.

“Kami juga terbuka di Divisi Komersial TransJakarta, kami akan layani kalau ada ketertarikan untuk mengisi halte. Sehingga masyarakat bisa menikmati fasilitas apa yang ada di halte-halte TransJakarta,” ujar Fadly.

TransJakarta selalu berupa memberikan pelayanan yang terbaik kepala pelanggannya. Salah satu upaya yang ditekankan oleh TransJakarta, kata Fadly, terkait bisnis dan pengoptimalan aset-aset yang ada di TransJakarta dengan berbagai aktivitas. Hal tersebut menyangkut optimalisasi tata ruang publik untuk pemberdayaan masyarakat seperti “sharing economy” (berbagi ekonomi), lifestyle (gaya hidup), dan tourism (pariwisata).

Fadly mencontohkan Halte CSW, di Bundaran HI, lalu Halte Dukuh Atas memiliki banyak ritel yang dapat dinikmati sambil menunggu TransJakarta ataupun untuk bertemu dengan seseorang. Ritel tersebut dari skala nasional hingga internasional, mulai dari minimarket, “coffee shop” (kedai kopi), UMKM hingga bisnis.

Fadly menegaskan, TransJakarta ingin memanfaatkan segala aset yang ada sebagai ekosistem ataupun kehidupan baru yang bisa terkoneksi langsung dengan masyarakat di Jakarta. “Contoh kita bisa konser kecil di halte kayak Raisa, fashion show batik lokal, launching produk, artis-artis konser di halte kita hingga komunitas.

Pihaknya juga dilibatkan penyambutan tahun baru bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI di Bundaran HI. “Bisa sambil ngopi, menikmati pemandangan tidak kalah seperti di luar negeri,” kata Fadly.

Fadly berharap pada 2024 TransJakarta bisa terus memperbaiki pelayanan ataupun fasilitas di setiap halte TransJakarta sehingga bisa memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pelanggan setia TransJakarta. “Pendapatan nontiket atau NFB TransJakarta sebesar Rp120 miliar atau naik dua kali lipat dibandingkan 2022 yaitu Rp 61,3 miliar. Lalu skor indeks kepuasan pelanggan 2023 adalah 4,42 dari skala 5,00,” kata Fadly.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) Welfizon Yuza menyebutkan jumlah pelanggan TransJakarta selama 2023 yang mencapai 280 juta orang menjadi penyemangat Pemprov DKI Jakarta dalam memberikan target pelanggan ke TransJakarta pada 2024 menjadi 340 juta pelanggan. Target tersebut merupakan target terbesar yang diterima PT TransJakarta. Adapun kunci untuk mencapai target tersebut, yakni meningkatkan kualitas integrasi TransJakarta. Selain itu memperbaiki integrasi ataupun operator integrasi antaroperator berbasis jalan maupun integrasi antarmoda seperti dengan MRT, LRT dan lain sebagainya.(*/Sar)

CIBINONG – Anggota Komisi V DPR Mulyadi sudah menandatangani surat rekomendasi usulan pembangun Fly Over Jalan Bomang (Bojonggede-Kemang) ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Mulyadi menegaskan, dengan rekomendasi tersebut diharapkan usulan pembangunan Fly Over Jalan Bomang dari Pemkab Bogor itu disetujui Kementerian Perhubungan dan segera dilaksanakan pembangunannya.

“Sebagai salah satu syarat, saya sudah menandatangani usulan pembangun Fly Over Jalan Bomang. Semoga proyek pembangunannya bisa segera disetujui dan dilaksanakan,” kata Mulyadi kepada wartawan, Senin 22 Januari 2024.

Politisi Partai Gerindra itu optimistia, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyetujui usulan pembangunan Fly Over Jalan Bomang yang nilai anggarannya sekitar Rp700 miliar hingga Rp 1 triliun.

Selain Fly Over, Pemkab Bogor pun berharap Kemenhub membangun underpass di lintasan sebidang Kereta Rel Listrik (KRL) Lapangan Siaga, Bojonggede.

Pada 2023 lalu, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor pun membuat Detail Engineering Design (DED) akan proyek prestisius tersebut.

Kepala Dishub Kabupaten Bogor Agus Ridho menerangkan, usulan pembangunan Fly Over Jalan Bomang itu sangat dibutuhkan karena lintasan sebidang KRL dititik tersebut sangat membahayakan pengendara.

“Bayangkan empat jalur kendaraan roda dua, empat atau lebih, di tengah sibuknya perlintasan KRL. Sangat berbahaya, hingga kami lebih membutuhkan fly over untuk keselamatan masyarakat,” terang Agus Ridho. (Rez)

JAKARTA – Polisi mengusut peristiwa robohnya tembok stasiun pengisian bahan bakar (SPBU) di Jalan Dr Soepomo, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu(21/1/2024) pukul 13.00 WIB. Tembok setinggi kurang lebih enam meter itu menimpa satu bangunan warung kecil. Akibat insiden itu sebanyak tiga orang tewas tertimpa dan satu anak mengalami luka berat.

“Untuk ketahui penyebab, kami akan dalami terus, koordinasi dengan Puslabfor Polri. Saat ini lakukan penyelidikan dan pendalaman terkait penyebab rubuhnya,” ujar Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Henrikus Yossi di Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (21/1/2024).

Namun dugaan sementara itu, tembok tersebut sudah mengalami retak ditambah pada saat kejadian terhadi angin kencang. Sehingga tembok tidak kuat menahan terpaan angin kencang dan roboh mengenai warung kecil. Menurut Yossi, korban yang tertimpa tembok itu adalah penjual makanan.

Ketiga korban meninggal dunia bernama Samedi Iriyanto (80 tahun), Ny. Thio Tjnnio (74 tahun), dan Ami Kusuma Dewi (35 tahun). Sedangkan korban luka berat bernama Muhammad Febian (8 tahun).

“Di luar ada korban yang sedang jualan makanan, sehingga robohan timpa. Ada empat korban, tiga meninggal dunia, satu alami luka-luka sekarang dirawat di rumah sakit terdekat,” terang Yossi.

Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Isnawa Adji mengatakan, tiga orang meninggal dunia dibawa ke rumah sakit Dr Cipto Mangunkusumo untuk diautopsi. Rencananya ketiga korban akan dimakamkan tempat pemakaman umum (TPU) Menteng.

“Untuk korban meninggal dunia dibawa ke RSCM untuk dilakukan otopsi, dimandikan dan akan dikuburkan di TPU Menteng,” ungkapnya.(*/Sar)

BOGOR – Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim membeberkan hasil pertemuan dirinya dengan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Menutur Dedie agenda pertemuan tersebut membahas rencana percepatan implementasi trem di Kota Bogor.

“Saya melakukan pembicaraan dengan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan yang berlangsung di Kantor Kementerian Perhubungan Jakarta pada Jumat, 19 Januari 2024 sore. Nah, dibicarakan pula opsi Trem Otonom atau Autonomous-rail Rapid Transit (ART) yang baru saja ditinjau oleh Menteri Perhubungan beberapa waktu lalu,” ungkap Dedie kepada wartawan pada Minggu 21 Januari 2024.

Dedie melanjutkan, pihaknya menyambut baik rencana tersebut dan berharap dapat berkolaborasi lebih lanjut dengan Kementerian Perhubungan mendetailkan opsi tersebut.

“Tentunya kami menyambut baik terkait opsi moda transportasi Trem Otonom ini. Semoga saja opsi tersebut bisa terlaksana dan didukung oleh pemerintah pusat untuk Kota Bogor,” tuturnya.

Dedie menjelaskan, seperti diketahui, Pemerintah Kota Bogor saat ini tengah membahas kembali proyek moda transportasi masal Trem yang akan terintegrasi dengan LRT Jabodebek.

“Peraturan Wali Kota (Perwali) sedang disiapkan dengan menugaskan Perumda Trans Pakuan untuk membangun proyek tersebut,” jelasnya.

Sementara itu, dalam keterangan tertulis, Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan RI, Risal Wasal mengatakan, bahwa ART direncanakan akan menjadi salah satu moda transportasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Bali.

Tak hanya IKN dan Bali, Risal pun menuturkan bahwa moda transportasi Trem Otonom sangat memungkinkan bila diterapkan di Kota Bogor.

“Tentang keunggulan ART yang secara teknis bisa juga menjadi alternatif pengembangan trem di Kota Bogor,” ungkapnya.(*/Jun)

CIBINONG- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) dikabarkan mempunyai opsi pembangunan Jalan Tol Puncak.

Jika sebelumnya, mereka akan membangun Jalan Tol Puncak atau Caringin-Cianjur sepanjang 50,09 km, kini mereka sedang melakukan feasibility study Jalan Tol Summarecon-Cianjur.

Kabar adanya opsi pembangunan Jalan Tol Puncak yang akan dibangun Kementerian PUPR itu dikatakan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Mulyadi.

“Ada opsi dari Kementerian PUPR, jika untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Kawasan Puncak akan membangun Jalan Tol Puncak atau Caringin Cianjur, kini mereka sedang feasibility study Summarecon-Cianjur,” kata Mulyadi kepada wartawan, Minggu 21 Januari 2024.

Anggota Komisi V DPR itu menjelaskan, panjang Jalan Tol Puncak (Summarecon-Cianjur) lebih pendek, dan biayapun lebih murah jika dibandingkan Caringin-Cianjur.

“Jika Pembangunan Tol Puncak Caringin-Cianjur butuh anggaran Rp20 triliun, maka anggaran yang dibutuhkan untuk Summarecon-Cianjur lebih murah yaitu sekitar Rp17 triliun,” jelas Mulyadi.

Politisi Partai Gerindra ini menerangkan anggaran sebesar Rp17 triliun itu untuk biaya pembebasan lahan dan pembangunan Jalan Tol Puncak.
“Nanti, untuk tahap awal, pembebasan lahannya melewati rumah mantan Bupati Bogor Iwan Setiawan hingga tembus Gunung Mas,” terang Mulyadi.

Selain pembangunan Jalan Tol Puncak, untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di Kawasan Puncak, jelasnya Kemenpupr melakukan pelebaran Jalan Raya Puncak, melabarkan jalan alternatif utara selatan, pembangunan fly over atau underpass.

“Namun dilihat dari sisi ekonomi dan lainnya, tidak mudah melakukan pelebaran Jalan Raya Puncak dan melabarkan jalan alternatif utara serta selatan,” lanjutnya.

Informasi yang dihimpun , proyek pembangunan Jalan Tol Puncak atau terbagi dalam V seksi, seksi I hingga Megamendung, seksi II Megamendung-Cisarua, seksi III Cisarua-Puncak 2, seksi IV Puncak 2-Sukaresmi dan seksi V Sukaresmi-Cianjur.

Rencana pemerintah pusat, pembangunan Jalan Tol Puncak atau Caringin-Cianjur bakal berlangsung dua tahap, tahap pertama untuk seksi I dan II, serta tahap kedua untuk seksi III, IV dan V.

Selain terkoneksi dengan Jalan Tol Bocimi Jalan Tol Puncak juga akan terkoneksi dengan Jalan Poros Tengah Timur atau Puncak 2 yang sebelumnya diusulkan oleh Pemkab Bogor dan Pemkab Cianjur. (Rez)

JAKARTA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyebut tidak ada titik banjir di wilayahnya meskipun hujan mengguyur ibu kota sejak pagi hari.

“Sejauh ini (banjir) masih nihil dari pemantauan kami,” kata Kepala Kesatuan Pelaksana Pengelolaan Data dan Informasi BPBD DKI Jakarta Michael Sitanggang saat dihubungi di Jakarta,(19/1/2024).

Selain itu, Michael menyebut sejumlah pintu air saat ini juga terpantau masih aman. Ketinggian air di semua pintu air masih normal.

Meski terpantau tidak ada banjir, Michael memastikan sejumlah petugas BPBD DKI Jakarta sudah disiagakan di titik-titik rawan banjir di Ibu Kota.

“Masih normal semua, bisa dipantau berkala di https://bpbd.jakarta.go.id/waterlevel,” ujar Michael.

Sebelumnya, Michael mengatakan BPBD DKI Jakarta menyiagakan 267 petugas yang telah dibekali keahlian untuk mengevakuasi warga dalam keadaan darurat dan terdampak banjir di wilayah DKI Jakarta.

“Petugas juga telah dibekali keahlian evakuasi warga dalam keadaan darurat,” kata dia sebelumnya.

Dia menyebutkan total ada 267 personel petugas penanggulangan bencana atau Tim Reaksi Cepat (TRC) yang bertugas di seluruh wilayah rawan banjir.

Tim itu bertugas menangani bencana termasuk banjir, melakukan edukasi dan mengevakuasi warga jika terjadi banjir di wilayah Jakarta serta melakukan penanganan dan pemantauan setelah bencana terjadi.(*/Dit)

CIBINONG – Kepala Kejaksaan Negeri ( Kajari ) Kabupaten Bogor, Sri Kuncoro terus mengingatkan kepada seluruh pengurus Pelti Kabupaten Bogor untuk melakukan tranparansi anggaran cabor dalam pembinaan kepada para atlet tenis lapangan di Kabupaten Bogor.

Hal tersebut disampaikanya dalam acara Pelantikan Pengurus Pelti Kabupaten Bogor periode 2023-2028 di Hotel Arimbi, Megamendung, Jumat, 19 Januari 2024

” Saya minta semua pengurus Pelti harus transparan dalam penggunaan anggaran pembinaan cabor Pelti. Jangan macam macam soal anggaran cabor. Nanti urusannnya bisa lain,” tegas Sri Kuncoro yang juga sebagai Penasehat Pelti Kabupaten Bogor.

Ia menambahkan, kepengurusan cabor tenis lapangan harus memberikan laporan aktif minimal 3 bulan sekali terkait pengeluaran dan penggunaan anggaran cabor.

Apalagi saat ini, kata Sri Kuncoro, ada beberapa perusahaan besar di Kabupaten Bogor yang akan bermitra dan menjadi ” orang tua angkat” para atlet dengan memberikan bantuan dana CSR nya bagi pembinaan para atlet tenis lapangan Kabupaten Bogor.

Intinya, tambah Sri Kuncoro, keuangan cabor harus ada laporannya secara terperinci dan transparan.

Ia juga tak mau jika pengurus Pelti ada yang mencari keuntungan pribadi dalam organisasi Pelti itu sendiri.

Dalam hal yang sama, Sri Kuncoro juga minta semua pengurus Pelti harus bisa merumuskan program pembinaan jangka penek dan jangka panjang yang harus dirumuskan secepatnya.

” Saya minta Pelti Kabupaten Bogor pumya program pembinaan yang jelas dalam melahirkan para atlet masa depan,” pungkasnya.(As)

CIBINONG – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto minta Pemeritah Kabupaten (Pemkab) Bogor antisipasi cuaca ekstrem, yakni puncak musim hujan Januari hingga Februari 2024 yang bertepatan dengan pelaksanaan pemilu. Antisipasi tersebut salah satunya dengan menjauhkan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari area rawan longsor.

Rudy menekankan Pemkab Bogor juga perlu memastikan akses pemilih ke TPS tidak terkendala oleh faktor cuaca. Karena itu, Rudy meminta agar keamanan pemindahan lokasi kotak suara dari TPS ke tempat yang sudah ditentukan dapat dijamin.

“Sebagaimana kita sadari, Januari hingga April kedepan masih musim hujan, dan beberapa lokasi di daerah kita masuk kategori rawan bencana,” kata Rudy Susmanto, Kamis (18/1).

Pernyataan Rudy didasari oleh prediksi cuaca Badan Meterologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

“Informasi cuaca BMKG ini harus jadi masukan bagi kita semua dalam hal aspek non teknis dalam penyelenggaraan pemilu,” imbuh dia.

Sebagai informasi, Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto, membenarkan adanya potensi cuaca ekstrem dengan bencana hidrometeorologi basah seperti hujan sedang-ekstrem dan angin kencang. Puncak musim hujan diprediksi terjadi pada dasarian 3 Januari hingga dasarian 1 Februari 2024, dengan musim hujan secara umum berlangsung hingga April 2024.

Guswanto menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh aktivitas Monsun Asia, tekanan rendah di sekitar Laut Timor, Teluk Carpentaria, dan Samudera Hindia Barat, serta adanya gelombang atmosfer yang meningkatkan peluang pertumbuhan awan hujan dan angin kencang. Dalam beberapa hari ke depan, beberapa wilayah Indonesia masih berpotensi mengalami hujan lebat.

Sementara, BPBD Kabupaten Bogor telah melatih anggotanya untuk menyelamatkan kotak duara dan Petugas KPPS bilamana bencana datang pada saat digelarnya pesta demokrasi 5 tahunan ini.

Kabid Ratik, BPBD Kabupaten Bogor, M Adam Hamdani menyebut, pihaknya telah melakukan pelatihan penyelamatan kotak TPS dan Petugas KPPS kepada setiap anggota yang bertugas.

“Kami sudah melakukan pelatihan penyelamatan kotak TPS beserta anggota KPPSnya, misalnya penyelamatan di air ataupun wilayah terjal (bila terjadi bencana),” kata Adam, Kamis (18/1).

Pelatihan ini dilakukan sebagai bentuk upaya BPBD Kabupaten Bogor berpartisipasi dalam mensukseskan pesta demokrasi.

Selain itu, saat ini ada 28 Kecamatan yang dideteksi rawan bencana. Lokasi ini tersebar di Timur, Barat dan Selatan Kabupaten Bogor,

“Namun, kami tidak melihat rawan atau tidaknya, tapi kami tetap siaga dalam penanganan bencana,” tuturnya.

BPBD telah menyiagakan setiap anggotanya di 40 Kecamatan yang berada di Kabupaten Bogor untuk menjaga 15 ribu lebih TPS.

“Semua anggota TRC disiagakan untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Untuk titik tidak bisa terdeteksi satu persatu, jadi kami mensiagakan Anggota TRC di setiap kecamatan,” tandasnya.(*/Rul)

CIBINONG – Salah satu upaya meningkatkan upaya tata kelola pemerintahan yang baik dan berintegritas di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, mewakili Pj Bupati Bogor, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Burhanudin ajak pengelola keuangan Perangkat Daerah lingkup Pemkab Bogor sosialisasi Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Republik Indonesia, yang berlangsung di Darmawan Park, pada Kamis (18/1/24).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia untuk menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Republik Indonesia, dalam menyusun perencanaan, penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan.

Sekda Kabupaten Bogor, Burhanudin mengungkapkan, sejalan dengan peraturan tersebut, Pemkab Bogor telah menerapkan SIPD-RI pada tahun 2023 untuk perencanaan dan penganggaran tahun 2024.

Untuk tahap penatausahaan dan akuntansi pelaporan, SIPD akan mulai diimplementasikan di penganggaran tahun 2024.

“Untuk itu, perlu sosialisasi implementasi SIPD kepada aparatur terkait untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas dalam pengelolaan keuangan daerah,” terang Sekda.

Menurutnya, SIPD saat ini merupakan satu-satunya aplikasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang digunakan oleh seluruh pemerintah baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

“Saya minta kepada seluruh aparatur pengelola keuangan Perangkat Daerah lingkup Pemkab Bogor untuk mengikuti sosialisasi ini dengan seksama, agar dapat memahami dan menggunakan aplikasi SIPD secara optimal demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berintegritas,”pungkasnya.(*/Wan)

CIBINONG – Meskipun pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bogor ( Pilkada) 2024 baru akan digelar pada bulan November mendatang, namun saat ini dukungan kepada Jaro Ade alias Ade Ruhandi untuk nenjadi Bupati Bogor mendatang mulai berdatangan dari berbagai elemen yang ada di Kabupaten Bogor.

Sosok Jaro Ade adalah figur yang sangat familiar dan sudah mendapatkan dukungan dari beberapa Partai Politik.

Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Bogor sepakat mendukung Ade Ruhandi alias Jaro Ade sebagai calon bupati pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Dukungan ini tertuang dengan ditandatanganinya surat kesepakatan antara Partai Golkar dan PAN Kabupaten Bogor pada Kamis, 18 Januari 2024 di kediaman Jaro Ade.

Dalam surat kesepakatan yang ditandatangani oleh Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor Wawan Haikal, Ketua DPD PAN Kabupaten Bogor Arif Abdi dan sekretaris dari kedua partai.

Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor Wawan Haikal mengatakan, kesepakatan dua partai politik (parpol) ini merupakan persiapan Pilkada 2024, mengingat pesta demokrasi itu berdekatan dengan pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) 2024.

Wanhai, sapaan Wawan Haikal, juga menegaskan jika DPD Partai Golkar Kabupaten fatsun dengan rekomendasi dan komitmen DPP yang telah merekomendasikan Jaro Ade sebagai calon Bupati (cabup) Bogor.

“Taman-teman partai dari tingkat desa sampai kecamatan juga fatsun dan siap memenangkan Jaro Ade sebagai Bupati Bogor pada Pilkada 2024,” kata Wanhai kepada awak media.

Meski telah dilakukan penandatanganan kesepakatan untuk mendukung Jaro Ade di Pilkada Bogor, Partai Golkar maupun PAN tidak melupakan tugasnya masing-masing, yakni memenangkan pilpres di Pemilu 2024.

Senada, Ketua DPD PAN Arif Abdi mengatakan, partainya sejak awal memang sudah merekomendasikan Jaro Ade sebagai calon Bupati Bogor.
Rekomendasi ini, kata Arif Abdi, keluar dalam rapat kerja daerah (rakerda) DPD PAN Kabupaten Bogor, beberapa waktu lalu.

“Hasil rakerda itu kita tindak lanjuti dengan penandatanganan kesepakatan dengan Partai Golkar,” ujar Arif Abdi.

Arif Abdi juga menyampaikan jika pihaknya akan melakukan komunikasi dari hasil penandatanganan dukungan ini kepada DPP PAN.

Sementara itu, Jaro Ade menyampaikan terimakasihnya atas kepercayaan DPP Partai Golkar dan DPP PAN Kabupaten Bogor yang memberikan dukungan kepada dirinya maju dalam Pilkada 2024.

Namun, kata Jaro Ade, kesepakatan ini tidak melupakan tugas masing-masing partai untuk mengawal dan memenangkan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka satu putaran di Pilpres 2024.

“Kesepakatan ini tidak akan selesai di sini, masih akan panjang dan tahap-tahapan yang akan dilakukan,” ujar Jaro Ade.

Menurut Jaro Ade, pihaknya akan terus berkonsolidasi dengan partai lainnya, termasuk partai politik di luar koalisi Indonesia Maju, seperti PPP maupun PDIP.
“Karena koalisi partai di pilpres tidak akan berpengaruh besar di daerah (untuk pilkada), artinya di daerah bisa berbeda,” imbuh Jaro Ade. ( Asep Syahmid)