Metro Jabodetabek

CIBINONG – Banyak proyek yang mangkrak dan molor menjadi perhatian publik di Kabupaten Bogor, Penjabat Bupati Bogor Asmawa Tosepu akan menindak lanjuti sejumlah proyek yang molor dan mangkrak di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR).

Hal itu menjadi perhatian Asmawa Tosepu, karena jumlah proyek yang molor dan mangkrak tersebut jumlahnya mencapai 50 proyek, dan bahkan beberapa diantaranya menjadi temuan atau catatan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI Perwakilan Jawa Barat.

“Proyek (di Dpupr) yang molor dan mangkrak itu tentunya menjadi perhatian saya karena jumlahnya cukup banyal, dan bahkan penyedia jasanya kami minta untuk mengembalikan dugaan kerugian negara atau kami laporkan ke aparat penegak hukum,” kata Asmawa Tosepu kepada wartawan, 5 Februari 2024.

Pria yang juga Kepala Biro Umum Kementerian Dalam Negeri mengaku sudah berdiskusi dengan pimpinan DPRD Kabupaten Bogor, untuk menyelesaikan permasalahan ini.

“Saya yang akan memimpin tim, untuk membenahi permasalahan ini,” sambungnya.

Diwawancara terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto pesimis Penjabat Bupati Bogor Asmawa Tosepu membenahi permasalahan yang ada di Dpupr.

Apalagi, dalam catatan LHP BPK-RI Perwakilan Jawa Barat pada Tahun Anggaran 2022, sejumlah rekomendasi banyak yang tidak dilaksanakan oleh Pemkab Bogor, hingga Kabupaten Bogor mendapatkan kembali predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

“Kewenangan Pj Bupati Bogor teratas walaupun saat ini dia mampu berkordinasi dan mensinergikan seluruh stake holder, oleh karena itu kita tunggu Bupati Bogor yang baru, yang cinta terhadap Kabupaten Bogor,”

Informasi yanv dihimpun Inilah Koran, Dpupr Kabupaten Bogor setidaknya memasukkan 4 penyedia jasa atau kontraktor ke daftar hitam atau black list.

Penyedia jasa tersebut tidak bisa menuntaskan pekerjaannya, dan progres pekerjaannya banyak yang dibawah 60 persen.

Sementara, 46 penyedia jasa lainnya masih berikan addendum atau waktu tambahan selama 60 hari, disertai sanksi denda 0,01 persen perharinya dikali besar anggaran. (Rez)

CIBINONG – Nilai bantuan keuangan provinsi atau Banprov Jabar untuk Kabupaten Bogor saat ini kembali kecil, Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu pun akan mengevaluasi jajarannya.

Pada 2021 silam, nilai Banprov Jabar untuk Kabupaten Bogor sebesar Rp364,3 miliar. Sedangkan, Asmawa Tosepu menyebutkan pada 2024 ini nilai Banprov Jabar untuk Kabupaten Bogor hanya Rp106 miliar.

Pada 2022 dan 2023 lalu, nilai Banprov Jabar untuk Kabupaten Bogor terhitung sebesar Rp112,6 miliar dan Rp93 miliar.

“Kecilnya nilai Banprov Jabar untuk Kabupaten Bogor ini, langkah selanjutnya akan saya evaluasi kinerja jajaran atau internal,” kata Asmawa Tosepu kepada wartawan, Minggu 4 Februari 2023.

Asmawa Tosepu pun akan mempertanyakan tidak naiknya nilai Banprov Jabar untuk Kabupaten Bogor akan berkordinasi dengan Pemprov Jawa Barat.

“Ini pasti ada kekurangan di Pemkab Bogor, hingga nilai Banprov Jabar untuk Kabupaten Bogor tidak meningkat,” tambah pria asal Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara tersebut.

Informasi yang dihimpun INILAHKORAN, dalam sejumlah proyek insfrastruktur yang bersumber dari program Pemuliham Ekonomi Nasional (PEN) maupun Banprov Jabar terjadi temuan atau catatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Jawa Barat dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor.

Akibatnya, nilai anggaran Banprov Jabar untuk Kabupaten Bogor hanya Rp106 miliar, itu pun lebih banyak digunaka untuk membiayai jaminan kesehatan, mensejahterakan guru bantu di jenjang SD di sekolah yang terpencil dan hanya sekitar Rp 22 miliar saja yang untuk membiayai proyek insfrastruktur. (Rez)

JAKARTA – Petugas kepolisian mengerahkan polisi berkuda (Turangga), selain itu ada pula anjing pelacak yang dikerahkan untuk pengamanan Debat Final Pilpres 2024 yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center (JCC).

“Iya kita menempatkan empat polisi berkuda di ring 2, yaitu sekitar lobi dan pintu masuk JCC untuk keamanan selama debat sampai selesai,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (4/2/2024).

Susatyo mengungkapkan, terdapat empat kuda yang ditunggangi polisi, yang nantinya akan berkeliling di sekitar kawasan JCC untuk memperkuat pengamanan debat terakhir itu.

Petugas yang berjaga merupakan pasukan gabungan dari TNI, Polri, Pengamanan Dalam (Pamdal) KPU serta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga berjaga di ring 1 yakni area debat.

Lalu, puluhan personel bermotor trail dari Polri turut melaksanakan patroli mengitari kawasan JCC yakni ring 3 pada sektor terluar pintu-pintu masuk ke kawasan area GBK hingga di kantong-kantong parkir.

“Semua pasukan mulai berkuda, pasukan motor, bahkan beberapa anjing pelacak juga dikerahkan untuk memperkuat keamanan dan menyisir barang bawaan untuk mencegah kehadiran narkotika maupun bahan peledak,” ujar Susatyo.
Sejak pukul 16.15 WIB, puluhan polisi berseragam lengkap sudah mulai melakukan penjagaan di pintu masuk serta akses masuk kendaraan hingga menuju lokasi debat.

Tidak hanya itu, di lahan ring 2 juga telah disiapkan massa dari paslon untuk berkumpul memberikan dukungan kepada calonnya
Sebelumnya, polisi membagi area JCC, Senayan, Jakarta Pusat menjadi tiga ring pada pengamanan debat terakhir Capres Pemilu 2024 yang dijadwalkan pukul 19.00 WIB.

“Pola pengamanan hari ini sudah kami persiapkan jauh-jauh hari. Kami bagi jadi tiga ring. kita juga mengevaluasi pola pengamanan dari debat sebelumnya, sehingga pengamanan hari ini jauh lebih baik,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.

Personel yang terlibat pengamanan akan ditempatkan di ring 1 yakni pada area debat, ring 2 sekitar lobi dan pintu masuk JCC, kemudian ring 3 pada sektor terluar pintu-pintu masuk ke kawasan area GBK hingga di kantong-kantong parkir.

Susatyo mengatakan sebanyak 2.992 personel gabungan dihadirkan untuk mengamankan debat Capres Pemilu 2024 kelima yang diselenggarakan KPU RI.(*/Ndo)

CIBINONG – Penjabat Bupati Bogor Asmawa Tosepu menilai ajanh KORMI Fest 2024 punya nilai positif dalam menggairahkan olahraga masyarakat di Kabupaten Bogor.

Apalagi, tutur alumni IPDN tersebut. KORMI Fest 2024 juga menggali kembali olahraga yang masuk kearifan lokal Kabupaten Bogor atau Jawa Barat.

“Saya sangat bangga KORMI jadi bagian terdepan dalam melestarikan berbagai kegiatan olahraga tradisional yang jadi kearifan lokal Jawa Barat dan Kabupaten Bogor,” tutur Asmawa Tosepu kepada wartawan, Sabtu, 3 Februari 2024.

Ia berharap KORMI Kabupaten Bogor dan KORMI Kecamatan se Kabupaten Bogor benar-benar bisa menjadi ujung tombak dalam pelestarian olahraga tradisional serta jadi bagian penting dalam meningkatkan angka partisipasi olahraga masyarakat di Bumi Tegar beriman.

Dalam ajang ini, pria yang juga Kepala Biro Umum Kementerian Dalam Negeri ini tampak senang dan sumringah bisa ketemu dan silaturahmi dengan Rachmat Yasin mantan Bupati Bogor periode 2009-2014.

Ketua Umum KORMI Kabupaten Bogor Rike Iskandar sangat bangga atas support yang diberikan Pemkab dan DPRD Kabupaten Bogor kepada komite yang ia pimpin.

“Alhamdulilah KORMI FEST berjalan lancar dan ini akan menjadi motivasi bagi kami dalam menggelar event lainnya yang bertujuan dalam peningkatan angka partisipasi olahraga masyarakat di Kabupaten Bogor,” ungkap Rike Iskandar. (Rez)

TANGERANG – Pemerintah Kota Tangerang menambah dua tempat baru untuk relokasi pedagang Pasar Anyar selama proses revitalisasi, yaitu Pasar Mambo dan Area Anyar Selatan.
Jadi tempat relokasi pedagang Pasar Anyar kini menjadi empat lokasi setelah sebelumnya pedagang emas dan pakaian direlokasi ke Plaza Shinta Cimone dan Mall Metropolis.

Direktur Perumda Pasar Tangerang Titien Mulyati menjelaskan kesepakatan tersebut seiring dengan pertemuan Pemkot Tangerang melalui jajaran Perumda Pasar Tangerang, Kecamatan Tangerang dan Bagian Hukum melakukan pertemuan mediasi dengan para pedagang, Paguyuban Pedagang Pasar Anyar serta Lawyer dari pihak paguyuban, di Aula Kecamatan Tangerang, (1/2/2024).

Semua pihak sudah sepakat terkait dengan lokasi relokasi Pasar Anyar. Yakni, Metropolis, Plaza Shinta, Pasar Mambo dan area Anyar Selatan.

“Atas telah ditemukan kata kesepakatan ini, selanjutnya akan dibuat surat legalisasi hukumnya. Yakni, antara Pemkot Tangerang, Perumda Pasar, Bagian Hukum, pedagang atau mereka para paguyuban serta pengacaranya,” papar Titien.

Lanjutnya, kata Titien jajaran petugas gabungan akan bergerak membersihkan dan mempersiapkan Pasar Mambo dan Anyar Selatan untuk segera dapat ditempatkan oleh pedagang.

“Kami berterima kasih pada seluruh pedagang atau paguyuban atas telah ditemukan titik temu ini. Terima kasih atas support atau dukungannya untuk Pasar Anyar dapat segera direvitalisasi,” katanya.

Sementara itu, Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Anyar Zaenudin menyatakan, pedagang Pasar Anyar yang terlibat dalam paguyuban berterima kasih atas telah ditemukannya kata sepakat secara final. “Pada intinya, kami sepakat atas lokasi relokasi yang sudah ditentukan, yaitu Pasar Mambo, Anyar Selatan serta yang sudah berlangsung di Metropolis dan Plaza Shinta,” tutur Zaenudin.

Ia pun menegaskan, sejak awal kalau pedagang yang tergabung dalam paguyuban sangat mendukung program revitalisasi Pasar Anyar ini.

“Kami hanya memohon untuk relokasi tidak terlalu jauh. Alhamdulillah dan terima kasih pada Pemkot Tangerang atas titik tengah yang terjadi di hari ini. Sekarang, dari kami pedagang ialah ikan sepat ikan gabus, semakin cepat semakin bagus,” ungkapnya.(*/Idr)

CIBINONG – Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto tanggapi perhatian Kapolres Bogor yang menyebut seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Bogor rawan di Pemilu 2024.

Menanggapi hal tersebut, Rudy Susmanto menyatakan penghargaannya atas perhatian Kapolres terhadap aspek keamanan dalam proses pemilu.

“Kami menghargai keseriusan Kapolres dalam menjaga Kamtibmas selama pemilu, tetapi kami juga mengajak untuk memahami variasi kondisi di tiap kecamatan,” ucap Rudy, (1/2024).

Rudy menyebut, kewaspadaan memang diperlukan pada saat Pemilu berlangsung. Namun kendati begitu, Ketua DPRD menekankan perlunya pendekatan yang berbeda berdasarkan karakteristik setiap daerah.

“Setiap kecamatan memiliki dinamika dan tantangan yang berbeda. Kami berharap pengamanan dapat disesuaikan dengan kebutuhan setempat,” tambahnya.

Rudy juga menyoroti pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga keamanan di sekitar TPS.

“Partisipasi warga sangat penting, dan kami berharap kerjasama antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat memastikan pelaksanaan pemilu berjalan aman dan lancar,” tutup Rudy Susmanto.

Sebelumnya, Polisi menyebut seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Bogor rawan di Pemilu 2024, yang hanya tinggal menghitung hari.

Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro menyebut seluruh TPS di Kabupaten Bogor memiliki tingkat kerawanan yang sama dalam Pemilu 2024.

Yang mana di Kabupaten Bogor, ada 15.228 TPS yang tersebar di 40 kecamatan dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 3.889.441 pemilih.
“Semua TPS kami anggap rawan. Sehingga pengamanan kita berlakukan sama untuk menghindarkan dari segala bentuk gangguan kamtibmas,” tegas Rio, (1/2024).

Rio menyebut, pada hari pemungutan suara, 14 Februari 2024 akan diterjunkan lebih dari 4.000 personel petugas keamanan dari Kodim 0621, Polres Bogor, Brimob Polda Jawa Barat, hingga Satpol PP dan Linmas Kabupaten Bogor.(*/Wan)

JAKARTA – Sekitar 40 kepala keluarga (KK) warga Kampung Bayam masih tetap menempati Kampung Susun Bayam (KSB) di Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, hingga Kamis (1/2/2024). Meski tetap tak diberikan akses air bersih dan listrik, warga tetap menempati lantai dua bangunan itu.

Ketua Kelompok Tani Kampung Bayam Madani Muhammad Furqon mengatakan, warga sudah dijanjikan oleh mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk dapat menempati KSB. Bahkan, pada saat KSB diresmikan, secara simbolis Anies sudah memberikan kunci kepada warga.

“Tanggal 12 Oktober 2022, kami sudah disambangi gubernur sebelumnya Bapak Anies Baswedan. Itu kunci secara simbolis sudah diberikan, SK sudah ada dan nomor SK ada, rekomendasi dari walikota Jakarta Utara sudah ada,” kata dia, Kamis siang.

Karena itu, ia menilai, KSB merupakan hak warga Kampung Bayam. Namun, PT Jakarta Propertindo atau Jakpro justru tak juga menyerahkan draf perjanjian untuk menghuni KSB kepada warga.

Menurut Furqon, masalah yang beralut-larut hingga hari ini sebenarnya dapat diselesaikan dengan sederhana, yaitu dialog. Namun, hingga saat ini Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Jakpro belum pernah berdialog secara langsung dengan warga Kampung Bayam.

“Sebenarnya sederhana, PT Jakarta Propertindo, baik direktur Jakpro harusnya dialog. Kami ingin mempertanyakan kembali pasa saat hasil evaluasi di ruangan serbaguna Kelurahan Papanggo itu (28 Desember 2022), yang drafnya tidak diberikan sampai sekarang,” kata dia.

Sebelumnya, Jakpro menyatakan Kampung Susun Bayam yang berada di Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung, Jakarta Utara, merupakan hunian untuk pekerja Jakarta International Stadium (JIS). Warga Kampung Bayam dapat menempati rumah susun lain yang telah disediakan untuk tempat tinggal.

“Hunian Pekerja Pendukung Operasional (HPPO) Jakarta International Stadium (JIS) merupakan bagian dari proses penataan Kawasan Olahraga Terpadu yang terletak di Jakarta Utara,” kata Jakpro melalui keterangan resmi, (27/1/2024).

Jakpro menilai, pihaknya telah melakukan mitigasi resiko serta pemetaan opsi terbaik bagi seluruh pihak yang terlibat. Sebagai BUMD DKI Jakarta yang melakukan pembangunan di atas lahan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Jakpro mengeklaim senantiasa menaati peraturan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Di sisi lain, Jakpro selaku pemilik aset HPPO juga mengapresiasi bantuan Pemprov DKI Jakarta yang sudah memfasilitasi warga eks Kampung Bayam, dengan menyediakan rumah rusun (rusun) seperti Rusun Nagrak dan Rusun Pluit. Warga dinilai telah diberikan keleluasaan untuk memilih rusun yang ingin ditempati secara sukarela.(*/Nu)

CIBINONG – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor Rudy Susmanto mengatakan, pihahaknya geram terkait oknum guru di SD Lulut yang diduga melakukan pencabulan kepada muridnya sendiri. Ia mengatakan, miris alasan sebagai seorang pendidik seharusnya melindungi bukan malah berbuat asusila.

“Saya berharap aparat Penegak Hukum untuk segera menindak tegas oknum guru tersebut, karena sudah mencoreng dunia pendidikan. Semoga peristiwa ini menjadi peristiwa terakhir diwilayah Bumi Tegar Beriman,” tagasnya saat dihubungi Wartawan Jumat (2/02/24).

Sebelumnya, pihak Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor memanggil Kepala Sekolah (Kepsek) Dasar Negeri (SDN) 01 Lulut Jaamin. Terkait dugaan pencabulan yang diduga dilakukan oleh salah se orang oknum guru di sekolahnya.

Hal itu seperti penjelasan Kepala Seksi Pendidikan dan Kesehatan (Kasi Pemkes) Kecamatan Klapanunggal Eko mengatakan, pihaknya telah melakukan konfirmasi terkait adanya dugaan pencabulan di salah satu sekolah dasar (SD) di Lulut.

“Iya sudah kemarin, saya langsung konfirmasi ke kepala sekolah karena lagi ada kegiatan lomba TK, SD sek-kecamatan klapanunggal dari kemarin sampai hari ini jadi kepala sekolah belum bisa di konfirmasi,” singkatnya saat dihubungi Wartawan belum lama ini.

Sedangkan hasil pantauan di sekolah tersebut terlihat kosong dan tidak ada kegiatan yang sama sekali.

“Iya sekolah diliburkan sejak 2 hari lalu,” ujar warga sekitar di lokasi.

Kasat Reskrim (Kepala Satuan Reserse dan Kriminal) Polres Bogor AKP Teguh Kumara mengatakan, terkait dugaan pencabulan diduga dilakukan oleh salah seorang oknum guru Sekolah Dasar (SD) Lulut sudah masuk proses lidik dan menerima laporannya dan rujukan pemeriksaan visum.

“Sudah kami terima laporannya, sekarang dalam lidik,” singkatnya saat dihubungi media.(1/2/04).(Rul)

CIBINONG – Dengan banyaknya kawasan puncak yang berubah fungsi membuat perihatin semua pihak ksususnya warga Bogor Selatan yang langsung bersentuhan dengan kawasan tersebut nanti berakibat bencana alam yang akan memngancam dan lain -lain.

Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS) mengadukan alih fungsi lahan perkebunan teh? hutan lindung di Taman Nasiona Gunung Gede Pangrango (TNGGP) dan Perhutani ke Komisi VI DPR-RI

Ketua AMBS Muchsin mengatakan didugabanyak bangunan yang tanpa mengantongi ijin, lemahnya pengawasan maupun penindakan atas pelanggaran dan timbulnya calo perijinan.

“Walaupun tumbuh objek wisata baru berupa resto, villa, resort hingga,l penciptaan lapangan kerja diatas lahan hijau. Kami mengeluhkan rusaknya lingkungan hidup akibat alih fungsi lahan dan diduga banyak pelanggaran aturan atau undang-undang . Oleh karena itu kami meminta Komisi VI mendorong pemerintah untuk menertibkannya,” kata Muchsin kepada wartawan, Jumat, (2/2/ 2024).

Muchsin menuturkan bahwa dengan terjadinya alih fungsu lahan dan pelanggaran lainnya, berakibat pada bertambahnya kemacetan lalu lintas kendaraan di Kawasan Puncak.

“Kawasan Puncak semakin macet lalu lintasnya, terjadinya pembuangan sampah dan Limbah, hingga terjadi bencana alam kekeringan, banjir dan juga tanah longsor,” tuturnya.

Ia pun berharap Komisi VI DPR-RI dan Kementerian maupun instansi mitra kerjanya, mengevaluasi perubahan kebijakan hingga terjadi alih fungsi lahan di Kawasan Puncak dan memberikan solusinya kepada masyarakat Bogor Selatan.

Wakil Ketua Komisi VI DPR-RI Mohamad Hekal mengaku akan melakukan evaluasi alih fungsi lahan di Kawasan Puncak, terutama lahan milik PT Perkebunan Nusantara VIII.

“PT Perkebunan Nusantara VIII memang punya permasalahan lahan hingga keuangan, oleh karena itu pasca Pilpres dan Pileg, kami akan memanggil mitra kerja kami yang sudah memperbarui format baru akan holdingnya,” kata Mohamad Hekal. (Rez)

CIBINONG – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto, secara tegas memberikan dukungan penuh terhadap tekad Pj Bupati Bogor, Asmawa Tosepu, untuk menghapus predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang telah melekat pada Kabupaten Bogor selama beberapa tahun terakhir.

Rudy Susmanto mengungkapkan jika langkah yang diwacanakan oleh Pj Bupati Bogor ini dianggap sebagai upaya positif yang harus didukung oleh seluruh elemen masyarakat.

Menurut Rudy Susmanto, banyaknya anggaran belanja pendapatan daerah (APBD) yang tidak terserap menjadi sorotan utama. Hal ini menyebabkan pemberian predikat WDP oleh BPK-RI Perwakilan Jawa Barat.

“Upaya untuk mengubah status WDP menjadi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) oleh Pj Bupati Bogor harus mendapatkan dukungan penuh,” ujar Rudy Susmanto pada Kamis (1/2/2024).

Rudy Susmanto menekankan bahwa meraih predikat WTP akan membuktikan tata kelola keuangan pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik.

Dalam pandangannya, ini bukan hanya sekadar perubahan status, tetapi juga sebuah langkah penting untuk menunjukkan kualitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Saya mendukung Pak Asmawa dalam upayanya membenahi tata kelola pemerintahan daerah untuk mencapai predikat WTP,” tambah politisi dari Partai Gerindra itu.
Penyebab Predikat WDP dan Tindakan Asmawa Tosepu

Sebelumnya, Pj Bupati Bogor, Asmawa Tosepu menjelaskan, predikat WDP yang diterima oleh Kabupaten Bogor disebabkan oleh adanya kerugian negara sebesar Rp6 miliar yang saat ini masih tersendat di sejumlah penyedia jasa.

Asmawa berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini dengan menugaskan Inspektorat dan BPKAD untuk menagih kerugian negara tersebut dalam batas waktu 60 hari, sesuai instruksi dari BPK.

“Totalnya sekitar Rp 6 miliar,” ungkap Asmawa. Jika penyedia jasa tidak mau mengembalikan uangnya, Asmawa akan melibatkan aparat penegak hukum sebagai langkah tegas untuk menegakkan keadilan.

Menurut Asmawa Tosepu, tujuan yang ingin dicapai ke depan adalah mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap keuangan Kabupaten Bogor.

Namun, ia juga menekankan bahwa hal ini harus dilakukan dengan memastikan semua proses berjalan sesuai aturan yang berlaku.

“Saya menargetkan ke depan Pemkab Bogor mendapatkan predikat WTP dengan melaksanakan secara tuntas rekomendasi BPK-RI Perwakilan Jawa Barat selama beberapa tahun terakhir,” pungkasnya.

Dukungan penuh dari Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto, terhadap tekad Pj Bupati Bogor, Asmawa Tosepu, dalam menghapus predikat WDP menjadi WTP menjadi dorongan positif bagi kemajuan Kabupaten Bogor.

Langkah-langkah tegas yang diambil oleh Asmawa untuk menyelesaikan masalah kerugian negara dan mencapai predikat WTP menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap tata kelola keuangan yang baik.

Pentingnya meraih predikat WTP tidak hanya sebagai pencapaian formal semata, melainkan sebagai bukti nyata bahwa Kabupaten Bogor mampu mengelola keuangan dengan transparan dan efisien.

Semua langkah ini diambil dengan tujuan untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab dan dapat diandalkan dalam pengelolaan keuangan.(*/Wan)