Metro Jabodetabek

JAKARTA – Sekitar 40 kepala keluarga (KK) warga Kampung Bayam masih tetap menghuni Kampung Susun Bayam (KSB) di Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara hingga Kamis (1/2/2024). Ratusan warga itu masih ‘menduduki’ lantai dua KSB tanpa ada akses air bersih dan listrik.

Ketua Kelompok Tani Kampung Bayam, Madani Muhammad Furqon mengatakan, warga telah dijanjikan oleh Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Rasyid Baswedan untuk menempati KSB. Namun, hingga ini mereka belum diberikan kunci untuk masuk ke unit di KSB secara resmi, setelah gubernur DKI berganti.

Menurut dia, ketika warga memaksa masuk, mereka malah dilaporkan ke kepolisian oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro) yang berwenang mengelola KSB. “Hingga saat ini belum ada kelanjutan (pelaporan polisi),” kata Madani saat ditemui di KSB, (1/2/2024) siang WIB.

Meski begitu, ia menyanyangkan sikap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang seolah kalah dengan Jakpro. Menurut dia, Pemprov DKI seharusnya hanya tinggal memberikan akses kunci kepada warga. Namun, Pemprov DKI justru lebih mementingkan Jakpro daripada warga Kampung Bayam.

“Perusahaan daerah itu kok bisa mengatur pemerintah, berarti Pj Gubernur (Heru Budi Hartono) diatur Jakpro dong?” ucap Madani.

Menurut dia, tugas Jakpro di KSB hanyalah bertugas membangun untuk warga Kampung Bayam. Tugas itu diberikan oleh capres Anies Baswedan ketika menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta.

“Setelah itu kok mereka menguasai? Seolah-olah ini pemerintah diatur oleh perusahaan daerah. Ini kan perusahaan pemerintah, kok ngatur pemerintah? Pj-nya bangun lah jangan tidur, tinjau nih masyarakat,” ujar Madani.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyatakan akan tetap membuat rumah susun (rusun) baru di wilayah Tanjung Priok, Jakarta Utara, untuk warga Kampung Bayam. Selama proses pembangunan berjalan, warga diminta menghuni rusun yang sudah siap digunakan.

Heru mengaku, sudah mendengar aspirasi masyarakat terkait masalah di Kampung Susun Bayam (KSB). Namun, pihaknya juga harus menghargai Jakpro sebagai pemilik bangunan KSB.

“Menjalankan perseroan itu ada kaidah aturan, harus dijaga GCG, harus menjaga akuntabilitas yang baik,” kata Heru di kawasan Ciracas, Jakarta Timur, Jumat (26/1/2024).(*/Sa)

CIBINONG – Banyak pihak menyorot kinerja PJ Bupati Bogor salah satunya Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto mengapresiasi kinerja Penjabat (Pj) Bupati Bogor Asmawa Tosepu dalam menjalankan roda pemerintahan di Bumi Tegar Beriman ini.

Menurut Rudy Susmanto, Asmawa Tosepu yang belum genap satu bulan memimpin, telah menunjukan kerja-kerja yang bisa diharapkan menyelesaikan sejumlah persoalan di Kabupaten Bogor.

“Beliau baru dilantik belum genap 30 hari,dan Saya kenal Beliau adalah Pemimpin yang sangat terbuka dan mau bersilaturahmi dengan siapapun,” kata Rudy Susmanto, (30/1/24).

Menurut Rudy Susmanto, banyak tugas yang harus diselesaikan Asmawa Tosepu selaku Pj Bupati Bogor bersama-sama dengan seluruh stakeholder yang ada.

Beberapa masalah, kata dia, bahkan membutuhkan sinergi dengan pemerintah pusat dan provinsi.

Salah satu tugas yang tentu menjadi atensi semua pihak adalah pelaksanaan Pemilu 2024 bisa berjalan dengan lancar dan kondusif.

Rudy Susmanto menilai, Asmawa telah melakukan berbagai antisipasi dan koordinasi lintas sektoral dengan menggerakan perangkat yang ada untuk sama-sama mensukseskan pemilu dengan tetap menjaga aspek netralitas.

“Selain itu, persoalan yang ada di Parungpanjang juga sangat serius ditangani oleh beliau. Sudah berkali-kali Beliau berkunjung kesana dan kantung parkir dikerjakan dengan cepat,” tambahnya.

Pembangunan jalan khusus angkutan tambang, kata Rudy Susmanto, juga menjadi perhatian Asmawa. Sejumlah pihak yang dianggap berkompeten untuk mengakselerasi pembangunan infratruktur tersebut sudah diajak bicara.

Selain itu, wacana meningkat Pasar Leuwiliang menjadi pasar induk, lanjut Rudy Susmanto, juga menunjukan semangat Pemkab Bogor di bawah kepemimpinan Asmawa Tosepu membawa daerah ini lebih maju.

Untuk itu Rudy Susmanto mengajak semua elemen masyarakat membantu Pj Bupati Bogor, Asmawa Tosepu dalam membangun Kabupaten Bogor yang lebih baik lagi .

“Tentu saja, ada kendala-kendala yang saat ini dihadapi. Karena itu, kita harus beri dukungan yang terbaik untuk Beliau. Saya yakin Kabupaten Bogor dipimpin oleh Beliau walau sebagai Pj Bupati, semakin bergerak kedepan, akan lebih maju, aman, adil dan makmur,” ungkapnya.(*/Ru)

JAKARTA – Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menyebut pungutan sebesar Rp 600 ribu per bulan yang dibebankan kepada penyedia lahan parkir di sekitar Stasiun Cakung, Jakarta Timur, merupakan retribusi.

“Pungutan disetor sebagai pendapatan unit pengelola (UP) Perparkiran Dishub DKI. Jadi, per bulan membayar retribusi parkir sebesar Rp 600 ribu dan disetorkan ke UP Parkir,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo di Jakarta, (1/2/2024).

Syafrin menyebut dalam rangka pengawasan lokasi penitipan kendaraan, pemilik lahan parkir tersebut menjadi binaan resmi Satuan Pelaksana (Satpel) parkir Dishub Jakarta Timur. Hal itu mengacu kepada surat tugas Kepala Unit Parkir Nomor 1518/ PH 11.00 tentang Pengelola Perparkiran dan Penempatan Juru Parkir atas nama saudara Abdul Kodir.

Pendapatan retribusi parkir tersebut disetorkan secara bulanan sebesar Rp 600 ribu melalui rekening pendapatan UP Perparkiran Dinas Perhubungan.

Selain itu, sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran, bila terdapat lokasi penyelenggaraan parkir minimum lima satuan ruang parkir (SRP) atau 125 meter persegi, maka lokasi penyelenggaraan parkir tersebut diwajibkan untuk proses perizinan.

Hal itu sesuai Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2013 tentang Penyediaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) DKI.

Selain kewajiban perizinan parkir, maka lokasi tersebut juga termasuk objek wajib pajak parkir sesuai ketentuan Perda Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta.

Kemudian, apabila penyelenggaraan parkir tidak dapat memenuhi persyaratan administrasi perizinan parkir melalui DPMPTSP, maka lokasi tersebut bisa bekerja sama ataupun menjadi lokasi binaan Dishub dengan membayar ketentuan retribusi parkir kepada Dishub.

“Sebagaimana diatur dalam Pergub Nomor 72 Tahun 2014 tentang lerja sama Penyelenggaraan Parkir. Jadi, harus membayar pajak sesuai ketentuan melalui Bapenda DKI Jakarta,” ujar Syafrin.

Seperti diketahui, pemilik parkir sepeda motor di dekat Stasiun Cakung, Jakarta Timur bernama Abdul Kodir (42) mengaku harus membayar ke Dinas Perhubungan (Dishub) untuk meminta izin.

“Kami izin ke Dishub saja. Per bulan ada yang minta Rp 600 ribu. Itu kena bulanan. Itu biaya izin saja, sebenarnya,” kata Kodir di Jakarta, Selasa.

Kodir mengaku heran dengan adanya biaya untuk izin parkir yang lokasi parkiran motor yang ia kelola berada di halaman rumahnya sendiri. Adapun Kodir membuka jasa parkir motor untuk para pengguna kereta api yang naik dari Stasiun Cakung.(*/Nu)

CIBINONG – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto menceritakan kisahnya menjadi politisi hingga akhirnya bisa berada di parlemen dan menduduki jabatan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bogor.

Menurut Pria kelahiran Sukoharjo, Jawa Tengah, pada 15 Agustus 1985 itu, tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk terjun ke dunia politik hingga berlabuh di Partai Gerindra besutan Prabowo Subianto.

Dia yang terlahir dari keluarga besar TNI itu juga mengaku tidak terfikir hingga bisa menjadi wakil rakyat di Bumi Tegar Beriman ini.

“Saya bersama keluarga lahir dari keluarga yang cukup, sederhana. Saya tumbuh di asrama dan lingkungan TNI, tidak menyangka bisa mengabdi kepada masyarakat menjadi Ketua DPRD Kabupaten Bogor,” katanya, Kamis (1/2/24).

Tak hanya ayahnya, lanjut Rudy Susmanto, kakeknya juga merupakan prajurit TNI. Sehingga, dia mengaku tumbuh dengan jiwa patriot dengan cinta kepada tanah air Indonesia.

“Menjadi anak dan cucu prajurit TNI, saya belajar tentang apa itu jiwa patriot. Hal itu salah satunya yang mendorong saya untuk berkarier di politik,” ungkapnya.

Langkahnya menjadi Ketua DPRD Kabupaten Bogor, kata Wasekjen DPP Partai Gerindra itu, merupakan implementasi dari pengabdian terhadap negara dan juga cinta tanah air.

“Ini langkah yang saya ambil sebagai bentuk cinta tanah air. Saya juga berpesan kepada rekan-rekan saya di DPRD agar bisa memiliki kecintaan yang sama,” tuturnya.

Oleh larena itu, Rudy Susmanto memutuskan untuk terus mengabdikan dirinya untuk negara melalui jalur politik.

“Saya ingin terus mengabdi untuk bangsa. Mungkin bukan hanya menjadi Ketua DPRD, tetapi dari hal-hal lain seperti hobi dan aktivitas saya,” pungkasnya.(*/Wan)

BOGOR – Pemindahan kantor Pemkot Bogor ke Kelurahan Katulampa kembali digulirkan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Bogor Timur yang berlangsung di lahan pusat pemerintahan baru Kota Bogor, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur pada Rabu 31 Januari 2024.

Wali Kota Bogor, Bima Arya mengatakan, megaproyek itu akan mulai dijalankan di tahun 2025 mendatang, ia memprediksi pembangunan kantor Pemkot Bogor yang baru akan selesai dalam 2-3 tahun.

“Jadi Balai Kota Bogor akan pindah di tahun 2028. Saya usulkan bisa dialokasikan multiyear saja, nyicil. Karena kalau sekaligus akan berat. Selama 3 tahun bisa berkembang bertahap di sini. Tahun ini DED-nya Rp1,7 miliar. Mudah-mudahan DPRD bisa menyepakati,” tutur Bima.

Bima melanjutkan, untuk pembangunan kantor Pemkot Bogor yang baru ini sebagian besar akan didanai oleh pihak swasta melalui kolaborasi. Dikarenakan megaproyek ini membutuhkan biaya yang besar, sehingga tidak bisa mengandalkan APBD Kota Bogor atau ataupun bergantung pada bantuan Pemerintah Pusat.

“Pusat Pemerintahan Kota Bogor baru nantinya akan terintegrasi dengan berbagai keperluan kota lain seperti rumah sakit bertaraf internasional, pusat ibadah, hotel, universitas, sekolah, pusat komersial, gedung olahraga, mini convention, dan perumahan yang juga turut akan dibangun di kawasan tersebut,” terang Bima didampingi Camat Bogor Timur Feby Darmawan.

Bima menjelaskan, perlu adanya perencanaan matang soal akses jalan yang tidak boleh terputus mulai dari sisi utara (Danau Bogor Raya) hingga sisi selatan (Parung Banteng).
“Para pengembang seperti Bogor Raya City, Danau Bogor Raya, Kemang Permata, harus bersama-sama berkolaborasi mengkonsolidasi siteplannya supaya nyambung semuanya. Sebab tidak bisa sendiri-sendiri harus terintegrasi,” jelas Bima.

Bima berpendapat, ia melihat perlu adanya gugus tugas atau tim khusus yang dapat memimpin megaproyek tersebut layaknya Kepala Otorita di Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kalau boleh bukan ASN yang memimpin, saya siap melamar karena ini akan keren sekali. Fasilitas yang ada juga menunjang kebutuhan, saya juga menilai pengerjaan proyek GOM Bogor Timur sangat cocok dilahan ini,” terangnya.

Bima juga meminta agar Camat Bogor Timur berkomunikasi intens dengan para pengembang perumahan.
“Saya minta Camat Bogor Timur Feby Darmawan berkomunikasi dengan para pihak swasta disekitar lahan pusat pemerintahan baru, sering-sering ngopi lah ya pak camat, agar terus terjalin komunikasi,”tandasnya.(*/Ju)

JAKARTA – PT Kereta Commuter Indonesia (KAI Commuter) mengakui akibat banjir di jalur hulu dan hilir antara Stasiun Jakarta Kota-Tanjung Priok maka perjalanan 11 kereta rel listrik (KRL) rute dari dan ke daerah itu Priok terganggu.

“Terdapat banjir di jalur hulu dan hilir antara Stasiun Jakarta Kota-Tanjung Priok dampak hujan lebat. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan,” tulis KAI Commuter melalui akun resminya @CommuterLine di Jakarta, Rabu (31/1/2024).

Adapun 11 kereta rel listrik yang terdampak seluruhnya memiliki rute perjalanan Jakarta Kota-Tanjung Priok yaitu KA 2400, KA 2402, KA 2404, KA 2406, KA 2408, KA 2410, KA 2412, KA 2401, KA 2403, KA 2405, dan KA 2407.

KAI Commuter mengatakan jika banjir mulai surut maka perjalanan KRL akan dilakukan dengan kecepatan terbatas di lokasi.

Pihaknya juga menginformasikan alternatif rute untuk pelanggan yang melakukan perjalanan dari dan menuju Stasiun Bandan, dapat menggunakan kereta Manggarai-Tanah Abang-Kampung Bandan-Pasar Senen-Jatinegara Pulang-Pergi yang masih normal. Kereta dengan rute Kampung Bandan-Pasar Senen-Jatinegara berjalan dari Stasiun Tanah Abang.

Selanjutnya, perjalanan KRL lintas Manggarai-Jakarta Kota juga masih normal. KAI Commuter menyebut akan terus menginformasikan kepada pelanggan terkait kondisi pembaruan berikutnya melalui unggahan akun @CommuterLine.

“Silakan cek berkala postingan pada ‘timeline’ kami untuk informasi perjalanan Commuter Line. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini,” info mereka.(*/Sa)

CIBINONG – Pemkab Bogor sedang mencari skema pembiayaan untuk revitalisasi Pasar Induk Leuwiliang, pasca terbakarnya pasar tersebut pada Rabu 27 September 2023 lalu.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor Arif Rahman mengatakan, dari dua skema pembiayaan yang diusulkan untuk revitalisasi Pasar Induk Leuwiliang itu hampir dipastikan tidak menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor.

“Ada dua skema pembiayaan revitalisasi Pasar Induk Leuwiliang. Itu bisa menggunakan APBN atau menggandeng pihak ketiga untuk pembangunannya,” ujar Arif di kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor, Selasa 30 Januari 2024.

Arif Rahman menuturkan untuk skema pembiayaan beauty contest, jajarannya akan melakukan beauty contest untuk mencari investor dan bakal memberlakukan building of transfer (BOT).

“Besar anggaran revitalisasi Pasar Induk Leuwiliang bisa lebih dari Rp200 miliar, dan apabila ada investor yang mau membiayainya, kami akan berikan hak pengelolaan Pasar Leuwiliang hingga 20 tahun,” tutur Arif Rahman.

Mantan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) ini menjelaskan bahwa rencananya, Pasar Leuwiliang akan ditingkatkan menjadi pasar induk.

“Selain Pasar Leuwiliang, Pasar Cibinong, Pasar Cileungsi, Pasar Ciawi dan Pasar Parung akan kami tingkatkan menjadi pasar induk. Pemilihan titik-titik tersebut karena lokasi pasarnya berada di wilayah yang sangat strategis,” jelasnya.

Arif Rahman melanjutkan besar harapan agar keberadaan pasar-pasar induk di Kabupaten Bogor, bisa mempercepat perputaran roda ekonomi dan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat.(Rez)

CIBINONG – Pemerintah Kabupaten Bogor memlalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Dinas PUPR Kabupaten Bogor setidaknya memasukkan empat penyedia jasa atau kontraktor ke daftar hitam atau black list. Jumlahnya bisa bertambah .

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bogor Iwan Irawan mengatakan, tindakan tegas itu dilakukan karena kontraktor tersebut tidak bisa menuntaskan pekerjaannya, dan progres pekerjaannya di bawah 60 persen.

“Saat ini sudah empat penyedia jasa (kontraktor) yang sudah kami (Dinas PUPR Kabupaten Bogor) black list karena tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya, jumlahnya bisa saja bertambah,” kata Iwan Irawan kepada wartawan, Selasa 30 Januari 2024.

Iwan menuturkan, sejauh ini ada 50 proyek peningkatan atau pembangunan saluran irigasi yang tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya hingga akhir Desember 2023.

“Sebagian besar penyedia jasa yang tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya tersebut, kami berikan addendum atau waktu tambahan disertai sanksi denda 0,01 persen per harinya,” tutur Iwan Irawan.

Sedangkan, Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bogor Edi Mulyadi menerangkan sejauh ini Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek-proyek yang meluncur ke awal Tahun 2024 terus melakukan evaluasi.

“Hasil evaluasi kami, penyedia jasa yang ditunjuk karena kekurangan finansial atau modal. Hal ini bakal menjadi pembelajaran dalam proses lelang proyek insfrastruktur di tahun 2024 ini,” terang Edi.

Ia menjelaskan bahwa proyek peningkatan jalan dan irigasi yang mangkrak dan penyedia jasanya di-black list. Itu ada di wilayah barat, selatan dan timur Kabupaten Bogor.

“Salah satunya penyedia jasa yang kena black list itu yang mengerjakan peningkatan jalan di Kecamatan Sukamakmur, dan Desa Pancawati, Caringin,”paparnya. (Rez)

CIBINONG – Harapkan Pj Bupati bisa selesaikan sejumlah persoalan yang ada di Bumi Tegar Beriman, Ketua DPRD Kabupaten Bogor ajak masyarakat bantu Asmawa Tosepu.

Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto menilai, Pj Bupati Asmawa Tosepu telah menunjukkan kerja-kerja yang bisa diharapkan.

Belum genap satu bulan menjabat sebagai Pj Bupati Bogor, Asmawa Tosepu telah menunjukkan sejumlah kerja yang diharapkan bisa menyelesaikan sejumlah persoalan di Kabupaten Bogor.

“Beliau baru dilantik, belum genap 30 hari, dan Saya kenal beliau adalah Pemimpin yang sangat terbuka dan mau bersilaturahmi dengan siapapun,” kata Rudy Susmanto kepada wartawan, (29/1/2024).

Menurut Rudy, banyak tugas yang harus diselesaikan Asmawa Tosepu selaku Pj Bupati Bogor bersama-sama dengan seluruh stakeholder yang ada.

Beberapa masalah, kata dia, bahkan membutuhkan sinergi dengan pemerintah pusat dan provinsi.

Salah satu tugas yang tentu menjadi atensi semua pihak adalah pelaksanaan Pemilu 2024 bisa berjalan dengan lancar dan kondusif.

Rudy menilai, Asmawa telah melakukan berbagai antisipasi dan koordinasi lintas sektoral dengan menggerakkan perangkat yang ada untuk sama-sama mensukseskan pemilu dengan tetap menjaga aspek netralitas.

“Selain itu, persoalan yang ada di Parungpanjang juga sangat serius ditangani oleh beliau. Sudah berkali-kali Beliau berkunjung kesana dan kantung parkir dikerjakan dengan cepat,” kata Rudy.

Pembangunan jalan khusus angkutan tambang, kata Rudy, juga menjadi perhatian Asmawa. Sejumlah pihak yang dianggap berkompeten untuk mengakselerasi pembangunan infratruktur tersebut sudah diajak bicara.

Selain itu, wacana meningkat Pasar Leuwiliang menjadi pasar induk, lanjut Rudy, juga menunjukan semangat Pemkab Bogor di bawah kepemimpinan Asmawa Tosepu membawa daerah ini lebih maju.

“Tentu saja, ada kendala-kendala yang saat ini dihadapi. Karena itu, kita harus beri dukungan yang terbaik untuk Beliau. Saya yakin Kabupaten Bogor dipimpin oleh Beliau walau sebagai Pj Bupati, semakin bergerak ke depan, akan lebih maju, aman, adil dan makmur,” tandasnya. (*/Ju)

JAKARTA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta mengimbau masyarakat untuk waspada menghadapi cuaca ekstrem selama beberapa hari ke depan. Pasalnya, berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), terdapat potensi peningkatan curah hujan intensitas sedang hingga lebat.

Kepala Satuan Pelaksana Pengolahan Data dan Informasi Kebencanaan BPBD DKI Jakarta, Michael mengatakan, hasil analisis terkini BMKG mengidentifikasi adanya potensi peningkatan curah hujan intensitas sedang hingga lebat di wilayah DKI Jakarta. Kondisi itu diperkirakan terjadi pada 29 Januari hingga 1 Februari 2024.

“Kondisi tersebut dipicu oleh aktivitas Monsun Asia yang disertai adanya potensi seruakan dingin,” kata Michael di Jakarta, Senin (29/1/2024).

Michael menjelaskan, kondisi itu berpengaruh terhadap peningkatan massa udara basah di wilayah Indonesia bagian barat dan selatan ekuator. Dengan masih aktifnya gelombang ekuator Rossby dan Kelvin di sekitar wilayah Indonesia bagian tengah, turut memicu pembentukan awan hujan.

Selain itu, sambung dia, akan terbentuk pola belokan dan pertemuan angin yang memanjang di selatan ekuator. Itu merupakan dampak dari penguatan angin Monsun Asia.

Michael pun mengimbau masyarakat untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari cuaca ekstrem. Masyarakat juga dapat mengakses informasi banjir terkini melalui situs https://pantaubanjir.jakarta.go.id/peta-banjir-berbasiskan-rt.

“Bila menemukan keadaan darurat yang membutuhkan pertolongan, segera hubungi call center Jakarta Siaga 112,” kata Michael.(*/Nu)