Nusantara

YOGYAKARTA – Sejumlah titik pusat keramaian dan aktivitas perekonomian masyarakat di Yogykarta seperti pasar dan destinasi wisata Malioboro masih butuh penataan guna memastikan protokol kesehatan berjalan baik. Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Susanto Dwi Antoro, menegaskan hal tersebut di sela sidak ke Pasar Beringharjo, Pasthy dan kawasan wisata Malioboro.

“Masih butuh penataan fasilitas penunjang guna memastikan protokol kesehatan berjalan baik. Di Malioboro, jumlah titik cuci tangan masih minim di pintu masuk, kita segera evaluasi dan mengundang mengundang Dinas Pariwisata kota Yogyakarta dan Perindag Yogyakarta untuk protap evaluasi New Normal penanganan Covid-19,” kata Susanto, Jumat (11/6).

Susanto menambahkan dalam kunjungan ke tiga titik lokasi aktivitas ekonomi masyarakat tersebut ada sejumlah persoalan yang ditemukan.

Di titik masuk Malioboro yang memiliki dua pintu masuk yaitu di sisi utara dan selatan masih minim fasilitas cuci tangan. Kondisi ini dikhawatirkan membuat antrean panjang apabila ada rombongan wisatawan masuk pasti akan menumpuk karena menunggu giliran.

Barcode bagi pengunjung di pintu masuk tanpa papan petunjuk, sehingga pengunjung harus bertanya dan bisa saja ragu kalau masuk. Titik antrean ini berpotensi penumpukan orang di pintu masuk objek wisata Malioboro.

“Kita ingin pastikan alur dan protap protokol kesehatan cegah Covid-19 diketahui dan dijalankan. Kalau pas ukur suhu tubuh dengan thermo gun antri, ada penumpukan nanti. Ini butuh evaluasi,” kata anggota DPRD Kota Yogyakarta dari Fraksi PDI Perjuangan itu.

Langkah pengawasan untuk pemulihan perekonomian rakyat terdampak Covid-19 penting dijalankan termasuk evaluasi pelaksanaan di lapangan.

Di pasar Beringharjo sudah ada tempat cuci tangan di pintu masuk sebelah barat. Hanya ada dua buah kanan dan kiri dan tidak dilakukan proses pengukuran suhu tubuh dengan thermo gun oleh petugas bagi tiap pengunjung dan pedagang yang hendak masuk pasar.

“Sudah ada pembatas untuk lintasan keluar masuk di dalam kawasan Beringharjo barat atau zona batik & pakaian. Tapi tetapi butuh pengawasan petugas agar tetap menjaga jarak. Kesadaran memakai masker juga butuh diingatkan oleh petugas, ini penting agar upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 segera tuntas,” kata Susanto.

Secara khusus, berkaitan dengan segera berakhirnya masa tanggap darurat Covid-19 pada akhir Juni 2020 untuk DIY maka langkah antisipasi berkaitan dengan penambahan fasilitas untuk cuci tangan di fasilitas publik seperti pasar dan titik wisata harus dipastikan lebih banyak tersedia dan mudah diakses.

“Adanya aktivitas perdagangan yang mulai meningkat di pasar Beringharjo, maka kita rekomendasi rapid test unutk pedagang beringharjo barat atau pedagang pakaian. Ini untuk memastikan semua pedagang bebas Covid-19,” kata Susanto.

Sementara itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta, Eko Suwanto, menyatakan langkah tes cepat di titik keramaian yang banyak aktivitas masyarakat, seperti pasar, mall dan fasilitas publik lain penting lebih banyak dilakukan.

Siapa saja yang beraktivitas di luar, harus selalu jalankan protokol kesehatan untuk cegah Covid-19. Selalu jaga kesehatan, rajin cuci tangan dan menggunakan masker.

“Sesuai dengan rekomendasi kita ke pemda soal pencegahan dan penanganan Covid-19, ada 7 langkah pitulungan program penanganan penyakit menular baru ini. Skrining dengan rapid test di pusat keramaian bisa jadi alat dan data guna tindakan lanjutan bagi mereka yang positif terpapar Covid-19,” kata ketua Komisi A DPRD DIY tersebut.(*/D Tom)

SERANG – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Serang terkait pembangunan jalur khusus sepeda di sembilan ruas jalan pada 2020 diputuskan diundur hingga 2021. Pengunduran ini dilakukan karena anggaran program ini digeser untuk penanganan pandemi Covid-19 di Ibu Kota Banten tersebut.

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Serang Maman Luthfi membenarkan pengunduran salah satu program unggulan Dishub ini. Rencananya jalur sepeda dibangun di sembilan ruas jalan yakni, Jalan Ki Mas Jong–SDL, Jalan Brigjen K.H. Sam’un–SMA Mardiyuana, Jalan Veteran, Jalan Jenderal Ahmad Yani–SMAN 1, Jalan Abdul Latif–SDN Rau, jalan K.H. Sochari, Jalan Ciwaru-SD Pancamarga, Jalan Abdul Hadi, dan Jalan Yusuf Martadilaga–SDN 20 Kota Serang.

“Memang jalur sepeda rencana pembangunannya, untuk rambu jalannya, jalurnya tahun ini, cuma masalahnya semua anggaran kaitan 2020 kan digeser untuk penanganan Covid-19. Tahun depan akan kita usahakan lagi, kita jadikan program prioritas dinas untuk masyarakat,” kata Maman , Jumat (12/6).

Menurutnya, jalur sepeda seharusnya sudah dimulai pembangunannya pada tri wulan pertama 2020. Namun, karena adanya pandemi program ini harus direlakan untuk diundur hingga tahun depan.

Maman mengatakan program ini sebelumnya digadang-gadang bisa menjadi solusi untuk permasalahan menertibkan PKL (pedagang kaki lima) yang banyak berjualan di badan jalan.

Masalah parkir liar, khusunya di pusat kota juga disebut ya bisa diselesaikan jika jalur ini sudah dibangun dan diterapkan.

Kendati demikian, Maman meyakinkan program ini akan direalisasikan di tahun depan dan menjadi prioritas. “Mudah-mudahan bisa terealisasi dan kita mulai pembangunannya tahun depan, semoga Covid-19 ini juga cepat berlalu,” lanjutnya.(*/Dul)

CIREBON – DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon melakukan gerak cepat, terkait kisruh ratusan kuwu yang menyalahkan kadernya.

Wakil Ketua Bidang Hukum DPC PDI Perjuangan, Irma Widayanti mengatakan, pihaknya akan melaporkan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, M. Luthfi ke Badan Kehormatan (BK) dewan, serta ke kepolisian, Kamis (11/6/2020)

Wakil Ketua Bidang Hukum DPC PDI Perjuangan, Irma Widayanti mengatakan, pihaknya akan mengawal laporan pelanggaran kode etik Ketua DPRD Muhamad Luthfi yang ada di BK.
Apalagi, pihak telah menyerahkan laporan tersebut melalui pimpinan DPRD, Rudiana yang diteruskan ke Ketua BK, Munawir .

“Kita harap BK bisa profesional memproses pelanggaran kode etik ketua DPRD,” ujar Irma .

Tidak hanya itu, kata Irma, pihaknya juga akan melaporkan Ketua DPRD ke pihak kepolisian. Namun, saat ini masih digodok di internal DPC PDIP. Sebab, ada unsur pidananya.

“Ketua DPRD telah melakukan pelangaran pidana ditengah pandemi covid-19 UU. 06 th 2018 tentang Karantina Kesehatan. Sebab, mengabaikan segala aturan Social distancing dan Physical distancing saat audiensi dengan FKKC yang berujung kegaduhan,” pungkasnya.

Sementara, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Luthfi mengaku tidak masalah dengan adanya laporan yang dilayangkan ke BK ataupun ke polisi. Dirinya siap menghadapi masalah tersebut. Namun menurut Luthfi, persoalan antara Aan setiawan dan ratusan kuwu, sama sekali tidak ada unsur pelanggaran.

“Kalau saya dilaporkan ke BK dan polisi, akan saya hadapi. Tapi saya yakin persoalan bisa diselesaikan. Kita kan satu paket dengan PDIP,” pungkasnya. (*/Dang)

MALANG – Ritual tahunan, Kasada akan tetap dilaksanakan meski berada di tengah pandemi Covid-19. Namun pelaksanaannya akan dibatasi sehingga berbeda dibandingkan tahun sebelumnya.

“Untuk tahun ini dibatasi hanya untuk masyarakat Tengger saja,” ujar Kepala Sub Bagian Data Evaluasi Pelaporan dan Humas, Balai Besar Taman Nasional Bromo, Tengger dan Semeru (BB TNBTS), Sarif Hidayat saat dikonfirmasi, Kamis (11/6).

Sebelumnya, BB TNBTS telah menyelenggarakan rapat bersama dengan berbagai pihak mengenai ritual Kasada. Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa kesimpulan yang dijadikan rujukan pelaksanaan Kasada pada 6 sampai 7 Juli nanti. Ritual tersebut tetap diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

Poin berikutnya disepakati tidak akan diselenggarakan kegiatan pengukuhan di Pendopo Agung. Wisatawan atau tamu tak diperkenankan memasuki kawasan Sukapura sehingga akan diberlakukan pengetatan di beberapa titik sekitar Gunung Bromo. Masyarakat lokal diizinkan mengikuti ritual dengan syarat menunjukkan kartu identitas dengan alamat di Bromo.

Kasada merupakan hari raya bagi Suku Tengger yang berada di sekitar Gunung Bromo. Ritual ini acap diperingati setiap 14 atau 15 bulan Kasada menurut penanggalan Suku Tengger. Kegiatan ini biasa diisi dengan berkurban sesajian ongkek (hasil bumi dari sawah, ladang dan ternak) yang dilempar ke kawah Bromo.

Saat ini aktivitas pariwisata di Taman Nasional Bromo, Tengger dan Semeru (TNBTS) belum bisa dibuka kembali. BB TNBTS masih harus menunggu arahan pembukaan wisata selama new normal dari Jakarta. Pengelola juga harus memperoleh kesepakatan maupun rekomendasi dari pemerintah daerah.

“Karena ini sangat penting dan menjadi perhatian kami berkaitan dengan protokol dan komitmen semua pihak,” ucap Sarif.

Tercatat 6.798 kasus positif Covid-19 terjadi di Jawa Timur (Jatim), Rabu (10/6). Dari angka tersebut, 1.793 orang sembuh, 4.351 dalam perawatan dan 553 orang meninggal. Jumlah Pasien dalam Pengawasan (PDP) mencapai 7.735 orang sedangkan angka Orang dalam Pemantauan (ODP) sebanyak 25.995 jiwa.(*/Gio)

KARAWANG – Pemerintah Kabupaten Karawang memberikan solusi terkait pemukiman warga yang terancam abrasi di Desa Cemarajaya, Kabupaten Karawang. Pemukiman warga yang sebagian besar nelayan dan tambak ini kerap diterpa banjir rob akibat ancaman abrasi.

Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang Acep Jamhuri, mengatakan Pemkab saat ini sedang mengupayakan relokasi pemukiman warga yang terus menerus tergerus abrasi akibat banjir rob. Pada tahun ini ditaregetkan 100 rumah bisa pindah ke permukiman baru yang telah disiapkan Pemkab.

“Relokasi diutamakan bagi warga yang rumahnya telah rata dengan tanah. Saat ini kami tengah mempersiapkan regulasinya agar tidak disalahkan BPK. Apalagi, saat ini sebagian anggaran sedang diarahkan untuk penanganan Covid-19,” kata Sekda dalam keterangan tertulis , Kamis (11/6).

Ia memgaku pihaknya telah kembali menggelar rapat koordinasi bersama para camat dan kepala desa yang wilayahnya terdampak banjir rob. Sehingga program yang digulirkak sejak 2018 ini bisa dipercepat. Mengingat pekan lalu banjir rob kembali merusak ratusan rumah warga.

“Target pembangunan 100 rumah relokasi rampung akhir tahun ini. Tahun berikutnya, menyusul rumah lainnya yang terancam abrasi,” ujar dia.

Sebelumnya, saat peninjauan ke Cemarajaya, Bupati Karawang, dr. Hj. Cellica Nurrachadiana mengungkapkan 90 persen masyarakat disekitaran Pantai Pisangan sampai dengan Cemarajaya sepakat untuk direlokasi ke Iahan yang telah dipersiapkan oleh Pemkab Karawang.
Mereka adalah masyarakat yang tempat tingggalnya ambruk terkena imbas dari banjir rob yang melanda.(*/Eln)

SURABAYA – Penyebaran virus corona di Jawa Timur masih meluas, saat ini ada 11 kabupaten/kota di Jawa Timur berstatus zona merah Covid-19 atau kategori resiko tinggi. Ke-11 kabupaten/kota tersebut meliputi Kota Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Pamekasan, Jombang, Malang, Tuban, Lamongan, Kota mojokerto, Kota Batu, dan Mojokerto.

Kemudian ada lima kabupaten/kota yang masuk dalam zona kuning. Antara lain, Trenggalek, Kota Pasuruan, Ponorogo, Lumajang, dan Kota Blitar.

Sementara itu, 22 kabupaten/kota lainnya berstatus zona oranye atau resiko sedang. Di antaranya, Sampang, Kota Probolinggo, Bondowoso, Madiun, Blitar, Jember, Probolinggo, Nganjuk, Bangkalan, Sumenep, Tulungagung, Banyuwangi, Magetan, Ngawi, Kota Kediri, Kota Malang, Pacitan, Kota Madiun, Situbondo, Kediri, Bojonegoro dan Pasuruan.

“Zonasi ini sesuai dengan indikator dari Gugus Tugas Pusat berdasarkan risiko tinggi, sedang dan rendah serta area tidak terdampak,” kata Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa seperti dilansir dari Sindonews.com, Rabu (10/6/2020).

Orang nomor satu di Jatim itu menjelaskan, sesuai dengan 10 indikator yang ditetapkan Gugus Tugas Pusat dan BNPB, Risiko Kenaikan Kasus COVID-19 terbagi menjadi empat. Zona merah (Resiko Tinggi), zona oranye (Resiko Sedang), zona kuning (Resiko Rendah) dan zona hijau (Tidak Terdampak).

Jatim sendiri, kata Khofifah, selama dua pekan terakhir mengalami penurunan kasus konfirmasi positif Covid-19.

“Ada kenaikan di beberapa daerah. Sebaliknya juga ada penurunan bahkan tidak ada penambahan kasus tujuh hari berturut- turut. Sehingga statusnya menjadi kuning atau resiko rendah,” ujarnya.

Ia menambahkan, jumlah pasien dalam pengawasan (PDP), orang dalam pemantauan (ODP) dan angka kematian juga terkontrol. Sementara angka kesembuhan secara prosentase terus mengalami peningkatan.

“Kapasitas rumah sakit rujukan di beberapa daerah di Jatim pun relatif mencukupi bahkan di beberapa daerah seperti Magetan, Madiun dan Ngawi jumlah bed yang tersedia masih lebih. Sebaliknya, ada beberapa daerah seperti Surabaya dan Sidoarjo jumlah bednya masih belum mencukupi,” terangnya.

Ia pun berharap dalam seminggu ke depan, jika kedisiplinan meningkat, kurva di Jatim bisa semakin melandai bahkan menurun. Sehingga seluruh kabupaten/kota di Jatim bisa segera masuk dalam tatanan hidup normal baru.

“Zonasi Covid-19 ini jangan sampai membuat masyarakat lengah. Sehingga mengurangi tingkat kewaspadaan. Tetap waspada, disiplin, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan pakai sabun, dan terapkan pola hidup bersih dan sehat. Patuhi protokol kesehatan demi kebaikan bersama,” tandasnya.(*/Gio)

SERANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten sudah menyalurkan bantuan sosial (bansos) program jaringan pengaman sosial (JPS) sebesar Rp47.798.400.000 pada periode pertama. Total penerima bansos yang berasal dari APBD Banten sebanyak 421.117 kepala keluarga.

Sekretaris Dinsos Banten Budi Darma mengakui, penyakuran bansos lambat karena adanya kendala pada pendataan dan kondisi pandemi saat ini yang harus mengikuti protokol kesehatan.

“Bantuan sosial JPS Covid-19 terkesan agak lama, karena proses pendataan dan pembuatan rekening bank membutuhkan waktu,” kata Budi.

Dijelaskan Budi, untuk tahap kedua dan ketiga akan lebih cepat karena data lebih baik dan rekening sudah ada dan siap disalurkan. ” Bagi penerima manfaat tetap memperhatikan protokol kesehatan Covid-19,” ujar Budi.

Dia tidak menampik adanya penerima manfaat bansos memiliki rumah mewah dan kendaraan roda empat. Menurutnya, mereka adalah pekerja yang terdampak PHK di perusahannya.

“Mereka korban PHK, uang cash tidak punya untuk beli beras. Itu mereka berhak dapat,” ujarnya.

Berdasarkan data Dinsos Provinsi Banten per tanggal 7 Juni 2020, tercatat realisasi penyaluran bansos program JPS sudah mencapai Rp47.798.400.000.

Di Kabupaten Tangerang sudah tersalurkan kepada 41.565 KK dengan nilai Rp24.939.800.000 dari total alokasi Rp268.439.400.000 untuk 149.133 KK. Untuk Kota Tangerang sudah tersalurkan kepada 8.958 KK dengan nilai Rp 5.374.800.000 dari total alokasi Rp156.209.400.000 untuk 86.783 KK.

Kemudian, di Kota Tangerang Selatan telah disalurkan kepada 5.243 KK dengan nilai Rp3.145.800.000 dari total alokasi Rp40.064.400.000 untuk 22.258 KK.

Sementara di Kabupaten Pandeglang telah disalurkan kepada 27.772 KK dengan nilai Rp13.886.000.000 dari total alokasi Rp67.009.500.000 untuk 44.673 KK. Selanjutnya di Kabupaten Lebak telah disalurkan kepada 438 KK dengan nilai Rp219.000.000 dari alokasi Rp17.482.500.000 untuk 11.655 KK.

Kabupaten Serang telah disalurkan kepada 466 KK dengan nilai Rp233.000.000 dari alokasi Rp84.150.000.000 untuk 56.100 KK. Dan untuk Kota Serang saat ini sedang proses penyaluran kepada 22.108 KK dengan nilai Rp11.054.000.000. Selanjutnya akan disalurkan kepada 30.200 KK dengan nilai Rp45.300.000.000.

Untuk Kota Cilegon total alokasi bantuan dengan nilai Rp30.562.500.000 untuk 20.375 KK. Saat ini, akan diproses untuk 13.576 KK dengan nilai Rp6.788.000.000.

Bansos diberikan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp600 ribu bagi KPM di wilayah Tangerang Raya. Sedangkan, KPM di daerah lainnya yaitu Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak akan mendapat Rp500 ribu. Bansos tersebut diberikan selama tiga bulan berturut-turut.

Bansos yang diterima masyarakat di masa pandemi Covid-19 ini berasal dari beberapa sumber, yaitu pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos), provinsi, dan kabupaten/kota.

Di Banten, anggaran bansos bersumber dari pemerintah pusat akan disalurkan kepada 248.823 sasaran sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sementara bansos dari Pemprov Banten dialokasikan untuk 421.117 sasaran. Dan bansos dari pemkot/pemkab akan disalurkan kepada 309.570 sasaran.(*/Dul)

SURABAYA – Pangdam V Brawijaya, Mayor Jenderal TNI Widodo Iryansyah menegur keras Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini dan kepala daerah lainnya termasuk Bupati Sidoarjo dan Bupati Gresik soal penanganan Covid-19.

Widodo meminta para kepala daerah untuk lebih bersungguh-sungguh menangani wabah Covid-19 dan tidak banyak drama. Karena dia melihat sampai saat ini kurang adanya keseriusan para kepala daerah sehingga jumlah kasus Covid-19 justru semakin meningkat.

“Saya minta untuk menyelesaikan masalah Covid-19 ini jangan cuma pakai data, fakta atau drama dan sebagainya. Mari kita real semuanya,” tegas Pangdam dalam rapat koordinasi PSBB di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur.

Dijelaskannya, penanganan Covid-19 tak bisa hanya di tangani satu kepala daerah, melainkan harus bersama sama. Bahkan ia menyebut, pemerintah daerah di Surabaya Raya tak punya aturan tegas dalam penanganan Covid-19 sehingga masyarakat banyak yang melanggar.

“Ketika terjadi pelanggaran hanya diperingatkan biasa dan kesalahan yang sama akan diulang kembali oleh masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Kapolda Jatim Irjen Mohammad Fadil Imran kepada kepala daerah untuk bekerja sama dan bergotong royong menyelesaikan masalah Covid-19 serta tak mengedepankan ego sektoral.

“Saya meminta kepala daerah mulai gubernur, bupati dan wali kota membuat pakta integritas agar bisa saling bersinergi menyelesaikan Covid-19 di Jatim,” tandasnya.(*/Gio)

MALANG – Sejumlah daerah di Indonesia mewacanakan penerapan kehidupan dengan normalitas baru (new normal life). Tak terkecuali di Kabupaten Malang yang saat ini sedang berada di masa transisi setelah melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Salah satu area Taman Nasional Bromo, Tengger dan Semeru (TNBTS) masuk dalam administrasi wilayah Kabupaten Malang. Selebihnya di bawah lingkup pemerintah Probolinggo, Lumajang, dan Pasuruan.

Mengenai jadwal operasi TNBTS, Kepala Sub Bagian Data Evaluasi Pelaporan dan Humas pada TNBTS, Sarif Hidayat mengatakan, pihaknya belum bisa membuka kembali kegiatan wisata di tempatnya. Balai Besar TNBTS (BB TNBTS) masih harus berkoordinasi dahulu dengan berbagai pihak termasuk dari Jakarta.

Kemudian memperoleh kesepakatan dan rekomendasi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, Probolinggo, Pasuruan dan Lumajang.

“Karena ini sangat penting dan menjadi perhatian kami berkaitan dengan protokol dan komitmen semua pihak,” kata Sarif saat dikonfirmasi dikutif dari republika, Rabu (10/6).

Saat ini jumlah kasus konfirmasi positif Covid-19 di Jawa Timur mencapai 6.499 pada Selasa (9/6). Dari angka tersebut, 1.681 orang sembuh, 4.182 orang dalam perawatan dan 539 jiwa meninggal. Sementara jumlah Pasien dalam Pengawasan (PDP) mencapai 7.579 orang dengan angka kematian sekitar 713 orang. Adapun total Orang dalam Pemantauan (ODP) sebanyak 25.801 orang dengan jumlah kematian 111 jiwa.

Sebelumnya, Kabupaten Malang telah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejak 17 sampai 30 Mei 2020. Namun kebijakan ini disepakati bersama dengan pemerintah Kota Malang dan Kota Batu hanya berjalan satu putaran. Selanjutnya, ketiga daerah di Malang Raya tersebut melaksanakan masa transisi untuk menyambut kehidupan dengan normalitas baru (new normal life).

Tercatat kasus positif Covid-19 di Kabupaten Malang mencapai 109 orang, 334 PDP dan 494 ODP, Selasa (9/6). Sementara di Pasuruan terdata 112 kasus positif Covid-19 sedangkan di Lumajang mencapai 47 orang. Adapun kasus positif Covid-19 di Probolinggo tercatat 120 orang di hari yang sama.(*/Gio)

YOGYAKARTA – Setelah diberlakukannya PSBB transisi sejak dua hari lalu kini perkembangan pasien positif Covid-19 terus meningkat.
Euforia merayakan akan berakhirnya PSBB yang sudah berlangsung tiga bulan terakhir, kini membeludak.

Koordinator Divisi Pengurangan Risiko Bencana MDMC PP Muhammadiyah Budi Santoso melihat, angka pasien positif terus meningkat karena masyarakat terlena adanya PSBB transisi. Padahal, statusnya masih tanggap darurat.

“Perlu diingat meski saat ini diimplisitkan masa transisi, status sebenarnya masih tanggap darurat Covid-19, baik nasional maupun wilayah,” kata Budi dalam Covid-19 Talk: Ketahanan Komunitas dalam Menghadapi Pandemi, Rabu (10/6).

Untuk itu, dia mengingatkan, kewaspadaan pada fase transisi ini harus menjadi kesadaran bersama masyarakat. Sebab, tingkat risiko yang kini terlihat sangat memungkinkan adanya penyebaran virus secara acak ke masyarakat luas.

Wakil Ketua MCCC PP Muhammadiyah dr Ahmad Muttaqin Alim menyampaikan, ancaman Covid-19 kian beragam. Ancaman tidak lagi memandang usia, bahkan manifestasi bentuk penyakit yang ditimbulkannya belakangan semakin beragam.

“Covid-19 ini bersifat random, gangguan terjadi bisa melalui pernapasan, gangguan darah yang mengental hingga gangguan multi organ. Misteriousitynya masih luas, acak tidak bisa terprediksi korban yang dikenainya,” ujar Alim.

Kondisi yang tergambarkan terlihat memilukan dengan adanya kenyataan virus memang tidak dapat tersebar melainkan terbawa manusia itu sendiri. PSBB transisi menjadikan masyarakat semakin berkegiatan di luar ruangan.

Tidak heran, tingkat penyebaran tentu akan semakin membeludak. Belum lagi kesadaran akan mengikuti protokol kesehatan dengan baik dan kesadaran akan imunitas diri mayoritas masyarakat Indonesia yang masih rendah.

Ketua Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan PP Aisyiyah, Dyah Suminar menilai, meningkatkan ketahanan hadapi pandemi Covid-19 melalui keluarga merupakan kunci utama masyarakat. Sebab, keluarga jadi sumber kesehatan itu sendiri.

Dia berpendapat, meningkatkan kesadaran akan keselamatan bagi individu harus dimulai dari keluarga. Lalu, akan menjadi baik jika dapat diterapkan minimal kepada satu demi satu lingkungan seperti lingkungan RT.

“Adapun ketahanan yang harus ditingkatkan tentunya pada sektor kesehatan, ketahanan pangan hingga ketahanan menghadapi informasi yang valid terkait pandemi Covid-19,”jelasnya.(*/D Tom)