Metro Jabodetabek

BOGOR – Sebanyak 22 jurnalis dari berbagai media cetak, online, televisi nasional maupun lokal yang sempat mewawancarai Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto sebelum dinyatakan positif virus Corona baik dengan cara konferensi pers maupun door stop interview mulai menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor, Sabtu (21/03/2020) siang.

Berdasarkan data diperoleh, puluhan jurnalis ini merupakan para pewarta yang biasa meliput wilayah Kota/Kabupaten Bogor. Bahkan, alasan mereka wajib menjalani pemeriksaan atau medical check up (MCU) karena semuanya memiliki riwayat kontak langsung dengan Bima Arya sepulang dari Azerbaijan dan Turki di kediaman pribadinya, Pendopo 6, Perumahan Baranangsiang Indah, Bogor Timur, Kota Bogor, pada Senin, 16 Maret 2020 petang.

“Akhirnya ada kabar juga diperiksa, soalnya sejak awal diumumkannya Wali Kota kena covid-19, jujur saya merasa tidak tenang. Mau pulang ke rumah, takut saya sudah positif terus tertular ke keluarga. Tinggal di kosan membosankan, karena sesuai instruksi Dinkes kita yang ODP harus menjalani protokol kesehatan di antaranya self isolated dan social distancing,” ungkap Solihin salah satu wartawan media onine nasional saat ditemui di Bogor, Sabtu (21/03/2020).

Jurnalis lainnya, Putra Ramadhan mengaku tak tenang dan sebelum mengetahui kondisi fisiknya betul terbebas virus Covid-19, sebab dijelaskan sesuai protokol kesehatan seseorang yang dalam sempat melakukan kontak secara langsung pasien positif itu disebut sebagai orang dalam pemantauan (ODP).

“Nah saya sempat mengikuti beberapakali kali kegiatan Wali Kota Bogor, baik sebelum berangkat kunjungan kerja ke Turki dan Azerbaijan. Saya juga sempat hadir mengikuti konferensi pers yang digelar Bima Arya dikediamannya,” ujarnya

Bahkan, Putra juga sempat khawatir dan mempertanyakan saat konferensi pers terkait hasil kunjungan kerjanya di dua negara selama sepekan yang dihadiri Bima Arya beserta rombongan pejabat Pemkot Bogor, alasan tak alat pelindung diri (APD) atau masker.

“Padahal dia (Walikota) sudah jelas sejak awal berangkat dari Bogor ke Turki dan Azerbaijan, Dinkes Kota Bogor menetapkan salah satu ODP Covid-19 itu adalah Wali Kota, tapi kenapa setibanya di Bandara Soetta dan rumahnya melepas masker,” ungkap Putra.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mengaku seluruh elemen yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pimpinan Dareah (Forkopimda) menyepakati untuk menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) COVID-19 di Kota Bogor.

“Kami, jajaran Forkopimda bersama unsur pimpinan DPRD meningkatkan status KLB COVID-19 di Kota Bogor. Untuk itu, segala daya upaya dan langkah kebijakan yang kami ambil bersama-sama ini dalam rangka mencegah dan mengurangi penyebaran virus corona di Kota Bogor ini. Untuk itu kami meminta dukungan dari semua pihak agar bencana ini bisa tertangani dengan cepat,” ujar Dedie.

Pasca-penetapan status KLB COVID-19 Kota Bogor, Dedie menyampaikan, hingga kini terdata sebanyak 143 warga yang bersatus ODP. Dari jumlah tersebut, 21 orang di antaranya telah dinyatakan negatif, sementara 122 orang sisanya masih dalam pemantauan.

Selain ODP, Dedie juga menyampaikan data sementara jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang tercatat oleh tim Satgas COVID-19 Pemkot Bogor berjumlah 9 orang berstatus PDP.

“Dari jumlah itu, satu orang diantaranya telah dinyatakan selesai, sementara 8 lainnya masih berstatus dalam pemantauan. Sedangkan jumlah yang positif terpapar Virus Corona di Kota Bogor saat ini berjumlah tiga orang,”tandasnya.(*/Iw)

BOGOR – Pemkot Bogor telah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) terhadap wabah penyebaran Virus Corona (Covid-19) di Kota Bogor, Jumat (20/3/2020).

Keputusan itu diambil menyusul adanya informasi 3 temuan kasus positif terpapar Corona. Salah satunya Wali Kota Bogor, Bima Arya.

Pasca ditetapkan status KLB ini, Pemkot Bogor telah membatasi berbagai kegiatan masyarakat di luar ruangan.

Hingga kini, pemerintah kian gencar sosialisasikan kepada para pelaku usaha tempat hiburan, rekreasi, wisata dan kuliner agar menyesuaikan kondisi saat ini.

Corona Kian Menggila di Indonesia, Tonton Kursi Bekas Jokowi Disemprot Anti-Virus
Sesuai instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa masyarakat diimbau untuk melakukan kegiatan bekerja, belajar dan beribadah di rumah.

“Tujuannya, agar penyebaran virus tidak semakin meluas. Langkah kebijakan yang kami ambil ini demi mencegah dan mengurangi penyebaran virus corona di Kota Bogor,” kata Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim, Sabtu (21/3/2020).

“Oleh karena itu, kami meminta dukungan dari semua pihak agar bencana ini bisa tertangani dengan cepat,” ujarnya.

Dedie menyampaikan, hingga pada saat ini sudah ada beberapa hotel yang telah resmi meniadakan aktivitas kegiatan dan meliburkan seluruh karyawannya.

Menurutnya, dengan meliburkan aktivitas perhotelan itu merupakan sebuah contoh konkrit atas langkah kebijakan pemerintah yang membatasi pergerakan masa dikala kondisi darurat.

“Sudah ada beberapa Hotel yang tutup antara lain Hotel Aston Bogor, Hotel 101 dan Hotel Mirah,” jelasnya.

Dia berharap kegiatan bekerja dari rumah ini bisa diterapkan oleh semua pihak, termasuk pengusaha yang masih mempekerjakan karyawannya di kantor.

Hal ini dilakukan bukan untuk kepentingan pribadi ataupun golongan, akan tetapi demi kebaikan bersama.

“Kita ambil hikmahnya, karena banyak kegiatan positif yang bisa dilakukan masyarakat ketika di rumah. Kami imbau seluruh pengusaha agar tidak melihat kondisi ini seperti main-main yang bisa menyebabkan terjadinya kerugian bersama di masa kedepannya,”ungkapnya.(*/Iw)

DEPOK – Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Depok, Jawa Barat, menjamin persediaan kebutuhan bahan pokok di kota tersebut aman dan mencukupi.

“Saya mengimbau masyarakat agar tidak berbelanja secara berlebihan karena persediaan mencukupi,” kata Kepala Disperdagin Kota Depok, Zamrowi Hasan di Depok, Sabtu (21/3).

Ia mengatakan sejak 17 hingga 18 Maret 2020 telah melakukan pemantauan terhadap ketersediaan sembako di beberapa pasar modern. Dari hasil pemantauan tersebut, stoknya masih mencukupi.

“Hasil pemantauan di pasar modern dan pasar tradisional, ketersediaan dan pasokan bahan pokok aman. Hanya saja ada beberapa toko yang persediaan gula pasirnya menipis,” kata Zamrowi.

Guna mencegah potensi panic buying di pasar modern, lanjut Zamrowi, pihaknya memberlakukan pembatasan pembelian untuk komoditi tertentu. Seperti, gula pasir, mie instan, dan beras. “Untuk pembelian gula pasir maksimal dua kilogram, mie instan maksimal dua dus, dan beras maksimal satu karung per orangnya,” ujarnya.

Untuk itu ia mengimbau agar warga Kota Depok tidak memborong sembako secara berlebih di tengah mewabahnya virus Corona. Sebab, menurutnya, hal tersebut akan mengakibatkan kelangkaan.

“Saya mengimbau agar warga tetap tenang dan tidak panik. Jangan belanja kebutuhan pokok secara berlebihan,”pintanya.(*/Idr)

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menetapkan masa tanggap darurat bencana wabah virus corona atau Covid-19. Masa tanggap darurat berlaku hingga 14 hari ke depan.

“Hari ini kita menetapkan bahwa Jakarta tanggap darurat bencana wabah Covid-19,” ujar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI, Jumat (20/3/2020).

Menurut Anies, angka kematian di Jakarta mengalami peningkatan cukup tinggi. Situasi ini berbeda dengan yang dihadapi Jakarta pada dua pekan dan sepekan lalu.

“Jumlah yang wafat sangat banyak dan kita berduka,” tuturnya.

Keputusan tanggap darurat bencana Covid-19 dikeluarkan DKI setelah membicarakan dengan unsur Polda, Kodam dan Ketua Satgas Percepatan Penanggulangan Covid-19. Masa tanggap darurat selama 14 hari bisa diperpanjang kembali, namun akan melihat kondisi ke depan terlebih dahulu.

“Status tanggap ini, maka seluruh komponen Pemerintah Provinsi DKI bersama dengan unsur TNI dan Polisi akan bekerja lebih erat lagi dan kita butuh kerjasama masyarakat untuk bisa mengendalikan penyebaran Covid-19,” ujarnya.

Seluruh komponen Pemprov DKI bersama unsur TNI dan polisi akan bekerja lebih erat lagi. Namun, tetap membutuhkan kerjasama masyarakat untuk bisa mengendalikan penyebaran Covid-19.

Anies menegaskan, dalam menghentikan penyebaran virus corona, semua pihak harus disiplin dalam menerapkan social distancing atau menjaga jarak aman saat berinteraksi. Bila sebagian tidak menjalankannya, maka efektifitasnya menurun, dan potensi penyebaran virus corona akan meningkat.

“Sikap bertanggung jawab hari ini adalah dengan memilih berada di rumah, memilih tidak berkegiatan ke luar rumah, itu melindungi diri kita dan melindungi orang lain,” ujarnya.

Sementara bagi yang menganggap enteng, yakni dengan terus melakukan kegiatan di luar meski posisinya sehat. Maka, itu berpotensi menularkan kepada orang lain.

“Selama ini kita anjurkan (social distancing), tapi ini tidak bisa berjalan efektif bila semua tidak menjalankan secara dispilin,” tandasnya.(*/Tub)

BOGOR – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto, mengungkap ada satu anggota DPRD tercatat sebagai Pasien Dalam Pengawasan (PDP) di RSUD Cibinong, Kabupaten Bogor, Jumat (20/3/2020).

Menurut Rudy, salah satu anggota DPRD itu sempat melakukan medical checkup di RSPAD Gatot Subroto pada Rabu (18/3). Kemudian diketahui memiliki gejala mirip Corona Virus Disease (Covid-19).

Namun, kata Rudy, karena ruangan di RSPAD penuh, sehingga anggota dewan berjenis kelamin laki-laki itu, disarankan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah.

“Tapi, saat isolasi mandiri, hari Kamisnya beliau khawatir positif. Maka, sebagai bentuk antisipasi yang bersangkutan komunikasi saya, untuk selanjutnya isolasi ke RSUD Cibinong,” kata Rudy, Jumat (20/3/2020).

Kata Rudy, yang bersangkutan saat ini masih menunggu hasil tes Corona. “Sudah dites, tapi hasilnya belum keluar hari ini. Tapi tadi disampaikan kondisinya sudah lebih baik. Kemungkinan ada ISPA memang. Dan mudah-mudahan arahnya bukan Corona, yang pasti SOP-nya kita jalankan dulu,” kata Rudy.

Sejak awal datang ke RSUD Cibinong, anggota dewan tersebut langsung ditempatkan di ruang isolasi khusus. Namun karena kondisinya membaik, dipindah ke ruang isolasi biasa per hari ini, Jumat (20/3/2020).

“Saya sudah minta ke Setwan bikin risalah 14 hari ke belakang soal kegiatan DPRD, tapi kita berharap mudah-mudahan diberi kesembuhan. Sebelum ke RSPAD, memang beliau sudah flu. Tapi beliau juga sempat keluar daerah, bersama Komisi II. Sekarang masih di RSUD Cibinong,” tandasnya.(*/Iw)

JAKARTA – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta mendukung Gubernur Anies Rasyid Baswedan mengkarantina wilayah (lockdown) guna menekan penyebaran virus corona (Covid-19). Namun memang, PKS menyarankan agar Anies menyiapkan segala sesuatunya sebelum melakukan lockdown.

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS, Dedi Supriadi memberikan masukan ke Anies terkait persiapan yang harus dilakukan sebelum melakukan lockdown.

Persiapan itu di antaranya berkoordinasi dengan pemerintah daerah penyangga Ibu Kota terlebih dahulu.

“Sarannya, jika Jakarta melakukan pembatasan pergerakan manusia, maka sebaiknya diikuti kebijakan yang sama oleh Pemda Jabodetabek,” kata Dedi saat dikonfirmasi Okezone di Jakarta, Jumat (20/3/2020).

Tak hanya itu, kata Dedi, kebijakan lockdown di Jakarta juga harus didukung oleh pemerintah pusat. Anies Baswedan juga diminta oleh Dedi untuk memerhatikan segi keamanan ketika menerapkan lockdown.

“Kesiapan aparat untuk penyediaan kebutuhan pokok masyarakat dan mencegah penimbunan dan kenaikan harga semena-mena. Serta, dukungn fasilitas medis kepada RS dan tenaga medis/paramedis mesti terjamin termasuk kecukupan APD,” bebernya.

Saat ini, Anies belum menerapkan kebijakan lockdown Jakarta. Ia masih sekadar memberikan imbauan agar warganya beraktivitas di rumah dan menunda kegiataan keagaamaan selama dua pekan.(*/Tub)

BOGOR – Wali Kota Bogor, Bima Arya dan salah satu pejabatnya dinyatakan positif terinfeksi virus corona atau Covid-19. Mereka terinfeksi virus corona setelah pulang kunjungan kerja (kunker) dari Turki dan Azerbaijan, beberapa waktu lalu.

Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim mengimbau agar warganya mengurangi aktivitas di luar rumah. Ia meminta agar warga Bogor mematuhi instruksi tersebut guna mencegah penyebaran virus corona.

“Kepada seluruh masyarakat agar mematuhi instruksi dalam rangka melindungi keluarga kita semua, untuk sementara waktu tidak melakukan aktivitas diluar rumah yang tidak mendesak serta menjaga kondisi kesehatan diri masing-masing,” ujar Dedie kepada wartawan, Jumat (20/3/2020).

Tak hanya itu, Dedie juga menyerukan doa untuk kesembuhan Bima Arya beserta keluarga. Ia berharap warga Bogor dapat bersama-sama menghadapi virus yang berasal dari Wuhan, China, tersebut.

“Mohon doa untuk kesehatan pak Walikota dan keluarga. Semoga cobaan berat ini dapat kita lalui bersama,” tuturnya.

Bima Arya dan salah seorang pejabat Pemkot Bogor dinyatakan positif corona setelah menerima hasil tes SWAB dari RS Bogor Senior Hospital pada Kamis, 19 Maret 2020, sore. Keduanya saat ini sedang menjalani proses isolasi di RSUD Kota Bogor selama 14 hari kedepan.

Bima Arya dan rombongannya sempat menjalani tes di RS Bogor Senior Hospital sepulangnya dari kunjungan kerja (kunker) ke Turki dan Azerbaijer. Sebelum positif, Politikus PAN itu sempat masuk dalam daftar Orang Dalam Pemantauan (ODP).(*/Iw)

JAKARTA – Selama dua pekan ke depan, Masjid Istiqlal tidak akan menggelar salat Jumat. Keputusan itu didasarkan pada imbauan dari Gubernur DKI Jakarta, Kamis (19/3/2020).

“Diputuskan di Masjid Istiqlal tidak melaksanakan salat Jumat selama dua minggu (dua kali tidak salat Jumat) diganti dengan salat Dzuhur masing-masing (tidak berjamaah),” kata Ketua Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal Laksamana Pertama TNI (Purn) Asep Saepudin kepada wartawan, Kamis (19/3/2020).

Semula Masjid Istiqlal tetap menggelar salat Jumat dan salat wajib berjamaah dengan berbagai ketentuan. Setelah mendengarkan penjelasan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tentang perkembangan penyebaran virus corona, maka salat Jumat ditiadakan hingga dua pekan.

Diketahui, Pemprov DKI Jakarta meminta seluruh masjid tidak menggelar ibadah salat Jumat selama dua pekan ke depan. Tujuannya mencegah penularan virus corona (Covid-19). Tapi permintaan ini masih sekadar imbauan.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, imbauan ini diambil setelah pihaknya melakukan pertemuan dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) membahas mengenai perkembangan virus corona.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta meminta seluruh umat muslim di Ibu Kota beribadah di rumah masing-masing. MUI juga mengimbau para tokoh dan ulama meniadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya berjamaah. Baik di masjid, majelis taklim, dan tempat-tempat yang lainnya.(*/Tian)

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan menggelar pertemuan dengan Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, dan unsur Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), untuk menyikapi merebaknya penyebaran virus corona di Jakarta, di Balai Kota, Jakarta Pusat.

Anies pun mengakui jika penyebaran virus corona di Jakarta bergerak dengan sangat cepat, hingga banyaknya korban terpapar hingga meninggal dunia.

“Kita gambarkan situasi di Jakarta penyebarannya bergerak sangat cepat, dan sekarang Jakarta merupakan salah satu epicenter dengan penambahan kasus yang sangat signifikan,” kata Anies saat jumpa pers di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (19/3/2020).

Kata Anies, pada Rabu 18 Maret 2020 di Jakarta terdapat 160 kasus dan pagi tadi sudah bertambah menjadi 208 kasus.

“Pertambahannya sangat cepat dan tidak lagi di kawasan tertentu, saat ini sudah di semua kawasan. Karena itu dalam pertemuan tadi kita menyepakati beberapa hal mendasar,” sambungnya.

Dalam pertemuan dengan FKUB, kata Anies, Pertama, telah menyepakati bersama akan melakukan secara serius pembatasan interaksi di dalam seluruh komponen, lalu menyepakati bahwa kegiatan peribadatan yang diselenggarakan secara bersama-sama di rumah ibadah disepakati untuk ditunda hingga kondisi memungkinkan.

“Untuk sementara waktu, kita lakukan selama dua pekan ke depan ditunda. Nanti kita pantau kondisinya 2 minggu lagi. Konsekuensinya adalah bagi umat Islam kegiatan Salat Jumat yang biasanya berjalan normal, kalau minggu lalu anjurannya adalah membawa sajadah sendiri, alat sujud sendiri. Maka hari ini kesepakatannya salat jumat di Jakarta ditunda selama dua jumat ke depan. Sesudah itu kita pantau kembali. Begitu juga dengan kegiatan Misa hari minggu dan kebaktian juga ditunda untuk dua minggu ke depan. Nanti kita akan pantau ke depannya,” pungkasnya.

Pertemuan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dihadiri oleh sejumlah pemuka agama untuk menyikapi merebaknya penyebaran virus corona di Jakarta, di Balai Kota, Jakarta Pusat. Seperti, Kapolda Metro Jaya, Irjen Nana Sudjana; Pangdam Jaya, Mayjen TNI Eko Margiyono; Ketua MUI DKI Jakarta, KH. Munahar Muhtar; Ketua DMI DKI Jakarta, KH Makmun Al Ayyubi, Ketua PGI wilayah DKI Jakarta, Pendeta Manuel Raintung; Keuskupan Agung Jakarta, Romo Suyadi; PHDI DKI Jakarta, I Nengah Dharma; Walubi DKI Jakarta, Pendeta Liem.

Perlu diketahui sebelumnya, jumlah pasien positif corona kembali bertambah. Sebelumnya pasien positif ada 227 orang, per hari ini Kamis 19 Maret menjadi 309 yang dinyatakan positif corona.

Sementara, pasien positif corona yang meninggal pun bertambah menjadi 25 orang. Terbanyak pasien meninggal berasal dari DKI Jakarta.(*/Tub)

BOGOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor akhirnya memberlakukan aturan kerja dari rumah bagi para pegawainya terhitung, Kamis (19/3).

Beberapa pelayanan pun ditutup sementara waktu, seperti pengurusan dokumen kependudukan.

Bupati Ade Yasin telah menerbitkan instruksi nomor 443/671-TUK tentan Penyesuaian Sistem Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Kebijakan yang dikenal Working From Home (WFH) ini, berlaku hingga 31 Maret 2020, kecuali Badan Penanggulangan Daerah (BPBD), Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pemadam Kebakaran, Satpol PP dan UPTD Puskesmas.

Tidak masuk daftar pengecualian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) hingga Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) pun menutup pelayanan.

Kepala Disdukcapil Kabupaten Bogor, Oetje Soebagdja menjelaskan, pihaknya hanya menutup pelayanan bersifat tatap muka dan diganti sedang sambungan jarak jauh lewat nomor kontak yang telah disiapkan.

“Untuk mencegah penyebaran Covid-19, baik kepada para pegawai dan masyarakat yang datang kantor. Nanti masyarakat bisa menghubungi nomor-nomor yang sudah kami siapkan untuk pengurusan dokumen,” kata Oetje.

Sementara Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Disdukcapil Kabupaten Bogor, Emilia Okiyanti mengataka jika hampir seluruh staf disdukcapil bekerja dari rumah.

“Nanti bisa lewat WhatsApp, baik pengajuan dokumen kependudukan dan pencatatan dari masyarakat Kabupaten Bogor,” katanya.

Dia menjelaskan, sistem pelayanan lewat WA ini dimana setiap masyarakat yang hendak mengajukan permohonan pengurusan akhir pendaftaran akta kelahiran baru, dapat mengakses website semangat.dukcapilbogorkab.id maupun semangat.bogorkab.go.id di dengan mengikuti tata cara yang ada.

Adapun, di bidang pendaftaran penduduk seperti perubahan data dan KK bisa Meng-WA petugasnya di Nomor 0858-9032-7265 (Murni) atau 081293255785 (Novi), Kartu Identitas Anak (KIA): 081293256039 (Putri)
SKTT WNA : skttdisduk@gmail.com
Pindah datang : 085714158257 (Wiwit), dan 081211127732 (Dimas) dan untuk update data (BPJS, Bank dan Imigrasi): 085772587640 (Ade)
Pengecekan status KTP-el: 085156345058 (Sanusi), Pelayanan darurat perekaman KTP-el (keperluan rumah sakit): 081293255792 (Wildan), jadi itu nomor kontak petugas kami yang siap melayani masyarakat dibidang pendaftaran penduduk selama sistem WFH ini dilakukan hingga 31 Maret nanti.

Selain itu, sambungnya, pada bidang Pencatatan Sipil (Capil) mulai dari
Akta Kelahiran: 085773130046 (Dimyati), dan 089515467502 (Herfik), Akta Kematian: 089515467504 (Ikna), Perkawinan dan pengesahan anak: 081213637631 (Agustyo),
Perceraian: 085710094350 (Achmad Fahrudin), Legalisir KTP dan KK: 081319722695 (Dika), 085733312220 (Dwijo), 081806377893 (Rudy) dan 081285751820 (Iwan).

“Dan yang terakhir dalam legalisir Akta Kelahiran dan Akta Kematian untuk penerbitan Kabupaten Bogor dapat menghubungi di 089659913249 (syahrial), dan 081385333439 (Depri),” ungkapnya.

Emil juga memaparkan, untuk pelayanan perekaman KTP-el reguler sementara diliburkan sampai WFH ini berakhir. “Dan batas waktu penerimaan permohonan dimulai dari pukul 08.00-12.00 WIB. Dan setiap berkasnya dibatasi hanya 50 pemohon,”ungkapnya.(*/Iw)