Metro Jabodetabek

DEPOK – Sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merasa “disunat” (dipotong) saat menerima program bantuan sosial (Bansos) dari program Pemerintah Kota (Pemkot) Depok untuk warga terdampak pandemi corona (Covid-19) di wilayah RT 05/06, Kelurahan Mampang, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok.

Warga hanya menerima uang Bansos sebesar Rp 225 ribu dari yang seharus nya sebesar Rp 250 ribu per Kepala Keluarga (KK). “Saya menerima langsung uangnya dari Pak RT sebanyak Rp 225 ribu. Katanya yang Rp 25 ribu untuk administrasi,” ujar Munawaroh salah satu warga RT 05/06, Kelurahan Mampang, Kecamatan Pancoranan Mas, yang berpropesi sebagai pedagang sayur dan tercatat dalam daftar penerima manfaat Bansos Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Jumat (17/4).

Mumun merasa keberatan dengan pemotongan uang bantuan dari Pemkot Depok itu, namun dirinya tidak bisa berbuat banyak karena semua warga yang mendapat Bansos dipotong Ketua RT. “Saya merasa keberatan dengan pemotongan ini,” ucapnya

Seorang warga lainnya, Marwadi yang juga hanya menerima uang sebasar Rp 225 ribu dari Ketua RT juga merasa keberatan. “Waktu itu saya nggak ada dirumah dan uangnya diserahkan kepada anak saya, dan kata anak saya jumlah uang yang diberikan oleh Pak RT sebesar Rp 225 ribu, dan kata Pak RT kepada anak saya yang dua Rp 25 ribu akan diberikan kepada warga yang tidak mendapat jatah bansos,” jelasnya.

Juru Bicara (Jubir) Percepatan Penanganan Covid-19 Pemkot Depok, Dadang Wihana, berjanji akan mengusut pemotongan uang bansos tersebut.

“Kami segera cari tahu dan komunikasi dengan lurah dan camat setempat,” tegasnya.

Menurut Dadang, pihak akan melakukan investigasi kebenaran informasi tersebut. “Pengawasan dilakukan secara berjenjang melalui kecamatan dan kelurahan, kami berharap Satgas Kampung Siaga Covid-19 dapat turut serta mengawasi pendistribusian bantuan sosial tersebut,”ungkapnya.(*/Idr)

BOGOR – Bupati Bogor Ade Yasin meminta kewenangan penuh untuk melakukan pembatasan-pembatasan selama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sebab, pemerintah daerah masih kesulitan melakukan pembatasan yang lebih ketat karena terbentur aturan di pusat.

“PSBB seharusnya lebih ketat lagi peraturannya, kami kesulitan ketika pembatasan. Tapi kata pembatasan itu sendiri masih rancu, contoh kami tidak bisa blokir sebagian jalan untuk menyeleksi siapa yang boleh masuk atau tidak (ke Kabupaten Bogor),” kata Ade Yasin , Jumat (17/4/2020).

Menurutnya, hal tersebut justru penting dilakukan guna menekan angka penularan virus corona atau Covid-19 karena selama ini penerapan PSBB hanya sebatas pembatasan physical distansing dan sosialisasi.

“Padahal ini penting, ketika orang masuk ke wilayah kami seharusnya menjadi hak kami mengatur siapa yang boleh atau tidak boleh. PSBB saat ini, hanya dipahami sebatas pembatasan jarak dan sosialisasi pemakaian masker.

Kalau semua bisa masuk apalagi dengan tujuan yang tidak jelas, kecil kemungkinan bisa meminimalisir penyebaran Covid-19,” ungkapnya.

Ade Yasin berharap, agar kepala daerah diberikan kewenangan untuk mengatur wilayahnya sendiri selama menerapkan PSBB.

“Harapan kami dengan PSBB ini, kepala daerah diberikan kewenangan untuk mengatur wilayahnya sendiri. Sehingga, PSBB ini bisa memutus mata rantai penyebaran wabah dengan cepat. Kami sudah mempersiapkan risiko dan biaya sebelum memutuskan PSBB, jangan sampai apa yang kami siapkan menjadi sia-sia,”katanya.(*/T Abd)

BEKASI – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, Jawa Barat, menyetujui penghentian sementara operasional Kereta Rel Listrik (KRL) di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Usulan perihal kebijakan tersebut disetujui pula oleh kepala daerah di Kabupaten Bekasi dan Bogor, Kota Bogor, serta Kota Depok, melalui penandatangan kesepakatan bersama.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi di Bekasi, Jumat, mengatakan usulan penghentian sementara operasional KRL ini merupakan langkah strategis untuk memutus rantai penyebaran wabah Virus Corona baru atau COVID-19.

“Saya setuju demi memutus mata rantai COVID-19, sudah ditandatangani juga, saya lihat kepala-kepala daerah lain di Bodebek juga sudah tanda tangan,” katanya.

Dia menjelaskan kepala daerah se-Bodebek telah menyetujui kemudian mengusulkan penghentian operasional KRL kepada PT Kereta Commuter Indonesia (KCI).

Sebenarnya ada dua skenario penyesuaian KRL di masa PSBB. Pertama, penghentian seluruh operasional KRL sementara. Opsi keduanya dengan mengurangi jadwal pemberangkatan kereta dari dan atau menuju Jakarta.

Rahmat mengaku belum mengetahui apakah surat usulan serupa telah diajukan oleh Pemerintah DKI Jakarta mengingat DKI Jakarta adalah pusat tujuan pergerakan orang dari kawasan Bodebek.

“Belum tahu (untuk DKI) kewenangannya kan Pak Gubernur DKI, biar dulu melihat perkembangan. Tetapi tentunya Bodebek akan terus koordinasi agar tidak ada pergerakan orang melalui transportasi KRL,” katanya.

Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja mengatakan pihaknya juga menyatakan persetujuan atas penghentian sementara operasional KRL selama pemberlakuan PSBB.

“Demi memutus rantai penyebaran COVID-19 karena kita ketahui bersama penumpang di KRL itu besar potensi berkerumunnya, sementara di masa PSBB ini kita berupaya sekuat tenaga menghindari adanya kerumunan,” jelasnya. (*/Eln)

BOGOR – Pandemi virus-19 menjadi momok ditengah masyarakat sebab itu Pemerintah menerapkan PSBB dan sangat perlu kedisplinan dari masyarakat itu sendiri untuk memutuskan mata rantai corona tersebut .

Jemaah masjid Al Atieq di Kampung Semplak Kaum, Desa Semplak Barat, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat mendadak bubar saat sedang menunaikan salat Jumat rakaat kedua.

Salat Jumat belum juga usai, jemaah berhamburan akibat salah satu makmum tiba-tiba jatuh dan terkapar di atas sajadah. Insiden itu terjadi pada Jumat (17/4/2020).

Sekretaris Desa Semplak Barat Asep Mulyadi membenarkan adanya kejadian itu.
“Pada intinya kami dari pihak desa hanya menerima laporan dari warga ketika salat Jumat ada warga yang pingsan pertama.

Tetapi itu bukan warga asli Desa Semplak Barat, dia adalah warga luar yang ngontrak gitu,” ujar Asep, saat dihubungi.
Asep mengatakan perangkat desa kemudian langsung menghubungi puskesmas setempat. Petugas puskesmas yang datang mengenakan APD.

Setelah dicek, pria itu dinyatakan meninggal dunia.

“Sampai sekarang belum dievakuasi. Karena memang ada SOP kita menjaga suatu hal kondisi seperti sekarang corona ini. Walaupun orang tersebut corona atau tidak,” ujar dia.

Asep juga mengatakan Kabupaten Bogor merupakan salah satu daerah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Harusnya, pelaksanaan salat Jumat diganti dengan salat zuhur di rumah masing-masing.

Menurut Asep, warga Desa Semplak Barat sudah diimbau untuk tidak menggelar salat Jumat saat PSBB.

“Kita sudah mengimbau, ya sudah, dari kepolisian sudah, tetapi di masyarakat itu sendiri ada yang paham ada yang tidak, ini adalah satu dilema juga kadang-kadang jadi pro-kontra, ketika melaksanakan ada yang taat tidak melaksanakan bukan hanya di kita saja,” kata Asep.

Karena memang ada SOP kita menjaga suatu hal kondisi seperti sekarang corona ini. Walaupun orang tersebut corona atau tidak,” ujar dia

. Asep juga mengatakan Kabupaten Bogor merupakan salah satu daerah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Harusnya, pelaksanaan salat Jumat diganti dengan salat zuhur di rumah masing-masing.
Menurut Asep, warga Desa Semplak Barat sudah diimbau untuk tidak menggelar salat Jumat saat PSBB.

“Kita sudah mengimbau, ya sudah, dari kepolisian sudah, tetapi di masyarakat itu sendiri ada yang paham ada yang tidak, ini adalah satu dilema juga kadang-kadang jadi pro-kontra, ketika melaksanakan ada yang taat tidak melaksanakan bukan hanya di kita saja,” tandasnya.(Igon)

BOGOR – Kota Bogor yang berjuluk Kota Sejuta Angkot pada hari kedua penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini hening sesaat.

Beberapa ruas jalan protokol maupun arteri Kota Bogor, mobilitas warganya mulai berkurang dibandingkan hari sebelumnya. Seperti di Jalan Raya Pajajaran tepatnya kawasan Tugu Kujang dan Terminal Baranangsiang sudah tak terlihat lagi kepadatan.

Di simpang Suryakencana, Jalan Otista – Juanda juga terpantau sepi. Begitu juga depan kawasan bundaran Bogor Trade Mall (BTM), Jalan Raya Empang-Juanda, yang biasanya ramai kini terlihat hanya aktivitas warga berbelanja kebutuhan pokok saja.
Kemudian, di Jalan Raya Kapten Muslihat-Mayor Oking-Paledang, tepatnya kawasan Stasiun Bogor juga sama. Sebagian besar yang mendominasi lengangnya jalan raya hanya transportasi publik seperti angkot dan ojek online. Itu pun rata-rata mereka ngetem alias menunggu penumpang.

“Wah parah sepi banget dari pagi sampai sekarang belum dapat pesanan sama sekali baik penumpang maupun order makanan. Biasanya sesepi-sepinya akibat Corona ada setengah hari dapatlah Rp6.000 – Rp15.000,” keluh Rudi (35) driver ojol asal Katulampa, Bogor Timur, Kota Bogor, saat ditemui di Puri Begawan, Baranangsiang, Kamis (16/4/2020). (Baca juga: PSBB Diterapkan, Kedatangan Bus dan Penumpang di Terminal Pulogebang Menurun)

Hal senada diungkapkan Iyang (38) sopir angkot 01 trayek Ciawi – Baranangsiang. Warga Babakan Pasar, Bogor Tengah itu mengaku sejak pagi mencoba keliling tak kunjung mendapatkan penumpang sesuai batas minimal yang diatur pemerintah.

“Jangan kan 50 persen atau 5 orang dari total kapasitas angkot 10 orang, dapat dua juga sudah alhamdulillah. Sampai sekarang saya dari tadi ini cuma ngetem saja,” ungkapnya.(*/Iw)

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan berdasarkan pengamatan pengetesan melalui rapid test mempunyai potensi kekeliruan yang cukup tinggi virus corona. Maka dari itulah dia mendiring agar tes PCR dapat ditingkatkan kapasitasnya.

Hal tersebut dikatakan Anies saat rapat virtual dengan Pengawas (Timwas) DPR Penanggulangan Covid-19, Kamis (16/4/2020).

“Kebijakan pengetesan. Pengetesan rapid ini punya potensi kekeliruan cukup tinggi. Karena itu, kami mendorong kapasitasnya ditingkatkan untuk tes PCR,” kata Anies.

Anies menuturkan di Jakarta sendiri sudah mempunyai 23 lab dalam upaya menangani Covid-19, dengan perharinya bisa melakukan pengetesan sampel mencapai 4.524.

“Kami berharap nanti nambah dari Kalbe Farma dengan kapasitas 4.000-an, sehingga nanti jadi 8.000 per hari. Detailnya mungkin tertulis datanya,” ungkap Anies.

Mantan Mendikbud itu pun mengakui jika sekarang metode test PCR di Jakarta masih sangat sedikit dari yang sebetulnya dibutuhkan.

“Yang jelas ini masih sangat sedikit dari yang kita butuhkan. Maka kami merasa lebih baik fokus pakai PCR daripada rapid test. Karena berpotensi false negative yang kami khawatirkan. Jadi peningkatan kapasitas ini didorong lebih jauh,” tutur Anies.(*/Tub)

BOGOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tak kunjung rampung dalam melakukan pendataan warga terdampak Virus Corona (Covid-19).

Lambannya pendataan yang dilakukan Dinas Sosial (Dinsos) ini rupanya telah diprediksi oleh anggota DPRD Kabupaten Bogor.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi PDI Perjuangan, Robinton Sitorus mengungkapkan, gejala itu sudah terlihat sejak pembahasan pergeseran anggaran untuk penanganan Covid-19.

Kata dia, saat itu Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bogor, Rustandi, terlihat tidak serius dalam mengikuti rapat pembahasan, di saat seluruh peserta rapat fokus dan konsentrasi agar anggaran dan penyaluran bantuan tepat sasaran.

“Dari awal memang datanya tidak bisa disajikan. Saat itu, semua dengan baik ikut rapat, konsentrasi dengan pemikiran yang baik. Tapi ada satu orang yang mengacaukan dan menyepelekan rapat tersebut. yaitu Kepala Dinsos,” tegas Robinton, Kamis (16/4/2020).

Dia juga berharap, Bupati Ade Yasin menindak tegas Rustandi dan memastikan mengambil langkah yang tepat, agar setiap masyarakat Kabupaten Bogor terdampak Pandemi Covid-19 dapat terlayani dengan baik.

Informasi yang dihimpun, Pemkab Bogor telah mengantongi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebanyak 341.616 Kepala Keluarga (KK) atau yang telah tercatat oleh Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH).

Namun, untun non-DTKS atau warga yang terdampak perekonomiannya secara langsung dari Pandemi Covid-19, belum dirampungkan. Baru bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang bisa dipastikan sebanyak 29.018 KK.(*/T Abd)

BOGOR – Pemerintah Kabupaten Bogor, belum mampu menyelesaikan pendataan bagi warganya yang terdampak Pandemi Virus Corona (Covid-19). Sejak H-2 hingga hari H penerapan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSSB), Rabu (15/4) pagi, data tersebut belum juga rampung.

Meski belum mengantongi data jumlah penerima, namun Bupati Bogor, Ade Yasin justru berani sesumbar, agar masyarakat melapor kepadanya jika tidak menerima bantuan sosial tersebut. Tapi, Ade tidak menjelaskan lewat mana masyarakat harus melapor.

“Pemkab Bogor sudah menyiapkan bantuan sosial untuk warga yang kesulitan atau terdampak Virus Corona. Bantuan itu dibagikan hari ini,” kata Ade, Kamis (16/4).

Dia menegaskan, bantuan sosial itu akan dibagikan kepada semua yang membutuhkan. Dia berharap, dengan bantuan itu, tidak ada masyarakat Kabupaten Bogor yang tidak makan selama Pandemi Covid-19.

“Bagi yang belum mendapat bantuan sosial, segera lapor ke ketua RT atau RW atau langsung bisa melapor kepada saya. Tinggal lah di rumah untuk sementara. Memang berat. Tapi itu lebih baik daripada tertular Corona,” tegasnya.

Dia juga memahami dalam penerapan PSBB akan menimbulkan banyak masalah, dengan dibatasinya pergerakan masyarakat. Bahkan, tidak sedikit orang yang tidak bisa mencari nafkah, bahkan melakukan ibadah secara berjamaah.

“Situasi semakin berat, karena saya juga tahu tidak sedikit warga yang dirumahkan bahkan di PHK karena tempatnya bekerja terimbas wabah Corona,” katanya.

Dia mengungkapkan, di Kabupaten Bogor tidak kurang dari 9.000 orang telah dirumahkan dan di-PHK dari pekerjaan sejak Virus Corona mewabah di Indonesia.

“Jumlah ini, kemungkinan akan terus bertambah. Makanya juga saya imbau, pelaku usaha jika ingin terus beroperasi, memastikan kesehatan pegawainya,”ungkapnya.(*/Iw)

BOGOR – Terdapat tambahan zona merah baru penularan Virus Corona (Covid-19) di Kabupaten Bogor. Virus Corona sudah menyebar di 14 kecamatan di Kabupaten Bogor.

Pada hari pertama diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Bogor, Rabu kemarin (15/4/2020) muncul lima kasus Covid-19 baru.

Wilayah Kecamatan Tajurhalang, tercatat memiliki dua orang terkonfirmasi positif terinfeksi Covid-19. Keduanya merupakan laki-laki berusia 28 dan 56 tahun.

Dalam keterangan persnya, Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor, Syarifah Sofiah menjelaskan, secara keseluruhan terdapat lima kasus positif baru pada hari pertama penerapan PSBB.

“Bertambah 5 kasus baru positif Covid-19 dan satu Pasien Dalam Pengawasan (PDP) meninggal dunia,” jels Syarifah.

Selain dua warga Tajurhalang, tiga orang lain positif terinfeksi Covid-19 yakni perempuan usia 61 tahun asal Kecamatan Cibinong, perempuan usia 23 tahun asal Ciampea dan laki-laki usia 14 tahun asal Bojonggede.

“Sementara PDP meninggal dunia yaitu laki-laki usia 45 tahun Kecamatan Jonggol. Secara keseluruhan, positif Covid-19 di Kabupaten 50 kasus. Empat sembuh, meninggal lima kasus dan positif aktif masih penanganan 41 orang,” ungkapnya.

Selain itu, jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) tidak ada peningkatan dari hari sebelumnya, yakni 960 orang. Dari jumlah itu, 558 orang selesai dipantau dan 402 masih dalam pemantauan.

Sementara Pasien Dalam Pengawasan (PDP) hingga Rabu (15/4) pukul 19.00 WIB, tercatat 582 kasus. Dari jumlah itu, 181 selesai pengawasan dan 387 lainnya masih dalam pengawasan.

Jumlah PDP bertambah dari hari sebelumnya, yang tercatat 566 orang. Dengan 181 selesai pengawasan dan 372 lainnya masih dalam pengawasan.(*/T Abd)

BOGOR – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memastikan karyawan yang dirumahkan atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Provinsi Jawa Barat akan mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah berupa kartu prakerja.

“Perhari ini ada 46 ribu karyawan di Provinsi Jawa Barat yang telah dirumahkan atau di-PHK dan mereka akan mendapatkan bantuan sosial berupa kartu prakerja senilai Rp3,5 juta perpaketnya,” ucap Ridwan Kamil kepada wartawan di Desa Wanaherang, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Rabu (15/4/2020).

Terkait adanya kemungkinan jumlah karyawan yang dirumahkan atau di-PHK, pria yang menempuh pendidikan S2-nya di University of California Berkeley ini memastikan pemerintah akan hadir.

“Pemerintah akan hadir apabila ada tambahan jumlah karyawan yang dirumahkan atau di-PHK karena mereka dalam posisi kesusahan walaupun bentuknya bisa bermacam-macam. Apabila dana bantuan sosial ini kurang nanti kami akan bicarakan lagi,” sambungnya.

Di tempat yang sama, Bupati Bogor Ade Yasin menjelaskan data karyawan yang dirumahkan dan di-PHK di Bumi Tehar Beriman terus bertambah karena perusahaan tempat mereka bekerja terdampak penyebaran wabah virus corona (covid 19).

“Data jumlah karyawan yang dirumahkan atau di-PHK terus bertambah, data terupdate jumlahnya sudah lebih dari 9.000 orang hingga harus ada perhatian dari pemerintah,” jelas Ade.

Sebelumnya, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bogor sudah mendata 6.692 karyawan atau pekerja yang akan mendapatkan kartu pra kerja, mereka terdiri dari 395 orang yang telah diPHK dan 6.297 orang lainnya sudah dirumahkan oleh perusahaannya masing – masing.

Data Disnaker per Jumat, (10/4) kemarin ada 87 perusahaan yang terdampak mewabahnya virus corona, Kepala Disnaker Rahmat Surjana menyakini bahwa jumlah karyawan yang diPHK atau dirumahkan serta jumlah perusahaan terdampak masih bisa bertambah karena penyebaran virus corona ini belum sampai di puncaknya.

Oleh karena itu, Kepala Disnaker Kabupaten Bogor Rahmat Surjana meminta para manajemen perusahaan yang memPHK atau merumahkan karyawannya untuk segera melaporkan karena ribuan pekerja itu akan mendapatkan kartu pra kerja.

“Kartu pra kerja ini kan hak karyawan yang telah diPHK atau dirumahkan, jadi kami menghimbau agar manajemen perusahaan ikut peduli kepada keberlangsungan hidup para mantan karyawan dengan melaporkan jumlah karyawan yang diPHK atau dirumahkan tersebut ” ucap Rahmat. (*/Iw)