Nusantara

SURABAYA – PT HM Sampoerna Tbk (Sampoerna) memutuskan untuk menghentikan sementara kegiatan produksi di pabrik Rungkut 2 sejak 27 April 2020 sampai waktu yang belum ditentukan.

Kebijakan ini dilakukan untuk melalukan pembersihan area pabrik setelah ada karyawan di lokasi tersebut yang dinyatakan positif virus Corona (COVID-19).

“Sesuai arahan dan koordinasi dengan Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kami juga telah menerapkan protokol yang dianjurkan antara lain penyemprotan disinfektan di seluruh fasilitas pabrik, melakukan contact tracing, meminta karyawan untuk karantina mandiri, melakukan test COVID-19, dan bekerja sama dengan rumah sakit setempat,” kata Direktur PT HM Sampoerna Tbk, Elvira Lianita dalam keterangan resmi , Kamis (30/4/2020).

Untuk menekan penyebaran COVID-19, Sampoerna mengharuskan karyawannya yang rentan terpapar untuk bekerja dari rumah seperti karyawan yang sedang hamil, hingga karyawan yang berusia di atas 50 tahun.

Pihaknya akan memberikan cuti namun tetap mendapatkan gaji bagi pegawai yang positif COVID-19, karyawan yang perlu melakukan karantina mandiri dan karyawan yang harus merawat keluarganya yang terpapar COVID-19.

Pihaknya juga akan melakukan karantina produk selama lima hari atau dua hari lebih lama dari batas atas stabilitas lingkungan COVID-19 sebelum produk tersebut didistribusikan.

“European CDC (European Centre for Disease Prevention and Control) dan juga World Health Organization (WHO) mengatakan bahwa COVID-19 dapat bertahan selama 72 jam pada permukaan plastik dan stainless steel, kurang dari 4 jam pada tembaga dan kurang dari 24 jam pada kardus,” ungkapnya.(*/Gio)

SURABAYA – Pemprov Jatim meminta para pengusaha dan pemilik industri padat karya untuk mendukung pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik.

Langkah ini diambil untuk mencegah penyebaran covid-19 di Jatim.

PSBB sendiri dimulai sejak Selasa 28 April sampai 11 Mei 2020 atau selama 14 hari. Pada hari pertama PSBB terjadi kemacetan yang sangat parah di pintu masuk kota Surabaya sebelah selatan tepatnya di Bundaran Waru.

Dari hasil evaluasi yang dilakukan pemerintah, yang menjadi penyebab masih tingginya arus lalu lintas dan mobilitas penduduk di luar rumah saat PSBB, karena masyarakat masih harus menuju tempat kerja.

“Kemarin sore kami bersama Pangdam dan Kapolda Jatim koordinasi dengan sejumlah pengusaha anggota dari Apindo Jatim khususnya yang ada di Surabaya, Sidoarjo dan Gresik.

Kita ingin turut melakukan pembatasan proses kerja di tempat kerja dengan melakukan pengaturan ulang shift kerja,” terang Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Rabu (29/4/2020).

Pembatasan proses bekerja di tempat kerja ini sejatinya ada di dalam Pergub No 21 Tahun 2020 tentang pedoman PSBB dalam penanganan covid-19 di Provinsi Jawa Timur tepatnya di pasal 9. Dalam pembatasan proses bekerja di tempat kerja atau kantor diganti dengan proses bekerja di rumah atau tempat tinggal (work from home) untuk tetap menjaga produktivitas maupun kinerja pekerja.

“Sebagian besar masyarakat yang masuk ke Surabaya di check point Waru itu adalah mereka yang menuju tempat kerja. Kita juga akan menambah check point agar lalu lintas lebih lancar. Hasil pertemuan dengan pemilik pabrik dan industri terjadi kesepakatan untuk adanya pembatasan kegiatan bekerja di tempat kerja,” papar Khofifah.

Para pengusaha tersebut akan segera memberikan daftar dan laporan untuk pelaksanaan pembagian jam kerja di tempat kerja, agar bisa mengurangi mobilitas masyarakat di luar rumah demi memotong mata rantai penularan covid-19.

“Evaluasi day by day akan terus kita lakukan. Intinya kami mencari format yang terbaik. Tapi yang perlu dipahami bersama adalah semua harus sama-sama membangun kesadaran bahwa tujuan PSBB adalah untuk melindungi masyarakat,”pungkasnya.(*/Gio)

PADANG – Sebanyak 3.844 pekerja yakni sopir dan kernet bus umum dan pariwisata dari 123 perusahaan transportasi di Sumatera Barat (Sumbar) dirumahkan imbas pandemi virus corona (Covid-19).

Ketua DPD Organda Sumbar, S Budi Syukur menjelaskan, penyebab terjadinya masalah itu akibat terpuruknya usaha transportasi darat, apalagi ditambah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berujung pemberhentian operasional transportasi.

“Para pekerja yang dirumahkan itu tergabung dalam 123 perusahaan transportasi darat Sumbar, di antaranya bus antarkota antarprovinsi (AKAP), antarkota dalam provinsi (AKDP) serta angkutan pariwisata. Untuk AKAP 12 perusahaan dengan 755 kendaraan, AKDP 84 perusahaan rincian 1.003 kendaraan, kemudian 27 perusahaan angkutan pariwisata yang memiliki 164 kendaraan,” katanya, Rabu (29/4/2020).

Menurutnya, pemberhentian operasional bus akibat pandemi corona membuat perusahaan transportasi darat mengalami kerugian besar. “Pertama sekali soal kredit bank dan biaya operasional tetap dibayar, sedangkan mereka tidak dapat pemasukan,” ucapnya.

Budi Syukur mengakui saat ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah ada ketentuan untuk restrukturisasi. Namun demikian, para perusahaan belum mendapatkan kejelasan yang pasti bagaimana bantuan tersebut.

“Belum ada bantuan didapatkan dari pengusaha transportasi darat. Kedua untuk sektor para pekerja transportasi, ini kami juga belum dapat bantuan. Memang ada bantuan dari kepolisian Rp600 ribu per orang, tapi masih menunggu prosesnya,” katanya.

Dengan kondisi ini, Organda Sumbar berharap pemerintah provinsi memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap perusahaan yang terdampak. Salah satunya, dari segi sektor transportasi darat yang terancam gulung tikar.

“Kami sudah ajukan surat ke Pak Gubernur meminta berbagai keringanan-keringanan terhadap perusahaan transportasi ini, seperti pemberlakuan izin, pajak, serta distribusi dihapuskan,”tuturnya.(*/Wid)

PURWAKARTA – Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Kabupaten Purwakarta kembali merilis soal penyebaran wabah virus corona. Hingga Selasa (28/4) siang WIB, jumlah Orang dalam pengawasan (ODP) bertambah satu orang, yakni dari sebelumnya 158 orang menjadi 159 orang.

Hal itu, disampaikan langsung Ketua Gugus Tugas Covid-19 Purwakarta, Anne Ratna Mustika pada Selasa (28/4/2020). Selain ODP, pihaknya juga menyampaikan jumlah pasien dalam pengawasan (PDP).

Untuk PDP, kata dia, datanya berkurang 2 orang, yakni dari sebelumnya 57 menjadi 55 orang.

“Dari jumlah kemarin, ada dua pasien dinyatakan sembuh. Tapi tadi siang, dari data yang masuk ada penambahan dua PDP lagi,” ujar Anne di Posko Penanggulangan Covid-19 Purwakarta di Gedung Bakorwil.

Anne menjelaskan, untuk yang PDP ini 14 pasien di antaranya masih dalam perawatan medis. Adapun untuk jumlah warga yang terkonfirmasi positif tetap 8 orang. Sebagaimana diketahui, total sebelumnya ada 13 orang dan telah sembuh sebanyak 5 orang.

Selain itu, lanjut dia, untuk warga yang berstatus Orang Pelaku Perjalanan (OPP) per hari ini terjadi penambahan yang cukup signifikan. Yaitu sebanyak 67 orang. Sebagian OPP tersebut, memang dari luar kota yang menuju ke Purwakarta.

“Upaya kita untuk OPP ini, yakni dengan mengkroscek ke lapangan apakah mereka melakukan isolasi mandiri selama 14 hari atau tidak, terutama yang berasal dari zona merah,” jelas dia.

Bupati Purwakarta itu juga mengatakan langkah-langkah antisipasi terus dilakukan oleh jajaran Pemkab Purwakarta melalui gugus tugas covid-19, di antaranya tetap melakukan rapid test (pemeriksaan) dan tracing (pelacakan) bagi yang kontak erat dengan pasien dalam pengawasan. (*/As)

BANDUNG – Selain penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran Covid 19, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan rapid test secara massal di beberapa kota dan kabupaten.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyebutkan, rapid tes massal dilakukan untuk mengetahui pemetaan penyebaran Covid-19. Hingga dengan saat ini, Emil menyebut telah lakukan ratusan ribu rapid tes massal di Jabar.

“Sudah hampir 100 ribu tes masif yang kami lakukan dengan metode RDT (Rapid Diagnostic Test),” kata Emil, dalam rilis yang diterima wartawan, Selasa (28/4/2020).

Dari hasil rapid test tersebut, ribuan orang diketahui positif terpapar virus corona. Tidak disebutkan, wilayah mana saja yang terbanyak positif terpapar.

“Dari hasil RDT, ada 2.000-an positif,” sambungnya.

Emil menyebutkan, pihaknya telah melakukan penanganan lanjutan dari 2.000 orang yang positif terpapar corona. Kepada mereka, Emil mengatakan, akan dilakukam test lanjutan dengan metode PCR.

“Kita tindak lanjuti dengan metode PCR (Polymerase Chain Reaction),”tandasnya.(*/Hend)

SURABAYA – Suasana duka menyelimuti RSUD dr Soewandhie, Surabaya, Jawa Timur. Pasalnya, salah satu dokter yang bertugas di sana meninggal dunia pada Senin (27/4/2020) sore setelah terpapar positif Covid-19 atau virus corona.

Dokter malang tersebut bernama Berkatnu Indrawan Janguk. Jenazah sang dokter sudah dikebumikan di salah satu pemakaman di Kota Surabaya.

Sang dokter sempat dinyatakan positif Covid-19 karena tertular pasien yang tak jujur atas penyakit yang diderita.

Namun, usai menjalani perawatan di RSUD Soewandhi, kondisi almarhum membaik. Bahkan sempat dilakukan tes swab beberapa kali hasilnya negatif. Almarhum mempunyai riwayat penyakit asma.

Koordinator Protokol Kesehatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya, Febria Rachmanita, menyatakan Pemkot Surabaya berduka cita atas meninggalnya sang dokter. Almarhum salah satu pejuang medis yang bertugas di garda terdepan menangani pasien Covid-19.

“Almarhum adalah dokter yang menangani pasien Covid-19 asal Pemalang. Namun karena pasien tidak mengaku kalau positif Covid-19, akhirnya almarhum ikut terpapar,” kata Feni, sapaan akrabnya, Selasa (28/4/2020).

Menurut Feni, awalnya sang dokter mengeluh sakit asmanya kambuh sekitar tiga pekan lalu. Kemudian dia dirawat di RSUD Soewandie dan menjalani tes swab. Hasil swab dinyatakan positif Covid-19.

Setelah dirawat selama tiga pekan, sang dokter kondisinya sempat membaik. Ketika menjalani tes swab hasilnya negatif alias sembuh. Tapi, ternyata tubuhnya tidak bisa membentuk imun sehingga nyawanya tidak tertolong.

“Pukul 17.46 WIB dia meninggal dunia. Padahal swabnya negatif tiga kali. Saya berharap tidak ada lagi pejuang medis yang terpapar hingga meninggal dunia,” tuturnya.

Tenaga medis yang terpapar Covid-19 hingga meninggal di Surabaya tidak hanya kali ini terjadi. Sebelumnya, perawat senior di RS Siloam Hospital Surabaya, Hastuti Yulistiorini, meninggal pada 16 April 2020.(*/Gio)

CILEGON – Kepolisian Daerah (Polda) Banten mencegah 555 unit kendaraan yang hendak mudik melalui Pelabuhan Merak selama tiga hari Operasi Ketupat Kalimaya 2020.

Ratusan kendaraan yang masih nekat mudik diminta putar balik dan membatalkan niat mereka.

“Total kendaraan mudik menuju pelabuhan Merak yang diminta putar balik sampai dengan hari ke-3 Ops Ketupat Kalimaya 2020 tercatat sebanyak 555 unit. Dengan rincian hari pertama 257 unit, hari ke-2 186 unit dan hari ini 112 unit,” ujar Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Banten, Kombes Pol Wibowo, Senin (27/4).

Wibodo mengatakan, hal itu dilakukan sebagai upaya menegakkan anjuran pemerintah untuk tidak mudik di masa pandemi Covid 19.

Ia mengatakan, PT. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry Merak juga telah sepakat untuk tidak melayani penyeberangan atau kendaraan yang mudik, terkecuali masyarakat di luar zona merah Covid 19.

“Kami dengan pihak ASPDP sudah sepakat untuk tidak melayani penyeberangan penumpang atau kendaraan yang akan mudik (kecuali yang diizinkan), Pelabuhan Merak hanya melayani angkutan barang, seperti sembako dan BBM atau peralatan medis,” ucapnya.

Wibowo berharap agar masyarakat menaati keputusan pemerintah yang melarang mudik dan memastikan kalau pihaknya akan terus melakukan pencegahan dengan membentuk pos pemeriksaan di sejumlah titik.

“Masyarakat diharapkan tidak nekat mudik, dipastikan pemudik akan diberhentikan dan dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian di lokasi check point,”ujarnya.(*/Dul)

MALANG – Setelah sempat belum menemukan kata sepakat untuk mengajukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), tiga kepala daerah di Malang raya akhirnya ‘sadar’.

Sebelumnya kesepakatan PSBB Malang raya sirna, setelah Kabupaten Malang dan Kota Batu memutuskan tidak sepakat lantaran jumlah pasien positif corona yang masih sedikit. Belakangan hanya Kota Malang yang keukeuh mengajukan PSBB ke Gubernur Jawa Timur, namun akhirnya ditolak.

Namun, penambahan jumlah pasien positif corona dalam tiga hari terakhir menjadi 45 pasien positif corona, membuat kepala daerah ‘menyerah’ dan mulai ‘sadar’.

Bupati Malang HM. Sanusi mengatakan wacana pemberlakuan PSBB di Malang Raya kembali digaungkan. Bahkan, ia berencana mengajak Pemkab Pasuruan dan Pemkot Pasuruan bergabung di dalamnya.

“Ya kami akan ajak gabung Kota Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan selain kota Malang dan Batu dalam PSBB Malang Raya. Karena termasuk karesidenan Malang dan untuk mendukung PSBB yang ada di Jawa Timur,” ujar Sanusi, usai rapat koordinasi di Pendopo Kabupaten Malang, Senin (27/4/2020).

Menindaklanjuti keseriusan pembicaraan PSBB tersebut, Sanusi telah meminta bantuan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jawa Timur dan Bakorwil III Kota Malang. “Sudah meminta bantuan untuk koordinasi dan nanti Bakorwil akan memimpin koordinasi lima kepala daerah,” ungkapnya.

Sesuai rencana rapat koordinasi dengan lima kepala daerah tersebut akan dilakukan pada Selasa 28 April 2020. “Nanti selasa 5 kepala daerah akan bertemu dan akan melakukan koordinasi di Pendopo Agung Kota Malang sini,” kata Sanusi.

Sementara Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko mengaku asa Malang raya untuk mengajukan PSBB kembali besar setelah melihat situasi pasien positif corona yang terus bertambah. “Alhamdulillah, ini rapat koordinasi mendadak dengan Forkopimda, kami membahas tentang situasi sekarang di Batu dan Malang Raya. Kami sepakat akan persiapan PSBB untuk Malang Raya,” ujar Dewanti.

Ia mengakui jika mendapat undangan dari Bakorwil yang mewilayahi Malang raya untuk melakukan rapat koordinasi membahas terkait wacana pengajuan kembali PSBB.

“Kami tadi membicarakan bagaimana langkah efektif dan memiliki hasil yang bisa menekan penyebaran dengan baik. Sambil menyiapkan, Selasa besok saya diundang Bakorwil untuk koordinasi dengan Malang Raya, ini saya sudah punya bahannya yang tadi dirapatkan,” ujarnya.

Sedangkan Wali Kota Malang Sutiaji yang dari awal tetap keukeuh mengajukan PSBB merasa perlu pentingnya sinergitas Malang raya guna membendung peningkatan pasien positif corona.

“Sejak kami luncurkan surat pengajuan PSBB lewat Pemprov, saya tidak merasa “bangga”, perhatian saya tertuju pada jumlah PDP (pasien dalam pengawasan) yang terus bertambah dan OTG. Kegelisahan itu juga dikuatkan oleh kendala bahan uji laboratorium untuk swab yang sempat habis dan menunggu pasokan,” ujarnya.

“Ini yang sedang kita telisik, dan mengapa kembali saya tegaskan penting lakukan PSBB (Malang Raya), ” tutup Sutiaji.

Sebagai informasi, 45 orang dinyatakan positif corona di Malang raya, 310 orang masuk kategori PDP, dan 1.158 masuk kategori orang dalam pemantauan (ODP) hingga Senin siang ini.(*/Gio)

KUNINGAN – Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kuningan mencatat, hingga hari ini Senin (27/4/2020), sekitar 57 ribu pemudik sudah kembali ke Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.

Diprediksi, jumlah tersebut tidak bertambah, karena larangan mudik lebaran sudah diterapkan.

“Sampai hari ini pemudik di Kabupaten Kuningan sekitar 57 ribu,” ujar Juru Bicara Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kuningan, Agus Mauludin , Senin (27/4/2020).

Diterangkan Agus, pemeriksaan kesehatan dan pendataan terhadap para pemudik masih diberlakukan. Mereka diperiksa secara ketat di pos-pos atau chek point yang ada di pintu masuk dan perbatasan Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.

“Pemeriksaan kesehatan dan pendataan pemudik masih. Meskipun pemudik sudah jauh menurun,” kata Agus.

Agus melanjutkan, rata-rata pemudik yang tiba merupakan perantau asal Kabupaten Kuningan. Mereka datang dari wilayah Jabodetabek atau daerah episentrum sebaran virus corona.

“Benar, kebanyakan dari daerah Jabodetabek,” tambah Agus.

Agus mengimbau, agar para perantau asal Kabupaten Kuningan tidak melakukan mudik dan mematuhi anjuran dari pemerintah. Selain itu, ia meminta supaya para perantau tersebut tetap menjaga pola hidup sehat, menerapkan social distancing, memakai masker apabila keluar rumah, dan sebagainya.

“Kami selalu menghimbau agar tetap mentaati anjuran pemerintah, tetap hidup sehat, jaga jarak gunakan masker, tidak keluar rumah, dan lainnya,” ucap Agus.

Sekedar informasi, Pemerintah Kabupaten Kuningan belum lama ini sudah mendirikan pos penjagaan untuk memeriksa dan mendata pemudik. Pos tersebut terletak di lima pintu masuk Kabupaten Kuningan. Yakni di Sampora, Mekarjaya, Cibingbin, Cipasung, dan Mandirancan.

Pendirian pos penjagaan tersebut bertujuan untuk mengawasi siapa saja orang-orang yang hendak masuk ke Kabupaten Kuningan. Terutama bagi pemudik dari wilayah episentrum Covid-19.

Aktivitas yang dilakukan di pos-pos itu di antaranya adalah penyemprotan disinfektan, pengecekan suhu, serta mendata pendatang berasal dari mana dan akan ke mana.(*/Dang)

BATANG – Seiring waktu penyebaran virus corona atau COVID-19 di Batang belum menunjukkan masa berakhirnya. Malah jumlahnya justru kian bertambah lagi orang yang terpapar virus corona.

Bupati Batang Wihaji mengungkapkan, dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Batang kasus COVID-19 untuk status orang dalam pemantau (ODP) sebanyak 151 orang, pasien dalam pengawasan (PDP) 3 orang, PDP meninggal dunia sudah ada 5 orang.

“Dari informasi yang saya terima pada Sabtu (25/4/2020) malam, hasil tracing menambah 1 dokter, usia 35 tahun berjenis kelamin perempuan hasil swab laboratorium positif, dokter tersebut berdomisili di Kecamatan Limpung, yang sekarang masih menjalani isolasi di rumah sakit swasta di Batang,” kata Wihaji saat memberikan keterangan pers di Posko Covid-19 Batang, Minggu (26/4/2020).

Dari hasil tracing yang bersentuhan dengan pasien positif yang dirawat, ada 11 orang dilakukan rapid test semua hasilnya positif. “Oleh karena itu, masyarakat lebih serius lagi dalam penanganan virus corona dengan terapkan protokol kesehatan, desa untuk bisa melokalisir, gunakan masker dan psysical distanching benar-benar dijalankan,” katanya.

“Hasil tracing setelah kita rapid test ada 11 orang positif, maka ini menjadi perhatian bagi masyarakat Batang untuk melaksanakan imbauan pemerintah, karena sangat mengkawatirkan,” katanya.

Dari total 7 orang positif terpapar korona, 2 orang sembuh, 1 orang dirawat di RSUP dr Kariadi Semarang, 1 orang di RSUD Batang, 1 orang di RS swasta di Batang, dan 1 orang positif COVID-19 meninggal dunia.

“Dari 11 hasil rapid test positif merupakan orang tanpa gejala (OTG) yang sekarang sudah melakukan isolasi mandiri,” katanya.

Adapun jumlah total dokter yang terpapar corona di Kabupaten Batang sudah ada 4 orang. “Total dokter yang positif korona ada 4 orang, 1 dokter sembuh, 2 dokter diisolasi di Rumah Sakit Sawasta di Batang, 1 dokter dirawat di RSUP dr Kariadi Semarang,”tandasnya.(*/D Tom)