Metro Jabodetabek

BEKASI – Nahas betul nasib yang dialami oleh salah seorang siswi di salah satu SMP di Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Siswi yang diketahui bernama D (14) itu tewas seketika ketika salah satu kabel dekat rumahnya tak sengaja dipegang ketika D hendak meraih HP yang terjatuh saat membuat konten video untuk media sosial (medsos).

Pelajar SMP ini meninggal di tempat karena tersetrum kabel listrik yang terletak di atas rumah 2 lantai saat membuat konten video bersama 3 orang temannya.

Kapolsek Cikarang Barat AKP Akta Wijaya menyebutkan, peristiwa itu terjadi di Perumahan Regensi 2 Cibitung, Kabupaten Bekasi, pada Senin 15 Juni 2020 sore.

“Korban ketika itu tengah bermain di lantai tiga rumahnya. Iya, HP tersangkut di kabel listrik yang ada dekat rumahnya,” jelas Akta ketika dihubungi, Selasa (16/6/2020).

Berdasarkan hasil pemerIksaan sejumlah saksi, kata Akta, korban ketika itu tengah bermain aplikasi video bersama teman-temannya. Ketika tengah bermain, ponselnya tiba-tiba terjatuh dan tersangkut di kabel yang melintang di depan rumah lantai tiganya itu.

“Mengenai HP bisa tersangkut ini belum jelas. Keterangan saksi sementara ini (korban) tengah bermain salah satu aplikasi di HP miliknya,” ungkap dia.

Adapun korban telah dievakuasi ke RSUD Kabupten Bekasi karena mengalami luka bakar di bagian tubuhnya. Polisi masih mendalami peristiwa nahas tersebut, khususnya terkait penyebab awal korban bisa tersetrum.

“Kita ambil keterangan sementara, supaya lebih pasti kejadian runutnya seperti apa. Siapa-siapa saja yang sekiranya tahu, kita akan tindaklanjuti dan dalami lagi,” ujar dia.

Atas peristiwa itu, Akta menghimbau agar masyarakat berhati-hati dan menghindari kegiatan yang berpotensi menimbulkan bahaya.

“Kita nanti sambil selidiki, kita edukasi warga sekitar, dan potensi-potensi kerawanan yang timbul akibat hal-hal serupa,” ungkapnya.

Diketahui, foto dan video atas peristiwa itu pun beredar di dunia maya. Banyak video dan foto memperlihatkan korban meninggal berada di lantai atas sebuah rumah. Ada pula video yang memperlihatkan tangan korban masih memegang kabel listrik dan tubuh korban mengeluarkan asap.(*/Eln)

Belum selesai polemilk Elemen Masyarakat Ciampea yang baru-baru ini diberitakan, dengan tegas akan menolak penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) karena dianggap tidak sesuai dengan pedoman umum program sembako tahun 2020 dan diduga sarat Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN).

Kini perluasan penyaluran BPNT di Kabupaten Bogor, Minggu (14/06/20) lagi-lagi masih ditemukan pelanggaran pada E-Warung sehingga menimbulkan kekisruhan saat proses penyaluran bantuan berlangsung yang berlokasi di RT 001/003 Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong.

E-Warung atau agen tunggal yang ditunjuk menjadi penyalur bantuan diduga melanggar Peraturan Menteri Sosial Republik indonesia (Permensos RI) Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran BPNT dan terkesan mengabaikan protokol kesehatan.

Dengan terlihatnya Penerima Keluarga Manfaat (PKM) yang membludak sehingga di protes warga setempat, akhirnya kerumunan PKM di bubarkan Babinsa Kelurahan Pabuaran dan memindahkan lokasi penyaluran ke Gor Kelurahan Pabuaran.

Lurah Pabuaran Suradi saat dikonfirmasi awak media menjelaskan, bahwa E-Warung yang ada menjadi satu-satunya E-warung penyalur bantuan untuk masyarakat yang menjadi PKM di Kelurahan Pabuaran.

“Terjadi kisruh penyaluran BPNT di RT 001/003 Kelurahan Pabuaran pada minggu malam itu disebabkan kesalahan dari vendor tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu dengan mengirim barang sekaligus perdua bulan, ditambah dengan kondisi E-Warung yang tidak memadai untuk menampung kafasitas PKM sehingga membludak PKM sempat diprotes warga setempat,” jelasnya.

Suradi berjanji akan memanggil pemilik E-Warung dan Vendor, “Saya akan segera berkomunikasi dengan pemilik E-Warung, Vendor dan berkoordinasi dengan tim TKSK untuk menjadi bahan evaluasi kedepannya,” janjinya.

Menyoroti kekisruhan yang terjadi Ketua Umum Lembaga Perlindungan Konsumen Masyarakat (LPKSM) Bhayangkara Utama, Haidy Arsyad pun angkat bicara tentang carut-marut penyaluran bantuan sosial itu, semoga ini juga menjadi bahan evaluasi oleh pemangku kebijakan baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah.

“Seyogyanya mekanisme penunjukan toko atau warung yang ditunjuk untuk menjadi E-Warung harus melewati verifikasi dari Bank Penyalur dan Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten Bogor, diantaranya agar memastikan kecukupan jumlah dan sebaran E-Warung untuk menghindari antrian dan permainan harga bahan pangan diatas harga wajar. Nah ini yang terjadi malah kebalikannya, terjadi antrian panjang.

Kan itu sama saja mengabaikan protokol kesehatan yang sampai saat ini masih diterapkan oleh pemerintah PSBB Proporsional dalam proses transisi new normal,” ucapnya.

Haidy menjelaskan, dalam aturannya jelas, E-Warung yang di tunjuk harus memiliki komitmen dalam menyediakan layanan bagi KPM lanjut usia dan KPM penyandang disabilitas.

“Bangku buat duduk aja tidak di sediakan bagi KPM lanjut usia, apalagi KPM penyandang disabilitas,” tegasnya.

Setiap E-Warung, lanjut Haidy, seharusnya mencetak dan memasang penanda E-Warung minimal berukuran 50cm × 50cm, ini tidak ada, kenapa bisa Bank penyalur bersama pemerintah Kabupaten meloloskan identifikasi E-Warung tersebut, ada apa ini Bapak Kadinsos Kabupaten Bogor?.

“Semestinya agen penyalur yang ditunjuk itu membuat banner untuk menandakan bahwa tokonya adalah E-Warung.

Kalau seperti ini kira-kira sudah beberapa banyak yang di langgar, ya kalau tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, ya dicabut aja izin penyaluran BPNT pada E-Warung tersebut dari pada menjadi polemik terus setiap penyaluran bantuan, kan kasihan masyarakat yang menjadi penerima bantuan,” tutupnya.

Di tempat terpisah salah satu Humas Kemensos RI, Ida ketika dikonfirmasi wartawan melalui pesan WhatsApp nya, Selasa (16/06/20) Ida menyampaikan, akan meneruskan ke Direktorat Fakir Miskin.

“Jika masyarakat ada yang menemukan masalah seperti salah sasaran, penyelewengan, pungli, dan sebagainya agar menghubungi Layanan Pengaduan Bansos Kemensos melalui e-mail bansoscovid19@kemensos.(Wid)

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi DKI Jakarta menyampaikan perkembangan terkini per 15 Juni 2020. Dinas Kesehatan DKI Jakarta mencatat penambahan 105 kasus positif Covid-19 pada Senin (15/6).

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Ani Ruspitawati memaparkan, terdapat penambahan jumlah kasus positif sebanyak 105 kasus. Sehingga, jumlah kumulatif kasus positif di wilayah DKI Jakarta sebanyak 8.968 kasus. Dari jumlah tersebut, 4.197 orang dinyatakan telah sembuh, sedangkan 580 orang meninggal dunia.

“Sampai dengan hari ini kami laporkan, 1.389 pasien masih menjalani perawatan di rumah sakit dan 2.802 orang melakukan self isolation di rumah,” paparnya, Senin (15/6).

Sedangkan, untuk Orang Dalam Pemantauan (ODP) berjumlah 21.163 orang dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 13.801 orang.

Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah meningkatkan kapasitas pemeriksaan metode RT-PCR, dengan membangun Laboratorium Satelit Covid-19. Laboratorium satelit ini berlokasi di sebagian lahan RSUD Pasar Minggu dan RSUD Duren Sawit sejak 9 April 2020. Juga membangun jejaring dengan 41 laboratorium pemeriksa Covid-19.

Secara kumulatif, pemeriksaan PCR sampai dengan 14 Juni 2020 sebanyak 207.572 sampel. Pada 14 Juni 2020, dilakukan tes PCR pada 2.017 orang, 1.693 di antaranya dilakukan untuk menegakkan diagnosis pada kasus baru, dengan hasil 105 positif dan 1.588 negatif. Total test PCR pada kasus baru adalah 8.612 test per 1 juta penduduk per minggu. Hal ini sudah melebihi target WHO, yakni 1.000 test per 1 juta penduduk per minggu.

Total sebanyak 179.552 orang telah menjalani rapid test, dengan persentase positif Covid-19 sebesar 4 persen, dengan rincian 6.633 orang dinyatakan reaktif Covid-19 dan 172.889 orang dinyatakan non-reaktif. Untuk kasus positif ditindaklanjuti dengan pemeriksaan swab secara PCR dan apabila hasilnya positif dilakukan rujukan ke Wisma Atlet atau RS atau dilakukan isolasi secara mandiri di rumah.

“Bagi masyarakat, kami imbau untuk selalu memperhatikan protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer, dan menjaga jarak antarorang minimal 1,5 hingga 2 meter,” imbuhnya.

Pemprov DKI Jakarta masih membuka kesempatan untuk masyarakat berbagi dengan sesama yang membutuhkan bantuan karena terdampak pandemi Covid-19 dalam program Kolaborasi Sosial Berskala Besar atau KSBB. Masyarakat dapat memberikan bantuan berupa bahan pangan pokok, makanan siap saji, hingga uang tunai.

Terhitung sejak 24 April 2020 hingga hari ini, 14 Juni 2020 pukul 14.00, Pokja KSBB telah mengumpulkan komitmen dari para donatur sebanyak 416.329 Paket Sembako dan 163.761 paket makan siap saji.(*/Ta)

BOGOR – Pandemi covid -19 yang makin meningkat di Kabupaten Bogor bukan menjadi perhatian dari Kalangan legislatif malah yang terjadi seperti tidak ada simpati yang dirasakan oleh masyarakat walau saat ini masih menuju new normal.

Aktivis mengkritik adanya kunjungan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor ke luar daerah belum lama ini.

Ketua Jaringan Masyarakat Pendukung (Jampe) Jokowi Bogor Raya, Ali Taufan Vinaya menegaskan, masih dilakukannya dinas luar daerah oleh DPRD Kabupaten Bogor ditengah-tengah pandemi Covid-19 menjadi cerminan negatif.

“Kunjungan kerja yang dilakukan Oleh beberapa Anggota DPRD kabupaten Bogor ke luar daerah adalah salah satu bentuk tidak adanya kepedulian terhadap masyarakat Bogor, terutama kepada para konstituennya,” tegas Ali.

Ia mengatakan, adanya dinas luar daerah yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten Bogor itu bentuk pengkhianatan terhadap rakyat.

“Harusnya dewan memiliki sense of crisis dan menggunakan Fungsi kontrolnya dalam penanganan Covid-19.

Dewan mestinya lebih konsentrasi kepada penyelesaian Covid-19 yang saat ini terus bertambah jumlahnya,” ujarnya.

Ia menerangkan, banyak fenomena terjadi di tengah-tengah masyarakat yang mestinya ada peran para wakilnya di parlemen.

“Masih banyak persoalan yang terjadi di Kabupaten Bogor dalam masalah Covid-19.

Carut marutnya Bansos, tidak layaknya beras bantuan yang diberikan oleh Pemda, adalah salah satu dan bagian persoalan yang terjadi dan masih tersisa masalah bencana alam di kecamatan Sukajaya. Dewan mestinya bukan malah ‘jalan-jalan’ ke luar daerah dengan uang rakyat,” terangnya.

Lebih lanjut ia memaparkan, pihaknya akan mengambil sikap terhadap aktivitas para wakil rakyat daerah Kabupaten Bogor tersebut.

“Kami akan catat siapa saja dewan-dewan tersebut. Kami juga akan kirimkan surat kepada pengurus partainya,” tandasnya.

Sementara itu, berdasarkan data tim Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Bogor pada tanggal 14 Juni 2020, penyebaran terus masif yakni Orang Dalam Pantauan (ODP) 260 Orang (sebelumnya 259), kemudian Pasien Dalam Pengawasan (PDP) 348 Orang (sebelumnya 333 orang). Untuk total positif Covid-19 berjumlah 294 kasus (sebelumnya 282).(T Abd)

BOGOR – Terdampak pergeseran Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), proyek pembangunan underpass di depan Lapangan Siaga, Jalan Raya Bojonggede yang memiliki nilai proyek Rp40 miliar batal dilaksanakan.

Direktur Prasarana Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Edi Nursalam mengatakan bahwa proyek pembangunan underpas di depan Lapangan Siaga, Jalan Raya Bojonggede yang memiliki nilai proyek Rp 40 miliar terkena pergeseran APBN untuk selanjutnya digunakan untuk penangganan wabah virus corona (covid 19).

“Penangganan wabah covid 19 mula dari aspek kesehatan hingga aspek ekonominya memang butuh anggaran yang besar, hingga ratusan milyar pagu anggaran BPTJ terkena pergeseran termasuk proyek pembangunan Underpass di Bojonggede yang nilainya sekitar Rp 40 miliar,” kata Edi kepada wartawan, Senin (15/6/2020).

Alumni Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) Bekasi ini menerangkan bahwa tujuan pembangunan Underpass Bojonggede ini selain untuk menekan anngka kecelakaan lalu lintas juga untuk mengurai kemacetan lalu lintas.

“Pembangunan Underpass Bojonggede ini usulan Pemkab Bogor karena melihat cukup banyaknya kecelakaan lalu lintas antara kendaraan roda dua ataupun lainnya dengan commuter line, selain itu juga untuk mengurai kemacetan terutama di jam – jam sibuk warga pergi dan pulang kerja ataupun sekolah,” terangnya.

Ketika ditanya proyek pembangunan sky bridge atay jembatan penyeberangan yang menghubungkan Terminal dengan Stasiun Bojonggede, Edi menuturkan bahwa proyek tersebut baru diusulkan oleh jajarannya untuk dilaksanakan pada Tahun 2021 mendatang.

“Kalau proyek pembangunan Sky Bridge itu bukan tahun ini tetapi Tahun 2021 mendatang, jadi proyek itu tidak terkena pergeseran APBN seperti yang saat ini terjadi,” tutur Edi.

Menanggapi batalnya proyek pembangunan Underpass Bojonggede, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor Ade Yana Mulyana mengaku pasrah dan akan menyikapinya dengan menaruh sejumlah personilnya di titik kemacetan.

“Simpang kereta di depan Lapangan Siaga ini dan didepan Terminal ataupun Stasiun Bojonggede adalah salah satu titik kemacetan lalu lintas yang menjadi perhatian kami hingga sudah kami ploting petugas untuk mengatur lalu lintas. Saya berharap proyek pembangunan Underpass Bojonggede bisa tetap dilaksanakan pada Tahun 2021 mendatang,” ucap Ade.

Lestya Irmawati Kabid Insfrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencana Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor menjelaskan karena adanya pergeseran APBN maka Pemkab Bogor pun mengambil langkah serupa.

“Awalnya dengan proyek pembangunan Underpass Bojonggede kami akan menganggarkan biaya untuk pembebasan lahannya, namun karena adanya penundaan proyek tersebut maka kamu juga menggeser Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor. Sementara untuk pembebasan lahan di area sekitar Terminal dan Stasiun Bojonggede masih dalam tahap pengkajian,” terangnya. (*/ T Abd)

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau operasional bus sekolah gratis untuk mengangkut penumpang yang ada di Stasiun Bogor, Jawa Barat, Senin (15/6/2020) pagi tadi.

Diketahui, sebanyak 30 bus sekolah gratis diterjunkan untuk menganggkut para pekerja yang akan ke Ibu Kota. Selain bus sekolah dari Pemprov DKI, ada juga 10 bus dari Pemkot Bogor dan 10 unit lainnya dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Jadi total bus yang dioperasikan sebanyak 50 unit.

Bus gratis tersebut diharapkan mampu mengurangi kepadatan yang ada di Stasiun Bogor yang kerap berlangsung pada awal pekan.

Ia pun mengajak masyarakat untuk selalu menaati protokol kesehatan seperti menggunakan masker, mengatur jaga jarak minimal 1 meter, hingga hanya berada di gedung yang berisikan 50% dari daya tampungnya.

“Jakarta ikut memfasilitasi ada 50 bus sekolah yang dikirimkan ke beberapa stasiun termasuk ke Bogor. Semula semuanya ke Bogor tapi diatur kembali ke beberapa stasiun,” kata Anies.

Anies menerangkan Pemprov DKI Jakarta telah mengatur jam kerja bagi para karyawan menjadi dua shift agar mencegah penumpukan orang di masa transisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“Pada awalnya dua jam. Sekarang kita sepakati jadi 3 jam. Selesih antara shift 1 dan 2 itu sekurang-kurangnya jadi 3 jam,” ujar mantan Mendikbud itu.

Anies berharap, aturan yang dibuat Pemprov DKI itu bisa dijalankan dengan tertib oleh para pekerja Ibu Kota untuk memastikan keselamatan masyarakat yang beraktivitas di luar rumah.

“Saya berterima kasih kepada PT KAI karena mengatur ini dengan baik juga dengan Pemkot yang memastiksn warganya bisa berangkat bekerja dengan baik,” tutupnya.(*/Tya)

BOGOR – Kasus penularan Covid-19 belum menujukan tanda-tanda mereda. Tercatat 6 kasus baru terjadi di Kota Bogor dan 12 kasus baru di Kabupaten Bogor, pada Minggu (14/6/2020).

Dampaknya, Rencana penerapan adaptasi kebiasaan baru (AKB) atau new normal di Bogor tidak berjalan mulus.

Penambahan kasus di Bumi Tegar beriman didominasi Klaster Pasar Cileungsi yang menyumbangkan dua tambahan kasus baru. Sehingga, total kasus positif Covid-19 dari klaster ini sebanyak 32 kasus.

Juru Bicara Gugus Tugas Covid-19, Syarifah Sopiah mengakui, lonjakan kasus di klaster Pasar Ciluengsi cukup memprihatinkan.

Ia merinci, sebanyak 14 pedagang di pasar tersebut telah tertulat Covid-19. Sisanya merupakan warga biasa yang merupakan keluarga pedagang maupun pembeli yang beraktivitas di pasar.

“Dari kasus ini juga tercatat dua orang meninggal dan empat orang sembuh,” terang Syarifah.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor pun segera melakukan rapid test dan tes swab ke sejumlah pasar yang ada di Kabupaten Bogor. Tak terkecuali, Pasar Cileungsi, yang pedagang-pedagangnya sempat menolak swab test.

“Jadwalnya sudah ada. Tetapi belum bisa dipublish karena masih akan dimatangkan lagi (termasuk Pasar Cileungsi). Para pedagang sudah setuju untuk di tes sesuai dengan jadwal yang disepakati,” bebernya kepada media.

Selain klaster pasar, Kecamatan Cileungsi juga menjadi wilayah paling rawan penyebaran Covid-19. Cileungsi menempati urutan pertama zona merah yang merangkum kasus terbanyak di Kabupaten Bogor. Hingga kini, sebanyak 66 warganya yang dinyatakan positif Covid-19.

Adapun sebaran zona merah di Kabupaten Bogor telah menjangkau hingga 24 kecamatan. Tersisa dua kecamatan yang masih “aman”, yakni Tenjo dan Tanjung Sari.

Kendati demikian, Syarifah optimis kasus Covid-19 di Kabupaten Bogor bisa terus ditekan. Salah satu upayanya melalui pemberlakuan PSBB Proporsional. Penerapan protokol kesehatan di semua tempat yang telah diperbolehkan buka adalah hal wajib.

“Itu semua diawasi benar-benar oleh perangkat daerah. Maksudnya apa? Supaya menekan angka penularan Covid-19. Pokoknya di dalam operasional sepanjang dia mengikuti benar protokol kesehatan dan sudah melangsungkan dengan benar, itu nanti dilakukan monitoring evaluasi dan pembinaan terus menerus oleh perangkat daerahnya,” tegasnya.

Tak hanya Kabupaten Bogor, lonjakan kasus juga terjadi di Kota Bogor. Berdasarkan data Covid-19 Kota Bogor Minggu (14/6/2020), ada enam penambahan kasus baru positif.

Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim menjelaskan, penambahan kasus baru masih didominasi dari mereka yang berinteraksi rutin dengan rumah sakit (RS). Baik pasien, tenaga kesehatan, petugas medis, petugas laboratorium bahkan dokter. “Terjaring dari berbagai status seperti PDP dan ODP bahkan OTG,” ujar Dedie awak media.

Dari hasil wawancara dengan pasien yang terkonfirmasi positif kata dia, tenaga kesehatan yang bertugas memeriksa spesimen Covid-19 juga terpapar virus corona. Mereka diduga tertular di laboratorium dan ruang radiologi.

Saat ini Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bersama Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan (GTPP) Covid-19 Kota Bogor sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provibsi Jawa Barat serta GTTP Covid-19 Jabar untuk melaksanakan assessment kepada RS Rujukan Covid-19 yang ditunjuk Pemprov yang menjadi rujukan penanganan Covid-19.

“Assesment itu meliputi SOP, kesiapan sarana prasarana dan mitigasi resiko penularan. Karena tiga dari lima rumah sakit yang ditunjuk oleh jabar diduga menjadi sumber persebaran Covid-19 di Kota Bogor,”(*/Iw) .

BOGOR – Penerapan PSBB sepertinya diacuhkan oleh masyarakat .Kasus penyebaran wabah virus corona di Bumi Tegar Beriman bertambah 9 kasus. Hingga, total kasus positif Covid-19 terdapat 282 orang.

Tambahan 9 kasus tersebut merupakan data terkini selama dua hari terakhir. Ke-9 kasus pencemaran wabah covid 19 tersebut menimpa warga Kecamatan Cibinong sebanyak 3 orang, warga Kecamatan Tajurhalang 2 orang, warga Kecamatan Cileungsi 2 orang, warga Kecamatan Sukaraja dan Jasinga masing-masing 1 orang.

“Selama dua hari ini ada 9 orang warga Kabupaten Bogor yang terpapar wabah covid 19 dan dengan terpaparnya warga Jasinga maka kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Lebak, Provinsi Banten tersebut menjadi zona merah. Selain itu ada 27 kecamatan dari 40 kecamatan yang masuk atau pernah menjadi zona merah penyebaran wabah Covid-19,” kata juru bicara Tim Gugus Tugas Penangganan Covid-19 Kabupaten Bogor Syarifah Sopiah Dwikorawati kepada wartawan, Minggu, (14/6/2020).

Dia menambahkan, dari total 282 kasus itu, 59 pasien dinyatakan telah sembuh, 16 orang telah meninggal dunia, 205 orang masih menjalani perawatan dan 2 orang lainnya dikabarkan sudah pindah data kependudukan keluar kabupaten.

“Hari ini ada 3 pasien positif Covid-19 yang dinyatakan telah sembuh yaitu seorang laki-laki 44 tahun, dua orang perempuam berusia 23 tahun dan 1,5 tahun, ketiga orang ini merupakan warga Kecamatan Cileungsi,” tambahnya

Ifah sapaan akrabnya menjelaskan, jumlah orang dalam pemantauan (ODP) di Kabupaten Bogor hingga saat ini ada 259 orang sementara jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) ada
282 orang.

“Untuk jumlah ODP ada peningkatan dari awalnya 252 orang menjadi 259 orang, sementaara jumlah PDP ada penurunan dari 316 orang menjadi 282 orang. Penurunan jumlah PDP ini selain karena telag sembuh dari penyakitnya ternyara juga ada 3 orang yang telah meninggal dunia yaitu seorang perempuan berusia 62 tahun asal Kecamatan Parung dan dua orang Laki-laki berusia 67 tahun asal Kecamatan Caringin serta Kecamatan Leuwiliang,” jelas Ifah.

Dia melanjutkan, dengan tambahan 3 kasus PDP yang meninggal dunia, maka total kasus PDP yang meninggal dunia ada 120 orang.

“PDP ini tersebar di 36 kecamatan dari total 4 kecamatan, kecamatan yang bersih dari kasus PDP adalah Parungpanjang, Tenjo, Tanjungsari dan Sukamakmur,” tandasnya. (*/T Abd)

BEKASI – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi berencana mengaktifkan kembali kegiatan Car Free Day (CFD) di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani, Bekasi Selatan, secara bertahap mulai 21 Juni 2020.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, pada tahap awal kegiatan pada hari bebas kendaraan bermotor (CFD) akan dilakukan dengan beberapa pembatasan.

“Artinya, akan ada pembatasan jumlah warga yang meriung di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani pada Minggu pagi itu. Pada 21 Juni mungkin kita buka dari kapasitas kecil,” katanya di Bekasi, Minggu (14/6).

“Pada 21 Juni jadi diperbolehkan 5.000 orang dulu, baru dua minggu kemudian 10.000 (orang), dua minggu depan lagi 20.000 (orang). Tahapan sampai 2 Juli itu (pengunjung) 50-70 persen dan kalau sudah bisa stabil 100 persen,” ia menambahkan.

Pemerintah Kota Bekasi berencana menerapkan pembatasan dalam pelaksanaan kegiatan CFD setidaknya sampai masa penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) proporsional berakhir pada 2 Juli 2020. Sampai 2 Juli 2020, Wali Kota mengatakan, waktu pelaksanaan CFD dibatasi daripukul 06.00 WIB hingga 08.00 WIB dan warga yang menghadiri kegiatan itu harus menjalankan protokol pencegahan penularan Covid-19.

“Warga yang melakukan kegiatan CFD diwajibkan memakai masker, mencuci tangan, serta tidak saling bersentuhan atau jaga jarak. Kita akan siapkan sarana cuci tangan juga di lokasi CFD,” kata Rahmat.

Ia mengatakan, bahwa kegiatan CFD akan dilaksanakan sebagaimana biasa setelah tidak ada lonjakan kasus penularan Covid-19. “Jika tidak ada lonjakan kasus Covid-19 maka CFD diperbolehkan dengan kapasitas normal,” katanya.

Sebelum pandemi Covid-19, kegiatan CFD di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Bekasi bisa dihadiri sampai 30 ribu orang. Saat pandemi datang, pemerintah daerah meniadakan kegiatan tersebut.(*/Eln)

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengingatkan masyarakat bahwa hingga sekarang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah ibukota masih berlaku. Menurutnya virus Corona masih beredar.

“Corona ini masih ada, karena itu kita masih melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar, masih PSBB,” katanya di BunadaranHotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Minggu(14/6/2020).

Instansi terkait masih intensif mencari orang-orang yang sudah terpapar tanpa gejala. “Kalau mereka tahu sudah terpapar agar bisa isolasi diri atau perlu dirawat, segera bisa dirawat,” katanya.

Peningkatan jumlah pasien positif Covid-19 di Jakarta dalam beberapa pekan terakhir, kata Anis, adalah hasil dari upaya Pemprov DKI mendeteksi pasien secara intensif. “Jadi kita malah mengaktifkan pencarian kasus, jadi namanya ‘active case finding’ itu kita kerjakan, karena itulah kita mendapatkan positif lebih banyak,” ujarnya.

Selama wabah Covid-19 masih ada, kata Anies, pengetesan kesehatan terhadap masyarakat akan terus diaktifkan. Menurutnya tak boleh mengurangi pengetesan supaya grafiknya kecil. “Supaya angkanya turun dengan mengurangi pengetesan wah bahaya itu,” katanya.

Selama masa transisi normal baru, kata Anies, pencarian orang terpapar Covid-19 akan terus diintensifkan hingga dua kali lipat. Dengan begitu bila terjadi peningkatan kasus artinya deteksi dini berjalan dengan baik.

“Justru karena kita melakukan transisi maka pengetesan diaktifkan dan kalau dapat angkanya lebih banyak kita lebih bersyukur, kenapa? Jadi mereka bisa isolasi, mereka bisa dirawat,” ujarnya.

Anies menambahkan kegiatan tes cepat maupun tes usap bukan bertujuan untuk menurunkan grafik pasien, namun untuk mendeteksi dini serta menyelamatkan warga Jakarta dari ancaman COVID-19. “Kalau kita tidak meningkatkan pengetesan, kan pengetesan itu sekarang hampir dua kali lipat tiap hari, tujuannya menyelamatkan warga, jadi bukan bertujuan menurunkan grafik,” ungkapnya.(*/Tya)