Metro Jabodetabek

BOGOR – Polisi menangkap pemuda yang melakukan penyerangan terhadap petugas Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di cek poin Rawa Bebek, Kecamatan Jonggol.

Penyerangan dilakukan pada Sabtu (9/5) pukul 15.00 WIB, saat seorang pengendara sepeda motor diberhentikan karena tidak menggunakan masker.

Namun, saat diminta untuk memakai masker, pengendara tersebut justru naik pitam.

Kapolres Bogor, AKBP Roland Ronaldy menjelaskan, pengendara tersebut diketahui berinisal MS (22) asal Jonggol. Dia tidak terima dengan teguran yang disampaikan oleh petugas.

Sehingga dia mencoba melarikan diri dari para petugas dengan menarik gas motornya namun hal tersebut bisa digagalkan oleh para petugas lainnya.

Karena kesal, akhirnya MS turun dari motor dan langsung mencoba menyerang personel Polsek Jonggol.Namun tidak berhasil karena dapat dihadang oleh para petugas lain dan seorang Ketua Karang Taruna setempat berinisial AIS.

Setelah berhasil dihadang dan dapat ditenangkan oleh para petugas. MS kemudian diminta untuk putar arah.

Dan pada saat itu juga MS balik kanan/putar arah namun tidak melanjutkan perjalanannya.

Sekitar pukul 16.00 WIB, MS datang kembali ke pos cek poin PSBB dengan berdalih ingin meminta maaf kepada semua petugas, khususnya kepada petugas Karang Taruna AIS.

Namun, ketika MS dan AIS bertemu kemudian mencoba berdiskusi di belakang pos cek poin. MS secara tiba-tiba memukul bagian wajah AIS hingga mengakibatkan luka lebam dan sobekan pada bagian mata sebelah kanan.

“Atas kejadian kemarin, di lokasi PSBB Rawa Bebek Jonggol, kami langsung mengamankan dan memproses hukum MS,” jelasnya.

“Dan saat kami ini sedang melakukan pendalaman motif pelaku melakukan penyerangan terhadap petugas di lokasi PSBB,” jelas Roland, Minggu (10/5/2020).(*/T Abd)

DEPOK – Peringati Hari Palang Merah Indonesia (PMI) Se-dunia pada Jumat 8 Mei 2020, dilakukan PMI Kota Depok dengan terus bergerak membantu sesama. Terutama, mereka yang terdampak pandemi virus Corona (Covid-19).

“Kami termasuk bagian dari tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kota Depok, yang memiliki tugas untuk mendistribusikan makanan, hygiene kit dan melakukan penyemprotan disinfektan. Hal tersebut yang akan terus kami lakukan,” ujar Ketua PMI Kota Depok, Dudi Mi’raz dalam siaran pers , Sabtu (9/5).

Menurut Dudi, tidak ada kegiatan khusus yang dipersiapkan untuk memperingati Hari PMI Se-dunia. Apalagi dalam suasana tanggap darurat bencana pandemi Corona.

“Kalaupun ada acara seremonial, itu kan melanggar kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dengan mengumpulkan orang dan sebagainya. Jadi, untuk tahun ini tidak ada acara khusus, hanya ucapan-ucapan saja,” ujarnya.

Dia berharap, peringatan ini bisa menjadi motivasi bagi PMI Kota Depok untuk terus meningkatkan porfesionalitasnya yakni menjadi garda terdepan dalam membantu masyarakat.

“Kami yakin relawan PMI memiliki jiwa pemberani, profesional dan berkepribadian. Hal ini bisa membantu dalam melayani masyarakat demi meringankan beban mereka yang membutuhkan,” ungkapnya.(*/Idr)

JAKARTA – Sebanyak 78.579 orang di Jakarta telah menjalani pemeriksaan Polymerase Chain Reaction (PCR). Dari jumlah tersebut, 1.091 orang mengikuti tes PCR untuk mengetahui hasil dari kasus baru.

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) DKI Jakarta Widyastuti mengatakan, pemeriksaan dengan menggunakan metode PCR dianggap lebih akurat. Karena, kata dia, sampel swab diambil dari hidung dan tenggorokan.

“Tes PCR pada 8 Mei 2020 dilakukan pada 1.091 orang. Sebanyak 472 tes dilakukan untuk menegakkan diagnosis pada kasus baru dengan hasil 57 positif dan 415 negatif,” ujar Widyastuti dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Sabtu (9/5/2020).

Widyastuti menambahkan, pemeriksaan dengan menggunakan metode rapid test (tes cepat) masih terus berlangsung di 6 wilayah Kota/Kabupaten Administrasi DKI Jakarta dan Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai (PPKP).

Hingga kini, sebanyak 84.824 orang telah menjalani rapid test, dengan persentase positif Covid-19 sebesar 4 persen, dengan rincian 3.358 orang dinyatakan reaktif Covid-19 dan 81.466 orang dinyatakan negatif.

Dia melanjutkan, bagi yang hasilnya dinyatakan reaktif atau positif maka akan langsung dibawa petugas ke Rumah Sakit Rujukan Covid-19.

“Dengan pengecekan PCR perugas dapat memgetahui keberadaan virus yang ada di hidung maupun tenggorokan,” ucapnya.

Terkahir Widyastuti menuturkan, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta telah memberikan layanan kesehatan jiwa (mental) terhadap masyarakat yang terdampak Covid-19.

“Bagi masyarakat yang membutuhkan informasi atau layanan konsultasi dapat mengaksesnya melalui aplikasi sahabat jiwa (berbasis website) pada situshttps://sahabatjiwa-dinkes.jakarta.go.id.,”ungkapnya.(*/Tya)

BOGOR – Kabupaten Bogor yang telah menerapkan PSBB sepertinya tidak berpengaruh berkembangnya covid-19 karena zona merah makin bertambah penyebaran covid-19 .

Bertambahnya kasus baru di Sukaraja, jumlah kecamatan terjangkiti virus Corona di Kabupaten Bogor menjadi 18. Sementara pasien positif mencapai 148 orang.

Berdasarkan catatan tim Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Bogor, saat ini ada 148 kasus positif Corona yang tersebar di 18 kecamatan di Kabupaten Bogor.

Rinciannya Gunungputri 31, Cileungsi 21, Cibinong 20, Bojonggede 16, Gunungsindur 4, Tajurhalang 3, Babakanmadang 3, Citereup 3, Kemang 3, Tamansari 3.

Lalu Kecamatan Ciampea 3 kasus, Ciomas 2, Jonggol 2, Parung 1, Leuwisadeng 1, Caringin 1, Ciawi 1, dan Sukaraja 1.

Untuk kasus Pasien Dalam Pengawasan (PDP) tersebar di 37 kecamatan dari total 40 kecamatan di Kabupaten Bogor.

Sedangkan tiga kecamatan tersisa, yaitu Kecamatan Tanjungsari, Tenjo dan Parungpanjang saat ini masih dinyatakan sebagai wilayah nihil kasus Corona.

“Parungpanjang menjadi Zero Kasus Postif Covid-19, setelah pasien positif yang dinyatakan sembuh,” kata Bupati Bogor Ade Yasin, Jumat kemarin (8/5/2020).

Hari ini, Pemkab Bogor melaporkan adanya 4 kasus baru pasien terkonfirmasi positif virus Corona. Kini total kasus positif Corona di Kabupaten Bogor bertambah menjadi 148 orang.

“Terkonfirmasi empat penambahan kasus positif baru,” kata Ade.

Empat kasus baru positif Corona tersebut dua orang di antaranya asal Gunungputri, yakni lelaki usia 55 tahun dan perempuan usia 23 tahun.

Sementara dua lainnya adalah perempuan 42 tahun asal Jonggol dan perempuan 44 tahun asal Sukaraja.

Dari total 148 kasus positif Corona di Kabupaten Bogor, sebanyak 18 orang dinyatakan sembuh, 11 orang meninggal dan 119 orang lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit.

“Bertambah satu Kecamatan baru dengan kasus terkonfirmasi positif yaitu di Kecamatan Sukaraja,” kata Bupati Bogor Ade Yasin.

Sebelumnya, Kecamatan Sukaraja merupakan wilayah yang nihil kasus positif Corona namun saat ini menjadi zona merah .(*/T Abd)

BOGOR – Tegas apa yang dilakukan oleh Satuan Polisi (Satpol) PP Kota Bogor menyegel paksa tujuh pertokoan yang tidak dikecualikan selama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) karena masih beroperasi.

Kasatpol PP Kota Bogor, Agustiansyah mengatakan, pihaknya sudah memberikan pemberitahuan dan imbauan sebelum menyegel toko.

“Memang ada yang belum disegel. Beberapa dikasih surat peringatan. Kita akan cek lagi. Tapi di luar itu, warga harus mulai disiplin kesadaran kolektif,” kata Agustiansyah, kepada wartawan, Jumat (8/5/2020).

Ia menyebut, ketujuh pertokoan tersebut mayoritas bergerak di bidang fashion dan perabotan rumah tangga. Lima toko di antaranya berada di Kecamatan Bogor Tengah, serta lainnya di Bogor Barat dan Bogor Utara.

“Begitu PSBB selesai kita buka semua,” ucapnya.

Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan, dari hasil analiss risiko terbesar penyebaran vius corona saat ini berasal dari kerumunan masyarakat salah satunya pasar.

Oleh karena itu, pihaknya meminta Satpol PP bertindak tegas terhadap pertokoan tidak dikecualikan dalam PSBB yang masih beroperasi untuk meminimalkan kerumunan masyrakat.

“Saya minta Satpol PP untuk tegas dan persuasif. Toko-toko dimbau untuk tutup, jika masih buka yang dikecualikan agar tetap jaga jarak,” ungkapnya.(*/Iw)

JAKARTA – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik membela Gubernur DKI Jakarta Anies Bawedan terkait bantuan sosial (bansos) bagi 1,1 juta warga selama pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Taufik di Jakarta, Kamis, menolak penilaian bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lepas tanggung jawab mengenai bansos lanjutan bagi 1,1 juta warga Jakarta selama PSBB.

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat virtual dengan DPR RI pada Rabu (6/5) menyebutkan, Pemprov DKI Jakarta meminta pemerintah pusat untuk menanggung dana bansos 1,1 juta warga Jakarta pada fase dua ini dengan alasan keterbatasan dana.

Bansos gelombang pertama sudah terlaksana dan ditanggung pemprov. Tetapi untuk gelombang selanjutnya,pemprov ingin pemerintah pusat yang menanggung.

“Jadi tadinya 1,1 juta adalah DKI dan sisanya 3,6 juta itu pemerintah pusat. Sekarang semuanya diminta cover oleh pemerintah pusat,” ujar Sri dalam rapat itu.

Menurut Taufik, penilaian tersebut keliru. Justru Pemprov DKI termasuk yang lebih dulu memberikan bansos kepada warga terdampak Covid-19.”Jadi ceritanya mesti diluruskan dulu. Sangat keliru kalau Anies dibilang lepas tanggung jawab soal pembagian bansos.

Justru kami lebih dulu membagikan bansos,” ujar Taufik.

Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta ini juga menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang paling siap menghadapi pandemi Covid-19 termasuk dalam menanggulangi dampaknya. “Untuk pembagian bansos, Pemprov DKI sudah siapkan anggaran Rp700 miliar. Jadi dimana letak lepas tanggung jawabnya soal bantuan bansos?,” tanya Taufik.

Taufik meminta pemerintah pusat tak mempersoalkan adanya kesamaan data penerima bansos yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI. Meski sesungguhnya ada klaster-klaster tertentu yang membedakan penerima bansospemprov dan Kemensos.

Bahkan di DKI dibedakan 3,6 juta tanggung jawab Kemensos dan 1,1 juta tanggung jawab Pemprov DKI. “Saya kira gak masalah kalau warga dapat bansos dua kali dari pemerintah pusat dan Pemprov DKI, dalam minggu yang berbeda. Yang salah itu kalau pembagian bansosnya dilakukan berbarengan pada hari yang sama, minggu yang sama juga,” tukasnya.(*/Tub)

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan inisiatif bantuan sosial (bansos) sudah tercetus sebelum pembatasan sosial berskala besar (PSBB) digulirkan pemerintah pusat.

Pernyataan itu sekaligus menjawab soal kabar DKI tak punya dana untuk menyalurkan bansos.

“Kami sudah menerapkan pembatasan itu sebelumnya dan rakyat akan kesulitan pangan jika belum ada bansos pangan sejak PSBB diberlakukan. Sehingga, kami Pemprov DKI Jakarta telah membagikan bansos terlebih dulu untuk mengisi kekosongan itu,” kata Anies dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (7/5/2020).

Anies mengatakan, sebelum ada PSBB yang didahului distribusi bansos, Pemprov DKI Jakarta juga telah berinisiatif mengeluarkan seruan gubernur untuk berkegiatan, bekerja, dan belajar di rumah sejak 16 Maret.

Sejumlah pembatasan yang telah diterapkan di wilayah DKI Jakarta untuk menekan penyebaran Covid-19 sejak pertengahan Maret akhirnya membuat perekonomian di Jakarta tak pelak lesu.

Karena itu, inisiatif distribusi sembako diambil untuk memastikan bisa terpenuhinya kebutuhan pokok pangan (sembako) warga miskin. Hal ini dinilai Pemprov DKI harus dilakukan karena di satu sisi, dengan PSBB berlaku sejak 10 April, warga miskin/rentan miskin menjadi kelompok masyarakat yang paling terdampak atas situasi ini.

Di sisi lain, pemerintah pusat baru mendistribusikan bansos pada 20 April 2020 kepada warga miskin dan rentan miskin yang terdampak Covid-19. Pemprov DKI Jakarta memberikan bantuan pangan itu untuk menghindari munculnya kekurangan pangan yang bisa berdampak pada keresahan sosial.

Pemprov DKI berinisiatif membagikan sembako itu dengan sesegera mungkin, yakni sehari sebelum dimulainya PSBB.

Kronologis Bansos

Dalam keterangannya juga Anies membagikan kronologis langkah Pemprov DKI Jakarta dalam pelaksanaan distribusi bansos, yaitu sebagai berikut.

• 30 Maret 2020, rapat terbatas bersama presiden yang membahas angka penerima bantuan, yakni 1,1 juta jiwa/orang dari data yang biasa diberikan bantuan oleh pemerintah provinsi dan 2,6 juta jiwa/orang sebagai penerima tambahan. Dengan demikian, total kebutuhan bansos yang disebut saat itu sebanyak 3,7 juta jiwa/orang.

• 2 April 2020, rapat koordinasi antara Kemensos dan Pemprov DKI Jakarta yang membahas satuan penerima bansos menyepakati bahwa satuan penerima bantuan tidak lagi jiwa/individu, tetapi menggunakan satuan kepala keluarga (KK) agar pendistribusian yang lebih efisien. Selain itu, bisa saja satu keluarga terdiri atas beberapa individu penerima bantuan. Sejak saat itu sudah tidak ada lagi pembahasan dengan mengggunakan satuan orang/jiwa. Semua pembahasan berbasis satuan KK/keluarga.

• 7 April 2020, Pemprov DKI Jakarta menyerahkan data penerima bansos kepada Kemensos. Pada tanggal yang sama, pimpinan gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 DKI Jakarta (gubernur, pangam, kapolda, pangkoarmada 1, pakoops AU, danlantamal, kajati, kabinda, kasurgab 1) mengadakan rapat bersama untuk menentukan tanggal pelaksanaan PSBB, yaitu 10 April 2020. Dalam rapat itu juga diputuskan bahwa pendistribusian bansos dimulai pada 9 April, sehari sebelum PSBB.

Selanjutnya, dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Mendagri pada tanggal 9 April 2020 yang dihadiri oleh Mensos dan Menko PMK, Gubernur DKI Jakarta melaporkan rencana pelaksanaan PSBB pada tanggal 10 April 2020 yang akan didahului oleh distribusi bansos pada tanggal 9 April 2020 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan PSBB.

• 9-25 April 2020, Pemprov DKI Jakarta mendistribusikan bansos untuk 1.194.633 KK di DKI Jakarta. Bansos berisi kebutuhan pokok untuk digunakan selama satu pekan.

Saat ini Pemprov DKI Jakarta sedang dalam proses pendataan untuk distribusi bansos tahap dua. Pendataan itu dengan mendapatkan usulan dan masukan unsur RT/RW. Pemprov DKI Jakarta juga mendukung proses distribusi bansos dari Kemensos melalui tim Dinas Sosial dan Suku Dinas Sosial di setiap wilayah DKI Jakarta.

Terkait kesediaan anggaran pelaksanaan bansos, Pemprov DKI Jakarta telah menyediakan anggaran dalam bentuk belanja tidak terduga (BTT) sebesar Rp 5,032 triliun dalam rangka penanganan Covid-19 yang dapat digunakan sewaktu-waktu dan apabila dibutuhkan jumlahnya dapat juga ditambahkan.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk penanganan tiga sektor, yakni penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penanganan jaring pengaman sosial (termasuk bansos).(*/Ag)

BOGOR – Selama dua hari terakhir ada 3 kasus tambahan baru, hingga total ada 144 orang warga Bumi Tegar Beriman yang terkonfirmasi positif virus corona (Covid-19).

“Selama dua hari ini ada 3 orang yang terkonfirmasi positif virus corona, yaitu perempuan berusia 52 tahun asal Kecamatan Cileungsi, laki-laki berusia 36 tahun asal Gunung Sindur, perempuan berusia 28 tahun asal Cibinong, laki-laki berusia 43 tahun asal Gunung Putri, dan perempuan berusia 55 tahun asal Kecamatan Ciomas.

Total ada 144 orang positif virus corona di Kabupaten Bogor,” ujar Bupati Bogor Ade Yasin kepada wartawan, Kamis kemarin (7/5/2020).

Ade Yasin menambahkan, dari 144 kasus positif virus corona, 15 orang di antaranya sudah sembuh, 11 orang meninggal dunia, dan masih dalam perawatan di rumah sakit sebanyak 118 orang.

“Walaupun tiap hari ada saja tambahan kasus positif virus corona, angka pasien yang telah sembuh lebih banyak dari yang telah meninggal dunia.

Ini membuktikan bahwa virus corona bisa dikalahkan, namun kami tetap meminta agar masyarakat mematuhi peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB),” tambahnya.

Ade menuturkan bahwa untuk jumlah orang dalam pantauan (ODP) per hari ini ada 351 orang, sementara jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) ada 505 orang. “Jumlah ODP dan PDP juga masih meningkat, jumlah ODP sebelumnya ada 338 orang saat ini menjadi 351 orang. Sementara jumlah PDP sebelumnya 484 orang naik menjadi 505 orang,” tutur Ade.

Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor ini melanjutkan, per hari ini jumlah PDP yang telah meninggal dunia ada 44 orang karena selama dua hari ini ada 3 orang PDP yang telah meninggal dunia.

“3 orang PDP yang telah meninggal dunia yaitu laki-laki berusia 16 tahun asal Kecamatan Cijeruk, laki-laki berusia 62 tahun asal Cibungbulang, dan laki-laki berusia 43 tahun asal Kecamatan Cigombong,” paparnya.(*/T Abd)

BEKASI – Dampak dari masa penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Kota Bekasi kedua membuat para sopir dan pengurus bus di Terminal Induk Kota Bekasi menjerit.

Pasalnya, bantuan Pemerintah Kota Bekasi maupun pihak terkait tak cukup untuk menghidupi sehari-hari. “Enggak ada sama sekali bantuan, kita dibantu Rp600 enggak ada lagi, pemasukan kosong,” terang Suryadi selaku pengurus PT Arimbi Jaya Agung ketika ditemui awak media, Kamis (7/5/2020).

Sejak 24 April 2020 membuat seluruh karyawan di PO Arimbi memilih ke kampung halaman. “Sudah banyak yang milih ke kampung halaman, karena mereka mikir lebih baik kelaperan di kampung dari pada di rantau,” katanya.

Terlebih, bantuan dari Pemerintah Kota Bekasi tidak ada yang sampai ke para sopir maupun kondektur. Dia mengaku tidak bisa berbuat banyak dengan kondisi saat ini.

“Mau apalagi, bingung juga kita. Saya selaku pengurus melihat para sopir kadang-kadang gimana gitu,” katanya sambil menghela napas.

Dia berharap, Pemerintah Kota Bekasi maupun Pusat segera membuka kembali izin, yang saat ini disetop sementara karena pemberlakukan PSBB.

“Dibuka lagi, karena kita enggak ada pemasukan sama sekali, kalau ada bantaun rutin agak mending, ini tidak ada sama sekali,” keluhnya.(*/Eln)

BOGOR – Merebaknya wabah virus corona tidak menjadi halangan bagi Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Bogor untuk tetap berbagi takjil dan makanan buka puasa kepada sesama.

Akan tetapi kegiatan pembagian makanan dan takjil tersebut dilakukan dengan tetap memberlakukan jaga jarak atau physical distancing, Rabu (6/5/2020).

Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Bogor menebar kebaikan kepada sesama dengan berbagi takjil di lingkungan komplek kantor Kabupaten Bogor.

“Sebanyak 100 paket takjil berisi dibagikan kepada para pegawai yang ada lingkungan kantor pemerintah kabupaten bogor,” berbagi di tengah kondisi kovid 19 ini perlu dan kali ini kita membagikan hanya di lingkungan kantor, karena merekapun sangat membutuhkan di masa pandemi corona virus ini,” terang Hj.Nurhayati selaku Kepala Dharma Wanita Kabupaten Bogor

.

Sebanyak 100 paket takjil dibagikan ludes karena memang para pegawai seperti satpol pp, satpam serta yang piket harus tetap berada di kantor maka pembagian takjil ini sangat di aspresiasi oleh para penerima.”

Kegiatan Ini yang kedua di Bulan Ramadhan, semoga pemberian ini bisa meringankan beban mereka yang tengah berpuasa di masa pandemi corona virus,” tambah Nurhayati.

Rahman salah seorang Satpam yang bertugas di lingkungan komplek perkantoran tegar beriman sangat mengaspresiasi atas apa yang dilakukan Dharma Wanita, karena di saat sekarang selain sulit mendapatkan takjil juga meringankan beban para pegawai golongan kecil seperti dirinya.”

Saya mengucapkan terima kasih karena sudah dapat takjil gratis, semoga kegiatan ini bisa di ikuti oleh lembaga lainya. (Igon).