Metro Jabodetabek

TANGSEL – Jumlah pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) masih cukup tinggi, meski angkanya berangsur menurun dibandingkan hari pertama pemberlakuannya.

Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany yang juga menjabat Ketua Gugus Tugas Covid-19 Kota Tangsel pun geram. Dia pun tengah mengevaluasi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopinda) mengenai kemungkinan diterapkannya sanksi bagi pelanggar.

Airin mendapat laporan, di antara pelanggaran terbanyak yang ditemui di posko check point adalah pengendara tak bermasker, tanpa bersarung tangan, hingga berboncengan dengan penumpang bukan dari satu tempat tinggal.

Lantas Airin meminta kepada wartawan, agar bila mendapati pengendara yang tak menaati ketentuan dalam PSBB untuk difoto. Setelah itu diunggah ke media sosial untuk menjadi perhatian dan pembelajaran bersama ke depan.

“Bantuin temen-temen. Kalau ada yang melanggar fotoin,” katanya di Kantor Kelurahan Sawah, Ciputat, Selasa (21/4/2020).
Penerapan PSBB Hari Pertama di Kota Tangerang Selatan

Menurut Airin, harusnya kesadaran mematuhi ketentuan PSBB itu muncul bagi siapapun yang ingin segera memutus penyebaran Covid-19. Apalagi, pemberlakuan PSBB telah memasuki hari keempat, per Selasa (21/4/2020).

“Nah soal kejelekan dalam tanda kutip, mereka yang nakal-nakal, enggak mau saja padahal udah 3 hari, sekarang hari keempat. Ya teman-teman bantuin saja. Kasih tahu saja enggak apa-apa, sampaikan, kalau ini melanggar. Biar ada budaya malu,” ucapnya.

Ia mengungkapkan, kunci keberhasilan dalam menegakkan suatu kebijakan adalah saling kebersamaan dan mengingatkan. Namun begitu, dia meminta agar mengunggah foto para pelanggar itu disesuaikan agar tak melanggar Undang-Undang (UU) ITE.

“Enggak salah teman-teman menyampaikan, misalnya ada yang kamu enggak pakai masker terus di-upload gitu kan, ya enggak apa-apa, enggak masalah. Tapi enggak tahu ya secara UU Elektronik melanggar enggak? Coba dipelajarin,” tuturnya.

Berdasarkan data Satlantas Polres Tangsel, jumlah pelanggaran hari pertama pelaksanaan PSBB mencapai 488 kasus. Pada hari kedua Minggu 19 April 2020, jumlahnya menurun separuh menjadi 244 pelanggaran.

Para pelanggar kebanyakan adalah pengendara sepeda motor. Umumnya mereka tak menggunakan masker 131 kasus, tanpa sarung tangan 76 kasus, berboncengan tanpa status satu tempat tinggal 52 kasus, suhu tubuh di atas normal sebanyak 10 kasus, hingga ojek online berpenumpang 2 kasus.

Begitupun bagi pengendara mobil pribadi. Pada hari pertama PSBB pelanggaran didominasi 47 kasus tanpa masker, 46 kasus melebihi kapasitas penumpang 50 persen, dan suhu tubuh sebanyak 4 kasus.

Sementara angkutan umum, pelanggarannya tanpa masker 64 kasus, jumlah penumpang 31 kasus, dan jarak antar penumpang 25 kasus.
Berikutnya pelanggaran pada hari kedua PSBB sepeda motor, yaitu tanpa masker 65 kasus, tanpa sarung tangan 60 kasus, berboncengan bukan dalam 1 tempat tinggal 29 kasus, suhu tubuh 1 kasus, dan Ojol berpenumpang 2 kasus.

Lalu pengendara mobil tanpa masker sebanyak 27 kasus, melebihi jumlah penumpang 20 kasus, suhu tubuh 17 kasus. Kemudian untuk angkutan umum, pelanggaran terbanyak melebihi jumlah penumpang 15 kasus, tanpa masker 14 kasus, dan jarak penumpang 8 kasus. Total pelanggaran hari kedua mencapai 244 kasus.

Kemudian PSBB hari ketiga, Senin 20 April 2020, jumlah pelanggaran kembali turun. Angkanya mencapai 214 kasus, dengan dominasi di antaranya pengendara motor tanpa masker, tanpa sarung tangan, berboncengan bukan satu tempat tinggal.(*/Idr)

BOGOR – Bupati Bogor Ade Yasin menyebutkan beberapa kendala dalam menghadapi pandemi virus corona (Covid-19) di Kabupaten Bogor. Salah satunya adalah minimnya tenaga medis.

“Di Kabupaten Bogor jumlah dokter hanya 2.238 yang terdiri atas 823 dokter umum, 345 dokter spesialis dan 139 dokter gigi. Sementara dokter paru tentu jauh lebih sedikit lagi,” ujarnya Senin kemarin(20/4/2020).

Menurut dia, jika jumlah dokter tersebut diasumsikan dengan jumlah masyarakat Kabupaten Bogor yang mencapai 5,9 juta jiwa, maka satu dokter harus menangani sekitar 2.500 orang.

“Masalah semakin pelik karena persebaran dokter, perawat, Puskesmas dan tempat tidur di rumah sakit juga tidak merata. Peralatan mereka juga terbatas sehingga amat rentan terserang virus mematikan itu,” kata perempuan yang juga merupakan Ketua DPW PPP Jawa Barat itu.

Namun, dia mengaku terus memperjuangkan pergerakan masyarakat saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) demi menekan angka penyebaran Covid-19. Terlebih pergerakan masyarakat dari DKI Jakarta maupun sebaliknya.

“Jakarta adalah episentrum wabah virus corona di Indonesia. Sekitar separuh kasus dan jumlah kematian disumbang oleh Jakarta. Jika pusat episentrum diperluas dengan memasukkan kota/kabupaten di sekitar Jakarta atau Jabodetabek, porsinya mencapai sekitar 70 persen,” tuturnya.

Ade Yasin bersikeras meminta kereta rel listrik (KRL) berhenti operasional sementara, dengan mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengkaji ulang aturan yang diterbitkan Jumat (17/4). “Saya berharap KRL Jabodetabek setop untuk sementara dan Kemenhub mengkaji ulang keputusan ini,” harapnya.(*/T Abd)

BEKASI – Ketua Gugus Tugas Covid-19 Kota Bekasi sekaligus Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi memperkirakan, akan ada peningkatan penderita virus corona di wilayahnya hingga akhir April 2020.

“Saya kira ini peningkatannya akan ada dan prediksi, jika sampai dengan April akhir menembus angka 240-an yang positif,” kata pria yang disapa Pepen itu kepada wartawan, Senin (20/4/2020).

Angka itu, kata dia, bisa dilihat dari kegiatan pemeriksaan cepat yang terus digencarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi. Terlebih, pihaknya mengambil sampel warga secara acak. Salah satunya koordinasi dengan kepala puskesmas, untuk melakukan pemeriksaan aecara acak.

“Rapid test tahap 4 kita acak betul mana saja warga yang tinggal di satu wilayah yang kita jadikan sampel,” jelasnya.
Rapid test ini juga menyasar kepada orang-orang yang berada di lingkaran Orang Dalan Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP) serta mereka yang berada di sekitar pasien positif virus menular ini.

“Dimana yang belum lagi kita acak terus, ditracking orang per orang yang dinyatakan positif, mungkin takut ada yang ketinggalan orang-orang yang pernah berhubungan dengan pasien positif,” jelasnya.

Bila prediksinya tepat atau bahkan melaupaui, politikus Golkar itu akan segera berkosultasi dengan Gubernur Jawa Barat agar dapat diberikan penanganan khusus.

“Maka itu bukan zona merah sudah, tapi ini sudah di atas status zona merah, kalau sampai akhir April segitu (240-an orang positif),” ungkap dia.
Karena penderita sudah sangat tinggi, maka diperlukan penanganan serius. Bila pun tembus angka 240, maka pihaknya terus koordinasi. “Tapi mudah-mudahanlah ini terus kita usahakan pemutusan mata rantai itu,” ujar dia.

Berdasarkan data virus corona pada Senin (20/4/2020) tercatat 195 kasus positif yang terjadi di wilayah setempat. Meski begitu, angka pasien sembuh di Kota Bekasi juga mengalami peningkatan, hal ini dilihat berdasarkan data situs resmi milik pemerintah yakni virus corona.bekasikota.go.id.

Dari 195 kasus yang terjadi, terdapat 23 pasien meninggal dunia, 38 pasien sudah dipastikan sembuh, serta 133 sisanya masih dalam perawatan di rumah sakit rujukan Covid-19.Sementara untuk data Orang Dalam Pemantauan (ODP), di Kota Bekasi sejauh ini sudah ada 1,710 orang, 982 diantaranya masih proses pemantauan dan 662 lainnya sudah selesai proses pemantauannya.

Selanjutnya data pasien dalam pengawasan (PDP) di Kota Bekasi berjumlah 531 orang, 374 diantaranya masih dirawat, 103 orang telah dinyatakan sehat serta 54 orang dinyatakan meninggal dunia.

Adapun selain pasien positif meninggal dunia akibat virus menular itu, terdapat juga pasien yang meninggal dengan status penyakit khusus, mereka turut dimasukkan ke dalam data penanganan virus corona.

Jumlah pasien meninggal akibat penyakit khusus di Kota Bekasi sebanyak 64 orang, mereka juga dimakamkan sesuai protokoler tetap kesehatan laiknya pasien positif virus corona.(*/Eln)

BOGOR – Pada saat Pandemi covid-19 Barnaz Kabupaten Bogor membagikan sembako pada warga namun niat baik tersebut tidak tepat dengan suasana virus corona yang menebar ketakutan dan yang terjadi pengumpulan massa sampai terjadi kericuhan dalam pembagian sembako tersebut .

Bupati Bogor Ade Yasin melayangkan teguran kepada Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Bogor menanggapi ricuhnya pembagian sembako di halaman Kantor Baznas, Cibinong.

Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (20/4). “Sudah saya berikan teguran ke ketuanya (Baznas). Saya kaget, kok tiba-tiba ada pembagian sembako oleh Baznas, tidak ada konfirmasi ke saya sebagai Ketua Gugus Tugas Covid-19,” ujar Ade.

Menurutnya, pihak Baznas harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan Tim Gugus Tugas Covid-19 ketika hendak membagikan sembako.

Sehingga pelaksanaannya akan dibantu agar tidak terjadi kerumunan, terlebih kericuhan.

“Seharusnya pihak Baznas berkoordinasi dulu dengan kami dan juga kepada pihak polisi, agar aman dan tidak terjadi kericuhan seperti yang terjadi pagi tadi,” kata perempuan yang juga merupakan Ketua DPW PPP Jawa Barat itu.

Sementara itu, Ketua Baznas Kabupaten Bogor, KH Lesmana mengaku bahwa pihaknya tidak mengundang warga untuk bagi-bagi sembako di kantornya. Menurutnya, sekitar 500 warga yang datang Senin (20/4/2020) pagi itu, mendapat informasi dari mulut ke mulut dengan hanya bermodalkan Kartu Keluarga (KK) dan KTP.

Meski pada akhirnya para warga dilayani, namun Lesmana mengaku kewalahan, karena warga yang sulit diatur. Terutama untuk menjaga jarak karena Kabupaten Bogor sedang menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

“Yang datang ini spontan masyarakat. Yang jadi masalah, ini kan PSBB. Namun, intinya kami berikan (sembako). Alhamdulillah ada stok,” ungkap ketua barnaz.(*/T Abd)

BOGOR – Bupati Bogor, Ade Yasin aktivitas KRL Jabodetabek di stasiun Bojonggede untuk melihat pengguna kereta api commuter line dari Kabupaten Bogor, pada Senin (20/4/2020).

Ditemui selesai acara Bupati Bogor mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, langsung menindaklanjuti surat Kementerian Perhubungan Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek, yang meminta adanya bantuan pengamanan di Stasiun Bojong Gede dan Cilebut.

Bupati Bogor, Ade Yasin, mengatakan, Pemkab Bogor sudah menerjunkan pengamanan sesuai permintaan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam pengamanan Stasiun di Bojong Gede dan Cilebut.

Akan tetapi, dirinya belum bisa menyebutkan berapa personil yang diterjunkan untuk bantuan pengamanan di tengah pemberlakuan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) ini.

“Intinya kita sudah terjunkan petugas keamanan. Saya hari ini menindaklanjuti surat yang diminta oleh Kemenhub, untuk lima daerah. Yaitu, Depok Bogor kabupaten dan kota serta Bekasi, kami diminta untuk mengamankan di hari pertama kerja ini,” katanya.

Ia menyebutkan, surat permohonan bantuan pengamanan dari Kemenhub tersebut diterima Pemkab Bogor pada Minggu (19/4/2020).

“Kami sudah menerjunkan personil di Stasiun Bojong Gede dan Cilebut. Karena, dua stasiun tersebut terletak di wilayah Kabupaten Bogor,” jelasnya.

Tidak hanya itu lanjut Ade Yasin , dalam pemantauan tersebut masih banyak juga penumpang yang berdempetan.
Padahal, anjuran pemerintah daerah dan aturan dari Kereta Rel Listrik (KRL) sendiri harus menjaga fisik Distancing.

“Tadi yang tidak boleh juga masih ada saya lihat, terus yang berdiri dan duduk berdempetan juga masih banyak. Artinya, memang ketika mereka masuk kereta dan mau jalan sangat sulit lagi untuk diatur,” tukasnya.

Bupati Bogor Ade Yasin juga menyesalkan soal masih banyaknya warga Kabupaten Bogor yang diwajibkan kerja di daerah Jakarta.

Padahal, pemberlakuan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) di Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta sudah diterapkan jauh-jauh hari sebelum penerapan di Kabupaten Bogor.

“Tadi saya sudah tanya-tanya, masih ada yang wajib ngantor padahal sektor itu tidak wajib mempekerjakan karyawannya,”ungkapnya.

Ia juga mengatakan, seharusnya perusahaan di Jakarta sudah diliburkan karena sudah memberlakukan PSBB. Tapi, pada kenyataannya masih banyak perusahaan yang mewajibkan karyawannya ke kantor terkecuali ada beberapa sektor.

“Ini juga butuh kerjasama dari pemerintah DKI untuk lebih tegas lagi yang tidak dikecualikan, kalau yang tidak dikecualikan ada tadi yang kerja di bank juga tadi,”tandasnya.(*/T Abd)

BOGOR – Pandemi corona membuat banyak warga yang kesulitan ekonomi karena adanya PSBB dan lesunya ekonomi .

Ratusan warga memenuhi Kantor Baznas, Jalan Bersih, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Senin (20/4) pagi. Mereka berebut untuk mendapat sembako, meski Baznas tidak mengundang mereka.

Salah satu warga Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Minah (38), yang ikut mengantre mengaku mendapatkan informasi tentang adanya pembagian sembako, dari tetangganya.

“Tahunya dari tetangga, kalau mau ada pembagian sembako. Antre dari jam 6 tadi,” kata Ropiah sambil menggendong anaknya.

Dia mengatakan, datang ke Baznas hanya dengan membawa KTP dan Kartu Keluarga (KK) dan rela berdesak-desakan demi mendapatkan 5 kilogram beras dan 10 bungkus mie instan.

Warga lainnya, Jamilah (29) mengaku mendapatkan informasi dari grup pesan singkat WhatsApp. “Dari grup WhatsApp RT. Ini bawa KK sama KTP doang kok buat dapat sembako,” kata Tinah.

Pantauan di lapangan, tidak sedikit perempuan usia lanjut ikut mengatre. Bahkan, mereka terhimpit di depan pagar kantor Baznas, karena petugas Satpol PP melarang mereka untuk masuk secara bergerombol.

Imbauan untuk menjaga jarak pun, tidak dihiraukan oleh warga yang mengantre sejak pagi. “Jaga jarak. Pasti kebagian semua,” kata salah satu anggota Satpol PP Kabupaten Bogor, Komar.(*/T Abd)

DEPOK – Wali Kota Depok, Mohammad Idris melakukan konferensi video bersama belasan organisasi masyarakat (Ormas) Islam. Dalam kesempatan tersebut, dia mengajak kepada para tokoh agama untuk ikut membantu sosialisasikan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Konferensi video dilakukan bersama belasan organisasi masyarakat (Ormas) Islam. Seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Depok, Pengurus Cabang (PC) Nahdlatul Ulama (NU) Kota Depok, dan PC Muhammadiyah Kota Depok.

“Salah satu poin yang dibahas, kami mohon kemitraan dari para ulama, untuk turut menjelaskan kepada masyarakat, khususnya terkait kegiatan keagamaan saat PSBB ini,” ujar Idris dalam siaran pers , Minggu (19/4).

Menurut Idris, apabila yang menyampaikan tokoh agama, dengan pengemasan bahasa tertentu, dinilai lebih mudah diikuti masyarakat. Untuk itu, pihaknya sedang merekayasa kolaborasi antara kepolisian dan ulama. “Saat ini Kota Depok memasuki hari keempat pelaksanaan PSBB. Kami akan terus melakukan evaluasi pelaksanaan PSBB,” terangnya.

Dia menambahkan, selain itu, guna membantu para ustaz atau guru lekar yang terdampak, pihaknya bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Depok untuk mengakomodir hal ini dalam infak mukayat. Rencana awal, bantuan akan diberikan pada 115 guru lekar di Kota Depok.

“Tentu jumlah ini masih kurang, baik dari sisi jumlah penerima maupun uangnya. Untuk itu, kami masih dalam melakukan proses pendataan siapa saja guru lekar yang terdampak Covid-19 ini,” pungkasnya.(*/Idr)

BOGOR – Penyebaran wabah virus corona (covid 19) di Kabupaten Bogor masih sangat berbahaya dimana penularannya masih terjadi dan setiap hari jumlah pasien terkonfirmasi positif, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan Orang Dalam Pemantauan (ODP) wabah virus corona bertambah.

Kepada wartawan, Bupati Bogor Ade Yasin menunjukkan data seminggu terakhir dimana tanggal 10 April ada 29 orang positif corona, 11 April 33 orang, 12 April 36 orang, 13 April 38 orang, 14 April 45 orang, 15 April 50 orang, 16 April 52 orang, dan 17 April 56 orang.

Dari data tersebut, sampai tanggal 17 April 2020 sudah 16 kecamatan masuk zona merah covid-19, dimana di Kecamatan Cibinong ada 12 orang positif corona, Gunungputri 9 orang, Bojonggede 8 orang,
Cileungsi 7 orang, Ciampea 4 orang, Babakanmadang 2 orang, Citereup 2 orang, Kemang 2 orang, Parungpanjang 2 orang, Tajurhalang 2 orang, Ciawi 1 orang, Ciomas 1 orang, Ciseeng 1
Gunungsindur 1 orang, Jonggol 1 orang dan Leuwisadeng 1 orang.

Ketua DPW PPP Provinsi Jawa Barat ini mengungkapkan bahwa selain 16 kecamatan diatas, bukan berarti 24 kecamatan lainnya terbebas dari wabah virus corona.

“Berdasarkan data yang ada Gugus Tugas Penangganan Covid 19 Kabupaten Bogor, di 37 kecamatan ada PDP dan hanya Kecamatan Tenjo, Sukamakmur dan Tanjungsari yang tidak ada PDP,” ungkap Ade kepada wartawan, Minggu (19/4/2020).

Ia menuturkan 415 orang PDP, di Kecamatan Ciomas ada 5 PDP, Cibungbulang 6 orang, Dramaga 12 orang, 4. Rancabungur 5 orang,. Gunungputri 28 orang, Parungpanjang 1 orang, Sukaraja 14 orang, Nanggung 10 orang, Ciampea 17 orang, Bojonggede 42 orang, Parung 6 orang, Leuwiliang 11 orang, Tenjolaya 4 orang, Jonggol 9 orang, Tajurhalang 15 orang, Tamansari 4 orang, Jasinga 6 orang, Cibinong 71 orang, Megamendung 18 orang, Ciawi 40 orang, Babakanmadang 11 orang, Cigudeg 8 orang, Cigombong 17 orang, Cisarua 17 orang, Citereup 21 orang, Cijeruk 7 orang, Cileungsi 26 orang, Caringin 28 orang, Ciseeng 6 orang, Leuwisadeng 9 orang, Pamijahan 11 orang, Kemang 13 orang, Sukajaya 4 orang, Cariu 2 orang, Gunungsindur 4 orang, Rumpin 6 orang, dan Klapanunggal 6 orang

“Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa di 16 kecamatan, selain ada positif corona, juga ada PDP dan sudah barang tentu ada yang berstatus ODP, kecuali di Kecamatan Cijeruk tidak ada ODP, tidak ada positif, tetapi ada 7 orang PDP
Hanya tiga kecamatan yang agak aman karena tidak ada positif dan tidak ada PDP. Tetapi tentu saja belum aman sepenuhnya. Karena di tiga kecamatan itu, terdapat beberapa orang yang berstatus ODP. Kecamatan Tenjo ada 2 orang ODP, Kecamatan Sukamakmur 2 orang ODP dan Kecamatan Tanjungsari ada 3 orang ODP.
Jika tidak ada upaya-upaya serius, saya khawatir jumlah warga Kabupaten Bogor yang terkonfirmasi positif corona akan terus bertambah,” tuturnya.

Apalagi sekarang jelas Ade, ada yang disebut OTG atau orang tanpa gejala. OTG adalah orang sudah tertular virus corona tetapi tidak menunjukkan gejala sudah tertular seperti batuk, pilek, demam, sesak dan lain sebagainya.

“OTG tidak bisa dipandang remeh, karena menurut informasi, OTG cukup banyak menularkan virus corona kepada orang lain. Upaya serius itu tidak bisa hanya dilakukan pemerintah saja, melainkan harus bersama dengan masyarakat. Basisnya adalah masyarakat, orang per orang karena arat perang, perang melawan virus corona harus seperti perang semesta di mana seluruh rakyat ikut berperang.
Corona tidak bisa berjalan, tidak bisa terbang. Proses penularan terjadi dari satu orang ke orang lain. Corona tidak akan masuk ke rumah-rumah, kecuali ada orang yang membawanya,” jelas Ade.

Ia melanjutkan perang melawan virus corona sama dengan perang melawan diri sendiri seperti menghindari kerumunan. Kerumunan dalam hal ini harus ditafsirkan sebagai jebakan virus corona, kerumunan harus ditafsirkan sebagai perangkap virus corona, karena di kerumunan besar potensi tertular.

“Orang yang tidak mampu melawan diri sendiri menghidari kerumunan, maka dia masuk ke dalam jebakan corona. Karena itulah lalu ada Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk membantu masyarakat melawan diri sendiri. Karena itu pula pemerintah tidak bosan-bosannya mengatakan bahwa kunci menghindari penularan adalah dengan menghindari kerumunan, menjaga jarak, sosial distancing dan physical distancing.

Itu pula sebabnya pemerintah tidak bosan mengimbau tinggallah di rumah, diamlah di rumah. Kalau pun harus keluar rumah, harus mematuhi protokol kesehatan seperti pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, jangan menyentuh bagian wajah sebelum cuci tangan, dan selalu menjaga imunitas tubuh dengan berjemur, makan bergizi, istirahat cukup dan lain sebagainya sebagai pengaman,” lanjutnya. (*/T Abd)

TANGSEL – Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, mulai memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada hari ini, Sabtu 18 April 2020. Berbagai moda transportasi umum pun diingatkan untuk melakukan penyesuaian mengikuti ketentuan yang ditetapkan.

Pantauan dilapangan, pada beberapa stasiun Kereta Rel Listrik (KRL) menunjukkan sepinya aktivitas penumpang. Seperti terlihat di Stasiun Rawa Buntu dan Stasiun Serpong, suasana lengang begitu terasa. Beberapa KRL yang melintas nyaris tanpa penumpang.

“Penurunan itu drastis sejak awal-awal wabah ini mencuat di Jakarta, sekitar 40 persen. Sekarang kalau hari biasa paling banyak penumpang mencapai 4 sampai 5 ribu orang. Tapi kalau Sabtu, Minggu, begini jumlahnya jauh di bawah itu,” terang Iskandar, Kepala Stasiun Rawa Buntu di lokasi.

Kedatangan KRL sebenarnya berlangsung normal, hanya saja memang turun-naik penumpang jarang terlihat. Di sudut-sudut peron, hanya ada satu atau dua penumpang yang duduk menunggu. Begitu pun kondisi di dalam gerbong KRL, setiap gerbong paling banyak hanya terisi sekira 9 orang.

Baca Juga: Berikut 48 Check Point Pemeriksaan Kendaraan PSBB di Kota Tangerang

Suasana yang sama nampak di Stasiun Serpong. Kepadatan penumpang tak terlihat sama sekali. Beberapa KRL yang sempat berhenti, hanya mengangkut 3 sampai 5 penumpang tujuan Stasiun Tanah Abang, Jakarta.

“Lagi mau ada perlu ke Bekasi, ke Tanah Abang dulu. Dari kemarin sudah sepi, apalagi hari Sabtu-Minggu. Tapi memang karena hari ini baru mulai PSBB jadi makin tambah sepi,” ucap Maryani (38), penumpang KRL di Stasiun Serpong.

Pemberlakuan PSBB di Kota Tangsel sendiri mengatur pula soal ketentuan pada moda transportasi umum, termasuk KRL. Di antaranya adalah soal pembatasan penumpang hingga 50 persen, jam operasional dari pukul 05.00 WIB hingga 19.00 WIB, penggunaan masker, hingga pengecekan suhu tubuh.(*/Idr)

BOGOR – Kabupaten Bogor telah menerapkan PSBB tetapi masyarakat belum begitu peduli dengan pandemi virus corona . Kecamatan Leuwisadeng dan Gunung Sindur masuk kedalam zona merah penyebaran wabah virus corona (covid 19) setelah masing – masing satu orang warganya terkonfirmasi positif.

Dengan tambahan dua kecamatan diatas, total ada 16 kecamatan yang masuk dalam zona merah penyebaran virus corona, 14 kecamatan lainnya adalah Cibinong, Gunung Putri, Bojonggede, Citeureup, Cileungsi, Jonggol, Babakan Madang, Ciawi, Ciomas, Ciampea, Parungpanjang, Ciseeng, Tajur Halang dan Kemang.

“Hari ini total ada 16 kecamatan yang masuk dalam zona merah penyebaran wabah virus corona, 2 kecamatan yang naik status tersebut adalah Kecamatan Leuwisadeng dan Gunung Sindur,” ujar Ade Yasin Bupati Bogor kepada wartawan, Jumat kemarin (17/4/2020).

Wanita berusia 51 tahun ini menambahkan bahwa warga Kecamatan Leuwisadeng yang terkonfirmasi positif wabah virus corona adalah perempuan berusia 46 tahun, sedangkan warga Kecamatan Gunung Sindur yang juga terkonfirmasi positif wabah virus corona adalah laki – laki berusia 43 tahun.

“Selain 2 orang warga Kecamatan Leuwisadeng dan Kecamatan Gunung Sindur tersebut, 1 orang warga Cibinong berjenis kelamin anak laki – laki berusia 6 tahun asal Kecamatan Cibinong dan perempuan berusia 20 tahun asal Kecamatan Gunung Putri juga terpapar virus yang konon berasal dari Kota Wuhan, Tiongkok,” tambahnya.

Ade menuturkan dari 56 warga yang terkonfirmasi positif wabah virus corona,
4 orang dinyatkan telah sembuh, 5 orang telah meninggal dunia dan 47 orang lainnya dalam perawatan rumah sakit.

“47 orang pasien terkonfirmasi positif wabah virus corona tersebut ada yang dirawat di rumah sakit yang ada di Bumi Tegar Beriman dan ada juga yang dirawat di rumah sakit di DKI Jakarta,” tutur Ade.

Ketua Satuan Gugus Tugas Penangganan Covid 19 Kabupaten Bogor ini melanjutkan selain itu data Orang Dalam Pemantauan (ODP) ada 476 orang dan data Pasien Dalam Pengawasan (PDP) ada 437 orang, data ini naik cukup drastis dari sebelumnya.

“Data sebelumnya ODP ada 424 orang dan kini naik menjadi 476 orang, sementara data sebelumnya PDP ada 403 orang dan kini meningkat menjadi 437 orang. Selain itu jumlah PDP yang meninggal dunia ada 15 orang,” lanjutnya. (*/T Abd)