Metro Jabodetabek

JAKARTA – Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta meniadakan pemberlakuan sistem ganjil-genap selama libur Isra Miraj dan cuti bersama tahun baru Imlek pada 8-9 Februari 2024. Dengan begitu, dalam empat hari ke depan sistem ganjil-genap di DKI Jakarta tidak berlaku.

Kepala Dishub Provinsi DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, dalam Pasal 3 ayat 3 Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 88 Tahun 2018, pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil-genap tidak diberlakukan pada Sabtu, Ahad dan hari libur nasional yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Sementara berdasarkan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, 8-9 Februari 2024 telah ditetapkan sebagai hari libur nasional dan cuti bersama.

“Karena libur nasional Isra Miraj Nabi Muhammad SAW dan cuti bersama tahun baru Imlek, maka kebijakan ganjil genap ditiadakan,” kata dia, Rabu.

Selain pada dua hari itu, pemberlakuan sistem ganjil-genap juga tidak diberlakukan saat hari pemungutan suara pemilihan umum (pemilu) 2024 pada 14 Februari 2024. Pasalnya, 14 Februari 2024 juga telah ditetapkan sebagai hari libur nasional.

Diketahui, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2024 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024 sebagai hari libur nasional. Lantaran masuk dalam hari libur nasional, pemberlakuan sistem ganjil-genap otomatis ditiadakan.

Syafrin mengimbau para pengguna jalan untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas. “Masyarakat diimbau mengikuti arahan dari petugas di lapangan,” ungkapnya.(*/Sa)

BOGOR – Momen libur panjang Isra Miraj dan Imlek, sebanyak 30.000 kendaraan masuk ke kawasan wisata Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jumlah kendaraan itu terhitung sejak pagi hingga siang hari tadi.

“Kami himpun itu kurang lebih ada 30.000 kendaran,” kata KBO Satlantas Polres Bogor Iptu Ardian Novianto di Simpang Gadog, Kamis (8/2/2024).

Adapun rinciannnya sekitar 10.000 kendaraan roda empat, 18.000 kendaraan roda dua, 200 kendaraan bus dan 800 kendaraan truk. Terhitung mulai pukul 05.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB siang tadi.

“Sehingga untuk arus kendaraan yang ke atas sudah terserap habis,” ujarnya.

Aridian menambahkan, diprediksi puncak volume kendaraan di Jalur Puncak pada momen libur panjang ini terjadi pada Sabtu 10 Februari 2024. Karena, nantinya akan ada pertemuan arus kendaraan yang menuju Puncak dan menuju Jakarta.

“Sabtu adalah hari ketiga pada saat pelaksanaan long weekend sehingga kendaran yang akan menuju Puncak cukup ramai. Namun, untuk kendaraan yang sudah 2 hari sekiranya berlibur di Puncak dan Cianjur itu akan turun menuju ke Jakarta sehingga kami prediksi akan jatuh di hari Sabtu,”tandasnya.(*/Jun)

CIBINONG – Agar Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 berjalan lancar, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor siapkan tim kesehatan dan pengamanan.

Kesiapan perangkat pendukung agar pemilu berjalan lancar dan kondusif tersebut disampaikan Sekretaris DPRD Kabupaten Bogor, Yunita Mustika Putri saat melakukan pemantauan kesiapan pemilu di Kecamatan Citeureup, Jum’at 2 Februari 2024.

“Tim kesehatan serta pengamanan sudah siap untuk mendukung persiapan dan pelaksanaan Pemilu di wilayah kecamatan Citeureup,” kata Yunita, (4/2/2024).

Yunita menambahkan, untuk menjalin kekompakan petugas di lapangan, Pemerintah menggerakkan semua unsur melakukan kegiatan bersama.

Pada Jum’at 2 Februari, unsur Muspika bersama unsur penyelenggara dan tim kesehatan menggelar senam bersama. Kegiatan serupa akan dilakukan dengan skala lebih besar pada Rabu, 7 Februari 2024, atau sepekan jelang hari pencoblosan.

“Kegiatan senam bersama ini diharapkan dapat merekatkan satu sama lain dan mengkoordinasikan kerja-kerja bersama untuk mensukseskan Pemilu,” kata Yunita.

Dalam kesempatan itu, Yunita juga menyampaikan, pemerintah kecamatan telah memberikan fasilitas berupa ruang rapat pleno untuk PPK Citeureup.

“Ruang rapat pleno berada disamping gudang logistik,” imbuh dia.

Yunita menyampaikan, gudang logistik KPU saat ini masih menunggu jadwal pengiriman kotak suara DPRD Provinsi dan Kabupaten Dapil 1 untuk Kecamatan Citeureup.

“Kami melihat bahwa jajaran pemerintah kecamatan, kapolsek, danramil beserta jajaran penyelenggara, pengawas dan unsur masyarakat lainnya bekerja dengan sangat baik, sangat kompak. Kita harapkan hasilnya bisa baik, lancar, dan kondusif,” kata dia.

Yunita mengajak agar masyarakat Kabupaten Bogor turut mensukseskan pemilu.

“Jangan lupa, tanggal 14 Februari datang ke TPS dan gunakan hak pilih kita. Mari kita sukseskan pemilu bersama-sama,”tandasnya.(*/Ru)

CIBINONG – Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor membuat konsep yang jelas dalam penanganan sampah.

Rudy mengatakan, dalam pengelolaan sampah, Pemkab Bogor bisa mencontoh apa yang telah diterapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo.

Yang mana dalam hal ini, Pemkot Solo telah menerapkan teknologi mengubah sampah menjadi bahan baku pembangkit listrik.

“Permasalahan sampah di Kabupaten Bogor menjadi salah satu persoalan yang kita harus tangani bersama-sama. Kita bisa mencontoh daerah lain, seperti Kota Solo di bawah kepemimpinan Wali Kota Gibran Rakabuming Raka membangun PLTSa,” kata Rudy Susmanto,(6/2/2024).

Rudy menyebut, pengubahan sampah menjadi bahan baku pembangkit listrik adalah sebuah langkah yang solutif.

“Persoalan sampah selesai, lingkungan menjadi bersih, dan dapat manfaat bertambahnya sumber daya listrik,” imbuh dia.

Pemkab Bogor perlu belajar bagaimana cara terbaik dalam pengelolaan sampah. Menurut Rudy, program bank sampah dan kampung ramah lingkungan yang selama ini berjalan hanya sedikit meminimalisir persoalan.

Tapi, kata Rudy, sebagai daerah yang terus berkembang, pengelolaan sampah dalam skala kabupaten harus dirumuskan.

“Penduduk kita terus bertambah, demikian juga sektor bisnis dan jasa terus berkembang dan semua menambah produksi sampah setiap hari,” katanya.

Rudy mengingatkan, Kabupaten Bogor dengan 5,4 juta penduduk tentu saja tak lepas dari persoalan sampah. Apalagi, Kabupaten Bogor bertetangga dengan Kota-Kota besar dengan pertumbuhan bisnis dan jasa yang cukup tinggi.

“Saya percaya pemerintah Kabupaten Bogor mencintai daerah ini, dan ingin melakukan yang terbaik untuk daerah yang dicintainya. Karena itu mari kita pikirkan bagaimana caranya, termasuk soal penanganan sampah yang hingga kini belum ada solusi yang jelas. Kita ingin juga Kabupaten Bogor meraih adipura karena berhasil mengelola sampahnya dengan baik,,” terangnya.

Terpisah, Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu mengakui bahwa masalah sampah di Kabupaten Bogor, harus ditangani dengan baik dengan keterbatasan armada yang ada. Asmawa pun terus mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera mengoperasikan TPPAS Nambo.

Asmawa Tosepu menyadari bahwa tidak semua angkutan truk sampah milik Pemkab Bogor dalam kondisi laik jalan. Dia memastikan, secara bertahap sarana dan prasarana itu akan dibenahi serta diganti dengan yang baru.

“Disamping itu, kita koordinasi terus dengan Pemprov Jabar untuk percepatan pengoperasian TPPAS Nambo. Mudah-mudahan tahun ini dapat digunakan,” kata Asmawa Tosepu, Senin 5 Februari 2024.

Menurutnya, dengan adanya bank sampah, pembuatan lubang-lubang biopori dan pengolahan dengan TPS 3 R mampu mengurangi sampah. Meski tidak signifikan, namun hal itu cukup membantu mengurangi timbunan sampah di Bumi Tegar Beriman.

“Produksi sampah sudah berkurang paling 8 persen. Tapi, bank sampah dan lainnya itu sudah bisa mengurangi 30 persen sampah-sampah yang tidak terangkut,” kata dia.

Saat ini, DLH mencatat 353 bank sampah dan 32 Eco Village dan 144 Kampung Ramah Lingkungan (KRL) tersebar di Kabupaten Bogor.

“Karena armada untuk pengangkutan sampah minim, maka kita perlu juga aksi nyata dari masyarakat untuk mengolah sampah sendiri,”tandasnya. (*/Wan)

JAKARTA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI menerjunkan tim reaksi cepat (TRC) di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) rawan banjir menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.

“Untuk antisipasi lokasi TPS agar tidak terganggu banjir, BPBD melalui pasukan TRC telah melakukan koordinasi dengan para lurah,” kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji kepada wartawan di Jakarta, (6/2/2024).

Isnawa menjelaskan koordinasi ini bertujuan untuk memastikan penempatan lokasi TPS tidak berada persis di dekat aliran sungai yang sering terjadi banjir. Terlebih, dia juga memastikan tim posko telah aktif di tingkat kelurahan demi antisipasi terjadinya banjir kala hari pemungutan suara.

Selain itu, untuk data pemetaan lokasi rawan banjir pihaknya masih berkoordinasi dan menggunakan data TPS rawan banjir dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI. “KPU DKI telah memetakan ada sebanyak 2.841 TPS dari 30.766 TPS yang ada dilokasi rawan banjir,” katanya.

Dengan demikian, BPBD DKI menegaskan telah terlibat dalam tim piket bersama posko pemilu baik di tingkat provinsi maupun kelurahan. Disiagakan pula sarana dan prasarana penanggulangan bencana sebagai pendukung pelaksanaan pemilu seperti tenda, perahu dan sebagainya.

BPBD DKI Jakarta menyiagakan 267 petugas yang telah dibekali keahlian untuk mengevakuasi warga dalam keadaan darurat dan terdampak banjir di wilayah DKI Jakarta. BPBD DKI telah memetakan 25 kelurahan rawan banjir di Jakarta dengan rincian sebagai berikut:

• Jakarta Barat berlokasi di Rawa Buaya, Tegal Alur, Kedoya Selatan, Kedoya Utara, dan Kembangan Utara (lima kelurahan);

• Jakarta Selatan berlokasi di Cipete Utara, Petogogan, Cipulir, Pondok Pinang, Ulujami, Pondok Labu, Bangka, Pejaten Timur, dan Jati Padang (sembilan kelurahan);

• Jakarta Timur berlokasi di Bidara Cina, Kampung Melayu, Cawang, Cililitan, Cipinang Melayu, Kebon Pala, Makasar, dan Rambutan (delapan kelurahan);

• Jakarta Utara berlokasi di Pademangan Barat, Pluit, dan Rorotan (tiga kelurahan).(Antara)

JAKARTA – Warga Kampung Bayam masih terus menghuni Kampung Susun Bayam (KSB) di Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, hingga Selasa (6/2/2024). Ketidakjelasan status peruntukkan KSB tak membuat warga pergi dari bangunan itu meski hingga saat ini masih tak mendapat akses listrik dan air bersih.

Ketua Kelompok Tani Kampung Bayam Madani Muhammad Furqon mengatakan, warga masih akan tetap bertahan hingga adanya kejelasan untuk menempati KSB. Pasalnya, KSB disebut sebagai hak warga.

Bahkan, warga juga sudah dibina untuk ikut mendukung pengembangan yang ada di kawasan Jakarta International Stadium (JIS) tersebut.

“Ya sampai kejelasan tiba. Ini kan prinsipnya hak kami,” kata dia saat dikonfirmasi , (6/2/2024).

Ihwal disinggung mengenai kompensasi yang telah diberikan oleh PT Jakarta Propertindo atau Jakpro kepada warga, Furqon tak menampik maupun mengiyakan. Namun, ia meminta Jakpro untuk mengikuti alur yang sudah ditentutan selama ini.

Ia pun meminta Jakpro tak melulu membahas masalah kompensasi. Sementara KSB merupakan bagian dari kompensasi kepada warga. “Janganlah seperti itu. Bolak-balik mutar ke situ. Dialog terbuka sama warga,” kata dia.

Furqon menilai, KSB pada dasarnya dibangun untuk warga Kampung Bayam yang terdampak akibat pembangunan JIS. Bahkan, ia mengeklaim, warga ikut menggambar bangunan KSB sebelum dibangun.

Sebelumnya, Direktur Utama Jakpro Iwan Takwin mengatakan, pihaknya sebagai perusahaan juga telah menyelesaikan kewajibannya dari sisi hukum. Artinya, seluruh masyarakat Kampung Bayam yang berjumlah 642 KK sudah mendapatkan biaya kompensasi atas penggantian hunian mereka di Kampung Bayam.

Biaya permukiman kembali itu diberikan melalui program Resettlement Action Plan (RAP) yang berlangsung mulai akhir 2019 hingga pertengahan 2021. Sebesar Rp 13,9 miliar total biaya RAP Disclosure telah diberikan kepada 642 KK terdampak.

Ia menilai, program RAP merupakan hasil musyawarah secara berkelanjutan dengan kelompok-kelompok warga eks Kampung Bayam. “Nominal yang diterima masing-masing warga pun bervariasi mulai dari Rp 6 juta sampai dengan Rp 110 juta,” ungkapnya.(*/Nu)

CIBINONG – Komisi III DPRD Kabupaten Bogor sudah memanggil Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) dalam mekanisme Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Hal itu, karena sejumlah 50 proyek pembangunan insfrastruktur di DPUPR molor ke awal Tahun 2024, bahkan 4 proyek diantaranya tidak bisa diselesaikan atau mangkrak.

“Kami sudah memanggil Dpupr dalam RDP, Komisi III DPRD Kabupaten Bogor sudah menekankan agar mengambil sikap tegas dengan memblack list atau memasukkan penyedia jasa dan kontraktor yang pekerjaannya mangkrak,” kata Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor Tuti Alawiyah kepada wartawan, Selasa, 6 Februari 2024.

Tuti Alawiyah menuturkan kepada 46 penyedia jasa atau kontraktor yang masih diberikan addendum atau waktu tambahan pekerjaan, maka ia minta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dpupr melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin.

“PPK DPUPR harus melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin, tidak hanya kerja kontraktor tetapi juga terhadap para konsultan pengawas. Molor dan mangkraknya sejumlah proyek ini tak lepas dari berfungsi atau tidaknya peran kobsulran pengawas,” tutur Tuti Alawiyah.

Politisi Partai Gerindra ini menjelaskan bahwa selama beberapa tahun terakhir, Dpupr menjadi ‘langganan’ mendapatkan catatan atau temuan BPK-RI Perwakilan Jawa Barat dan bersama Dinas Kesehatan menjadi salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang paing banyak terjadi kelebihan bayar atau berpotensi merugikan keuangan negara.

Baca Juga : Bima Ucapkan Terima Kasih Atas Kerja Kerasnya Direksi Perumda PPJ, Berharap Muzakkir Tetap Mengabdi di Kota Bogor

“Tentunya kedepan Dpupr harus berbenah dan mengevaluasi diri, jangan sampai Tahun 2025 mendatang kembali mendapatkan cacatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI Perwakilan Jawa Barat, caranya dengan membantu Insprktorat dan Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) dalam upaya penagihan kerugian negara kepada kotraktor dengan total nilai sebesar Rp 6 miliar,” jelas Tuti.

Sementara itu, Sekretaris Dpupr Kabupaten Bogor Edi Mulyadi menerangkan bahwa bakal ada penyedia jasa atau kontraktor yang akan masuk ke dalam daftar hitam.

“Yang jelas ada tambahan (kontraktor yang diblack list) sehubungan masih ada kegiatan pekerjaan insfrastruktur yang blom melanjutkan kembali, karena kesulitan finansial. Namun kewenangan keputusan itu berada di tangan PPK,” jelas Edi Mulyadi. (Rez)

TANGERANG – Ratusan butir obat terlarang disita petugas kepolisian Polsek Jatiuwung, Polres Metro Tangerang Kota. Obat-obat tersebut disita dari sebuah toko kosmetik di Jalan Empu Gandring Raya Cibodas Baru Kota Tangerang Banten.

Kapolsek Jatiuwung Kompol Donni Bagus Wibisono mengatakan barang bukti yang disita diantaranya adalah 380 butir obat terlarang jenis exsimer, 60 butir jenis tramadol, dan uang tunai hasil penjualan Rp 1,6 juta.

Kemudian kepolisian juga menangkap seorang penjual berinisial S alias Marko (19) yang bekerja di toko kosmetik tersebut setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas, karena terbukti menjual obat terlarang.

“Kami lakukan penahanan karena pelaku melakukan praktik penjualan obat terlarang tanpa izin resmi dari instansi dinas kesehatan,” kata Kompol Donni dalam keterangannya, Senin (5/2/2024).

Kompol Donni menambahkan pengungkapan kasus ini berawal dari adanya informasi masyarakat terkait adanya toko kosmetik yang menjual obat terlarang jenis exsimer dan tramadol. Kemudian kepolisian bergerak menuju lokasi dan memperoleh ratusan butir obat terlarang jenis exsimer dan tramadol siap edar.

Lalu, pelaku beserta barang bukti langsung diamankan di Kantor Polsek Jatiuwung. Pelaku dijerat dengan Pasal 196 juncto Pasal 98 ayat 2 subsider Pasal 197 juncto Pasal 106 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun.

Kompol Donni pun memastikan pihaknya akan merespons cepat informasi masyarakat bila mengetahui adanya tindak kejahatan maupun gangguan kamtibmas di wilayah hukum Polsek Jatiuwung.(*/Idr)

CIBINONG – Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto mendukung rencana Penjabat (Pj) Bupati Bogor Asmawa Tosepu soal pengembangan destinasi pariwisata di Kecamatan Sukamakmur. Menurutnya, rencana yang dipaparkan oleh Penjabat (Pj) Bupati Bogor itu memang sudah sangat diharapkan oleh masyarakat sejak lama.

Selain akan mengurai kemacetan di kawasan Puncak Bogor yang saat ini semakin meningkat karena kunjungan wisatawan dari berbagai daerah sangat tinggi, juga akan meningkatkan perekonomian masyarakat di Kecamatan Sukamakmur.

Oleh karena itu, Rudy Susmanto mengaku akan duduk bersama dengan Asmawa Tosepu usai Pemilu 2024 mendatang, agar percepatan pengembangan wisata di Sukamakmur bisa terwujud.

“Soal penataan Kecamatan Sukamakmur menjadi tempat wisata, nanti setelah 14 Februari 2024 kita akan duduk bersama,” kata Rudy Susmnto kepada Wartawan, (2/2/24).

Wasekjen DPP Partai Gerindra itu mengatakan, jika Asmawa Tosepu ini tidak memiliki kepentingan dan warna politik. Dia hanya ingin bekerja melayani masyarakat Kabupaten Bogor hingga selesai masa jabatannya sebagai Pj Bupati.

“Pj Bupati juga menyatakan bahawa dia tidak memiliki warna politik dan tidak membawa kepentingan politik apapun, kepentingannya adalah melayani masyarakat Kabupaten Bogor,” ujarnya.

Usai pesta demokrasi nanti, jelas Rudy Susmanto, pihaknya akan mengenjot lagi pelayanan terhadap masyarakat termasuk pengembangan pariwisata di Kecamatan Sukamakmur.

“Jadi setelah 14 Februari kita betul-betul push kita dorong bersama, agar pelayanan terhadap masyarakat bisa lebih optimal dan maksimal. Termasuk salahsatunya pengembangan destinasi wisata di Kecamatan Sukamakmur,” tuturnya.

Sebelumnya, Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu mengaku akan menggenjot pembangunan infrastruktur di wilayah Pariwisata, khususnya di Kecamatan Sukamakmur. Hal itu dilakukan, karen melihat potensj wisata yang luar biasa dan bisa menyaingi daya tarik di kawasan Puncak Bogor.

Hal itu diungkapkan Asmawa Tosepu saat menghadiri kegiatan silaturahmi bersama Pimpinan DPRD Kabupaten Bogor, sambil menebar 10 ribu bibit ikan dan bebersih Setu Cibinong (1/2/24).

“Kalau ditempat lain ada tambang, misalkan Nikel, paling tinggi 15 tahun akan habis dan itu akan meninggalkan persoalan besar bagi lingkungan. Tapi di Kabupaten Bogor, pariwisatanya kita kembangkan terus, kemarin saya ke Sukamakmur, wah luar biasa. Bisa mengalahkan lagi Puncak kalau kita kembangkan,” katanya kepada Wartawan.

Oleh karena itu, kata Asmawa, pihaknya akan bekejasama dengan legislatif dalam mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Bogor, agar bisa lebih baik dari Kabupaten dan Kota yang ada di Indonesia.

“Mari kita kembangkan lagi, agar Kabupaten Bogor bisa lebih maju lagi dariapda kota dan kabupaten lainnya,” ujarnya.

Menurutnya, dengan posisi Kabupaten Bogor yang menjadi penyangga ibu kota Jakarta, maka potensi wisata, bisa menjadi daya tarik yang tidak akan termakan usia dan harus terus dikembangkan.

“Karena posisi kita sangat strategis, karena sebagai penunjang bagi ibukota. Tapi diluar itu potensi kita sangat luar biasa, karena tidak akan pernah habis. Selagi manusia masih hidup, maka membutuhkan tempat rekreasi atau wisata,” jelasnya.

Hal itu, menjadi komitmen Asmawa dalam mengembangkan Bumi Tegar Beriman. Dia juga bersedia dimanfaatkan oleh siapapun untuk kepentingan masyarkat.

“Ini adalah komitmen saya, dan saya yakin juga ada di hati pimpinan DPRD Kabupaten Bogor. Saya terbuka dimanfaatkan untuk kepentingan bersama, selama ditugaskan di Kabupaten Bogor ini,” tuturnya.

“Saya sudah berniat mendedikasikan diri untuk kemajuan Kabupaten Bogor, dan saya meminta manfaatkan diri saya dengan segala kekurangan saya. Tapi ada juga tim atau jaringan yang sudah terbangun dengan saya, karena saya baru 13 tahun di Kemendagri,” sambungnya.(*/Wan)

BOGOR – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor mengevakuasi 31 orang warga yang rumahnya terancam longsor di Gang Makam, Kelurahan Cilendek, Kota Bogor, Jawa Barat. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Hidayatulloh mengatakan longsor terjadi pada Ahad (4/2/2024) siang ketika hujan deras. Warga kemudian melapor ke BPBD melalui media sosial, bahwa ada abrasi saluran air Sungai Cidepit.

Ia menyebutkan, longsor dengan tinggi sekitar 6 meter dan lebar 25 meter ini menutupi badan Sungai Cidepit serta mengancam rumah warga dan fasilitas umum. Beberapa batang pohon juga terbawa material longsor.

“Kami BPBD dan Pak Lurah juga kontak kami langsung ke lokasi. Upaya yang kami lakukan karena kondisinya labil, tanah itu masih terus bergerak, artinya kita mengevakuasi warga dulu,” kata Hidayatulloh, Senin (5/2/2024).

Dia mengatakan, 31 orang yang dievakuasi berasal dari dua RW yakni RW 1 dan RW 5. Selain mengancam rumah warga, fasilitas umum yang terdampak ialah posyandu, poskamling, dan pos ojek.

Saat ini BPBD mengupayakan agar warga mengosongkan rumahnya karena dikhawatirkan tanah kembali bergerak. “Langsung kita bikin police line dengan teman-teman Babinkamtibmas, mengantisipasi kemungkinan terburuk,” ujarnya.

Selanjutnya, kata Hidayatulloh, BPBD mengedukasi warga agar mengosongkan area sekitar. Kemudian merelokasi warga terdampak ke tetangganya atau ke rumah kontrakan. “Kemungkinan yang terdampak parah rumahnya tidak bisa ditempati, kita lakukan hunian sementara (huntara),” katanya.

Dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa lantaran aparat di wilayah sudah siap siaga memberi peringatan kepada warga setempat, sehingga BPBD juga bisa melakukan mitigasi. “Alhamdulillah pas kejadian enggak ada korban jiwa karena kesiapsiagaan aparat di wilayah, pengurus di wilayah luar biasa. Masya Allah ada early warning system pake priwit, toa, wawar,” ungkapnya.(*/Jun)