Nusantara

SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo meminta pemerintah pusat tidak kaku dalam menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat saat pandemi Covid-19. Sebab, penerapannya di lapangan sulit dan berpotensi menimbulkan permasalahan.

Ganjar menyampaikan permintaan itu kepada Ketua Gugus Tugas Covid-19 Doni Monardo saat rapat terbatas melalui konferensi video di Semarang, Minggu(3/5). Ganjar menyebutkan penyaluran bansos ini menimbulkan keributan di kalangan bawah.

Bahkan, sejumlah pimpinan daerah merasa dibentur-benturkan dan ini sudah terjadi sampai ada satu kepala desa di Jateng yang menjadi viral. Karena itu, ia meminta ada keluwesan yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah dalam penyaluran sejumlah bantuan itu.

“Misalnya begini, ada warga yang sudah dapat PKH, dia tanya apakah masih bisa memperoleh bantuan lain. Sesuai undang-undang kan tidak boleh, tapi nyatanya dia kekurangan,” ujarnya pula.

Kasus lain di Kabupaten Banyumas, lanjut Ganjar, ada seorang kepala desa yang mengatakan sudah mendata 300 warganya yang berhak mendapatkan bantuan ke pemerintah pusat. Namun, dari data itu yang turun dan mendapatkan bantuan hanya 200 orang.

Ironisnya, 200 orang itu beda dengan data yang diusulkan sebelumnya. “Atau barangkali ada masyarakat yang berebut untuk dapat bantuan tunai yang Rp600.000, mereka tidak mau yang Rp200.000. Ini kan jadi persoalan dan itu membuat kami di bawah kesulitan,” katanya lagi.

Ganjar kemudian mengusulkan agar pemerintah pusat bisa memberikan keluwesan dalam menyalurkan bantuan-bantuan yang ada itu. Penyaluran bantuan juga perlu dipasrahkan kepada kepala desa masing-masing.

“Alangkah indahnya apabila bantuan sosial ini diselesaikan di level desa. Kami serahkan pada kades, silakan gunakan sesuai kriteria dan dengan lokalitas yang ada. Tentu kami, baik dari pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota memberikan pendampingan,” ujarnya pula.

Atau, kata Ganjar, bantuan-bantuan yang diterima desa itu bisa dikumpulkan menjadi satu dan dijadikan untuk lumbung pangan. Selanjutnya, bantuan dapat dibagikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.(*/D Tom)

SURABAYA – Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa ikut operasi skala besar bersama polisi dalam pelaksanaan PSBB di Kota Surabaya tadi malam. Saat operasi tersebut masih ditemukan kerumunan massa pada titik tertentu.

Sehingga mereka langsung cek kesehatan dan dilakulan rapid test. Polisi tidak hanya melakukan operasi di Surabaya, tapi juga di dua wilayah lain yang menerapkan PSBB seperti Kabupaten Sidoarjo dan Gresik.

Dalam operasi serentak pada tiga wilayah tersebut, polisi mengamankan ratusan warga. Mereka akan dilakukan penahanan selama 1X 24 jam. Pemerintah juga sudah menyiapkan makan sahur untuk mereka yang diamankan.

“Ini bagian dari proses tahapan PSBB setelah himbauan dan teguran selama tiga hari (28 sampai 30 April). Mulai tanggal satu sampai 11 Mei adalah tahapan teguran dan tindakan, nah hari ini kalau dihitung tanggalnya berarti hari kedua untuk teguran dan tindakan,” terang Khofifah, Sabtu 2 Mei 2020.

Menurut Khofifah, dirinya mengikuti perjalanan patroli gabungan dan memang masih ditemukan di beberapa titik kerumunan hari ini. Tim gabungan tidak hanya melakukan patroli di Surabaya, tapi juga di Gresik dan Sidoarjo. Hal ini menjadi bagian yang penting.

“Surabaya ini posisinya tinggi sekali 495 yang terkonfirmasi positif per hari ini. Kita bandingkan misalnya dengan Bandung per hari ini 189. Berarti kita sudah dua kali lipat lebih tinggi dari Bandung,” paparnya.

Pihaknya tentu berharap PSBB ini tidak diperpanjang, kalau ini sangat efektif. Namun perjalanan di daerah-daerah lain ternyata perlu perpanjangan. Maka dari itu, Khofifah mengajak masyarakat untuk patuh dan disiplin.

Rupanya hal itu butuh waktu. Pihaknya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada polda Jatim dan seluruh jajaran polres, juga jajaran kodam dan dandim serta Satpol PP. Hari ini melakukan proses teguran dan tindakan.

“Saya ingin menjadikan pembelajaran kita bersama dengan data yang ada, jangan menganggap remeh bahwa penyebaran covid-19 ini. Kita ingin masyarakat segera bisa melakukan aktivitas sosial yang lain seperti yang dulu-dulu, maka kalau kita bisa menjaga kedisiplinan dan kepatuhan yang tinggi,” tandas Khofifah.

Sementara itu, Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan menyatakan ada tiga wilayah PSBB dilakukan gerakan secara serentak. Pihaknya melakukan teguran dan tindakan. Untuk Gresik ada 65 orang, Sidoarjo 24 orang, dan Surabaya 82 orang yang diperiksa kesehatannya dan dilakukan rapid test.

“Jadi kami akan lakukan pemeriksaan sesuai aturan. Kami kenakan pasal 93 UU Karantina, pasal 216 KUHP, itu satu tahun. Kami akan lakukan tindakan tegas. Kami akan berikan contoh tindakan tegas ini. Kita menjaga masyarakat Jatim supaya virus corona tidak meluas. Mudah-mudahan sauadara kita yang kena razia betul-betul sehat. Kita akan lakukan penahanan 1 kali 24 jam,” ungkapnya.(*/Gio)

BANDUNG – Lamun Ujang Soleh terpecah saat beberapa orang berseragam polisi mendatangi rumah kontrakannya, di Kampung Babakan Leuwibandung RT 05 RW 01, Desa Citeureup, Kecamatan Dayeuhkolot, Sabtu (2/5/2020). Ia tampak kebingungan saat para polisi menyapa dirinya.

Sedikit perbicangan terlihat antara Soleh yang tengah menggendong bayi mungilnya dan anggota polisi tersebut. Tak kurang dari 10 menit, rombongan polisi itu meninggalkan rumah Soleh dengan meninggalkan paket sembako untuk keluarga mungilnya.

“Mudah-mudahan ini bermanfaat yah Pak Soleh,” ujar seorang polisi, yang diketahui merupakan Kapolresta Bandung Kombes Hendra Kurniawan.

Tangisnya sempat terpecah saat seorang anggota polisi lainnya, memberikan sejumlah uang. Uang itu diamanahkan untuk membayar kontrakan beberapa bukan ke depan.

Usai rombongan anggota polisi beranjak,Dan sempat berbincang dengan Soleh. Panggilan akrabnya Oleh. Pria berumur 36 tahun itu bekerja sebagai pemulung.

Di rumah kontrakannya yang kecil itu, ia tinggal bersama seorang istri dan satu anaknya yang masih bayi. Oleh mengaku, setiap hari ia memulung barang daur ulang untuk dijual kembali.

“Yah sehari bisa dapat Rp30-40 ribu,” kata Oleh.

Namun, saat pandemi virus corona ini, Oleh mengaku penghasilan jadi tak karuan. Ia memperkirakan sekitar satu bulan ini, penghasilannya turun drastis. Ia lebih sering tidak membawa uang ke rumahnya.

Beberapa bandar barang rongsok yang jadi langganannya banyak yang tutup atau tidak menerima barang hasil memulungnya. Alasan mereka, stok barang masih banyak dan sulit untuk menjual kembali.

Untuk bertahan hidup, Oleh dan istrinya itu harus makan nasi aking (nasi sisa yang dikeringkan), selama bukan puasa ini. “Yah kira-kira semingguan ini (makan masi aking), ada juga uang buat beli susu anak,” katanya.

Matanya terlihat berkaca memang mendapat bantuan paket sembako tersebut. Setidaknya, ia bisa makan layak dengan istrinya beberapa hari ke depan.

“Saya ngucap syukur alhamdulillah, masih ada yang perhatian,”ungkapnya.(*/Hend)

CIANJUR – Pemkab Cianjur, Jawa Barat, menunggu surat balasan dari Pemprov Jabar, terkait diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) parsial yang diajukan untuk 18 kecamatan. Kecamatan-kecamatan itu masuk dalam zona kuning dan merah penyebaran Covid-19.

“Merujuk hasil video conference dengan Gubernur Jabar, PSBB parsial Cianjur dikabulkan, tinggal menunggu surat resmi yang kemungkinan akan dilakukan bersamaan dengan PSBB Jabar tangal 6 Mei,” kata Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman pada wartawan di Cianjur, Sabtu (2/5/2020).

Herman menjelaskan, di Cianjur terdapat 32 kecamatan di mana PSBB parsial akan diberlakukan di 18 kecamatan. Ke-18 kecamatan itu yaitu Cipanas, Pacet, Sukaresmi, Cugenang, Mande, Cikalongkulon, Sukaluyu, Haurwangi, Ciranjang, Bojongpicung, Karangtengah, Cianjur, Cibeber, Gekbrong, Cilaku, Warungkondang, Agrabinta dan Cidaun.

Di setiap kecamatan, ungkap dia, akan ditempatkan tim medis mulai dari perawat hingga dokter dan petugas gabungan yang akan melakukan pengawasan dan imbauan bagi warga yang tinggal di wilayah yang diberlakukan PSBB parsial. Bahkan, pihaknya sejak jauh hari sudah mendirikan dapur umum di tiap kecamatan dan desa.

“Kami sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk melakukan karantina lokal, termasuk posko kesehatan hingga dapur umum. Masing-masing dapur umum akan menyalurkan seribu nasi bungkus setiap hari ditambah dengan dapur umum desa membagikan 300 bungkus setiap harinya,” kata Herman.

Setelah diberlakukan PSBB parsial secara resmi, pihaknya akan menambah bantuan nasi bungkus untuk berbuka dan sahur bagi warga yang terdampak. Termasuk bantuan nasi bungkus di setiap desa akan ditambah pula saat berbuka dan sahur.

Namun pemberlakuan karantina lokal tersebut, ungkap dia, belum disertai dengan sanksi fisik atau sanksi hukum seperti yang diterapkan di daerah lain. Untuk tahap awal satgas akan memberikan teguran, namun setelah ada penetapan sanksi di tingkat Jabar, baru Cianjur akan melakukan sanksi yang sama.

“Harapan kami warga di 18 kecamatan dapat mematuhi dan menjalani karantina selama 14 hari kedepan tanpa harus disanksi. Penanganan cepat Covid-19 dapat dilakukan hingga virus berbahaya ini mati dan pergi dari muka bumi dan Cianjur terbebas dari corona,” ungkapnya.(*/Yan)

SURABAYA – Persebaran Virus Corona atau Covid-19 di Jawa Timur mengalami peningkatan cukup signifikan hari ini, Jumat (1/5/2020). Jumlah pasien positif Corona tembuh 1.031 orang, 496 di antaranya berasal dari Surabaya.

Khusus hari ini, per pukul 17.00 Wib, kasus positif Corona di Jatim bertambah 80 orang. Pasien itu 3 dari Gresik, 1 Kabupaten Pasuruan, 1 Bangkalan, 2 Lumajang, 1 Nganjuk, 1 Kabupaten Probolinggo, 1 Magetan, 8 Sidoarjo, 1 Lamongan, 2 Pacitan, 1 Bojonegoro dan 58 dari Surabaya.

Atas penambahan itu, total pasien positif Corona di Jatim menjadi 1.031 orang. Dari jumlah tersebut yang sembuh sebanyak 165 orang, masih dirawat 759 orang dan meninggal dunia sebanyak 107 orang.

Untuk pasien yang terkonversi dari positif menjadi negatif atau sembuh ada penambahan tiga orang, yaitu dari Kota Kediri dua orang dan Bangkalan satu orang. Sedangkan pasien positif Covid-19 yang meninggal dunia ada tambahan 7 orang berasal dari Gresik 1 orang, Lumajang 1 orang dan Surabaya 5 orang.

Sementara pasien dalam pengawasan (PDP) tercatat sebanyak 3.131 orang. Dari jumlah itu yang masih dalam pengawasan sebanyak 1.626 orang, selesai pengawasan 1.222 orang dan meninggal dunia 283 orang.

Orang dalam pemantauan (ODP) sebanyak 19.585 orang dengan rincian masih dipantau 5.540 orang, dipantau 13.983 orang dan meninggal dunia 62 orang.

Dari 1.031 pasien positif Corona di Jatim, Kota Surabaya menjadi daerah terbanyak yaitu 496 orang. Kabupaten Sidoarjo terbanyak kedua dengan 110 orang dan ketiga Kabupaten Magetan dengan 46 pasien. Posisi keempat yaitu Kabupaten Lamongan sebanyak 43 pasien positif. Disusul Kabupaten Malang sebanyak 34 orang dan Kabupaten Gresik 30 orang.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa meminta masyarakat terus meningkatkan kewaspadaan berlipat ganda dan mematuhi anjuran dari pemerintah dengan menjaga jarak, physical distancing, menggunakan masker dan stay at home (tetap tinggal di rumah).

“Harus patuh dan disiplin. Itu faktor penting untuk meminimalisir penularan Covid-19,” terang Gubernur Khofifah saat jumpa pers di Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya.(*/Gio)

CIREBON – Pandemi covid -19 membuat banyak wilayah untuk mnerapkan PSBB .Mulai Rabu (6/5/2020) pekan depan, Kabupaten Cirebon siap memberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Hal itu mengacu pada ajuan Pemprov Jabar.

Bupati Cirebon Imron Rosyadi mengatakan, penerapan PSBB itu merupakan perintah Gubernur Jabar Ridwan Kamil saat melakukan teleconference bersama bupati/wali kota se-Jabar, Jumat (1/5/2020).

“Sebenarnya, kami dari dulu ingin dilakukan PSBB. Karena Cirebon ini kewalahan dari imbas kota lain,” jelasnya.

Menurutnya, dengan adanya rencana penerapan PSBB tingkat provinsi Jawa Barat itu dia menyambut baik hal tersebut. Alasannya, karena selama ini Pemkab Cirebon memperketat kedatangan pemudik. Namun tetap saja, pemudik dari kota kabupaten jabar lainnya belum bisa memperketat mobilisasi masyarakat.

“Kita sudah memperketat, tapi dari daerah lainnya longgar ya kita sebagai perlintasan utama, sangat kewalahan. Ya mendingan PSBB sekalian biar semua terkontrol,” ujarnya.

Sedang dari segi persiapan lanjut Imron, Pemkab Cirebon sudah sangat siap. Saat ini, pihaknya sudah membentuk gugus tugas percepatan penanganan covid-19 hingga ke tingkat desa. Imron pun menghimbau keada masyarakat untuk bisa menyesuaikan dalam beraktifitas saat nanti penerapan PSBB tingkat provinsi ini dijalankan.

“Saya menghimbau, supaya masyarakat Kabupaten Cirebon mengikuti aturan PSBB, ketika nanti mulai diterapkan. Pokoknya, ikuti instruksi yang sudah dibuat karena ini demi mempercepat putusnya mata rantai covid-19. Kalau terus berlarut-larut, kita-kita juga yang rugi,” tandasnya. (*/Dang)

LEBAK – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lebak, Provinsi Banten menyatakan lebih dari 1.000 pekerja di daerah itu dirumahkan karena perusahaan tempat mereka bekerja gulung tikar akibat dampak pandemi Covid-19.

“Saat ini, jumlah pekerja yang dirumahkan itu tercatat 1.163 orang dari delapan perusahaan yang mengalami gulung tikar akibat dampak Covid-19,” kataKepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lebak Tajudin Yamin di Lebak, Kamis (30/4/2020).

Atas kondisi itu, pihaknya memfasilitasi semua pekerja itu untuk diajukan menjadi peserta program Kartu Prakerja. Ia mengatakan perusahaan mereka sudah tidak beroperasi karena mengalami kesulitan pemasaran dan juga bahan bakunya dari impor pun tidak ada.

Sebab, kata dia, beberapa negara melakukan pemutusan penerbangan internasional akibat penyebaran virus yang mematikan itu. Karena itu, pihaknya mencoba mendaftarkan semua pekerja yang dirumahkan itu menjadi peserta Program Kartu Prakerja yang diluncurkan Presiden Joko Widodo.

Mereka para pekerja itu nantinya jika diterima dalam program itu akan mendapatkan tunjangan nontunai Rp 3,5 juta terdiri atas bantuan pelatihan Rp 1 juta untuk biaya aneka pelatihan di platform digital mitra.

Selanjutnya, kata dia, insentif usai penuntasan pelatihan pertama Rp 600 ribu selama empat bulan dan insentif setelah pengisian survei evaluasi Rp 50.000 per survei selama tiga kali survei.

“Kami menyiapkan ruangan khusus dilengkapi dua unit komputer dan operator bisa mengerjakan ‘input’ agar para pekerja menerima Program Prakerja itu,” terangnya.(*/Dul)

SUKABUMI – Guncangan gempa dengan dengan magnitudo (M) 5 dirasakan di Sukabumi, Jawa Barat. Laman online Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menginformasikan gempa terjadi pada Kamis (30/4/2020) sekitar pukul 15.22 WIB.

Pusat gempa diketahui berada Tenggara Sukabumi. Lok:7.39 LS, 106.71 BT (48 km Tenggara KAB-SUKABUMI-JABAR), Kedlmn:24 Km dan tidak berpotensi tsunami.

Dalam kolom Saran BMKG memberikan peringatan hati-hati terhadap gempabumi susulan yang mungkin terjadi. Meskipun terjadi di wilayah Kabupaten Sukabumi, gempa dirasakan hingga ke wilayah Kota Sukabumi.

“Gempa kerasanya hanya sekali tapi cukup kuat, lampu gantung sampai bergoyang saya lari keluar ternyata tetangga juga sudah pada di luar,” kata Annisa warga Puri Cibereum 1, Kota Sukabumi .

Imas masliah (36) warga Kampung Kutamekar Kel/Kecamatan Palabuhanratu merasakan tembok di belakang kepalanya berderak. Saat kejadian ia sedang tertidur.

“Sedang tertidur, tapi tahu-tahu tembok belakang berderak beberapa kali, saya langsung melompat lari keluar,”terangnya.(*/Yan)

PURWAKARTA – Pemerintah Provinsi Jawa Barat, akan melakukan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara total. Nantinya, di seluruh wilayah di Jabar.

Seluruh wilayah di Jabar, harus memberlakukan PSBB secara persial berdasarkan penyebaran Covid-19 di wilayah masing-masing.

Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika menuturkan, pihaknya sangat sepakat dengan penerapan PSBB tersebut. Ini, sebagai bagian dari upaya antisipasi, penanggulangan dan pencegahan menyebarnya wabah virus corona di wilayahnya.

“Untuk di Purwakarta, PSBB ini dilaksanakan secara parsial. Yakni di 8 dari 17 kecamatan. Artinya, tidak seluruh wilayah di kita diberlakukan PSBB,” ujar Anne, Kamis (30/4/2020).

Anne menjelaskan, sesuai arahan Gubernur Jabar, PSBB parsial ini akan mulai diterapkan pada Rabu (6/5/2020) pekan depan. Adapun ke delapan kecamatan tersebut, masing-masing Kecamatan Purwakarta, Jatiluhur, Babakan Cikao, Campaka, Cibatu dan Pasawahan.

Menurut Anne, PSBB ini memang sudah harus diberlakukan di wilayahnya. Terlebih, saat ini Purwakarta menjadi wilayah transmisi lokal. Sehingga, salah satu yang perlu diawasi itu warga yang berstatus Orang Pelaku Perjalanan (OPP). Sebagian OPP tersebut, memang dari luar kota yang menuju ke Purwakarta.

Anne menambahkan, sejauh ini langkah-langkah antisipasi terus dilakukan oleh jajaran Pemkab Purwakarta melalui gugus tugas covid-19. Di antaranya, tetap melakukan rapid test (pemeriksaan) dan tracing (pelacakan) bagi yang kontak erat dengan pasien dalam pengawasan. (*/As)

SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengusulkan pendapatan seluruh kepala daerah dipotong 50%. Usulan tersebut disampaikan pada saat video conference musyawarah perencanaan pembangunan nasional (Musrenbangnas) 2020.

Pemotongan nominal pendapatan sebesar 50%, kata Ganjar sebagai bentuk sensitivitas para pejabat daerah di tengah hantaman virus Corona.

“Saya usul size of crisis kita hari ini mesti kita uji Pak. Saya usul seluruh pendapatan kita besok dipotong 50%, pendapatan bukan gaji, kalau ini bisa menjadi keputusan nasional setidaknya melegakan,” kata Ganjar dalam video conference Musrenbangnas 2020, Kamis (30/4/2020).

Ganjar bilang pemotongan pendapatan sebesar 50% ini juga akan dikembalikan pada saat ekonomi Indonesia kembali tumbuh ke level yang lebih tinggi.

Di tengah pandemi Corona, tidak semua kalangan masyarakat bisa bertahan hidup. Menurut Ganjar yang kuat bertahan hidup di tengah COVID-19 adalah mereka yang mendapatkan gaji.

“Keputusan ini penting agar publik, rakyat tahu sensitivitas kita menghadapi persoalan ini, yang aman hari ini yang bergaji Pak, yang mereka ada di luar tidak aman semuanya, maka sensitivitas ini harus ditunjukkan,”terangnya.(*/D Tom)