Metro Jabodetabek

JAKARTA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat kemunculan sejumlah genangan akibat hujan yang terjadi pada Sabtu (27/1/2024). Genangan itu muncul di kawasan permukiman dan ruas jalan.

Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji mengatakan, hingga pukul 16.00 WIB, wilayah permukiman yang terdampak ada di Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Sebanyak empat rukun tetangga (RT) di wilayah tersebut terendam air dengan ketinggian 30-60 sentimeter.

“Di Kelurahan Cengkareng Timur, ada tiga RT yang terendam air dengan ketinggian 40 sentimeter,” kata Isnawa melalui keterangan tertulis.

Selain itu, ruas jalan yang terendam air berada di Jalan Ruko Mutiara Taman Palem Blok A20 RT 007 RW 014, Kelurahan Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Ketinggian air di jalan itu mencapai 20 sentimeter.

BPBD DKI Jakarta juga mencatat genangan air muncul di kawasan permukiman Kelurahan Sukabumi Selatan sebanyak dua RT dan Kelurahan Cengkareng Timur satu RT. Selain itu, genangan juga muncul di Jalan Srengseng Raya (Depan Kelurahan Srengseng), Jalan Manyar Jakarta Barat, Jalan Basoka Raya Jakarta Barat, dan Jalan Daan Mogot Jakarta Barat. Namun, genangan di permukiman dan jalan yang disebut belakangan dilaporkan sudah surut.

Isnawa mengatakan, BPBD DKI Jakarta telah mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah. Pihaknya juga mengkoordinasikan unsur Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Gulkarmat, untuk melakukan penyedotan genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik bersama dengan para lurah dan camat setempat.

“Genangan ditargetkan untuk surut dalam waktu cepat,” kata dia.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi genangan. Dalam keadaan darurat, masyarakat dapat menghubungi nomor telepon 112.(*/Sa

CIBINONG – Penjabat Bupati Bogor Asmawa Tosepu menyerahkan 1.460 KTP Elektronik kepada siswa SMKN 1 Cibinong.

Selain itu, melalui aplikasi yang dapat diunduh di playstore atau appsrore, para siswa-siswi tersebut langsung mengaktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Usai penyerahan KTP Elektronik, Asmawa Tosepu berpesan agar mereka tidak menjadi golongan putih (Golput) atau tidak memilih pada ajang Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg).

“Jangan Golput, generasi muda harus mengawal pembangunan bangsa, karena dalam Pilpres dan Pileg kita bakal memilih pemimpin negeri ini,” ucap Asmawa Tosepu kepada wartawan, Senin, 29 Januari 2024.

Asmawa Tosepun menuturkan bahwa generasi muda harus menjadi pemilih yang cerdas dan bisa mensikapi informasi politik secara bijak.

“Ingat pilihan politik boleh berbeda, tetapi persatuan dan kesatuan bangsa harus kita jaga bersama-sama,” tutur mantan Penjabat Wali Kota Kendari tersebut.

Ayah tiga orang anak ini menjelaskan bahwa pada Tahun 2024 adalah ajang pesta demokrasi terbesar, selain Pilpres dan Pileg, selanjutnya juga ada ajang Pemilihan Bupati (Pilbup) Bogor dan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat.

“Oleh karena itu, bagi siswa yang sudah punya hak pilih, termasuk para guru, untuk menggunakan hak pilihnya dan kasih suara pada tanggal 14 Februari untuk Pilpres serta Pilef dan 10 November mendatang untuk Pilgub Jawa Barat dan Pilbup Bogor,” ungkap Asmawa Tosepu. (Rez)

JAKARTA – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengeklaim dirinya tetap memikirkan nasib para warga Kampung Bayam yang kini menghuni Kampung Susun Bayam (KSB). Karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan alternatif rumah susun (rusun) untuk ditempati warga.

Heru mengatakan, saat ini sebagian warga Kampung Bayam sudah bersedia tinggal sementara di Rusun Nagrak. Ia menyebutkan, ada sekitar 35 kepala keluarga (KK) warga Kampung Bayam yang tinggal di rusun yang berada di Cilincing, Jakarta Utara, itu.

“Pemda DKI tidak mungkin menelantarkan warganya. Itu saja kuncinya. Saya juga memikirkan warga,” kata dia di Ciracas, Jakarta Timur, (26/1/2024).

Ihwal masih ada warga yang menolak dan memilih tetap tinggal di KSB, Heru menyerahkan urusan itu kepada PT Jakarta Propertindo atau Jakpro. Pasalnya, bangunan KSB adalah milik Jakpro.

Media sudah berupaya untuk mengonfirmasi masalah yang ada di KSB kepada Jakpro. Namun, belum ada jawaban dari Jakpro.

Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta akan membangun rusun baru untuk warga Kampung Bayam. Rusun yang akan berlokasi di Tanjung Priok, Jakarta Utara, itu kemungkinan akan mulai dibangun pada awal 2025. Ditargetkan, rusun baru itu dapat rampung pada akhir 2025

Selama proses pembangunan, warga Kampung Bayam dipersilakan memilih tempat tinggal sementara di rusun yang sudah tersedia. Adapun tempat yang disiapkan untuk warga Kampung Bayam yaitu Rusun Nagrak, Rusun Pasar Rumput, dan Rusun Tanah Pasir.(*/Sar)

CIBINONG – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Sumanto mengapresiasi penyelenggaraan diskusi publik bersama 9 Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Bogor, yang diselenggarakan oleh Jaringan Jurnalis Bogor (JJB), pada Rabu (24/1/24) kemarin .

Menurut Rudy Susmanto, dalam diskusi yang diadakan di Gedung DPRD Kabupaten Bogor itu, dapat membantu masyarakat untuk mencari solusi permasalahan yang memang menjadi kewenangan Pusat.

“Saya sangat mengapresiasi kegiatan diskusi publik oleh JJB bersama Anggota DPR RI. Apalagi yang menjadi tamu undangan ialah masyarakat yang bisa langsung ngobrol dengan wakilnya di Pusat,” kata Rudy Susmanto kepada wartawan,(25/01/24).

“Mereka dapat langsung meminta untuk mencari solusi permasalahan dan mendorong apa yang menjadi keluhan masyarakat Kabupaten Bogor yang memang menjadi kewenangan DPR-RI atau di pusat,” tambahnya.

Terlebih lagi, lanjut Rudy Susmanto, di Kabupaten Bogor, ada beberapa persoalan yang memang menjadi kewenangan DPR RI dan sangat dikeluhkan masyarakat. Salah satunya adalah Daerah Otonomi Baru (DOB) Bogor Barat dan Timur.

“Pemekaran wilayah atau DOB Bogor Barat dan Timur memang menjadi kewenangan pusat. Apalagi sampai saat inu untuk pemekaran, menjadi terkendala karena Moratoriumnya belum dicabut oleh Presiden. Nah di situ selain kami sudah ikut mendorong di daerah, nanti di dorong lagi oleh DPR RI agar segera bisa terwujud apa yang diinginkan masyarakat,” jelasnya.

Selain itu, jelas Politisi Partai Gerindra ini, jalan tambang di Parung Panjang juga menjadi keluhan masyarakat di Bogor Barat. Meskipun Pemerintah Kabupaten Bogor telah membangun tempat parkir untuk truk tambang, namun jalan khsusus tambang itu menjadi izin pusat.

“Apalagi persoalan di Parung Panjang, itu menjadi kewenangan pusat juga untuk membangun tol khusus truk tambang. Walaupun saat ini Pemkab Bogor sudah membangun tempat parkir untuk truk tambang, namun persoalannya belum selesai karena keinginan masyarakat harus mempunyai jalan khsusu agar tidak melintasi jalan umum,” ujarnya.

Rudy Susmanto berharap, kegiatan yang dilakukan JJB ini tidak hanya satu atau dua kali saja, akan tetapi berkelanjutan. Tujuannya agar segala aspirasi yang disampaikan masyarakat bisa di monitor sudah sejauh mana penyelesaiannya.

“Saya berharap kegiatan seperti ini bisa rutin dilakukan kedepannya. Bukan hanya dengan anggota DPR RI, tapi dengan Anggota DPRD Kabupaten Bogor dab Provinsi Jawa Barat. Agar setiap aspirasi masyarakat bisa terus dikawal sampai terealisasi,” tandasnya.(*/Rul)

CIBINONG – Kabupaten Bogor yang begitu luas perlu penanganan dari semua pihak untuk dilibatkan namun sepertinya 9 Anggota DPR merasa diabaikan untuk pembangunan dan mengatasi permasalahan di Kabupaten Bogor .

Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu mengatakan pihaknya membutuhkan 9 Anggota DPR untuk mempercepat pembangunan Kabupaten Bogor. Terutama, kebijakan yang kewenangannya ada di pemerintah pusat.

Walaupun belum bisa duduk bersama dengan 9 Anggota DPR tersebut, namun Asmawa Tosepu mengaku sudah berkoordinasi secara kelembagaan. Dia mengaku harus menyesuaikan dengan Komisi-Komisi DPR untuk mengatasi permasalahan di Kabupaten Bogor.

“Pemkab Bogor membutuhkan 9 Anggota DPR untuk mempercepat pembangunan Kabupaten Bogor. Dan saya bukanlah raja kecil,” kata Asmawa Tosepu kepada wartawan, Jumat 26 Januari 2024.

Pria asli Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara ini mengaku sudah mengusulkan ke Komisi V DPR untuk pembangunan Fly Over Jalan Raya Bojonggede-Kemang (Bomang).

“Kami sudah mengusulkan, dengan skema program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupr), dan kami menunggu Kemenpupr membiayai pembangunan Fly Over Jalan Raya Bomang,” tutur Asmawa Tosepu.

Sebelumnya, Anggota Komisi VII DPR Adian Napitupulu menyebutkan 9 Anggota DPR ini tidak pernah duduk bareng dengan Bupati Bogor, DPRD Kabupaten Bogor maupun DPRD Jawa Barat untuk menyelesaikan permasalahan besar di Kabupaten Bogor.

Padahal, menurut politisi PDIP tersebut, 9 Anggota DPR dengan DPRD Kabupaten Bogor dan DPRD Jawa Barat adalah kekuatan besar, untuk mengatasi permasalahan besar atau rumit untuk diselesaikan.

“Bisa tidak 9 Anggota DPR dari Dapil Kabupaten Bogor duduk bareng dan rutin per tiga bulan bersama Bupati Bogor, DPRD Kabupaten Bogor maupun DPRD Jawa Barat lalu menyelesaikan berbagai masalah seperti jalan khusus tambang?” kata Adian Napitupulu.

Adian Napitupulu menuturkan, dengan kekuatan politik para anggota legislatif ia yakin bisa mempercepat solusi permasalahan jalan khusus tambang dan turunannya. (Rez)

CIBINONG – Sekretaris DPRD Kabupaten Bogor (Sekwan), Yunita Mustika Putri menghadiri pelantikan sekaligus pengambilan sumpah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Desa Puspasari, Kecamatan Citeureup, pada Kamis (25/1/24).

Kegiatan yang dibarengi dengan apel siaga itu dilakukan dalam rangka tugas pembinaan wilayah demi mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024.

“Hari ini kami meninjau pelantikan sekaligus pengambilan sumpah KPPS di Desa Puspasari salah satu Desa di Kecamatan Citeureup, alhamdulillah berjalan lancar, kondusif, dan sukses,” kata Yunita Mustika Putri kepada wartawan.

Yuni sapaan akrabnya itu menjelaskan, untuk jumlah KKPS yang dilantik sebanyak 308 KPPS dengan jumlah 44 TPS keseluruhan di Desa Puspasari. Dedangkan jumlah TPS di Kecamatan Citeureup ialah 556 dengan jumlah KPPS 5.004 orang dan total pemilih 155.476.

“Untuk pelantikan dilakukan di wilayah desa masing-masing secara serentak. Kebetulan saya hanya menghadiri pelantikan KPPS di Desa Puspasari,” jelasnya.

Sementara itu, lanjut Yuni, pelantikan KPPS di Desa Puspasari dilengkapi dengan gerakan penanaman pohon satu TPS satu bibit pohon. Hal itu dilakukan, karena dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, menggunakan kertas yang terbuat dari pohon.

“Kami juga melakukan penanaman pohon di Desa Puspasari. Penanaman itu dilakukan karena kita sudah banyak menggunakan kertas pada pesta demokrasi ini,” tuturnya.

Enggan kerja setengah-setengah, usai melakukan tugas utamanya, Yuni juga turut membantu menyeselaikan persoalan sampah dan saluran air didepan Gedung PPK, yang menjadi tempat penyimpanan surat suara untuk Kecamatan Citeureup

“Tumpukan sampah sudah dibersihkan setelah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor. Sedangka untuk saluran air yang menggenang dan berpotensi banjir pun sedang dalam proses normalisasi dibantu oleh Dinas Pekerjan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR),” tukasnya.

Untuk diketahui, pelantikan sekaligus pengambilan sumpah KPPS di hadiri oleh Camat Citeureup, Para Kepala Desa se-Kecamatan Citeureup, Ketua dan anggota KPPS se-Kecamatan Citeureup, dan para undangan lainnya.(*/Rul)

JAKARTA – Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) berdampak terhadap aturan pajak jasa kesenian dan hiburan. Dalam implementasinya, pemerintah daerah dapat mengacu kepada Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang nanti akan dikeluarkan.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, pemerintah pusat telah mengeluarkan aturan terkait pajak hiburan. Sebagai kepala daerah, ia mengaku sudah mendengar aspirasi dari berbagai pihak terkait.

“Saya pasti memberikan solusi yang terbaik untuk semuanya. Ini sedang digodok oleh Badan Pajak,” kata dia, Rabu (24/1/2024).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerima aspirasi terkait penerapan insentif fiskal terhadap PPh Badan atas Penyelenggara Jasa Hiburan dan terkait dengan kebijakan PBJT bagi Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu.

“Masukannya tadi sudah kita terima semua. Saya minta, solusinya tadi dengan SE (Surat Edaran) Mendagri. Pada waktu di Istana, saya sampaikan akan ada SE dan Kepala Daerah bisa mengacu kepada SE Mendagri,” ujar Airlangga.

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut keputusan Rapat Internal yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 19 Januari 2024 yang membahas tanggapan dan keberatan pelaku usaha terkait dengan pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa hiburan.

Airlangga menerima audiensi Asosiasi dan Pelaku Usaha di bidang Perhotelan dan Jasa Hiburan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Senin (22/1/2024).(*/Ta)

CIBINONG – Destinasi wisata di Kabupaten Bogor yang begitu luas dan sangat menarik namun dikotori oleh banyaknya pungli di sekitar tempat wisata dan ini membuat para pengunjung trauma dan tidak akan datang lagi .

Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto, memberikan dukungannya terhadap langkah Pemkab Bogor dalam memerangi pungutan liar di kawasan wisata yang ada di wilayah tersebut.

Rudy menyatakan bahwa sebagai tujuan wisata, Kabupaten Bogor harus menjadi tuan rumah yang ramah dan memberikan pengalaman positif kepada pengunjung.

Ia berharap upaya pemberantasan pungli dilakukan dengan cara persuasif, sambil memberikan peluang usaha kepada masyarakat sekitar kawasan wisata.

“Kita harus menjaga keramahan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitar untuk mendapatkan manfaat dari keberadaan objek wisata di wilayahnya,” ujar Rudy, (23/1/2024).

Selain itu, kata Rudy, pemerintah juga harus membangun infrastruktur jalur wisata.

Kondisi infrastruktur yang layak dilalui, akan juga mendorong pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di jalur wisata yang dilalui.

“Intinya, kami mendukung upaya pembenahan sektor wisata kita. Infrastrukturnya harus kita perbaiki, dan kesadaran masyarakat untuk menjadi tuan rumah yang ramah harus terus dibangun,” kata dia.

Diketahui, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Bogor mengagakan, akan membentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di seluruh kawasan wisata di Kabupaten Bogor.

Kepala Disbudpar, Yudi Santosa, menyatakan bahwa pembentukan Pokdarwis bertujuan menghilangkan praktik pungutan liar yang marak terjadi.

“Pokdarwis akan dioptimalkan, saat ini tidak semua tempat ada Pokdarwisnya,” kata Yudi, menekankan pentingnya keberadaan Pokdarwis dalam optimalisasi pengelolaan pariwisata.
Yudi menjelaskan bahwa dengan adanya Pokdarwis, pengelolaan pariwisata akan menjadi lebih teratur dan memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar.

Disbudpar berkomitmen untuk memberantas pungli melalui pembentukan Pokdarwis, sehingga keberadaan objek wisata dapat memberikan dampak positif bagi seluruh komunitas di Kabupaten Bogor.(*/Rul)

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana akan membuat rumah susun (rusun) baru di kawasan Tanjung Priok untuk warga Kampung Bayam. Pembangunan rusun itu kemungkinan akan dilakukan pada awal 2025.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, saat ini pihaknya telah memberikan alternatif untuk warga Kampung Bayam untuk tinggal. Alternatif itu adalah Rusun Nagrak dan Rusun Tanah Pasir.

“Sekarang saya tambahkan lagi (Rusun) Pasar Rumput. Silakan pilih kan yang terbaik,” kata dia, (24/1/2024).

Ihwal masih ada warga Kampung Bayam yang menghuni Kampung Susun Bayam (KSB), Heru menyarankan mereka untuk menghuni rusun yang sudah tersedia. Apalagi, saat ini sudah ada puluhan keluarga dari Kampung Bayam yang tinggal di Rusun Nagrak.

Sebelumnya, Heru mengatakan pembangunan rusun untuk warga Kampung Bayam akan dimulai pada awal 2025. Kemungkinan, pembangunan rusun baru itu akan rampung pada akhir 2025.
“Nah, kalau ditanya waktunya masih satu tahun? Iya. Mohon sabar, kita bangun yang terbaik,” kata dia.

Ia menjelaskan, rusun itu akan sangat baik apabila dihuni oleh warga. Pasalnya, rusun itu nantinya akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas, mulai dari posyandu, tempat bermain, kontrol kesehatannya, sekolah, listrik, internet, dan lainnya.(*/Sar)

CIBINONG – Sebentar lagi akan diadakan pesta demokrasi di Indonesia , Pimpinan DPRD Kabupaten Bogor meminta agar masyarakat mensukseskan Pemilu 2024 untuk menentukan kepemimpinan baik nasional hingga daerah dalam lima tahun ke depan.

Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Bogor untuk aktif menggunakan hak pilih mereka pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, yang akan digelar pada 14 Februari mendatang.

Rudy menegaskan bahwa partisipasi aktif dari masyarakat merupakan elemen kunci dalam menentukan arah kepemimpinan lima tahun ke depan, termasuk dalam pemilihan Presiden dan wakil rakyat di parlemen.

“Partisipasi masyarakat adalah kunci utama dalam menentukan masa depan kita. Pemilu 2024 nanti tidak hanya menentukan pemimpin negara, tapi juga wakil rakyat yang akan mewakili suara dan aspirasi kita di parlemen,” ujar Rudy dalam pernyataannya, (23/1/2024).

Ia menekankan bahwa hak pilih adalah hak demokratis yang harus dimanfaatkan dengan bijak oleh setiap warga Kabupaten Bogor.

Melalui hak pilihnya, masyarakat memiliki peran aktif dalam membentuk pemerintahan yang responsif dan mewakili kebutuhan rakyat.

“Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera daftar sebagai pemilih dan berikan suara pada pemilu. Suara setiap individu memiliki dampak besar untuk membentuk masa depan yang lebih baik bagi kita semua,” tambah Rudy.

Dengan ajakan ini, DPRD Kabupaten Bogor berharap tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu meningkat, sehingga proses demokrasi dapat berjalan dengan lebih baik dan hasilnya mewakili kehendak sebagian besar masyarakat.

Seperti diketahui, Pemilu 2024 akan digelar pada 14 Februari 2024. Untuk di Kabupaten Bogor, KPU telah menyediakan 15.228 Tempat Pemungutan Suara tersebar di 40 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor.

Jumlah Pemilih di Kabupaten Bogor merupakan yang terbanyak level Kabupaten se-Indonesia.

Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dirilis KPU jumlah pemilih di Kabupaten Bogor untuk Pemilu 2024 sebanyak 3.881.441 pemilih.

Adapun daftar pemilih tambahan (DPTb) yang dicatat KPU per 19 Januari 2024 sebanyak 18.468 pemilih.

KPU Kabupaten Bogor menargetkan partisipasi pemilih sebesar 83 persen, meningkat dibanding Pemilu 2019 yang menyentuh angka partisipasi sebesar 82 persen. (*/Wan)