Metro Jabodetabek

BOGOR – Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor masih tetap melakukan perjalanan kedinasan ke luar kota ditengah-tengah pandemi Covid-19.

Sementara di Kabupaten Bogor masih ada lima kecamatan yang zona merah penularannya covid -19 masih terbilang tinggi dan juga daerah bencana yang sangat perlu untuk mengawasan dari anggota DPRD itu sendiri.

Ditengah-tengah masih adanya penularan Covid-19 pada sejumlah masyarakat Bumi Tegar Beriman, para wakil rakyat Kabupaten Bogor melangsungkan perjalanan dinas ke luar daerah walau itu berhubungan dengan dinas kerja dilindungi oleh Undang undang namun tak selayaknya para wakil rakyat seperti tak ada empati pada masyarakat Bogor yang masih dirundung musibah .

Perjalanan dinas sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bogor ke luar daerah menjadi sorotan kalangan aktivis di wilayah Bumi Tegar Beriman.

Kabid Hikmah Politik dan Kebijakan Publik pada PC Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Bogor, Iksan Awaludin menegaskan, adanya dinas luar daerah dengan situasi saat ini tidak tepat.

“Amat sangat menyangkan ditengah kondisi covid-19 DPRD Kabupaten Bogor masih melaksanakan kunjungan kerja keluar daerah, ini mencontohkan tidak baik walaupun dalam konteks pekerjaan,” tegas Iksan kepada Jurnal Metro.com,(11/6/2020).

Ia mengatakan, ada hal lebih penting yang mesti dilakukan para wakil rakyat itu ketimbang melangsungkan dinas ke luar daerah.

“Ada yang jauh lebih penting dari kunker yaitu terkait polemik bantuan untuk masyarakat yang tidak kunjung usai sampai saat ini.

Saya meminta kepada Ketua DPRD untuk di pertimbangkan kembali terkait kunker di tengah pandemi ini,” ujarnya.

Lebih lanjut ia menerangkan, masih adanya penyebaran dan penularan wabah virus mematikan tersebut tidak menutup kemungkinan akan berdampak negatif terhadap para wakil rakyat yang dinas ke luar daerah.

“Virus Covid-19 ini belum kunjung usai, jangan sampai dalam niat baik kunjungan kerja keluar daerah akan membawa malapetaka bagi dirinya sendiri dan masyarakat Kabupaten Bogor ketika kembali ke wilayah asal,” katanya.

Terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto enggan berkomentar banyak terkait adanya dinas luar daerah anggotanya. “Coba kontak Sekwan,” singkatnya.

Sementara itu, Sekretaris DPRD (Sekwan) Kabupaten Bogor, Ronny Sukmana tidak mau dikonfirmasi ketika dihubungi melalui sambungan teleponnya.

Informasi yang dihimpun Jurnal Metro.com kunjungan anggota DPRD dilakukan ke luar daerah diantaranya ke Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.(T Abd)

BOGOR – Anggaran proyek rehabilitasi atau pembangunan Pasar Cisarua tahap II mengalami recofusing atau pergeseran karena sebagai anggarannya digunakan untuk penangganan wabah virus corona.

Awalnya, Pemprov Jawa Barat memberikan bantuan keuangan provinsi sebesar Rp20 miliar namun karena pergeseran di APBD Jawa Barat, besaran anggaran untuk pembangunan salah satu pasar juara di Tanah Pasundan ini hanya Rp6 miliar.

“Karena pergeseran APBD Provinsi Jawa Barat ada pergeseran untuk biaya penangganan wabah Covid-19, maka nilai proyek pembangunan Pasar Cisarua tahap ke dua hanya Rp6 miliar saja,” kata Direktur Utama PD Pasar Tohaga Haris Setiawan kepada wartawan, Kamis (11/6/2020).

Dia menerangkan, dengan dana Rp20 miliar maka pembangunan Pasar Cisarua tahap kedua meliputi 3 blok. Namun, karena anggarannya hanya tersisa Rp6 miliar maka yang bisa terbangun hanya 1 blok saja.

“Terpaksa kita hanya bangun satu blok saja yaitu blok C karena anggaran pembangunan Pasar Cisarua tahap kedua hanya Rp6 miliar saja. Saat ini proyek multiyears sedang memasuki pembuatan Detail Engineering Design (DED),” terangnya.

Agar pembangunan Pasar Cisarua tahap kedua tidak lagi telat target pekerjaannya, Haris pun meminta Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor bisa segera melakukan lelang proyek insfrastruktur ini.

“Kami tentunya tidak mau proyek pembangunan Pasar Cisarua tahap 2 molor lagi pekerjaannya seperti di tahap 1, hingga kami meminta lelang dipercepat dam menyarankan agar bisa dilelang pada Bulan Juni atau Juli mendatang,” pinta Haris.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Barat Asep Wahyuwijaya mengakui ada pergeseran anggaran bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat hingga dana tersisa untuk membangun Pasar Cisarua tahap II tersisa Rp6 miliar saja.

“APBD Provinsi Jawa Barat ini sudah tahap ke IV digesernya, Pasar Cisarua agak beruntung masih dapat ploting dana untuk pembangunan Pasar Cisarua tahap ke II kalau alokasi untuk lainnya malah ada yang benar-benar tidak mendapatkan bantuan keuangan. Saya mohon masyarakat Kecamatan Cisarua memakluminya dan Pasar Cisarua ini masih tetap menjadi salah satu prioritas hingga walaupun dalam keadaan sulit masih mendapatkan perhatian dari Pemprov Jawa Barat,” kata Asep.

Dia melanjutkan, pembangunan Pasar Cisarua akan dilanjutkan atau dituntaskan hingga seluruh bangunan Pasar Cisarua merupakan gedung baru hingga layak disebut pasar juara dimana tidak hanya berfungsi sebagai pasar tradisional tetapi juga menjadi salah satu objek wisata.

“Di tahun 2021 hingga selanjutnya kami akan tetap perjuangkan ketersediaan anggaran pembangunan Pasar Cisarua hingga di angka Rp35 miliar, sedangkan untuk tahun 2019 dan tahun 2020 bantuan keuangan yang turun itu baru Rp10 dan 6 miliar,” lanjut Asep. (*/T Abd)

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengikuti simulasi pembukaan area pusat perbelanjaan dan mal di Pluit, Jakarta Utara, Kamis (11/6). Dalam kesempatan itu, Anies menekankan kepada Asosiasi Pengelola Pusat Belanja (APPB) DKI Jakarta yang beranggotakan 80 mal di Jakarta mengikuti dan mentaati peraturan dan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat.

Anies menekankan mal dan pusat perbelanjaan di Jakarta harus menjadi contoh memberikan rasa aman bagi pengunjungnya ketika pembukaan pada 15 Juni pekan depan. Ia mengingatkan pembukaan mal masih dalam masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Karena itu, ada aturan ketat Covid-19 yang tidak boleh dilanggar. Salah satunya pengunjung hanya diperbolehkan 50 persen dari kapasitas.

“Kami akan mengawasi para pengelola bila sampai ambang batas jumlah pengunjung terlewati, akan ditegur. Jika ditegur dua kali tetap dilanggar maka akan ditutup sementara sampai nanti diatur, supaya ada pengendalian,” kata Anies kepada pengelola mal, Kamis (11/6).

Gubernur mengingatkan protokol kesehatan harus dipatuhi secara disiplin. Beberapa poin yang ketat harus diterapkan dalam fase transisi ini seperti yang ia sampaikan sebelumnya soal kapasitas hanya 50 persen. Rumus 50 persen dari total kapasitas ini harus dipegang oleh pengelola mal.

Kedua, lanjut dia, tetap memastikan ada jarak aman antarpengunjung dan karyawan. Karena itu, Anies menyebut diperlukan banyak tanda dan petunjuk serta himbauan bagi pengunjung, mengetahui batas-batas agar tetap terjaga jarak aman.

Kemudian, perbanyak area hand sanitizer serta wajibkan penggunaan masker. “Itu prinsip-prinsip dasar yang harus diikuti,” ujarnya.

Anies juga menegaskan pihak pengelola harus sudah memikirkan kemungkinan antisipasi apa yang akan terjadi nanti. Jangan sampai ada protap atau langkah pencegahan yang baru dipikirkan setelah mall dibuka dan didatangi pengunjung.

“Semuanya sudah harus dipikirkan, sebelum mal dibuka,” tegas Anies.

Termasuk, tempat-tempat yang perlu diberi pembatas dan jarak antar pengunjung seperti eskalator dan lift yang harus diberi tanda pembatas. Anies juga menekankan beberapa tempat di mal belum bisa beroperasi seperti tempat bermain anak dan tempat permainan anak temporer, pusat kebugaran atau fitness center, dan bioskop.

“Termasuk pameran pagelaran juga belum bisa, function hall juga belum bisa resepsi dan lain-lain belum bisa digunakan,” imbuhnya.

Ketua Asosiasi Persatuan Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DKI Jakarta Ellen Hidayat mengatakan pengelola mal dan pusat perbelanjaan juga mempunyai kewajiban moral dan tanggung jawab sosial bagi masyarakat. Karena itu ia memastikan 80 mal yang ada di Jakarta akan mematuhi peraturan PSBB transisi yang telah ditetapkan oleh Pemprov DKI seperti soal 50 persen kapasitas pengunjung, pengaturan jarak, pemberlakuan suhu tubuh, penggunaan masker dan hand sanitizer.

Dia mengatakan, meski hampir setiap mal memiliki banyak akses pintu keluar masuk mulai dari pintu akses parkir, ground, hingga pintu ke setiap lantai, pemantauan secara ketat tetap dapat dilakukan. “Di setiap akses pintu akan ada petugas petugas mengingatkan protokol kesehatan dan peralatan pengukur suhu, bila di atas 37,5 derajat pengunjung tidak boleh masuk,” jelasnya.

Untuk pengaturan pengunjung hanya 50 persen dari kapasitas normal, Ellen menjelaskan hampir setiap mal memiliki alat perhitungan yang bisa memantau pengunjung mal. Apabila lebih dari 50 persen kapasitas, maka pengunjung dilarang masuk ke dalam mal.

Hal yang sama ia tekankan kepasa para karyawan. “Kami tidak menghendaki adanya penambahan kasus di dalam pusat belanja untuk itu bagi karyawan karyawan pada saat masuk saja tidak boleh berjejal. Jadi kami membuka tambahan-tambahan pintu dan pemeriksaan pemeriksaan untuk karyawan,”tukasnya.(*/Tya)

BOGOR – Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor menyatakan Kecamatan Cileungsisebagai zona paling merah penularan COVID-19. “Di Cileungsi terdapat 62 pasien Covid-19, paling banyak dari 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor, Jabar, Syarifah Sofiah melalui pesan singkat, (9/6).

Sebab, jumlah pasien Covid-19 di kecamatan tersebut meningkat drastis sejak dua pekan terakhir. Angka itu menyusul jumlah pasien di kecamatan sebelahnya, yakni Gunung Putri yang kini terdapat 33 pasien.

Bupati Bogor Ade Yasin menyebutkan masih ada sisa lima kecamatan di Kabupaten Bogor yang menjadi wilayah berisiko tinggi penularan virus corona. “Lima kecamatan itu Gunung Putri, Bojonggede, Cileungsi, Cibinong, dan Tajur Halang,” ujar Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor itu.

Sejak penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) proporsional secara parsial pada 5 Juni 2020, Pemkab Bogor mengklasifikasikan 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor berdasarkan tingkat risiko penularan virus corona.. Tercatat ada sebanyak 28 kecamatan berisiko sedang, dan tujuh kecamatan berisiko rendah yaitu Tanjungsari, Tenjo, Tenjolaya, Sukamakmur, Sukajaya, Cijeruk, dan Jasinga.

“Kami telah melakukan perhitungan dengan menggunakan enam variabel untuk mendapatkan hasil tingkat kewaspadaan tingkat kecamatan dengan kategori rendah, sedang dan tinggi,” kata dia.

Ade Yasin mengatakan, angka reproduksi efektif Kabupaten Bogor masih 1,2 poin berdasarkan Bappenas. Akibatnya, Kabupaten Bogor belum bisa melaksanakan fase kenormalan baru atau new normal yang angka reproduksi efektifnya harus di bawah 1 poin.

“Kami terus melakukan upaya untuk menekan angka reproduksi, melalui penambahan jumlah rapid test dan swab di lokasi lokasi keramaian, melakukan tracking, mewajibkan penggunaan masker dan upaya lainnya,” tutupnya.(*/Iw)

BOGOR – Pemkab Bogor mulai memperbaiki jalan yang rusak gegara hujan yang selalu mengguyur daerah Bogor .Seperti yang saat ini dilakukan memperbaiki jalan dekat tol Sentul .

Meski masuk dalam program peningkatan jalan lingkar Sentul, Unit Pelayanan Teknis (UPT) Jalan dan Jembatan wilayah I Cibinong tetap melakukan perbaikan badan jalan dekat pintu keluar to Jagorawi dari arah Jakarta tersebut.

Kepala UPT Jalan dan Jembatan wilayah I Cibinong, Agus Sukwanto mengatakan, pihaknya melakukan perbaikan badan jalan rusak demat underpass Sentul itu.

“Perbaikan itu upaya pemeliharaan karena badan jalan tersebut sudah rusak.

Jalan itu merupakan akses tamu dari arah Jakarta melalui tol Jagorawi menuju pusat Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bogor,” terang Agus kepada Jurnal Metro.com, Rabu (10/6/2020).

Ia menerangkan, pihaknya tidak memungkiri akan adanya peningkatan ruas jalan yang tak jauh dari Sirkuit Sentul tersebut.

“Iya memang ada rencana peningkatan jalan tapi masa jalan yang pasti sering dilalui tamu dari arah Jakarta untuk ke Pemkab Bogor itu kami biarkan.

Ini juga upaya kami agar tidak terjadi kecelakaan karena kondisi jalan tersebut menurun juga,” terangnya.

Lebih lanjut ia memaparkan, pihaknya hanya melakukan perawatan jalan tersebut yang diperkirakan dapat bertahan beberapa bulan saja.

“Kami gunakan coolmix dalam perawatan jalan tersebut. Ya, kondisi jalan dapat bertahan tiga sampai empat bulan kedepan,”ungkapnya.(T Abd).

BOGOR – Pemkab Bogor membentuk tim terpadu monitoring protokol kesehatan di pusat keramaian sekaligus evaluasi agar bisa masuk daerah New Normal pandemi Covid-19.

Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan menjelaskan, tim terpadu akan mengawasi pusat-pusat keramaian agar menerapkan protokol kesehatan dengan baik, karena telah diizinkan untuk beroperasi kembali.

“Ini kan sudah mulai longgar. Jangan sampai kurva kasus positif baru, terus meningkat makanya harus diawasi terus. Kalau malah makin meningkat kita tidak bisa ke new normal,” kata Iwan, Rabu (10/6/2020).

Kata Iwan, untuk sektor industri jasa seperti hiburan, restoran dan hotel dipimpin oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar).

Kemudian industri dan perdagangan dipimpin Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin).

“Tapi, yang selalu melekat itu Dinas Kesehatan dan Satuan Polisi Pamong Praja. Ini kan kita sosialisasikan terus untuk menekan angka reproduksi efektif (Rt) di bawah 1,” kata Iwan.

Saat ini, kata dia, angka Rt di Kabupaten Bogor, masih di atas 1,2. Jika ini terus berlanjut, maka Kabupaten Bogor tidak bisa menerapkan new normal atau justru kembali ke Pembatasan Sosial Berskal Besar (PSBB).

“Makanya selama PSBB proporsional parsial sampai 2 Juli ini, kita akan tekan terus supaya penambahan kasus positif baru tidak bertambah,” jelasnya.

“Saya harap masyarakat dan pelaku usaha bisa mengikuti protokol kesehatan. Karena untuk menuju new normal harus ada peran dari semua pihak,” tegasnya.(*/T Abd)

BOGOR – Kota Bogor mencapai rekor baru Virus Corona (Covid-19). Dimana ada 16 kasus baru Covid 19 hari ini, Rabu (10/6/2020) termasuk empat PNS Pemkot Bogor.

Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto menyebut belasan pasien kasus baru itu terpapar dari rumah sakit, lingkungan pemerintah kota, dan luar Kota Bogor. Bima Arya menuturkan, peningkatan jumlah positif secara drastis itu baru pertama kali di Kota Bogor.

Dan terbanyak dalam satu pekan terakhir setelah beberapa hari kurva paparan covid melandai.“Hari ini kami ingin menyampaikan kepada warga betambah kasus sebanyak 16 kasus baru,” kata Bima Arya di Balai Kota Bogor, Rabu (10/6/2020).

Bima Arya mengungkapkan langkah yang akan atau sedang yakni memperkuat protokol kesehatan di seluruh rumah sakit.

Ia juga menginstruksikan dinas kesehatan melakukan audit sistem kinerja di rumah sakit rujukan di seluruh rumah sakit dan puskesmas di Kota Bogor.

“Apabila melihat komposisi ada 59 pasien positif. Sebanyak 21 di RS dan 38 isolasi mandiri. Ke depan, semua isolasi mandiri dialihkan ke RSUD Kota Bogor. Tidak ada lagi isolasi mandiri,” ungkap Bima.

Untuk memastikan pengawasan ketat di Kota Bogor, Pemerintah Kota Bogor juga melakukan pengawasan protokol kesehatan di Kantor Pemkot Bogor agar tidak ada potensi penyebaran kasus.

“Situasi seperti ini mau tidak mau meningkatkan kedisiplinan di semua tempat,”tutupnya.(*/Iw)

JAKARTA – Komisi B DPRD DKI Jakarta mengharapkan kebijakan pembatasan kendaraan bermotor dengan pelat nomor ganjil dan genap (ganjil-genap) tak diterapkan selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi.

“Kami berharap seperti sekarang ini, ganjil genap tidak diberlakukan sehingga masyarakat bisa menggunakan kendaraan pribadi lebih banyak,” kata Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz saat dihubungi wartawan di Jakarta, Selasa (9/6/2020).

Hal itu, lanjutnya, karena terdapat laporan bahwa adanya penumpukan penumpang transportasi umum seiring kebijakan yang melonggarkan PSBB tersebut. Selain itu, risiko penggunaan kendaraan pribadi juga dinilai lebih kecil untuk penyebaran Covid-19.

Dengan demikian, lanjut Abdul, masyarakat tidak berdesak-desakan untuk menggunakan kendaraan umum yang diarahkan oleh Pemprov DKI Jakarta maksimal hanya 50 persen. “Karena memang korbannya itu akan lebih banyak. Ada historis bahwa penyebaran virus itu lebih banyak dari KRL. KRL commuter line ini banyakorangnya, masif dipakai oleh masyarakat dan masyarakat belum sadar akan risiko-resikonya,” kata Abdul.

Kemudian, kata Abdul lagi, Pemprov DKI Jakarta juga memiliki keterbatasan untuk menerapkan hukuman dan pemberian konsekuensi atas pelanggaran yang terjadi. “Itu kan masih terbatas sekali orangnya, orang yang mensosialisasikan, orang yang mengontrolnya, saya kira kita punya keterbatasan dalam hal itu,” katanya.

Dengan demikian, dia menyimpulkan, dari sisi kebijakan, harus melihat kemampuan. “Jika memang punya kemampuan yang cukup untuk bisa mengontrol silakan saja tapi kenyataannya kan tidak. Berarti kebijakannya yang harus disesuaikan,” katanya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hingga saat ini belum memberlakukan kembali kebijakan pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan pelat nomor ganjil-genap. Namun, Pemprov DKI memang mewacanakan untuk bisa meningkatkan kebijakan tersebut pada sepeda motor.

Mantan menteri pendidikan dan kebudayaan tersebut menyebut untuk pemberlakuan tersebut, pihaknya akan melakukan kajian dan pembahasan dengan menunggu perkembangan situasi pandemi Covid-19. “Untuk peraturan-peraturan seperti penghentian masa transisi dan pemberlakuan ganjil-genap, kita akan lihat jumlah kasus dan kita akan lihat jumlah orang bepergian. Dari situ, bila diperlukan akan digunakan, jika tidak ya tidak perlu,”ungkapnya.(*/Tub)

BOGOR – Pemerintah Kota Bogor akan mengizinkan pembukaan pusat perbelanjaan atau mal. Jika pengelolanya telah menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

“Ada beberapa mal yang sudah mengajukan izin untuk bisa beroperasi lagi. Mal bisa dibuka jika memiliki fasilitas yang disesuaikan dengan standar protokol kesehatan dan menerapkannya secara ketat,” kata Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto ketika meninjau Mal BTM di Jalan Juanda, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (9/6).

Selain itu, lanjutnya, pengelola mal juga mesti menyediakan fasilitas ruangan yang disesuaikan dengan protokol kesehatan. Menurut Bima, selain BTM, ada beberapa mal lagi yang sudah mengajukan izin untuk beroperasi seperti Botani Square, Lippo Plaza Ekalokasari, Lippo Plaza Kebun Raya, Bogor Junction, dan Yogya Plaza.

Mal BTM, tambahnya, telah membuat alur pengunjung masuk halaman depan mal, dengan tanda jaga jarak di lantai, menyediakan tiga unit tempat cuci tangan dengan sabun, serta batas jaga jarak di bagian dalam, khususnya di lorong menuju ke toilet.

Sedangkan, di lift berkapasitas delapan orang, juga dibatasi hanya untuk empat orang dengan tanda di lantai, serta di ruangan mushala dibatasi maksimal lima orang. Bima menilai persiapan yang dilakukan pengelola Mal BTM sudah cukup baik, tapi belum lengkap.

Ia memberikan beberapa catatan, kepada pengelola mal untuk segera dipenuhi dalam beberapa hari ke depan. “Tolong segera diperbaiki secepatnya. Setelah semuanya layak, baru kita izinkan beroperasi,” katanya.

Catatan yang disampaikan Bima Arya antara lain di depan kios harus diberi tanda batas jaga jarak. Di lokasi tempat jajanan, juga harus diberi tanda jaga jarak dan tidak ada antrean di satu tempat penyewa.

Pada kesempatan tersebut, Direktur Mal BTM Samuel Koshan menyatakan pihaknya akan segera melengkapi persyaratan yang diminta wali kota. “Kami akan melengkapi dalam waktu dua hari,” tukasnya.(*/Iw)

TANGSEL – Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany tengah melakukan persiapan pemberlakukan kebijakan new normal atau tatanan kehidupan baru. Salah satunya dengan melakukan pengecekan di sejumlah titik-titik keramaian.

Sejumlah pelonggaran aktivitas juga sudah mulai diterapkan di antaranya di pasar, mal, tempat usaha restoran dan kafe, perkantoran, serta rumah ibadah.

Kondisi demikian sebagai penyesuaian sebelum selesainya masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang akan berakhir pada 15 Juni 2020. Setelah itu kebijakan new normal baru akan diterapkan namun sesuai dengan keputusan Gubernur Banten.

Dalam rangka penyesuaian, sejumlah posko chek point kini telah diterapkan di titik keramaian. Jika PSBB sebelumnya berada di jalan-jalan utama, kini posko itu digeser ke pusat perbelanjaan atau mal dan stasiun.

“Ada aturan yang harus kita tegakkan, mulai dari menjaga kebersihan, disinfektan harus tetap dilakukan, menjaga dan mengingatkan masyarakat untuk mengikuti protokol Covid-19,” kata Airin di Posko Gabungan Covid-19 di Stasiun Rawa Buntu, Serpong, Senin (8/6/2020).

Lebih lanjut, pengecekan di stasiun, pasar, dan mal dilakukan untuk mempersiapkan gaya hidup baru dan tatanan baru. Hal itu sesuai dengan Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 19 Tahun 2020 maka beberapa pelonggaran pun diberikan sehingga perkembangan harus terus dipantau.

“Yang tadinya tidak boleh sekarang boleh, contoh aktivitas ibadah di tempat ibadah. Kedua, misalnya restoran kemarin di bawa pulang sekarang sudah bisa makan di tempat. Terus mal juga sudah mulai ada yang meminta izin kepada kita, kita juga akan sidak nanti mengikuti protokol kesehatan atau tidak,” tukasnya.(*/Idr)