Metro Jabodetabek

CIBINONG – Kepada anggota yang akan Her registrasi yang dilakukan PWI Kabupaten Bogor tinggal tersisa satu hari.

Pendataan ulang anggota PWI Kabupaten Bogor tersebut dijadwalkan mulai dari tanggal 2-14 Juni 2025, yang akan berakhir besok sore.

Data sementara dari panitia her registrasi anggota PWI Kabupaten Bogor tersebut, sudah terdata 47 anggota biasa PWI Kabupaten Bogor yang secara sah menyatakan bergabung.

“Data sementara ini, sudah tercatat ada 47 anggota biasa PWI Kabupaten Bogor yang resmi bergabung,” kata Plt Ketua PWI Kabupaten Bogor M. Nurofik.

Lebih lanjut Nurofik mengatakan, hasil pendataan ulang anggota PWI Kabupaten ini nantinya akan dilaporkan kepada pengurus PWI Jabar untuk disampaikan kepada pengurus PWI Pusat, dan akan menjadi data peserta Konferensi PWI Kabupaten Bogor.

“Nantinya, data ini akan yang menjadi patokan peserta dalam Konferensi PWI Kabupaten Bogor yang akan digelar pada akhir bulan Juni ini,” jelas Nurofik.

Nurofik mengatakan, masih tersisa satu hari bagi anggota PWI Kabupaten Bogor yang belum melakukan her registrasi.

“Masih tersisa satu hari lagi untuk melakukan her registrasi. Setelah ini, pendataan ulang anggota akan kita tutup,” tegasnya.

Terkait Konferensi PWI Kabupaten Bogor sendiri, Nurofik mengatakan jika itu merupakan tugas utama yang harus diselesaikan.

“Sesuai dengan SK PLT yang kami terima, tugas kami adalah menggelar Konferensi PWI Kabupaten Bogor paling lambat enam bulan. Insyaallah akhir bulan ini bisa digelar,” jelasnya.

Nurofik berharap, agar 47 anggota biasa PWI Kabupaten Bogor yang sudah terdata ini bisa hadir dan menyukseskan kegiatan Konferensi tersebut.

“Kita berharap, semua anggota biasa PWI Kabupaten Bogor bisa hadir menyukseskan acara ini. Demikian pula dengan anggota mudanya, ikut meramaikan dan menyukseskan kegiatan ini,” harapnya. (*/Ali)

CIBINONG – Organisasi besar wartawan akan melaksanakan Pelaksanaan Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK) PWI yang digelar oleh PWI Indramayu mendapat sambutan positif.

PWI Kabupaten Bogor yang sedang berbenah kembali, juga ikut mengirimkan calon anggotanya untuk mengikuti kegiatan OKK PWI di Indramayu tersebut.

“PWI Kabupaten Bogor menyambut baik kegiatan OKK yang diselenggarakan oleh PWI Indramayu. Karena itu, kita akan kirim calon anggota untuk ikut OKK di PWI Indramayu,” kata Plt Ketua PWI Kabupaten Bogor, M. Nurofik.

Lebih lanjut Nurofik mengatakan, setidaknya ada sekitar 10 calon anggota yang sudah mengisi formulir OKK PWI Indramayu.

“Peserta yang sudah mendaftarkan diri ada sekitar 10 orang. Kita tunggu sampai besok,” katanya.

Sementara itu, terkait dengan pendataan ulang anggota PWI Kabupaten Bogor, Nurofik mengatakan jika proses pendataan atau her registrasi masih berlangsung hingga hari Sabtu (15/6/2025) mendatang.

“Kita masih menerima pendataan atau her registrasi anggota PWI Kabupaten Bogor hingga hari Sabtu. Setelah hari Sabtu, kita tutup proses her registrasi ini,” katanya. (*/Oki)

CIBINONG – Proses pendataan ulang atau her registrasi anggota PWI Kabupaten Bogor mendapat sambutan positif dari anggotanya.

Proses pendataan ulang yang dimulai tanggal 2 Juni 2025 dan akan berakhir pada tanggal 14 Juni 2025 ini, berhasil mengumpulkan puluhan anggota PWI Kabupaten Bogor untuk mengikuti proses pendataan ini.

“Alhamdulillah, proses pendataan ulang atau her registrasi anggota PWI Kabupaten Bogor mendapat respon yang baik. Sudah lebih dari 30 orang yang bergabung,” kata Plt Ketua PWI Kabupaten Bogor, M. Nurofik kepada wartawan.

Lebih lanjut Nurofik mengatakan, pendataan ulang anggota PWI Kabupaten Bogor ini dilakukan sebagai langkah awal menuju digelarnya Konferensi PWI Kabupaten Bogor.

“Sebelum kita melangkah ke Konferensi PWI Kabupaten Bogor, kita data ulang dulu anggota kita. Ada berapa anggota biasa dan berapa yang anggota muda,” jelasnya.

Nurofik menuturkan, saat ini ada 27 anggota yang KTA PWI nya sudah tercetak dan namanya tercantum dalam website resmi PWI, yakni pwi.or.id

“Yang KTA-nya sudah tercetak ada sekitar 27 orang, sedangkan yang dalam proses pemberkasan lebih dari 10 orang. Target kita sebenarnya hanya 30an, tapi ternyata mendapat dukungan yang cukup besar,” jelasnya.

Terkait dengan Konferensi PWI Kabupaten Bogor sendiri, Nurofik mengatakan jika kegiatan tersebut akan digelar pada akhir Bulan Juni 2025 ini.

“Panitia Konferensi PWI Kabupaten Bogor akan kita bentuk Minggu depan, setelah pengukuhan Plt Se-Jabar di Indramayu,” jelasnya.

Terkait dengan peserta Konferensi PWI Kabupaten Bogor, Nurofik menjelaskan jika peserta diperkirakan berjumlah antara 40-45 orang.

“Untuk peserta Konferensi PWI Kabupaten Bogor kita perkirakan antara 40 sampai 45 anggota. Tergantung nanti tanggal 14 Juni, yakni hari terakhir her registrasi,” katanya.

Nurofik berpesan kepada anggota PWI Kabupaten Bogor yang belum melakukan her registrasi, agar segera melakukan pendataan ulang.

Hal ini agar anggota yang bersangkutan bisa menjadi peserta dalam Konferensi PWI Kabupaten Bogor.

“Kepada anggota yang belum melakukan her registrasi, ditunggu paling lambat tanggal 14 Juni, supaya saat Konferensi PWI Kabupaten Bogor bisa menjadi peserta,” pesannya. (*/Oki)

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyampaikan keprihatinannya terhadap musibah kebakaran besar yang terjadi di Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (6/6/2025). Kebakaran di kawasan padat penduduk itu menghanguskan sekitar 485 rumah dan menyebabkan lebih dari 3.200 jiwa terdampak hingga harus mengungsi.

“Saya sebagai Gubernur Jakarta merasa prihatin dengan kebakaran yang terjadi. Kebakaran ini bermula dari salah satu bangunan semi-permanen, lapak, dan menyebar sangat cepat,” ujar Pramono saat meninjau langsung lokasi pengungsian warga,Minggu (8/6/2025).

Dari total warga terdampak kebakaran, sekitar 1.900 jiwa kini mengungsi di tempat penampungan sementara. Pramono menyatakan, seluruh jajaran dinas Pemerinrah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah turun tangan penuh untuk menangani dampak bencana tersebut.

“Mulai dari Dinas Kesehatan, Sosial, Damkar, Satpol PP, Pendidikan, sampai Dukcapil sudah kami kerahkan. Saya juga minta agar dokumen-dokumen penting warga seperti ijazah dan KTP yang terbakar bisa segera diterbitkan ulang,” kata Pramono.

Dia juga menyampaikan, secara umum kebutuhan dasar para pengungsi sudah tercukupi, mulai dari makanan, minuman, hingga layanan kesehatan. Namun, Pramono mencatat, masih ada keluhan terkait cuaca panas di lokasi pengungsian, serta permintaan kipas angin dan susu formula.

“Sementara tadi setelah saya keliling, memang ada keluhan kecil-kecil. Kalau untuk urusan makanan, minuman, kesehatan, gak ada masalah. Hanya memang karena panas, mereka meminta misalnya kipas angin. Kemudian juga ada permintaan tentang susu formula,” ucap Pramono.

Sementara itu, Pemprov DKI menyediakan delapan unit toilet mobile untuk melayani korban kebakaran di Kapuk Muara. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyebut, unit toilet mobil itu sudah diturunkan ke lokasi berbarengan dengan pengiriman bantuan logistik kebutuhan dasar ke lokasi pengungsian.

“Artinya sekarang ini logistik kita sediakan, termasuk tenda pengungsian, dan segala macam. Tadi malam saya dapat laporan delapan toilet yang mobile itu sudah ditempatkan di sana,” ujar Rano kepada wartawan di Jakarta, Ahad.

Rano pun memastikan pemerintah hadir untuk membantu pemulihan dan pemenuhan kebutuhan para korban. Dia tak bisa membayangkan, lebih dari 500 kepala keluarga menjadi korban amukan si jago merah.

“Kalau kita hitung saja empat orang satu keluarga, berarti sudah 2.000 orang korban. Jadi artinya, pemerintah atau negara sudah turun mengantisipasi itu. Tapi kalau untuk membangun kembali (rumah penduduk) tentu perlu waktu,” ujar Rano.

Menurut Rano, untuk mengantisipasi kejadian serupa, Pemprov DKI berencana mengadakan satu unit alat pemadam kebakaran ringan (APAR) untuk satu RT. Program itu utamanya menyesuaikan dengan kepadatan rumah dan penduduk di Jakarta yang sulit dijangkau jika terjadi peristiwa kebakaran.

“Jadi setiap RT dikasih satu APAR, untuk kalau tiba-tiba terjadi kebakaran, bisa langsung ditangani. Cuma Anda bayangkan, wilayah kita ini padatnya luar biasa, sempitnya luar biasa. Sehingga sulit bagi kita untuk cepat datang. Makanya itu kenapa kita ada program memberikan APAR kepada masyarakat. Minimal kalau terjadi apa-apa, mereka bisa mengantisipasi,”tandasnya.(*/Ady)

BOGOR – Kepala Pasar Ciluar, Isni Jayanti menyampaikan komitmen Perumda Pasar Tohaga dalam menangani permasalahan ketertiban umum di sekitar kawasan pasar. Dalam keterangannya, pada hari Selasa (27/5), pihaknya menegaskan telah menjalin kerja sama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor dalam upaya penertiban parkir liar dan pedagang kaki lima (PKL) yang masih marak di sekitar Pasar Ciluar.

“Kami laporkan bahwa masih banyak masyarakat yang kurang sadar akan ketertiban umum, dengan masih adanya parkir liar di luar. Situasinya fluktuatif, kadang tertib, kadang tidak. Kalau ada petugas, tertib. Tapi saat tidak ada, kembali semrawut,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa Perumda Pasar Tohaga siap menampung para PKL dan kendaraan yang parkir di luar pasar, meskipun dihadapkan pada keterbatasan lahan yang hanya seluas 10000M2 dan sudah menampung lebih dari 500 pedagang.

“Kami siap menampung, meskipun dengan keterbatasan lahan. Kalau memang tidak memungkinkan, tadi juga sudah ada arahan dari Kabid Lalu Lintas, Pak Dadang, untuk membagi titik parkir. Bisa juga diarahkan ke ruko di depan pasar,” jelasnya.

Isni menuturkan, kendala utama menurutnya, terletak pada rendahnya kesadaran masyarakat. Masih banyak yang mengutamakan egosentris pribadi, lebih memilih tempat yang mudah dan dekat tanpa memikirkan ketertiban umum.

“Keterbatasan lahan menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, pihaknya berharap ke depan ada pengembangan lahan pasar agar kebutuhan parkir bisa terakumulasi lebih baik,” ungkap Isni.

Ia menambahkan, untuk saat ini, kami berupaya memaksimalkan yang ada, termasuk penggunaan area double decker yang belum optimal. Kami juga sudah membangun komunikasi dengan koordinator parkir liar yang mayoritas adalah warga sekitar, agar bisa diarahkan ke dalam area pasar.

“Koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk petugas keamanan dan petugas parkir, akan terus berjalan demi menciptakan ketertiban yang berkelanjutan. Kami juga menunggu kesadaran dari masyarakat untuk menjaga ketertiban umum secara bersama-sama,” pungkas Isni.(*/Angg)

CIBINONG – Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDA) Air Minum Tirta Kahuripan berkomitmen mewujudkan visi “Kabupaten Bogor Istimewa dan Gemilang” serta Misi Kabupaten Bogor diantaranya mewujudkan perekonomian daerah yang maju melalui program prioritas percepatan pembangunan infrastruktur dasar permukiman, yaitu perluasan cakupan pelayanan akses air minum kepada masyarakat Kabupaten Bogor. Usaha penambahan cakupan pelayanan tersebut dilaksanakan melalui mekanisme kerjasama Business to Business (B to B) yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan sejumlah Badan Usaha Swasta yang telah ditetapkan sebagai Bakal Calon Pemrakarsa.

Penandatanganan ini dilaksanakan di Sumber Mata Air Ciburial yang dibangun oleh pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1922, sekaligus meninjau keadaan sumber mata air yang menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Bogor yang penuh dengan sejarah karena pernah mensuplai kebutuhan air bersih ke Istana Kepresidenan di Jakarta.

Bupati Bogor, Rudy Susmanto menekankan pentingnya pelestarian dengan merencanakan penetapan Mata Air Ciburial sebagai Kawasan Cagar Budaya agar tidak dibongkar dan tidak dibangun sehingga tetap terjaga kelestariannya.
“Mata Air Ciburial ini harus kita jaga bersama dengan cara penetapan sebagai Kawasan Cagar Budaya karena sejarahnya sebagai sumber air yang mengaliri Istana Bogor hingga Istana Merdeka Jakarta dan membuat sumur resapan sebagai langkah penyelamatan debit air di Mata Air Ciburial ,” ujar Rudy.

Selain itu, Bupati Bogor menyampaikan bahwa rencana kerjasama ini merupakan komitmen atas kebutuhan dasar masyarakat yang semakin mendesak mengingat pertumbuhan penduduk yang cukup pesat di Kabupaten Bogor. “Dengan cakupan pelayanan administrasi yang baru mencapai 12,51% dan teknis sebesar 31,31% di akhir 2024, diperlukan adanya alternatif pembiayaan untuk meingkatkan cakupan pelayanan air minum hingga mencapai minimal 37% yang ditargetkan di tahun 2030,”

Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Kahuripan, Tedi Kurniawan menyampaikan bahwa peningkatan cakupan layanan ini menjadi bagian penting dalam mendukung misi pembangunan ekonomi daerah melalui penyediaan infrastruktur dasar permukiman. “Namun mengingat karena tidak adanya pendanaan dari APBN setelah tahun 2021 yang dikarenakan tingginya indeks kemandirian fiskal Perumda Air Minum Tirta Kahuripan, sehingga diperlukan inovasi alternatif pembiayaan lainnya. Dan salah satu kerjasama ini adalah untuk mengurangi Tingkat Kehilangan Air di Sumber Mata Air Ciburial sehingga cakupan pelayanan untuk wilayah Kabupaten Bogor dapat lebih luas lagi.” ujarnya

Untuk diketahui, alternatif pembiayaan melalui kerjasama investasi dengan Badan Usaha Swasta sebelumnya telah berhasil diterapkan, yaitu penyelenggaraan SPAM Ciawi untuk wilayah Kecamatan Ciawi, Megamendung dan sekitarnya dengan kapasitas 150 liter per detik melalui mekanisme B to B dan yang telah beroperasi sejak awal tahun 2024.

Dampak dan Proyeksi
Apabila rencana kerjasama investasi tersebut telah terealisasi, diproyeksikan cakupan layanan wilayah administratif akan meningkat dari 12,51% menjadi 15,09%, dan cakupan wilayah teknis meningkat dari 31,31% menjadi 37,40% pada tahun 2030.
“Upaya ini bukan hanya mendukung pelayanan dasar, tetapi juga menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan penyumbang pendapatan daerah melalui dividen dari Perumda Air Minum Tirta Kahuripan. Kami berharap seluruh proses ini mendapat dukungan dari semua pihak agar dapat berjalan sesuai rencana,” tutup Tedi.(*/Angg)

BOGOR – pelaksanaan Konferensi Cabang (Konfercab) ke-VIII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Bogor pada tgl 10 dan 11 Mei dini hari yg di laksanakan di aula dinas pendidikan merupakan tindakan inkonstitusional terhadap organisasi karena melakukan pemilihan formateur secara sembunyi sembunyi tanpa melalui mekanisme forum yg sah, empat komisariat penuh dan satu komisariat persiapan menyatakan mosi tidak percaya terhadap legitimasi forum. Pernyataan ini dikeluarkan menyusul serangkaian kejanggalan yang dinilai mencederai prinsip demokrasi dan konstitusi organisasi.

Dalam pernyataan ilmiah bersama yang dirilis secara terbuka, lima komisariat tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan Konfercab ke-VIII sarat dengan pelanggaran mekanisme, termasuk pemilihan pimpinan sidang dan ketua umum yang dilakukan secara tiba-tiba tanpa terpenuhinya syarat kuorum.

“Kami menyaksikan langsung bagaimana pimpinan sidang tiba-tiba dinyatakan terpilih, disusul dengan penetapan ketua umum secara sepihak, padahal forum belum dinyatakan kuorum secara sah sesuai konstitusi HMI,” ungkap perwakilan dari salah satu komisariat.

Lebih lanjut ketua panitia(OC) Mengatakan, mereka juga menyoroti persoalan legalitas dr yg mengatasnamakan Koordinator Steering Committee (SC) yakni Aditya yang hingga saat ini belum jelas keabsahannya. Menurut mereka, posisi strategis tersebut harus diisi oleh kader yang memiliki legitimasi formal dan substantif melalui mekanisme pengangkatan yang sah, bukan mengaku ngaku sebagai koordinator steering Comitte dan menjalankan konfercab dengan tidak memiliki legitimasi yg sah atau tanpa SK. Alias ilegal.

Tidak hanya itu, kelima komisariat mengecam keras tindakan intimidatif yang dilakukan oleh unsur Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Cabang (MPK-PC) terhadap kader-kader HMI yang menyuarakan kritik. Mereka menilai bahwa hal ini bertentangan dengan etika kaderisasi dan semangat kebebasan berpendapat yang dijunjung tinggi oleh HMI.

Permasalahan internal Komisariat STAIM juga turut disoroti, di mana terdapat mantan Ketua Umum yang sudah mengundurkan diri hadir dan memaksakan kehendak pribadi tanpa sepengetahuan Komisariat STAIM menjadi peserta utusan yang dimana hal tersebut ILEGAL dan tidak sah secara konstitusi.

“Pernyataan mosi tidak percaya ini merupakan bentuk tanggung jawab moral kami dalam menjaga marwah organisasi. Kami menuntut evaluasi menyeluruh terhadap proses Konfercab ke-VIII dan menolak hasil forum yang diselenggarakan secara cacat prosedur,” tutup pernyataan bersama tersebut.

Empat komisariat penuh dan satu komisariat persiapan HMI Cabang Kota Bogor kini menantikan tanggapan dari pihak penyelenggara Konfercab serta Pengurus Cabang HMI sebagai bentuk komitmen terhadap demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam tubuh organisasi.

Alfat Nur Fauzan selaku koordinator steering Comitte yang sah dan memiliki SK mengecam tindakan tindakan ilegal oleh sekelompok orang yang menggelar forum secara inkonstitusional.
Karena tidak sesuai dengan aturan main organisasi. Padahal forum masih stagnan dan alot di kepesertaan dan ketua umum berserta jajarannya bahkan masih belum melaporkan pertanggung jawabannya.(*/Sa)

CIBINONG – Tercatat mulai 1 Mei 2025, PKL Malam Radius Pasar Ciluar menempati pelataran parkir Pasar Ciluar. Setelah sebelumnya melewati beberapa proses mediasi bersama Kecamatan Sukaraja dan pendampingan dari Satpol PP Kabupaten Bogor.

Direktur Utama Perumda Pasar Tohaga membenarkan info tersebut. Menurutnya ini bagian dari definisi menggeser tanpa menggusur “dengan pola komunikasi yang tepat dan dukungan semua pihak semua bisa berjalan dengan lancar,” paparnya.

Haris menambahkan masih ada sisa tugas untuk pembenahan PKL Radius Pasar Ciluar, “tinggal PKL pagi yang belum tergeser, saat ini unit pasar kami masih berkoordinasi dengan muspika setempat,”tambahnya.

Sementara itu, Kepala Pasar Ciluar, Isni Jayanti mengatakan pihaknya masih terus menginventarisir dan sudah merencanakan beberapa program ” jika sudah stabil menetap kami akan ajak edukasi mereka untuk penggunaan qris dan berjualan digital serta mendaftarkan para pedagang untuk mengikuti BPJS Tenagakerja, agar kehadiran pemerintah semakin terasa di tengah tengah mereka,’pungkasnya.(*/De)

DEPOK – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Jawa Barat menggratiskan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp 100 juta. Wali Kota Depok Supian Suri mengatakan, semua kebijakan tersebut diambil untuk diberikan kembali ke masyarakat, agar masyarakat dapat menikmati fasilitas dan pelayanan dari Pemkot Depok.

“Selain pengurangan pajak, ada penghapusan denda pajak dan pengurangan piutang pajak PBB,” ujarnya, Senin (28/4/2025).

Supian Suri juga menjelaskan terdapat 30 ribu objek pajak di Kota Depok yang NJOP-nya di bawah Rp 100 juta. Selain itu Pemkot Depok Jawa Barat memberikan insentif berupa pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk 12 bangunan cagar budaya yang berada di kawasan Depok Lama dan kawasan lainnya.

“Ini merupakan bagian dari komitmen Pemkot dalam upaya pelestarian warisan sejarah dan budaya kota Depok,” kata Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah.

Ia mengatakan bahwa kebijakan ini sejalan dengan rencana besar penataan Depok Heritage sebagai kawasan wisata budaya yang terintegrasi.

“Ini adalah bentuk dukungan nyata dari pemerintah kepada pemilik bangunan cagar budaya, agar mereka semakin terdorong untuk menjaga dan merawat bangunan-bangunan bersejarah tersebut,”jelas Chandra.(*/Du)

CIBINONG – Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor kembali menorehkan prestasi membanggakan di ajang nasional dengan meraih empat penghargaan sekaligus dalam acara penghargaan TOP BUMD Award 2025.
Jika kilas balik di Tahun 2018 Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor yang pada saat itu masih bernama PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor meraih dua penghargaan yaitu TOP Pembina BUMD dan TOP CEO.

Di Tahun 2025 Perumda Air Minum Tirta Kahuripan berhasil meraih empat penghargaan, acara penghargaan yang diselenggaraan di Jakarta tersebut mendaulat Perumda Air Minum Tirta Kahuripan, diantaranya diberikan kepada Bupati Bogor dalam kategori TOP Pembina BUMD 2025 sebagai pengakuan atas komitmennya membina BUMD dengan menerbitkan Regulasi Daerah yang mendukung pengembangan dan peningkatan pendapatan perusahaan sehingga mampu berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah, selanjutkan penghargaan TOP BUMD Award 2025 (BUMD Air Minum Bintang Lima) sebagai pengakuan dalam aspek tata kelola yang baik yang ditandai tercapainya penilaian kinerja tertinggi sehingga berada di jajaran BUMD Air Minum terbaik di Indonesia dan penghargaan diberikan kepada Tedi Kurniawan dengan kategori TOP CEO BUMD 2025 sebagai pemimpin yang mampu mencapai sustainability company dengan terus berkomitmen meningkatkan kompetensi SDM dan pembangunan inovasi berbasis digitalisasi untuk meningkatkan pelayanan prima namun juga mampu berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian daerah.

Dan yang terakhir penghargaan diberikan ke Asep Wildan sebagai pembicara pada webinar pra-event Top BUMD Awards 2025 mengenai Tata Kelola dan Digitalisasi Dalam Membangun Kinerja Bisnis dan Layanan BUMD.

Dalam kesempatan tersebut, Ir. Suryanto Putra, ST, M.SI selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Bogor turut hadir sekaligus mewakili Bupati Bogor untuk menerima penghargaan bersama Direktur Utama Tedi Kurniawan dan Direktur Operasional Asep Wildan.

Sedangkan Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Kahuripan, Tedi Kurniawan menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya terhadap kinerja seluruh pegawai Perumda Air Minum Tirta Kahuripan serta dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dan Perumda Air Minum Tirta Kahuripan akan terus bersinergi untuk membangun Kabupaten Bogor.
“Tentunya pencapaian penghargaan ini bukanlah tujuan akhir kami (Perumda Air Minum Tirta Kahuripan), melainkan sebagai semangat baru untuk terus berinovasi, meningkatkan pelayanan, memperluas cakupan pelayanan sekaligus mendukung program pemerintah daerah dalam menggerakkan roda perekonomian di Kabupaten Bogor” ungkap Tedi.(Angga)